Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.739
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMU SOSIAL Politika: Jurnal Ilmu Politik Journal of Politic and Government Studies Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Integritas: Jurnal Antikorupsi Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan MUHARRIK: JURNAL DAKWAH DAN SOSIAL Journal of Humanities and Social Studies PERSPEKTIF Jurnal Pengabdian Vokasi
Nunik Retno Herawati
Departemen Politik Dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 141 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 141 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Penelitian pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang) Pradama, Al Haliim -; -, Turtiantoro -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang dalam penelitian ini adalah masih terdapat Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang yang sulit diatur dan berdagang secara ilegal khususnya di Kecamatan Semarang Tengah . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori Merilee S. Grindle tentang teori implementasi kebijakan publik. Hasil dari penelitian ini adalah Content of Policy, Context of Policy, dan Outcomes mempengaruhi sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018, terdapat tiga dampak positif yaitu dampak positif terhadap Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Kota Semarang, dan Pedagang Kaki Lima. Terdapat saran yaitu Dinas Perdagangan dan Satpol PP Kota Semarang diharapkan tidak menggunakan data tahun sebelumnya dalam pelaksanaan pendataan dan pendafftaran Pedagang Kaki Lima dan peneliti juga berharap semoga Dinas Perdagangan dan Satpol PP Kota Semarang dapat terjun secara langsung ke lapangan untuk mengkonfirmasi data Pedagang Kaki Lima, supaya Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tepat sasaran, disiplin dalam berkerja supaya memiliki waktu lebih untuk memberikan sosialisasi terhadap Pedakang Kaki Lima
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. SIDO MUNCUL (Studi Kajian Program Desa Rempah di Kabupaten Semarang) Fuad Setyo Budi; Sulistyowati . .; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (612.295 KB)

Abstract

COMMUNITY EMPOWERMENT IN IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. SIDO MUNCUL(Studies Review of Herbal Village Program in Semarang District)FUAD SETYO BUDIDEPARTMENT OF POLITIC AND GOVERNMENTFACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCESDIPONEGORO UNIVERSITYABSTRACKCommunity development in the era of globalization today is no longer the responsibility of government alone. Private parties in this case the company has the same responsibility as well in the development and welfare of society. PT. Sido Muncul as a national company in Indonesia participated in the development of society through corporate social responsibility by making a Herbal Village Program by using the concept of empowerment are implemented in the district of Semarang.Type of this research is descriptive analytical through qualitative approach. Sources are found from primary data that is through interviewing the informant or key person by purposive sampling technique. Meanwhile, the secondary data comes from documents, archieves and other sources which relate to this research. The data was collected through observation, interviews, documentation and literature. Meanwhile analysis technique which is used in this research is qualitative analysis data by analyzing in the form of essay, description and conclusion of indication which is researched.The results of this study found that people are not involved in planning of the program. Public interest in the Herbal Village Program low because social and environmental conditions that are less supportive. Empowerment method used is socialization and training. Community participation in the empowerment initiative shown by the board of making organization of Herbal Village program, composting, participation in the form of cash grants, and participation in the program evaluation. In addition the research also found that in 2016 only two of the six target villages still carrying out development activities that is Gondoriyo village and Bergas Kidul village. The Herbal Village Program is the result of CSR’s PT. Sido Muncul that has defensive characteristics.Keywords: Community Empowerment, Corporate Social Responsibility
EVALUASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM E-GOVERNMENT PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BOYOLALI Mohammad Toha Putra; Warsito .; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.59 KB)

Abstract

Bureaucracy reform demands bring information technology to take part in government, especially in public service innovation. Bureaucracy reform is done through E-Government policy, in this case public service innovation is done by online system. Department of Investment and Integrated Services One Door Kabupaten Boyolali has implemented online licensing which is also part of ¬E-Government. However, in its application there are some barriers that is in the citizens participation. Facts found that citizens participation to use online permissions are very low. The research method used in this research is mix method approach with data collection technique through the questionnaire and interview, also document study. Respondents in this study are people who take care of licensing and informants of this study are people who work in Section of Information and Documentation Division of Investment and Integrated Service Department One Door Boyolali District.The result of the research shows that the factors that influence the low of public participation in using the online permission are the knowledge of the society about the low of the socialization in online licensing, the ability of the community to use the supporting facilities / infrastructures which are not yet optimal, the quality of the internet network is inadequate in some areas, Low online services, and awareness of people who want change but not in line with the attitude of people who want to use online licensing.Recommendations that can be given to the implementation of E-Government as an innovation of public services in encouraging licensing services in Boyolali District is the Department of Investment and Integrated Services One Door Boyolali District as the party that implements online permissions in order to give socialization back evenly with methods that are easily accepted by citizens. For the citizens try to support the bureaucratic reform effort in Boyolali District through E-Government especially through online permission and willing to abandon the old way to achieve their needs effectively and efficiently. For the private sector concerned to participate in supporting government policy, especially E-Government by improving equity of supporting facilities such as internet network development to the areas that still unreachable.
EVALUASI PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGABUNGAN KELURAHAN di KOTA PEKALONGAN Erwin Fakhrul Alim; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.355 KB)

Abstract

Pemerintahan Kota Pekalongan mengeluarkan kebijakan Penggabungan Kelurahan melaluiPERDA no 8 Tahun 2013 sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Dalam Negeri Nomor 31 Tahun2006. Pemerintah Kota Pekalongan melakukan pengabungan kelurahan untuk mewujudkanefektivitas pelayanan publik dan efisiensi anggaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untukmengetahui dan mengevaluasi proses implementasi kebijakan penggabungan kelurahan di KotaPekalongan. Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif, yang dimaksudkanuntuk menghadirkan gambaran tentang situasi atau fenomena dalam penelitian secara detail. Sumberdata berasal dari data primer maupun data sekunder. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa implementasi dari kebijakan penggabungan kelurahanyang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan ini berjalan dengan lancar walaupun ditemukanbeberapa hambatan. Tujuan yang ingin di capai dari kebijakan ini juga sudah ada yang tercapai yaituefisiensi anggaran. Efisiensi yang dimaksud adalah dengan adanya penggabungan Kelurahan makajumlah anggaran operasional dan belanja pegawai kelurahan yang dibutuhkan menjadi lebih sedikitdan sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan lebih sedikit.Saran yang diberikan kepada Pemerintah Kota Pekalongan adalah proses pengambilan keputusanyang juga mengikutsertakan hingga elemen paling bawah yaitu masyarakat selaku objek kebijakan,agar kebijakan yang diterapkan dikemudian hari tidak muncul konflik yang membuat pekerjaan barubagi pelaksana maupun perumus kebijakan.
Implementasi Kebijakan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang Tahun 2020-2021 Muhammad Shindid Muhaimin; Nunik Retno Herawati; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai salah satu daerah yang telah menerapkan kebijakan Mal Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Batang diharapkan dapat menciptakan sebuah pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, serta mampu meningkat indeks daya saing global. Kebijakan yang diimplementasikan di masa pandemi Covid-19 ini tak lantas dengan keadaan yang ada membuat Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang tidak memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Hal itu dibuktikan dari beberapa prestasi dan pencapaian yang diraih pada tahun 2020-2021. Sehingga penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menjelaskan mengenai proses implementasi suatu kebijakan yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong keberhasilan dan penghambat dari proses pengimplementasian kebijakan tersebut menggunakan teori Grindle yaitu meliputi Isi Kebijakan dengan 6 (enam) indikatornya, serta dimensi Konteks (lingkungan) Kebijakan dengan 3 (tiga) indikatornya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informasi serta data yang didapatkan dilakukan dengan cara menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Untuk menunjang data penelitian, maka pada penelitian ini juga menggunakan studi literatur yang didapatkan dari internet, jurnal, dan dokumen penting lainnya. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling serta acidental sampling. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa proses implementasi kebijakan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang pada tahun 2020-2021 sudah berjalan seperti apa yang diharapkan. Namun dalam prosesnya, pengimplementasi kebijakan ini masih memiliki kekurangan yang harus diperbaiki. Hal tersebut berkaitan dengan adanya faktor pendukung keberhasilan dan penghambat kebijakan yang dianalisis melalui dimensi isi kebijakan dan dimensi konteks kebijakan. Untuk mengatasinya, maka penulis merekomendasikan saran yaitu pihak implementor kebijakan diharapkan dapat lebih masif dalam hal penyebaran informasi yang berkaitan dengan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang, serta dapat mengikut sertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk menumbuhkan nilai demokrasi musyawarah dan mufakat.
ANALISIS IMPLEMENTASI PROGAM INOVASI DESA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018-2019 Vicky Aprilia Dwi Saputri; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Progam inovasi desa dilaksanakan di Kabupaten Kudus mulai tahun 2018 dan berakhir di tahun 2019. Progam ini merupakan integrasi antara pemerintah pusat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Kabupaten/ kota di Indonesia. Tujuan dilaksanakan progam inovasi desa di Kabupaten Kudus adalah untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi pedesaan serta meningkat efektivitas penggunaan dana desa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementas Kebijakan Publik dari Van Meter Horn, dimana terdapat enam dimensi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu (1) standart dan sasaran/ ukuran dan tujuan kebijakan (2) sumber daya (3) karakteristik organisasi pelaksana, (4) sikap para pelaksana (5) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana, (6) lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Adapun subjek dalam penelitian ini yakni: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus, TPID, PD, PLD, Pemerintah desa dan Masyarakat. Hasil penelitian implementasi progam inovasi desa di Kabupaten Kudus tahun 2018-2019 belum dilaksanakan secara maksimal dimana hanya terdapat 10 desa dari 123 desa di Kabupaten Kudus yang menganggarkan PID di APBDes yang mana hal tersebut adalah sebagai tolok ukur keberhasilan progam inovasi desa, sasaran dari implementasi PID di Kabupaten Kudus seluruh masyarakat dan pemerintah desa kabupaten kudus, selain itu sumber daya waktu dalam pelaksaan PID tahun 2018- 2019 di Kabupaten Kudus masih belum cukup, petunjuk pelaksanaan progam inovasi 2 desa di Kabupaten Kudus tahun 2018-2019 adalah Kepmen PDTT No.48 tahun 2018 dan Kepmen PDTT No. 4 tahun 2019 serta SK Bupati Nomor 412.2/156/2018 dan SK Bupati Nomor 412.2/77/2019 tentang pembentukan Tim Inovasi Kabupaten. Dalam pelaksanaan progam inovasi desa di Kabupaten Kudus tidak ada sanksi bagi desa yang tidak melaksanakan PID tetapi terdapat sanksi bagi desa yang menyelenggarakan PID tetapi tidak sesuai dengan aturan/ pedoman progam inovasi desa yaitu pemberhentian bantuan dana dan sanksi hukum. Koordinasi yang dilakukan antar pelaksana dan fasilitator dalam bentuk rapat maupun pelatihan terhadap pelaksanaan PID di Kabupaten Kudus. Lingkungan sosial masyarakat kabupaten kudus dalam pelaksanaan progam inovasi desa tahun 2018-2019 di kabupaten kudus sangat mendukung dan antusias, namun dalam pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan masih terdapat warga yang kurang diperhatikan dalam pelaksanaan PID di Kabupaten Kudus. Selama pelaksanaan PID di Kabupaten Kudus selama 2 tahun tidak mempengaruuhi ekonomi secara signifikan selain itu lingkungan politik juga turut mendukung terlaksananya PID di Kabupaten Kudus tahun 2018- 2019. Untuk itu perbaikan kualitas SDM pelaksana dan fasilitator perlu diperhatikan, TIK (Tim Inovasi Kabupaten) harus sering melakukan pengawasan dan evaluasi ditingkat kecamatan maupun desa. TPID (Tim Pelaksana Inovasi Desa) dan PD (Pendamping Desa) agar lebih memberikan sosialisasi mendalam dan memberikan pendampingan kepada pemerintah desa mulai dari menggali potensi inovasi desa, pelaksanaan Bursa Inovasi Desa, hingga realisasi PID di APBDes dan pelaksanaannya dan Pemerintah desa diharapkan dapat lebih menggali potensipotensi inovasi yang ada didesa. Selain itu Pengadaan evaluasi dan monitoring terkait implementasi progam inovasi desa di kabupaten kudus harus sering dilakukan agar kualitas pelaksanaan progam inovasi desa dapat terkontrol dengan baik.
KAJIAN IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG Syafriyan Fais; puji - astuti; Nunik Retno Herawati; Lusia Astrika
Journal of Politic and Government Studies Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.178 KB)

Abstract

ABSTRACTIONThis study aims to analyze the implementation of Mayor Regulation No. 34 of 2017 which has been implemented since mid-2017 until now and the extent to which the implementation can achieve the established goal of realizing the management of public complaints to be more coordinated and provide access to the community to participate actively in submit complaintsType of research used in this research is analytical descriptive research type through qualitative approach. Sources of data used in the form of primary data derived from the results of in-depth interviews of research informants and secondary data in the form of archives and documentation. The technique of selecting informants using purposive sampling.The results of the study found that in the implementation of this Mayor Regulation is effective in increasing the active participation of Semarang City community participation in 2017 in conveying complaints due to the massive socialization conducted by the Semarang City Government. Sources of input reports from the public most use the means of complaints via SMS, Twitter and Web laporhendi. Types of categories of complaints are classified into 3 types of mild, moderate and severe reports after passing the verification and clarification stage of P3M before the report is disposed to the integrated OPD. While some of the obstacles are if there are reports of public complaints involving many WSS and are not included in the planning and budget of the year, and there are still procedures for handling different OPDs.The recommendation that the author gives to the Complaints Management in Semarang City is that Each response answer from the OPD needs to include contact person who can be contacted to facilitate the community who want to ask more questions related to the problem and displays additional image features on the system before and after the results of reporting through images to make it more credible. Keywords: Community Complaints Management, Policy, Implementation.
Peran Pemerintah Kota Semarang dalam Pemberantasan Pungutan Liar Di Pelayanan Publik (Studi Kasus : Pelayanan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang) Dhani Rutdatin; Puji Astuti; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.353 KB)

Abstract

AbstractPublic Service in providing licensing services are now familiar with theattendant bureaucracy which often provide a very complicated procedure. This studywill reveal the performance of public services in providing licensing servicesBuilding Permit (IMB) as an indicator of good governance. This study aimed toanalyze the efforts and the factors that hinder the Semarang city government incombating illegal fees in licensing services Building Permit at the Department ofInvestment and Integrated Services One Stop Semarang. In this study, researchersused a descriptive approach qualitative research methods, the research illustrates aphenomenon that has been going on and analyze the phenomenon through qualitativeresearch procedures. The results of this study in the realization of public servicessuch as service licensing, DPM_PTSP Semarang already provide a good enoughservice. Although in the realization of licensing services still do not meet the serviceof what has been determined in accordance with standards of public service, that isno problem at the speed of service and service schedule certainty. StandardOperating Procedure (SOP) has not run optimally, making it less effective andefficient in completing the work and the resulting deviant behavior extortion andkickbacks to the official community care givers.Keywords: public service, licensing services
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEASISWA BIDIKMISI TAHUN 2010-2014 (STUDI PENELITIAN DI UNIVERSITAS DIPONEGORO DAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG) RAHMAWATI .; Sulistyowati .; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.994 KB)

Abstract

ABSTRACTPolicy implementation of Bidikmisi scholarship 2010-2014 study research at the Diponegoro University and Semarang State University has the objective to investigate the implementation of the policy at the Diponegoro University and Semarang State University. The implementation is to know Bidikmisi scholarship policy implementation based on the theory of policy implementation by Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn with six indicators, which is standards and policy goals, resources, communications, disposition implementer, characteristics enforcement agencies, and social environment, economic and political.The method of answering the problem in this research is a qualitative deskripstif main data types are the words and actions. Sources of data obtained derived from primary data and secondary data. Search informants with purposive sampling system (making intentional) and accidental sampling (sampling by accident when he met at the study site). Collection techniques using interviews, observation, and documents.Bidikmisi scholarship policy is a policy of the central government through the Ministry of Research, Technology, and Higher Education (formerly the Ministry of Education and Culture) which refers to public and private universities to do the job. This policy has a major goal is to break the chain of poverty by providing opportunities high achieving students who have financial limitations for education in college. This policy has the same guidelines with all rules and regulations. However, in practice, Diponegoro University and Semarang State University had differences in management.Results from this study is expected to provide benefits for the government to regulate clearer to the college so that the principle such as right on target, right number, and timely of these policies can be achieved.Keywords: Implementation of Government Policy, Bidikmisi Scholarship
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 Mega Dayana Putri; Muhammad Adnan .; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.83 KB)

Abstract

THE GOVERNMENT’S STRATEGIES TO INCREASE INVESTMEN IN THE REGENCY OF CIREBON 2015MEGA DAYANA PUTRI(DEPARTMENT OF GOVERNMENT SCIENCE, FACULTY OF SOSIAL AND POLITICAL SCIENCE, DIPONEGORO UNIVERSITY, SEMARANG)ABSTRACTThis study intends to identify how local governments strategies to increase investments at the Regency of Cirebon in 2015. This research is qualitative-descriptive research, the data have derived from primary sources. To determine informants is executed by snowball sampling method, it intends to determine two types of them. First, the government elements that consists of regent, parliament, BPPT, and BAPPEDA of Cirebon. Second, businessman or investors in Cirebon. For collecting data purposes, the researcher used two method, they are interview and observation method. Data processing techniques consists of data reduction, data presentation, conclusions, and verification, they are executed by a cyclic process.The research result shows that there are four strategies carried out by the Government of Cirebon to attract investments, they are image marketing, attraction marketing, insfrastructure marketing, and people marketing. The four strategies are running smoothly, it is conducted due to social welfare purposes. However, the results have not yet successfuly optimal because none of certainty and clarity rules of the law regarding investment and licensing. This bureaucratic process is considered very complicated. The strategies are only looked at the investment realization, but it does not have significant impact on regional and community development equally.Keywords: regional strategies, local government, investment
Co-Authors -, Fitriyah - -, Supratiwi - -, Turtiantoro -, Turtiantoro - -, Wijayanto - -, Yuwanto - Achmad Taufiq Adi - Prabowo Adnan, Muhammad - Afia - Azkia Afif - Fadhilah agnes anindita krisilvana Agustin Mellyana Setiani Ahmad Muhammad Fakhruddin Ahmad Zein Abdurrahman Akhsan Fakih . Amira Lathiva Riyanto Anbiya, Hafiizh Sufi Angga Fredika Anggit Henggar Jati Anisa - Azriana Anugraheni Titis Aprilianawati Asti - Sasmitha astrika, lusia - astuti, puji - Azhari, Balqis Khaylaryanda Bagas Pramana Saputra, Bagas Pramana Bagus Utama Aditya Putera Bagus Wahyu Setyawan Budi setiyono Cindy Martha Devi Dalila, Mirza Danaresa, Wahyu Desi Indah Pratiwi desy tegar nurani, desy tegar Dewi - Erowati Dewi Erowati Dhani Rutdatin Dhian Kartika Sari Dian Iskandar Dian Ratika Yuniasari Dimas Yogi Nor Wicaksono Dipta Rosmeykha Irianto Diyah Intan Putri Banowati Dyah Arsyana, Pravda Izvestia Dzunuwanus Ghulam Manar Eka - Rahmawati Eko Wahyu Basuki, Eko Wahyu Elfarizza, Aliefia - Erowati, Dewi - Erwin Fakhrul Alim Esti Sarirani Fadilla, Zano Akbar Faiz - Rahmadhia Febi - Wulandari Febrianto, Muhammad Aziz Firhandika Ade Santury Fitriyah Fitriyah Fuad Setyo Budi Gai, Apolonaris Girenda Kumala Cahyaningtyas Gradianova, Maharahim - Gustama, Raffi - Haqiqi, Brilliant Nauval Hendra Try Ardianto Hilmi, Emma Maulida Holyness Nurdin Singadimedja Husnah, N. Lailatul - Illen La - Reartha Irfan Hidayat Nur Huda Istikomah, Siti - Jihad, Rajendra Walad Kenya, Adalia - Khanif Maulana Iman Kushandajani . Kushandajani Kushandajani Kushandayani . Kustrijanto, Danica Ivania Laila Kholid Alfirdaus Lawuning Nastiti, Lawuning Lusia Astrika M. Adnan Arsyad M. KHANIF HERMAWAN M.Fajar Asshiddiq Simatupang Mahardika, Satya Malio Adam Nurwana Marcella Nais Thessha Chonica Marlina, Neny - Mazidatur - Rohmaniyah Mega Dayana Putri Meta Dyah Puspita Meutia Pelangi Hapsari Mila Dwi Yanti Mohammad Toha Putra Muh. Saleh, Muh. Muhammad Adnan . Muhammad Shindid Muhaimin Nadia - Tiarasari Nadyatuzzahro, Salsabilla - Nadyla Ayu Suci Rahmadhani Nasution, Muhammad Reza Aulia Nazali, Ilham Alva Neny - Marlina neny marlina Niswa Adlina Labiba Nosin Hafidah Klafikulana Sahid Novandra, Dhifan Rizqi Novita Trisniawan Nur Agustina Legowo Putri Nur faizun, Muhammad - Nur Sani, Intan - Nuri, M. Alfian Zidni Nurmayasari, Alfina - Nurwiyati, Riris Tri Oktavianto, Dwi Putra Perkasa, Ricardo Gita Pradama, Al Haliim - Prasetyowati, Mei - Priyatno Harsasto Priyatno Harsasto Puji - Astuti puji - astuti Puji Astuti Purwoko . Purwoko . . Putra, Raditya Mahendra Putra, Yogatama Al Rasyid Putri, Anindya Pramesta Putri, Civanda Adi Putri, Virnanda Cintia Rahma Putri Pringgodani Rahmawati . Renata, Azelia - Rico Dwi Octavianda Rina Martini Ristiani, Tri Meila Ronnyta, Regita Vania Rt. Ta’sya Ismaya Putri Rum, Muhammad Sabila Fitra Pertiwi Sadtyaji, Dewi Samahita, Randi Sardini, Nur Hidayat - Setiani - - Setiyono, Budi - Shavira Putri Damayanthi Sholeha, Septia Mar’atus Siti Jamilatus Sa'diyah Suci - Wulansari Sukma, Aji - Sulistyowati - - Sulistyowati . Sulistyowati . Sulistyowati . . Supratiwi . Susilo Utomo Susilo Utomo Sutrisno . Suwanto Adhi Syafriyan Fais Syarifah Nirda Azilla, Syarifah Nirda Taufiqi Ilham Adzim Teguh Yuwono Teofilus Aglis Mariano Titis Perdani Totok Inwantoro Triana, Ryanissa Anggun Turtiantoro Turtiantoro Utari Nourma Diyah Vicky Aprilia Dwi Saputri Vivaldy Mahardhika Putra Wachid Abdulrahman WARSITO - Warsito . Wicitra, Made Widyarini Kusuma Wijayanto - - WIJAYANTO WIJAYANTO Winaldha Puteri, Shakila Griselda Wiryawan, Bangkit A. wisnu tejamurti, wisnu Yovita Bilqis Saba Taqwa yuwanto - - Yuwanto . Yuwanto Yuwanto Zahroo, Fathimah -