Claim Missing Document
Check
Articles

PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MASA PANDEMI COVID-19 2020 DI KOTA BANDAR LAMPUNG Sholeha, Septia Mar’atus; -, Fitriyah -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pilkada serentak tahun 2020 menuai berbagai opini pro dan kontra dari masyarakat yang mengiringi rencana pemerintah pusat untuk tetap menyelenggarakan Pilkada di tengah Pandemi Covid-19. Target partisipasi politik yang ditetapkan oleh KPU RI yakni sebesar 77,5%. Meskipun Kota Bandar Lampung tidak mencapai target yang telah ditetapkan akan tetapi terdapat kenaikan angka partisipasi sebesar 3% dari yang sebelumnya 66% menjadi 69,13%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan strategi dari KPU Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif dan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan strategi yang dilakukan KPU dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih Pilkada di Masa Pandemi Covid-19 2020 Kota Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik dianalisis menggunakan teori Chandler dengan indikator formulasi jangka, pemilihan tindakan, dan alokasi sumber daya. Formulasi jangka panjang meliputi kejelasan landasan hukum, kebijakan, program asli KPU Kota Bandar Lampung yaitu lomba fotografi dan pameran foto serta program lanjutan dari KPU RI yaitu antara lain KPU goes to school & pesantren, sosialisasi secara daring melalui media sosial dan elektronik, relawan demokrasi, dan pendidikan pemilih berbasisi kelurahan dan pembentukan rumah pintar pemilu. Pemilihan tindakan sosialisasi dilakukan secara daring dan tatap muka langsung dengan penerapan protokol kesehatan. Alokasi sumber daya meliputi sumber daya manusia PPK, PPS, KPPS dan alokasi anggaran pelaksanaan Pilkada
TRANSFORMASI DIGITAL PADA PELAYANAN PELELANGAN IKAN DI TPI JUWANA UNIT II KABUPATEN PATI (Studi Penelitian pada Aplikasi Sistem Informasi Pelelangan Ikan Pati (SIPIPA)) Putri, Anindya Pramesta; Herawati, Nunik Retno; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menyajikan sebuah studi kasus tentang sistem informasi pelelangan ikan pati (SIPIPA) yang mana merupakan sebuah hasil transformasi digital dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati yang menggandeng beberapa stakeholder untuk diterapkan di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan sistem pelelangan ikan tradisional yang bermasalah, sehingga digantikan oleh SIPIPA dan bagaimana transformasi digial itu terjadi TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelelangan ikan tradisional yang sebelumnya digunakan di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati sudah tidak lagi efektif dan efisien. Oleh karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati berinisiatif untuk menciptakan sebuah inovasi guna mengganti sistem pelelangan tradisional. SIPIPA merupakan sebuah alternatif yang tepat untuk mengganti sistem pelelangan yang sebelumnya sudah tidak lagi efektif dan efisien. Keberadaan SIPIPA telah membuktikan bahwa teknologi dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan kompleks di sektor perikanan. Sistem ini telah memenuhi standar e-government dan parameter transformasi digital, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pelelangan ikan. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan yang berasal dari kurang mampunya masyarakat untuk beradaptasi untuk mengurus perbankan yang menjadi syarat transaksi lelang, yaitu menggunakan Bank Jateng sebagai Bank Mitra. Meskipun begitu, SIPIPA telah berhasil membawa angin segar dalam dunia pelelangan ikan dan menunjukkan bahwa teknologi digital dapat menjadi katalisator perubahan menuju tata kelola yang lebih baik, tidak seperti pada sistem pelelangan yang sebelumnya
Analisis Permasalahan Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan PT Dompet Anak Bangsa dalam Pemanfaatan Layanan dan Penerimaan Pembayaran Uang Elektronik Melalui Go-Pay (Studi Penelitian: Pada Bus Rapid Transit Trans Semarang) Nurmayasari, Alfina -; Erowati, Dewi -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta merupakan salah satu strategi untuk mengatasi keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah sehingga tujuan pembangunan dan pengoptimalan pelayanan publik tetap tercapai. Namun, dalam keberjalananya tidak jarang ditemui berbagai kendala atau permasalahan yang dapat menghambat pengoptimalan hasil dari kerjasama. Penelitian tentang analisis permasalahan kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT Dompet Anak Bangsa dalam Pemanfaatan Layanan dan Penerimaan Pembayaran Uang Elektronik melalui Go-Pay di BRT Trans Semarang bertujuan untuk menganalisis tiga poin utama yaitu bagaimana permasalahan yang terjadi, dampak, dan upaya mengatasi permasalahan tersebut. Teori yang digunakan untuk mengalisis penelitian ini adalah teori Public Private Partenership dari Kurniadi dengan melihat tiga aspek utama yaitu kepastian hukum, kelembagaan, dan kemampuan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunaan data primer dan sekunder melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Triangulasi digunakan untuk melakukan pengecekan atau pembandingan data untuk memastikan keabsahannya. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dan PT Dompet Anak Bangsa jika dilihat dari aspek Kepastian Hukum, permasalahan yang terjadi adalah tidak diperbaharuinya MoU dan jangka waktu dari MoU dan PKS berbeda. Hal tersebut disebabkan karena ketidak pastian hukum pada peraturan terkait. Dampaknya adalah kerjasama tersebut tidak memiliki payung hukum dan upaya yang harus dilakukan adalah melakukan perbaikan pada peraturan sebelumnya. Sementara dari aspek kelembagaan, permasalahan berkaitan dengan tidak adanya kelembagaan khusus, pengawasan tidak dilakukan dengan sistematis, dan tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban dalam pengelolaan majamenen aset. Masalah tersebut disebabkan karena tidak adanya tim pengawasan dan pengendalian. Dampaknya, pemenuhan hak dan kewajiban tidak dijalankan dengan baik. Dalam aspek kemampuan pemerintah, permasalahan yang terjadi adalah buruknya komunikasi dan negosiasi yang disebebakan karena pemerintah tidak ahli dalam hal tersebut. Dampaknya kepentingan pemerintah tidak dapat teradvokasikan dengan baik dan upaya yang harus dilakukan adalah menyusun strategi negosiasi
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 Nadyatuzzahro, Salsabilla -; Herawati, Nunik Retno; -, Wijayanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mal Pelayanan Publik (MPP) hadir sebagai jawaban atas tuntutan dari masyarakat akan pengadaan pelayanan publik yang prima. Untuk itu, penelitian ini dirancang untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan teori dari Grindle (1980: 5) untuk menganalisis keberhasilan implementasi kebijakan yang dapet ditinjau dari isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan/konteks kebijak (context of policy). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini mencakup wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi pustaka. Beberapa informan untuk mendukung keakuratan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut Drs. Hamdani Azahari, MM. selaku Kepala DPMPTSP Kabupaten Lamongan, Ir. Yayuk Sri Rahayu, ST, MT. selaku Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Lamongan, Afiyahwati, S,Si. Selaku Kabid Perizinan DPMPTSP Kabupaten Lamongan, Yudo Baskoro, SH. Selaku Staf Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Lamongan, serta pengguna layanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Lamongan telah berjalan dengan baik meskipun belum maksimal. Isi Kebijakan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Lamongan dirancang untuk memenuhi kepentingan masyarakat melalui pelayanan prima dengan menyediakan berbagai jenis layanan publik yang terintegrasi di satu tempat. Selain itu, juga didukung oleh pelibatan berbagai stakeholders dalam pengambilan keputusan serta penempatan SDM pemberi layanan yang sesuai dengan kualifikasinya. Sementara itu, dari aspek konteks kebijakan, Mal Pelayanan Publik Lamongan telah menetapkan strategi jemput bola untuk memperluas jangkauan layanan publik; karakteristik pihak pemberi layanan yang edukatif terkait alur pelayanan; hingga resposivitas dari pihak pemberi layanan yang turut meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini juga tidak luput dari berbagai hambatan, seperti, kurangnya alokasi dana yang memadai, kurangnya SDM yang terlatih, perubahan prosedur operasional, resistensi dari berbagai pihak, hingga kurangnya partisipasi secara aktif dari masyarakat. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu DPMPTSP Kabupaten Lamongan perlu secara rutin memantau kinerja, meningkatkan anggaran, memperbaiki fasilitas, mengembangkan SDM sesuai kualifikasi, dan mengadopsi pendekatan kolaboratif dalam pengambilan keputusan untuk mengoptimalkan pelayanan di MPP Lamongan.DPMPTSP Kabupaten Lamongan perlu melakukan kampanye edukasi, meningkatkan aksesibilitas MPP, menambah SDM, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan pelayanan publik.
MODALITAS PEMENANGAN KANDIDAT KEPALA DESA PEREMPUAN PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN JEPARA (STUDI KASUS KEMENANGAN MUSTAFIYATUN DALAM PILKADES KEDUNGMALANG TAHUN 2019) Husnah, N. Lailatul -; -, Wijayanto -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas modalitas pemenangan Mustafiyatun yang digunakan dalam perhelatan Pemilihan Kepala Desa Kedungmalang Tahun 2019. Pendayagunaan modalitas yang dimiliki oleh Mustafiyatun menyisakan kemenangan baginya sebagai Kepala Desa Perempuan Pertama di Kedungmalang yang berhasil mengalahkan rivalnya, Razikin yang notabene kandidat incumbent. Penelitian ini menggunakan teori modalitas dari Bourdieu (1986) yang membagi modalitas menjadi empat jenis, yakni modalitas ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Temuan-temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa modalitas sosial dan ekonomi memiliki andil paling besar untuk mengantarkan kemenangan bagi Mustafiyatun. Modalitas sosial terdiri atas jejaring kekerabatan dan jejaring sosial yang dilembagakan menjadi tokoh donatur, tim pemenangan, sekaligus pendulang suara dari massa akar rumput. Sedangkan, modalitas ekonomi menjadi pelumas dari manuver politik Mustafiyatun berupa dana yang berasal dari kepemilikan pribadinya maupun dari tokoh donatur yang digunakan untuk melakukan rangkaian pendekatan sosial dan praktik politik uang. Sementara itu, modalitas budaya berkenaan dengan penerimaan masyarakat terhadap eksistensi pemimpin perempuan. Terakhir, modalitas simbolik berkenan dengan privilege, kebutuhan akan penghargaan (prestise), dan legitimasi yang mendasari calon pemilih untuk mengakui dan mempercayai Mustafiyatun sebagai kandidat yang layak untuk dipilih. Akumulasi dari keseluruhan modalitas telah dikerahkan oleh Mustafiyatun untuk memenangkan perhelatan Pemilihan Kepala Desa Kedungmalang Tahun 2019
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI RUMAH BACA DIKATA DI DESA PESANTUNAN KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES Nur Sani, Intan -; -, Fitriyah -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Budaya literasi di Indonesia yang rendah membuat pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan literasi di daerah. Kabupaten Brebes merupakan daerah di Indonesia dengan tingkat literasi yang rendah, maka dari itu banyak bermunculan taman baca atau rumah baca di daerah Brebes untuk membantu meningkatkan literasi di daerah Brebes. Namun, tidak semua taman baca dapat bertahan lama. Salah satu rumah baca yang bertahan lama adalah Rumah Baca Dikata yang berada di Desa Pesantunan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan yang terjadi hingga Rumah Baca Dikata dapat bertahan lebih dari 3 tahun. Teori yang digunakan adalah teori pemberdayaan masyarakat melalui konsep berkelanjutan Saraswati (Alfitri, 2011). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan telaah dokumen, serta teknik pengambilan informan menggunkan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat di Rumah Baca Dikata melalui 6 unsur yaitu Learning by doing dilihat melalui proses kegiatan mengajar program kelas belajar. Problem solving yaitu dengan berdiskusi dan dibicarakan secara langsung terkait masalah yang sedang terjadi. Self evaluation yang dilakukan setelah acara. Self development and coordination dengan koordinasi dan kerjamasa pihak luar seperti instansi dan donatur. Self selection yaitu dengan seleksi program dan sdm relawan dengan lebih selektif. Dan self decism yaitu melihat keputusan founder dan tim founder mendirikan dan bergabung dengan Rumah Baca Dikata. Kesimpulan dari penelitian ini Rumah Baca Dikata sukses berkelanjutan hingga lebih dari 3 tahun diukur dengan konsep pemberdayaan menurut Saraswati dengan aspek learning by doing serta koordinasi dan kolaborasi sebagai aspek yang paling kuat dan aspek self selection yang perlu ditingkatkan. Hal ini karena pemilihan program dan relawan sangat berpengaruh untuk keberlanjutan Rumah Baca Dikata. Maka dari itu, perlu untuk lebih selektif lagi dalam memilah program dan calon tim relawan untuk Rumah Baca Dikata kedepan
Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Rembang Nomor 38Tahun2022 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di KabupatenRembang Tahun 2022-2023 Putra, Raditya Mahendra; marlina, neny -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Rembang 2022-2023. Melalui kesederhanan syarat, prosedur dan teknis pelayanan maka kemudahan dalam proses pelayanan baik perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dapat terpenuhi sebagaimana menjadi tujuan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Rembang. Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Grindle, jika ukuran keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh derajat dari level implementasi baik dari content of policy dan context of policy. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif studi kasus dengan. teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan pada penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Rembang 2022-2023 sudah berjalan baik meskipun belum maksimal. DPMPTSP Kabupaten Rembang sebagai unsur yang berperan besar dalam melancarkan usaha pelayanan perizinan dan non perizinan, maka menjadi terpenting suatu kerja sama dan sinergi antar pihak yang bersangkutan dalam mencapai tujuan kebijakan. Meskipun dalam keberjalanan kebijakan seperti resistensi kepentingan antar pihak kerap mempengaruhi, tumpang tindih standar pelayanan yang terjadi, keterbatasan anggaran, ketidakterdukungan sarana dan prasarana yang memadai, serta minimnya sajian informasi yang diberikan kepada sasaran kebijakan perlu adanya perhatian. Usaha sebagai bentuk tanggung jawab pihak DPMPTSP telah memperlihatkan capaian serta nilai keberhasilan yang beberapa mulai terpenuhi sebagai bagian dari policy outcome. Terlebih, penulis merekomendasikan beberapa saran kepada pihak implementor kebijakan sebagai bahan perbaikan dalam keberjalanan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Rembang
PROGRAM KARTU TANI: ANALISIS HAMBATAN DARI PERSFEKTIF INTEREST GROUP DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020-2023 Anbiya, Hafiizh Sufi; Alfirdaus, Laila Kholid; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan pemerintah yang diatur oleh undang-undang. Wilayah Indonesia yang luas dan hasil pertanian yang melimpah, perlu dilakukan proses distribusi pupuk subsidi yang aman agar memenuhi kebutuhan pupuk di setiap wilayah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu program kartu tani. Kartu tani adalah fasilitas yang diberikan pemerintah sebagai akses layanan perbankan, dapat berfungsi sebagai simpanan, kartu subsidi, dan penyaluran pinjaman. Proses pelaksanaan program kartu tani mengalami beberapa hambatan sehingga penyaluran pupuk subsidi masih belum tepat sasaran. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Hambatan Politik Kebijakan Program Kartu Tani: Tinjauan Teori Interest Group (Studi Kasus Penyaluran Pupuk Subsidi Di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023). Penelitian ini ingin mengetahui siapa aktor-aktor pelaksanaan kartu tani di Kabupaten Majalengka dan hambatan apa saja yang terjadi. Penelitian ini menggunakan teori Interest group dari David B Truman dalam bukunya "The Governmental Process: Political Interests and Public Opinion"( 1951) dengan empat variabel dan Faktor hambatan dari Sunggono Bambang (1994: 151). Teori tersebut tersebut berguna untuk mencari bias politik dalam kebijakan dengan menemukan kelompok kepentingan yang terlibat dalam politisasi kebijakan beserta hambatan-hambatan pelaksanaan kebijakan. Metode yang digunakan adalah kualitatif untuk mengobservasi secara langsung ke lapangan serta mengeksplorasi dari subjek yang berhadapan langsung dengan objek Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini membuktikan adanya bias politik dan kecurangan yang dibuat oleh kelompok kepentingan seperti Dewan Perwakilan Rakyat membelakangi kios pengecer dan Lurah yang menjual pupuk subsidi keluar wilayah edarnya. Adapun hambatan kartu tani seperti tumpeng tindih kewenangan antar pelaksana kebijakan, Hambatan-hambatan dalam mengakses kartu tani seperti proses perbaikan mesin EDC yang lama, proses perbaikan kartu tani jika rusak terlalu kompleks oleh pihak bank karena tidak dapat di wakilkan. Kondisi fenomena double salur sehingga petani dalam korupsi atas kuota pupuk dan kios pun menjadi kekurangan pupuk
Aplikasi SAKPORE : Inovasi dalam Pelayanan Perizinan Berbasis E-Government di Kota Pekalongan Prasetyowati, Mei -; Astuti, Puji -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Inovasi disebut sebagai salah satu langkah inovatif yang dirancang oleh suatu Organisasi Pemerintahan dengan tujuan memberikan perubahan yang mengarah pada pelayanan yang lebih inovatif, efektif dan juga efisien. Sehingga dalam pelaksanaannya hubungan anatara inovasi dan pelayanan publik akan terus berdampingan seiring dengan masalah di Masyarakat yang kian kompleks. Melalui penciptaan SAKPORE oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan mendorong arus perubahan dalam sistem pelayanan perizinan yang kini mendukung penuh pelayanan yang transparan, efektif dan juga efisien. SAKPORE adalah Sistem Aplikasi Perizinan Online Ringkas dan Ekonomis yang diciptakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan sebagai alat yang digunakan Masyarakat Kota Pekalongan yang hendak mengurus perizinan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan. didalamnya memuat fitur-fitur pelayanan perizinan dalam bentuk digital yang dikemas sedemikian rupa sesuai dengan Masyarakat Kota Pekalongan butuhkan. Dimana fitur tersebut menjanjikan bentuk kepastian kepada pengguna atau pemohon, sehingga pemohon bahkan petugas dapat mengetahui proses maupun prosedur pelayanan perizinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis inovasi SAKPORE di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan sebagai inovasi pelayanan perizinan berdasarkan prinsip-prinsip inovasi. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu kualitatif deskriptif yang disertai dengan teknik pengumpulan data memalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menghasilkan temuan bahwa penciptaan SAKPORE memberikan keuntungan materiil dan juga non materiil bagi Masyarakat Kota Pekalongan. Selain keuntungan yang dirasakan kehadiran SAKPORE kemudian menciptakan alur birokrasi yang efisiensi dan juga trasnparan. Dikemas dalam bentuk digital yang mendukung penggunaan teknologi yang kian maju dan mengedepankan keminiman biaya serta kesulitan bagi Masyarakat yang hendak mengurus perizinan di Kantor DPMPTSP Kota Pekalongan. Sehigga dapat disimpulkan bahwa SAKPORE adalah alat inovasi yang memberikan kemudahan bagi seluruh pengguna pelayanan perizinan dan keberlangsungannya perlu dipertahankan untuk terus menciptakan lingkup birokrasi dan pelayanan yang optimal
PENGELOLAAN “APLIKASI WADULE” DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018-2021 Gustama, Raffi -; Adnan, Muhammad -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wadule merupakan aplikasi pengaduan pelayanan publik yang dikelola oleh Diskominfo Pacitan, namun pada pengelolaannya menuai polemik dari segi SDM seperti keterlambatan penanganan pengaduan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keberlangsungan pengelolaan serta menggali faktor pendukung dan penghambat pengelolaannya. Penelitian ini menggabungkan dua teori yakni teori manajemen dari George Robert Terry (perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengawasan) dan teori e-government dari Richardus Eko Indrajit (content development, competency building, connectivity, cyber laws, citizen interfaces, capital). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan yang dipilih oleh peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pengelolaan aplikasi wadule Pacitan terdapat aspek yang terimplementasi dengan baik dan aspek yang belum terimplementasi dengan baik. Dari aspek yang terimplementasi dengan baik seperti SOP yang jelas, penunjukan admin pengelola, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, pemberian bimbingan teknis admin, dasar hukum yang jelas, keterjaminan perlindungan privacy, penyebaran informasi melalui media offline maupun online, serta sumber permodalan yang jelas. Dari aspek yang belum terimplementasi dengan baik ialah kerusakan infrastruktur teknologi, keterlambatan penanganan pengaduan, belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, kurangnya transparansi anggaran. Untuk faktor pendukungnya ialah admin tingkat Kabupaten dikarenakkan posisi sentralnya sebagai admin utama. Terkait faktor penghambat program ialah kendala infrastruktur teknologi seperti kerusakan perangkat admin, server yang down, serangan malware dan admin tingkat Perangkat Daerah yang kurang responsif.
Co-Authors -, Fitriyah - -, Supratiwi - -, Turtiantoro -, Turtiantoro - -, Wijayanto - -, Yuwanto - Adnan, Muhammad - Anbiya, Hafiizh Sufi astrika, lusia - astuti, puji - Azhari, Balqis Khaylaryanda Bagas Pramana Saputra, Bagas Pramana Dalila, Mirza Danaresa, Wahyu desy tegar nurani, desy tegar Dian Iskandar Dyah Arsyana, Pravda Izvestia Dzunuwanus Ghulam Manar Eko Wahyu Basuki, Eko Wahyu Elfarizza, Aliefia - Erowati, Dewi - Fadilla, Zano Akbar Febrianto, Muhammad Aziz Fitriyah Fitriyah Fitriyah Fitriyah Gai, Apolonaris Gradianova, Maharahim - Gustama, Raffi - Haqiqi, Brilliant Nauval Hilmi, Emma Maulida Husnah, N. Lailatul - Istikomah, Siti - Jihad, Rajendra Walad Kenya, Adalia - Kushandajani . Kushandayani . Kustrijanto, Danica Ivania Laila Kholid Alfirdaus Lawuning Nastiti, Lawuning Mahardika, Satya Marlina, Neny - Muh. Saleh, Muh. Nadyatuzzahro, Salsabilla - Nasution, Muhammad Reza Aulia Nazali, Ilham Alva neny marlina Novandra, Dhifan Rizqi Nur faizun, Muhammad - Nur Sani, Intan - Nuri, M. Alfian Zidni Nurmayasari, Alfina - Nurwiyati, Riris Tri Oktavianto, Dwi Putra Perkasa, Ricardo Gita Pradama, Al Haliim - Prasetyowati, Mei - Priyatno Harsasto Putra, Raditya Mahendra Putra, Yogatama Al Rasyid Putri, Anindya Pramesta Putri, Civanda Adi Putri, Virnanda Cintia Renata, Azelia - Ristiani, Tri Meila Ronnyta, Regita Vania Rum, Muhammad Sadtyaji, Dewi Samahita, Randi Sardini, Nur Hidayat - Setiyono, Budi - Sholeha, Septia Mar’atus Sukma, Aji - Sulistyowati . Susilo Utomo Suwanto Adhi Syarifah Nirda Azilla, Syarifah Nirda Teguh Yuwono Titis Perdani Triana, Ryanissa Anggun Turtiantoro Turtiantoro Wicitra, Made Widyarini Kusuma WIJAYANTO WIJAYANTO Winaldha Puteri, Shakila Griselda Wiryawan, Bangkit A. wisnu tejamurti, wisnu Yuwanto . Yuwanto Yuwanto Zahroo, Fathimah -