Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.434
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMU SOSIAL Politika: Jurnal Ilmu Politik Journal of Politic and Government Studies Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Integritas: Jurnal Antikorupsi Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan MUHARRIK: JURNAL DAKWAH DAN SOSIAL Journal of Humanities and Social Studies PERSPEKTIF Jurnal Pengabdian Vokasi
Nunik Retno Herawati
Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
IMPLEMENTASI APLIKASI E-SPPT PBB-P2 TAHUN 2023 DI KECAMATAN GAMPENGREJO KABUPATEN KEDIR Dyah Arsyana, Pravda Izvestia; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dipengaruhi oleh kinerja pemerintah dalam memungut pajak dan masyarakat dalam membayar pajak dengan tertib. Pemerintah Kabupaten Kediri bekerja sama dengan Bapenda Kabupaten Kediri mengimplementasikan aplikasi E-SPPT PBB-P2 untuk memfasilitasi pembayaran pajak bumi dan bangunan secara digital. Penelitian ini menganalisis implementasi aplikasi tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen berdasarkan teori implementasi kebijakan Grindle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-SPPT PBB-P2 telah meningkatkan efisiensi pembayaran PBB dan memberikan manfaat, seperti kemudahan akses bagi masyarakat. Namun, beberapa aspek seperti adaptasi teknologi masyarakat dan jumlah petugas pajak yang terbatas masih menjadi tantangan. Selain itu, koordinasi antara Bapenda dan perangkat kecamatan memerlukan peningkatan untuk mendukung implementasi kebijakan yang lebih efektif. Dari enam indikator dalam isi kebijakan, empat indikator telah berjalan dengan baik. Dari tiga indikator dalam lingkungan implementasi, satu indikator berjalan dengan baik. Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi, pemerintah perlu memperluas sosialisasi aplikasi, memberikan pelatihan teknologi bagi masyarakat dan petugas pajak, serta meningkatkan dukungan teknis dan infrastruktur. Dengan langkah ini, diharapkan seluruh pengguna aplikasi dapat memanfaatkan layanan digital secara maksimal dan efisiensi pengelolaan PBB terus meningkat.
PENANGANAN DAN TINDAK LANJUT LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT “SAPA MBAK ITA” DI KOTA SEMARANG TAHUN 2024 Winaldha Puteri, Shakila Griselda; Herawati, Nunik Retno; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Layanan pengaduan digital sebagai inovasi bertujuan mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat dan transparan. Sapa Mbak Ita adalah layanan dari Pemerintah Kota Semarang dan Diskominfo yang memungkinkan masyarakat lebih mudah menyampaikan aspirasi dan pengaduan terkait layanan publik. Dengan sistem yang modern dan mudah diakses, diharapkan setiap masukan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat, menjadikan pelayanan publik di Kota Semarang lebih responsif dan partisipatif. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis penanganan dan tindak lanjut aduan masyarakat dalam Sapa Mbak Ita, menggunakan teori Kristianten, yaitu aksesibilitas dan ketersediaan dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Diteliti dengan metode kualitatif deskriptif, dengan cara pengambilan data melalui wawancara, selain itu juga data sekunder digunakan sebagai pendukung yang berasal dari jurnal, buku, dan artikel internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sapa Mbak Ita berdasarkan teori Kristianten melalui ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan regulasi yang menjamin transparansi. Segi Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen melalui lima kanal utama, yaitu WhatsApp, SMS, Twitter/X, website, dan aplikasi mobile. Dari segi keterbukaan proses, sistem ini dirancang agar memberikan notifikasi pada setiap tahapan yang dilalui. Setiap notifikasi dilengkapi dengan deskripsi lengkap serta bukti pendukung yang relevan, sehingga memungkinkan pemantauan setiap tahapnya. Dari segi Transparansi yang menjamin regulasi, salah satu bentuk implementasinya adalah pelaporan hasil koordinasi kepada para pemangku kepentingan terkait, guna memastikan semua proses berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Terdapat kekurangan dari segi kejelasan dan kelengkapan informasi dimana pusat informasi masih tertera dalam dua kanal yakni Instagram dan Website dan tidak adanya panduan dalam bentuk tertulis secara langsung
“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO DI KOTA BEKASI TAHUN 2023” Ristiani, Tri Meila; Herawati, Nunik Retno; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejak tahun 2020 hingga 2023, Kota Bekasi memiliki permasalahan terkait kemiskinan. Kota ini memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di antara kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah mengimplementasikan Program Sembako sebagai bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk tunai maupun nontunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebagai kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menjadi mekanisme dalam perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023, program ini dilaksanakan dengan prinsip dekonsentrasi melalui pendelegasian sebagian wewenang Kementerian Sosial kepada Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Sembako di Kota Bekasi pada tahun 2023 dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Sembako di Kota Bekasi tahun 2023 sudah berjalan dengan baik. Program ini berhasil mencapai tujuan dalam mengurangi beban pengeluaran dan memberi kendali bagi KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Program juga dapat mewakili kepentingan berbagai pihak dan memberikan manfaat seperti peningkatan ketahanan pangan dan menurunkan jumlah penduduk miskin di Kota Bekasi tahun 2023. Para pelaksana telah menjalankan tugas sesuai prosedur dan memiliki daya tanggap yang tinggi dalam menangani keluhan KPM. Lingkungan program yang kondusif dengan pembagian kewenangan yang jelas turut mendukung keberhasilan program ini. Namun, terdapat beberapa hambatan seperti KPM yang tidak melakukan transaksi, keterbatasan jumlah Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), dan sulitnya pengawasan penggunaan dana bantuan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan saran bagi pemerintah untuk menindaklanjuti KPM yang tidak melakukan transaksi, menambah personel TKSK di setiap kecamatan beserta kompensasi yang lebih layak, serta memperkuat sosialisasi dan pemantauan penggunaan bantuan untuk memastikan dana dimanfaatkan sesuai tujuan program
PELAYANAN BUS TRANS BANYUMAS BAGI PENYANDANG TUNADAKSA DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022-2023 Elfarizza, Aliefia -; Herawati, Nunik Retno; astrika, lusia -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggara pelayanan publik pada dasarnya memiliki kewajiban dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung aksesibilitas bagi kelompok rentan, termasuk dalam pelayanan transportasi umum. Dalam mewujudkan aksesibilitas transportasi umum bagi penyandang disabilitas, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyediakan Bus Trans Banyumas khusus bagi penyandang disabilitas tunadaksa yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti halte dan Tempat Pemberhentian Bus. Halte dan Tempat Pemberhentian Bus Trans Banyumas terdiri dari berbagai jenis, namun belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas, sehingga dapat menghambat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan layanan Bus Trans Banyumas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelayanan Bus Trans Banyumas bagi penyandang disabilitas tunadaksa di Kabupaten Banyumas, menggunakan teori pelayanan publik dalam paradigma New Public Service menurut Carlson dan Schwarz dalam (Denhardt dan Dehnardt, 2007), meliputi aspek kemudahan, keamanan, reliabilitas, perhatian pribadi, indikator pemecahan masalah, keadilan, tanggung jawab fiskal, dan pengaruh warga. Diteliti dengan metode kualitatif deskriptif, melalui wawancara dan dokumentasi, serta menggunakan data sekunder sebagai pendukung yang bersumber dari, jurnal, buku, maupun artikel internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan di dalam Bus Trans Banyumas sudah memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas tunadaksa. Fasilitas seperti ramp bus, informasi rute perjalanan, dan fasilitas lainnya yang tersedia di dalam bus sudah mudah diakses oleh penyandang disabilitas tunadaksa. Namun, terkait penyediaan fasilitas halte dan Tempat Pemberhentian Bus masih menjadi hambatan utama karena penyediaan fasilitas seperti ramp halte akses penerangan, dan distribusi informasi keamanan belum merata di setiap halte sehingga belum sepenuhnya aman dan ramah bagi penyandang disabilitas tunadaksa. Rekomendasi yang diberikan mencakup upaya Pemerintah Kabupaten Banyumas hendaknya melakukan perbaikan terhadap fasilitas halte yaitu dengan menyediakan ramp halte yang merata di setiap halte. Selain itu dalam, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas diharapkan dapat menyediakan akses penerangan dan papan informasi keamanan secara merata di setiap halte dalam upaya meningkatkan kualitas keamanan halte. Langkah-langkah ini bertujuan agar proses pelayanan Bus Trans Banyumas bagi penyandang disabilitas tunadaksa di Kabupaten Banyumas semakin mudah dan banyak diminati oleh masyarakat terutama penyandang disabilitas
ANALISIS PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN BATANG SELAMA DAN PASCA PANDEMI COVID-19 Oktavianto, Dwi Putra; Adnan, Muhammad -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Covid-19 memberikan dampak pariwisata di Kabupaten Batang yakni tidak tercapainya target pengunjung wisata tahunan. Kebijakan penutupan tempat wisata selama pandemi menekan pelaku usaha dan masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Analisis Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Batang Selama Dan Pasca Pandemi Covid-19. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap pihak terkait, seperti pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat lokal. Selain itu, data sekunder dari dokumen resmi dan laporan statistik. pemerintah daerah mengimplementasikan tiga strategi utama: (1) mendorong pertumbuhan sektor pariwisata melalui peningkatan infrastruktur dan promosi digital; (2) pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata; dan (3) pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan fokus pada ekowisata dan pengurangan sampah plastik. Pasca pandemi, strategi berlanjut dengan peningkatan ekowisata, pengurangan sampah plastik, serta pengelolaan destinasi berbasis komunitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pandemi Covid-19 membawa dampak terhadap sektor pariwisata, namun juga membuka peluang untuk transformasi pariwisata di Kabupaten Batang. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, peningkatan kemampuan digital pelaku usaha, serta promosi wisata berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, sektor pariwisata Kabupaten Batang memiliki potensi untuk bangkit dan menjadi lebih tangguh di masa depan
IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KELURAHAN GAJAHMUNGKUR KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG TAHUN 2024 Fadilla, Zano Akbar; Herawati, nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik di kelurahan Kota Semarang dilandasi oleh Peraturan Walikota Semarang (Perwal Kota Semarang) No. 50 Tahun 2016 sebagai standar pelayanan publik di kelurahan. Pelaksanaan pelayanan ini memuat beberapa standar pelayanan yang dilaksanakan oleh kelurahan kepada masyarakat. Kelurahan Gajahmungkur merupakan salah satu kelurahan yang berada di lingkup pemerintahan Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang. Oleh karenanya implementasi pelayanan di Kelurahan Gajahmungkur didasari Perwal Kota Semarang No. 50 Tahun 2016. Sepanjang tahun 2024, Kelurahan Gajahmungkur telah melaksanakan sebanyak 778 pelayanan dengan standar implementasi Perwal Kota Semarang tersebut. Kemudian, secara mendalam penelitian ini bertujuan untuk meneliti standar operasional prosedur pelayanan publik dan implementasi kebijakan Perwal Kota Semarang No. 50 Tahun 2016 di Kelurahan Gajahmungkur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus. Teori yang diadopsi dalam penelitian ini menitik beratkan pada teori implementasi kebijakan publik Edward III (1980). Sumber data dalam penelitian ini diambil dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan sumber data pustaka. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan adanya SOP pelayanan publik di Kelurahan Gajahmungkur standar yang sesuai dengan Perwal Kota Semarang No. 50 Tahun 2016. Kemudian, implementasi kebijakan oleh pelaksana pelayanan publik telah mencapai dimensi komunikasi yang jelas dan konsisten kepada masyarakat; ketersediaan SDM dan fasilitas yang sesuai; disposisi yang disadari dengan baik oleh pelaksana kebijakan; dan struktur birokrasi yang memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan. Penelitian ini menunjukkan adanya keberhasilan pelaksanaan SOP pelayanan publik dan implementasi kebijakan pelayanan publik yang di Kelurahan Gajahmungkur. Oleh karenanya bagi penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengadopsi teori yang sama untuk menganalisis peraturan pelayanan publik yang berada di tingkat kelurahan.
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DESA DI KABUPATEN SEMARANG Kustrijanto, Danica Ivania; Herawati, Nunik Retno; setiyono, budi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menghadapi tantangan di era digital, pemerintah Kabupaten Semarang terus melakukan upaya digitalisasi di ranah desa untuk mewujudkan e-government desa di Kabupaten Semarang. Namun dalam implementasinya, program e-government desa di Kabupaten masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan egovernment desa yang ada di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Serta bertujuan untuk melihat sejauh mana pemerintah telah melakukan pengembangan terhadap desa-desa di Kabupaten Semarang serta kendala apa saja yang ditemui dalam pengembangan e-government desa di Kabupaten Semarang. Penelitian ini akan dikaji menggunakan landasan teori egovernment dan layanan online Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data primer maka diadakan wawancara untuk mengumpulkan informasi yang valid dari sumber aslinya, sehingga dilakukan wawancara kepada beberapa pihak terkait dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Jawa Tengah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa tengah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Semarang. Hasil penelitian akan menunjukkan analisis tahap pengembangan e-government desadi Kabupaten Semarang menggunakan teori World Bank (2002) yaitu terdapat empat tahapan meliputi Presence (kehadiran), interaction (interaksi), transaction (transaksi), transformation (transformasi). Kesimpulannya Pemerintah Kabupaten Semarang menerima 45 titik atau desa penerima program Desa digital, dari 208 Desa yang ada di Kabupaten Semarang. Terlihat sudah beberapa desa yang berhasil dalam penerapan desa digital. Namun saat ini, program desa digital di Kabupaten Semarang masih berjalan mencapai presentase kurang lebih 45%, hal ini karena penyiapan sumber daya pendukung Desa digital belum sepenuhnya optimal
PENERAPAN INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEPENUH HATI MELAYANI MASYARAKAT SECARA ONLINE DI KABUPATEN KUDUS (PAKSEMMOK) TAHUN 2023 Triana, Ryanissa Anggun; Herawati, Nunik Retno; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Disdukcapil Kabupaten Kudus meluncurkan pembaharuan pelayanan online dengan nama Pelayanan Administrasi Kependudukan Sepenuh Hati Melayani Masyarakat secara Online di Kabupaten Kudus (PAKSEMMOK) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan dan menganalisis penerapan inovasi PAKSEMMOK beserta kendala yang dihadapi oleh Disdukcapil Kabupaten Kudus dalam menerapkan inovasi online. Penelitian ini menggunakan teori inovasi Rogers dan merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Proses pengambilan data pada penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian. Hasil penelitian penerapan inovasi PAKSEMMOK berdasarkan teori Rogers berisi 5 indikator yang dijadikan analisis pembahasan yaitu : (1) keunggulan relatif, (2) kesesuaian, (3) kerumitan, (4) kemungkinan untuk dicoba, dan (5) kemudahan Penerapan inovasi PAKSEMMOK telah sesuai dengan 4 indikator analisis karena bersifat baru dan menyempurnakan dari inovasi yang pernah ada (keunggulan relatif), kesesuaian dengan kondisi di masa sekarang, mudah untuk dipahami dan dicoba karena telah lulus uji kelayakan (kemungkinan untuk dicoba), dan kemudahan karena terbukti memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Berdasarkan hasil penelitian, PAKSEMMOK belum sesuai dengan indikator kerumitan karena masih terdapat fitur pada website yang belum lengkap dan terupdate. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan inovasi PAKSEMMOK sudah dapat dikatakan baik. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemui kendala yang menyebabkan inovasi kurang berjalan optimal. Faktor utama terjadinya kendala yaitu permasalahan jaringan server yang sering terganggu. Pemerintah hendaknya dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan perbaikan sistem setiap hari guna menjaga kestabilan jaringan pada inovasi PAKSEMMOK
Politik Kewargaan: Upaya Nelayan Perempuan dalam Memperoleh Keadilan (Studi Pada Desa Purworejo, Kabupaten Demak) Jihad, Rajendra Walad; Yuwanto, Yuwanto; Herawati, Nunik Retno
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 13, No 2 (2024): August
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v13i2.2941

Abstract

The efforts of fisher women in Purworejo Village to obtain justice are within the scope of the concept of civic politics. For dozens to decades, fisher women in Purworejo Village have been going to sea without obtaining legality regarding their employment status on their KTP. The aim of this research is to study the various disparities experienced by fisher women in Purworejo Village, the efforts made to achieve justice, and the effects realized from these efforts to achieve justice. Qualitative and descriptive are the methods and approaches used in this research. Secondary and primary data resulting from participant observation, in-depth interviews, and documentation are the data sources for this research. Meanwhile, the researcher uses Kristian Stokke's political theory of citizenship as a theoretical framework to strengthen the analysis in this research. The results of this research found that there are two forms of inequality experienced by fisher women in Purworejo Village, namely social inequality and rights inequality. Efforts to resolve this injustice include identification and education, advocacy for the transition of employment status on KTPs, and monitoring the realization of rights for fisher women. The effect obtained from these efforts is the handling of various social inequalities and gaps in rights faced by fisher women in Purworejo Village.Upaya nelayan perempuan di Desa Purworejo dalam memperoleh keadilan adalah cakupan dari konsep politik kewargaan. Selama belasan hingga puluhan tahun, nelayan perempuan di Desa Purworejo telah melaut tanpa memperoleh legalitas terkait status pekerjaannya di KTP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari berbagai kesenjangan yang dialami nelayan perempuan di Desa Purworejo, upaya yang digencarkan untuk mencapai keadilan, serta efek yang diwujudkan dari upaya mencapai keadilan tersebut. Kualitatif dan deskriptif merupakan metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder dan primer yang dihasilkan dari observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi menjadi sumber data pada penelitian ini. Sementara itu, teori politik kewargaaan Kristian Stokke peneliti gunakan sebagai kerangka teori untuk memperkuat analisis pada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat dua wujud kesenjangan yang dialami nelayan perempuan di Desa Purworejo, yakni kesenjangan sosial dan kesenjangan hak. Upaya untuk menyelesaikan ketidakadilan tersebut diantaranya dengan melakukan identifikasi dan edukasi, advokasi peralihan status pekerjaan di KTP, serta pengawalan realisasi hak bagi nelayan perempuan. Adapun efek yang diperoleh dari upaya tersebut adalah tertanganinya beragam kesenjangan sosial dan kesenjangan hak yang dihadapi nelayan perempuan di Desa Purworejo.
Campaign financing and candidate profiles in 2020: Indonesian insights for the 2024 Regional Election Sadtyaji, Dewi; Yuwono, Teguh; Yuwanto, Yuwanto; Herawati, Nunik Retno
Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol. 11 No. 1 (2025): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32697/integritas.v11i1.1368

Abstract

This study examines campaign financing and candidate profiles in the 2020 Indonesian regional election, offering insights for the 2024 race. Employing a mixed methods approach with quantitative surveys and qualitative interviews, the research highlights trends relevant to the 2024 regional election. The majority of candidates in 2020 were from the private sector, with a notable increase in those with bureaucratic backgrounds and a decline in legislative backgrounds. With 90.7% of candidates backed by political parties and no independent candidates for Governor or Deputy Governor, the findings point to growing bureaucratic influence and heightened financial pressures, raising concerns about conflicts of interest and corruption. As Indonesia moves towards the 2024 regional election, these insights underscore the importance of transparency and regulatory reforms to address the challenges of campaign financing. The study provides a critical foundation for policymakers and stakeholders to implement necessary reforms, ensuring a fair, transparent, and accountable electoral process.
Co-Authors -, Fitriyah - -, Supratiwi - -, Turtiantoro -, Turtiantoro - -, Wijayanto - -, Yuwanto - Adnan, Muhammad - Anbiya, Hafiizh Sufi astrika, lusia - astuti, puji - Azhari, Balqis Khaylaryanda Bagas Pramana Saputra, Bagas Pramana Dalila, Mirza Danaresa, Wahyu desy tegar nurani, desy tegar Dian Iskandar Dyah Arsyana, Pravda Izvestia Dzunuwanus Ghulam Manar Eko Wahyu Basuki, Eko Wahyu Elfarizza, Aliefia - Erowati, Dewi - Fadilla, Zano Akbar Febrianto, Muhammad Aziz Fitriyah Fitriyah Fitriyah Fitriyah Gai, Apolonaris Gradianova, Maharahim - Gustama, Raffi - Haqiqi, Brilliant Nauval Hilmi, Emma Maulida Husnah, N. Lailatul - Istikomah, Siti - Jihad, Rajendra Walad Kenya, Adalia - Kushandajani . Kushandayani . Kustrijanto, Danica Ivania Laila Kholid Alfirdaus Lawuning Nastiti, Lawuning Mahardika, Satya Marlina, Neny - Muh. Saleh, Muh. Nadyatuzzahro, Salsabilla - Nasution, Muhammad Reza Aulia Nazali, Ilham Alva neny marlina Novandra, Dhifan Rizqi Nur faizun, Muhammad - Nur Sani, Intan - Nuri, M. Alfian Zidni Nurmayasari, Alfina - Nurwiyati, Riris Tri Oktavianto, Dwi Putra Perkasa, Ricardo Gita Pradama, Al Haliim - Prasetyowati, Mei - Priyatno Harsasto Putra, Raditya Mahendra Putra, Yogatama Al Rasyid Putri, Anindya Pramesta Putri, Civanda Adi Putri, Virnanda Cintia Renata, Azelia - Ristiani, Tri Meila Ronnyta, Regita Vania Rum, Muhammad Sadtyaji, Dewi Samahita, Randi Sardini, Nur Hidayat - Setiyono, Budi - Sholeha, Septia Mar’atus Sukma, Aji - Sulistyowati . Susilo Utomo Suwanto Adhi Syarifah Nirda Azilla, Syarifah Nirda Teguh Yuwono Titis Perdani Triana, Ryanissa Anggun Turtiantoro Turtiantoro Wicitra, Made Widyarini Kusuma WIJAYANTO WIJAYANTO Winaldha Puteri, Shakila Griselda Wiryawan, Bangkit A. wisnu tejamurti, wisnu Yuwanto . Yuwanto Yuwanto Zahroo, Fathimah -