Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.374
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMU SOSIAL Politika: Jurnal Ilmu Politik Journal of Politic and Government Studies Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan MUHARRIK: JURNAL DAKWAH DAN SOSIAL Journal of Humanities and Social Studies PERSPEKTIF Jurnal Pengabdian Vokasi
Nunik Retno Herawati
Departemen Politik Dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 134 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 134 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Implementasi Kebijakan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang Tahun 2020-2021 Muhammad Shindid Muhaimin; Nunik Retno Herawati; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai salah satu daerah yang telah menerapkan kebijakan Mal Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Batang diharapkan dapat menciptakan sebuah pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, serta mampu meningkat indeks daya saing global. Kebijakan yang diimplementasikan di masa pandemi Covid-19 ini tak lantas dengan keadaan yang ada membuat Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang tidak memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Hal itu dibuktikan dari beberapa prestasi dan pencapaian yang diraih pada tahun 2020-2021. Sehingga penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menjelaskan mengenai proses implementasi suatu kebijakan yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong keberhasilan dan penghambat dari proses pengimplementasian kebijakan tersebut menggunakan teori Grindle yaitu meliputi Isi Kebijakan dengan 6 (enam) indikatornya, serta dimensi Konteks (lingkungan) Kebijakan dengan 3 (tiga) indikatornya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informasi serta data yang didapatkan dilakukan dengan cara menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Untuk menunjang data penelitian, maka pada penelitian ini juga menggunakan studi literatur yang didapatkan dari internet, jurnal, dan dokumen penting lainnya. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling serta acidental sampling. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa proses implementasi kebijakan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang pada tahun 2020-2021 sudah berjalan seperti apa yang diharapkan. Namun dalam prosesnya, pengimplementasi kebijakan ini masih memiliki kekurangan yang harus diperbaiki. Hal tersebut berkaitan dengan adanya faktor pendukung keberhasilan dan penghambat kebijakan yang dianalisis melalui dimensi isi kebijakan dan dimensi konteks kebijakan. Untuk mengatasinya, maka penulis merekomendasikan saran yaitu pihak implementor kebijakan diharapkan dapat lebih masif dalam hal penyebaran informasi yang berkaitan dengan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang, serta dapat mengikut sertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk menumbuhkan nilai demokrasi musyawarah dan mufakat.
ANALISIS IMPLEMENTASI PROGAM INOVASI DESA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018-2019 Vicky Aprilia Dwi Saputri; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Progam inovasi desa dilaksanakan di Kabupaten Kudus mulai tahun 2018 dan berakhir di tahun 2019. Progam ini merupakan integrasi antara pemerintah pusat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Kabupaten/ kota di Indonesia. Tujuan dilaksanakan progam inovasi desa di Kabupaten Kudus adalah untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi pedesaan serta meningkat efektivitas penggunaan dana desa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementas Kebijakan Publik dari Van Meter Horn, dimana terdapat enam dimensi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu (1) standart dan sasaran/ ukuran dan tujuan kebijakan (2) sumber daya (3) karakteristik organisasi pelaksana, (4) sikap para pelaksana (5) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana, (6) lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Adapun subjek dalam penelitian ini yakni: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus, TPID, PD, PLD, Pemerintah desa dan Masyarakat. Hasil penelitian implementasi progam inovasi desa di Kabupaten Kudus tahun 2018-2019 belum dilaksanakan secara maksimal dimana hanya terdapat 10 desa dari 123 desa di Kabupaten Kudus yang menganggarkan PID di APBDes yang mana hal tersebut adalah sebagai tolok ukur keberhasilan progam inovasi desa, sasaran dari implementasi PID di Kabupaten Kudus seluruh masyarakat dan pemerintah desa kabupaten kudus, selain itu sumber daya waktu dalam pelaksaan PID tahun 2018- 2019 di Kabupaten Kudus masih belum cukup, petunjuk pelaksanaan progam inovasi 2 desa di Kabupaten Kudus tahun 2018-2019 adalah Kepmen PDTT No.48 tahun 2018 dan Kepmen PDTT No. 4 tahun 2019 serta SK Bupati Nomor 412.2/156/2018 dan SK Bupati Nomor 412.2/77/2019 tentang pembentukan Tim Inovasi Kabupaten. Dalam pelaksanaan progam inovasi desa di Kabupaten Kudus tidak ada sanksi bagi desa yang tidak melaksanakan PID tetapi terdapat sanksi bagi desa yang menyelenggarakan PID tetapi tidak sesuai dengan aturan/ pedoman progam inovasi desa yaitu pemberhentian bantuan dana dan sanksi hukum. Koordinasi yang dilakukan antar pelaksana dan fasilitator dalam bentuk rapat maupun pelatihan terhadap pelaksanaan PID di Kabupaten Kudus. Lingkungan sosial masyarakat kabupaten kudus dalam pelaksanaan progam inovasi desa tahun 2018-2019 di kabupaten kudus sangat mendukung dan antusias, namun dalam pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan masih terdapat warga yang kurang diperhatikan dalam pelaksanaan PID di Kabupaten Kudus. Selama pelaksanaan PID di Kabupaten Kudus selama 2 tahun tidak mempengaruuhi ekonomi secara signifikan selain itu lingkungan politik juga turut mendukung terlaksananya PID di Kabupaten Kudus tahun 2018- 2019. Untuk itu perbaikan kualitas SDM pelaksana dan fasilitator perlu diperhatikan, TIK (Tim Inovasi Kabupaten) harus sering melakukan pengawasan dan evaluasi ditingkat kecamatan maupun desa. TPID (Tim Pelaksana Inovasi Desa) dan PD (Pendamping Desa) agar lebih memberikan sosialisasi mendalam dan memberikan pendampingan kepada pemerintah desa mulai dari menggali potensi inovasi desa, pelaksanaan Bursa Inovasi Desa, hingga realisasi PID di APBDes dan pelaksanaannya dan Pemerintah desa diharapkan dapat lebih menggali potensipotensi inovasi yang ada didesa. Selain itu Pengadaan evaluasi dan monitoring terkait implementasi progam inovasi desa di kabupaten kudus harus sering dilakukan agar kualitas pelaksanaan progam inovasi desa dapat terkontrol dengan baik.
KAJIAN IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG Syafriyan Fais; puji - astuti; Nunik Retno Herawati; Lusia Astrika
Journal of Politic and Government Studies Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.178 KB)

Abstract

ABSTRACTIONThis study aims to analyze the implementation of Mayor Regulation No. 34 of 2017 which has been implemented since mid-2017 until now and the extent to which the implementation can achieve the established goal of realizing the management of public complaints to be more coordinated and provide access to the community to participate actively in submit complaintsType of research used in this research is analytical descriptive research type through qualitative approach. Sources of data used in the form of primary data derived from the results of in-depth interviews of research informants and secondary data in the form of archives and documentation. The technique of selecting informants using purposive sampling.The results of the study found that in the implementation of this Mayor Regulation is effective in increasing the active participation of Semarang City community participation in 2017 in conveying complaints due to the massive socialization conducted by the Semarang City Government. Sources of input reports from the public most use the means of complaints via SMS, Twitter and Web laporhendi. Types of categories of complaints are classified into 3 types of mild, moderate and severe reports after passing the verification and clarification stage of P3M before the report is disposed to the integrated OPD. While some of the obstacles are if there are reports of public complaints involving many WSS and are not included in the planning and budget of the year, and there are still procedures for handling different OPDs.The recommendation that the author gives to the Complaints Management in Semarang City is that Each response answer from the OPD needs to include contact person who can be contacted to facilitate the community who want to ask more questions related to the problem and displays additional image features on the system before and after the results of reporting through images to make it more credible. Keywords: Community Complaints Management, Policy, Implementation.
Peran Pemerintah Kota Semarang dalam Pemberantasan Pungutan Liar Di Pelayanan Publik (Studi Kasus : Pelayanan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang) Dhani Rutdatin; Puji Astuti; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.353 KB)

Abstract

AbstractPublic Service in providing licensing services are now familiar with theattendant bureaucracy which often provide a very complicated procedure. This studywill reveal the performance of public services in providing licensing servicesBuilding Permit (IMB) as an indicator of good governance. This study aimed toanalyze the efforts and the factors that hinder the Semarang city government incombating illegal fees in licensing services Building Permit at the Department ofInvestment and Integrated Services One Stop Semarang. In this study, researchersused a descriptive approach qualitative research methods, the research illustrates aphenomenon that has been going on and analyze the phenomenon through qualitativeresearch procedures. The results of this study in the realization of public servicessuch as service licensing, DPM_PTSP Semarang already provide a good enoughservice. Although in the realization of licensing services still do not meet the serviceof what has been determined in accordance with standards of public service, that isno problem at the speed of service and service schedule certainty. StandardOperating Procedure (SOP) has not run optimally, making it less effective andefficient in completing the work and the resulting deviant behavior extortion andkickbacks to the official community care givers.Keywords: public service, licensing services
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEASISWA BIDIKMISI TAHUN 2010-2014 (STUDI PENELITIAN DI UNIVERSITAS DIPONEGORO DAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG) RAHMAWATI .; Sulistyowati .; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.994 KB)

Abstract

ABSTRACTPolicy implementation of Bidikmisi scholarship 2010-2014 study research at the Diponegoro University and Semarang State University has the objective to investigate the implementation of the policy at the Diponegoro University and Semarang State University. The implementation is to know Bidikmisi scholarship policy implementation based on the theory of policy implementation by Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn with six indicators, which is standards and policy goals, resources, communications, disposition implementer, characteristics enforcement agencies, and social environment, economic and political.The method of answering the problem in this research is a qualitative deskripstif main data types are the words and actions. Sources of data obtained derived from primary data and secondary data. Search informants with purposive sampling system (making intentional) and accidental sampling (sampling by accident when he met at the study site). Collection techniques using interviews, observation, and documents.Bidikmisi scholarship policy is a policy of the central government through the Ministry of Research, Technology, and Higher Education (formerly the Ministry of Education and Culture) which refers to public and private universities to do the job. This policy has a major goal is to break the chain of poverty by providing opportunities high achieving students who have financial limitations for education in college. This policy has the same guidelines with all rules and regulations. However, in practice, Diponegoro University and Semarang State University had differences in management.Results from this study is expected to provide benefits for the government to regulate clearer to the college so that the principle such as right on target, right number, and timely of these policies can be achieved.Keywords: Implementation of Government Policy, Bidikmisi Scholarship
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 Mega Dayana Putri; Muhammad Adnan .; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.83 KB)

Abstract

THE GOVERNMENT’S STRATEGIES TO INCREASE INVESTMEN IN THE REGENCY OF CIREBON 2015MEGA DAYANA PUTRI(DEPARTMENT OF GOVERNMENT SCIENCE, FACULTY OF SOSIAL AND POLITICAL SCIENCE, DIPONEGORO UNIVERSITY, SEMARANG)ABSTRACTThis study intends to identify how local governments strategies to increase investments at the Regency of Cirebon in 2015. This research is qualitative-descriptive research, the data have derived from primary sources. To determine informants is executed by snowball sampling method, it intends to determine two types of them. First, the government elements that consists of regent, parliament, BPPT, and BAPPEDA of Cirebon. Second, businessman or investors in Cirebon. For collecting data purposes, the researcher used two method, they are interview and observation method. Data processing techniques consists of data reduction, data presentation, conclusions, and verification, they are executed by a cyclic process.The research result shows that there are four strategies carried out by the Government of Cirebon to attract investments, they are image marketing, attraction marketing, insfrastructure marketing, and people marketing. The four strategies are running smoothly, it is conducted due to social welfare purposes. However, the results have not yet successfuly optimal because none of certainty and clarity rules of the law regarding investment and licensing. This bureaucratic process is considered very complicated. The strategies are only looked at the investment realization, but it does not have significant impact on regional and community development equally.Keywords: regional strategies, local government, investment
PERAN DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM DALAM PEMBERDAYAAN UMKM SENTRA TAS DI DESA LORAM KULON KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS Dian Ratika Yuniasari; Achmad Taufiq; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.989 KB)

Abstract

Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) is one of the prime powers of economic activity in Indonesia. The contribution of the MSME sector to Gross Domestic Product increased from 57.84 percent to 60.34 percent in 2017. By seeing the magnitude of the influence of SMEs, the role of government in the empowerment of SMEs is necessary so that business can still exist and survive in the economic flow. Kudus is the smallest district in Central Java, but the industry in the district is also growing quite rapidly. The industrial sector became the main pillar of the economy of Kudus district with a contribution of 81.09 percent. One of the main buffers of the economy is the sector of MSME where in Kudus there are many SMEs from various sectors such as border, batik, bag, knife and food. Loram Kulon Village as one of the centers of bags also requires the role of government in the empowerment of SMEs. One part of government that has a role in the empowerment of SMEs is the Department of Labor, Industry, Cooperatives and SMEs.This study aims to determine the role of the Department of Labor, Industry, Cooperatives and SMEs in the empowerment of bag business in West Loram Village. In addition, this study also aims to determine the supporting factors and inhibiting factors in the effort of empowerment. This research uses descriptive qualitative method with observation, interview and documentation techniques.            The results of this study indicate that the role of the Department of Labor, Industry, Cooperatives and SMEs in the empowerment of bag business in West Loram Village as a bag-making center has not run optimally. This happens because from the official itself there has been no specific agenda for the village. In addition, one of the factors that become obstacles in empowerment efforts is the absence of organizations or associations that become a container for business players. It is because the bag from the community itself is also difficult to be invited to organize so that the government also has difficulty to channel assistance.Keywords: Role of Government, Empowerment, MSME
PERSEPSI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP KEPEMIMPINAN BUPATI HJ. SRI MULYANI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN KLATEN PADA PERIODE 2017-2021 Nadyla Ayu Suci Rahmadhani; Kushandajani - -; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemimpin pemerintahan berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bupati merupakan pemimpin pemerintahan di tingkat Kabupaten memiliki kedudukan dan kedekatan emosional yang lebih kuat dengan daerah beserta masyarakatnya. Pada hakekatnya Bupati sebagai pemimpin memiliki korelasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan seluruh bawahannya yang bekerja di lingkungan organisasi yang sama sehingga pada akhirnya hubungan antara Bupati dengan seluruh birokrasi maupun stakeholders di luar birokrasi, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat menimbulkan persepsi diantara mereka sebagai pihak yang bekerja dalam ranah yang sama yakni dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya melaksanakan tugas pemerintahan di Kabupaten. Hj. Sri Mulyani sebagai Bupati Kabupaten Klaten selama menyelenggarakan pemerintahannya dengan posisi kekosongan wakil bupati hingga masa kepemimpinannya berakhir. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi birokrasi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap kepemimpinan Bupati Hj. Sri Mulyani dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klaten pada periode 2017-2021. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kuantitatif, data penelitian diperoleh melalui kuesioner, dokumen, dan beberapa sumber yang relevan seperti jurnal dan berupa teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Lokasi penelitiannya di Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten. Subyek dalam penelitian ini Sekretaris Daerah, Staf Sekretariat Pemerintah Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni persepsi Birokrasi dilihat dari indikator pengarahan, motivasi, dan pengambilan keputusan dikategorikan baik, kemudian untuk persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilihat dari indikator membangun networking (jejaring kerja) dan akuntabilitas juga dikategorikan baik.
Upaya Pemerintah Untuk Mewujudkan Kesetaraan Kemandirian Dan Kesejahteraan Difabel Di Kabupaten Klaten ( Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 2 Tahun 2011 Tentang Kesetaraan Kemandirian Dan Kesejahteraan Difabel ) Ahmad Muhammad Fakhruddin; Budi Setiyono; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia is a country where every law that citizens have rights andobligations which should be protected by law. A right is something that is inherentto the human being, not only a perfect man but also inherent to the human beingless than perfect (disabled). This needed protection which guaranted the rights ofthe disabled to realize equality, independence and disabled priority in KlatenRegency.Regional Regulation of Klaten Regency no. 2 of 2011 on Equality,Independence, and Disabled Prosperity as the basic of law about education,health, employee, social-politics, economy, and culture for the better future ofdisabled in Klaten Regency. This study discuss about the policy study to analyzehow Klaten Regency Government actualize the regional regulation by qualitativedescriptive methode. This study was held in Klaten Regency, Central Java. Bydata collection of interview and documents.Researcher found in Regional Regulation of Klaten Regency no. 2 of 2011on Equality, Independence, and Disabled Prosperity about policy implementationvariabels that influence the implementation performance of Klaten RegencyGovernment effort to create equality and disabled prosperity. At this study,Paguyuban Penyandang Cacat Klaten (PPCK) were been the mediator to regionalregulation implementation. Factors restricting the research is not yet evenlysocialization of local regulations to the disabled and limited budgets in support ofimplementation of the change. Recommendations of the researcher is to saw thefinancial resources and cooperation between the various parties to support theimplementation of local regulations and thorough socialization from Governmentto society in order to identify their contents nor diffable of regional regulationsand created a good relationship between the Government with the disabled.Keywords: Disabled, Implementation, Klaten
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NO.33 TAHUN 2010 TENTANG PENGATURAN TEMPAT DAN PEMBINAAN USAHA MIKRO PEDAGANG KAKI LIMA DI PROVINSI DKI JAKARTA (STUDI PENELITIAN LOKASI BINAAN MERUYA ILIR, JAKARTA BARAT) Rico Dwi Octavianda; Purwoko .; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the policies made by the local government of DKI Jakarta in terms of arrangements place and Guidance Micro Street Vendors stipulated in Governor Regulation No.33 of 2010. This policy is to support micro businesses a solution vendors in Jakarta by providing infrastructure and facilities for micro enterprises vendors on possible locations and temporary which aims to provide legal certainty for the businesses vendors on the site. The initial concept of these policies arise from local government of DKI Jakarta which considers that in order to develop micro-enterprise vendors as services trade which quite large to absorb labor as well as to prevent a negative impact on utilization of city infrastructures, social facilities and other public facilities. Therefore these policies is expected to reduce rate of growth vendors and provide legal certainty to micro businesses vendors and can develop the business sector with the guidance provided.This study aims to analyze implementation the Governor Regulation No. 33 of 2010 concerning Setting and Guidance of Micro Street Vendors by local government of DKI Jakarta in guided location Meruya Ilir, West Jakarta.and see the factors inhibiting and supporting policies that affect the success of implementation the Governor Regulation No. 33 of 2010. As for analyzes using ndicators proposed by George C Edward III. The type of this research is evaluation research policy implementation using qualitative and quantitative approaches. The location of this research is in the location Guided Meruya Ilir, West Jakarta. Technique of information sampling is using purposive sampling and data collecting technique use interview and document analysis.The result of this research shows that Implementation of Governor Regulation No. 33 Year 2010 concerning arrangements place and Guidance of Micro Street Vendors in location Meruya Ilir can be said have not been good enough. This is because the implementation of Governor Regulation No. 33 Year 2010 wasn’t optimal. Implementation driving factors of Governor Regulation No. 33 Year 2010 concerning arrangements place and Guidance of Micro Street Vendors in Guided location meruya ilir among others Implementor Communications, Financial Resources and Dispositions. The factors that become an obstacle in this Governor Regulation are Communication implementor of the target group, Human resources, and bureaucratic structure.The writer recommend are: (1) Increase the number of locations or business area allocated the Guided (2) The location management unit should increase energy human resources in order to achieve a consistent coaching and good supervision function (3) Implementor role should be optimized in their communication and dissemination to the target group these policies.
Co-Authors -, Fitriyah - -, Supratiwi - -, Turtiantoro -, Turtiantoro - -, Wijayanto - -, Yuwanto - Achmad Taufiq Adi - Prabowo Adnan, Muhammad - Afia - Azkia Afif - Fadhilah agnes anindita krisilvana Agustin Mellyana Setiani Ahmad Muhammad Fakhruddin Ahmad Zein Abdurrahman Akhsan Fakih . Amira Lathiva Riyanto Anbiya, Hafiizh Sufi Angga Fredika Anggit Henggar Jati Anisa - Azriana Anugraheni Titis Aprilianawati Apolonaris Gai Asti - Sasmitha astrika, lusia - astuti, puji - Azhari, Balqis Khaylaryanda Bagas Pramana Saputra, Bagas Pramana Bagus Utama Aditya Putera Bagus Wahyu Setyawan Bangkit A. Wiryawan Budi setiyono Cindy Martha Devi Dalila, Mirza Danaresa, Wahyu Desi Indah Pratiwi desy tegar nurani, desy tegar Dewi - Erowati Dewi Erowati Dhani Rutdatin Dhian Kartika Sari Dian Iskandar Dian Ratika Yuniasari Dimas Yogi Nor Wicaksono Dipta Rosmeykha Irianto Diyah Intan Putri Banowati Dyah Arsyana, Pravda Izvestia Dzunuwanus Ghulam Manar Eka - Rahmawati Eko Wahyu Basuki, Eko Wahyu Elfarizza, Aliefia - Erowati, Dewi - Erwin Fakhrul Alim Esti Sarirani Fadilla, Zano Akbar Faiz - Rahmadhia Febi - Wulandari Febrianto, Muhammad Aziz Firhandika Ade Santury Fitriyah Fitriyah Fuad Setyo Budi Girenda Kumala Cahyaningtyas Gradianova, Maharahim - Gustama, Raffi - Haqiqi, Brilliant Nauval Hendra Try Ardianto Hilmi, Emma Maulida Holyness Nurdin Singadimedja Husnah, N. Lailatul - Illen La - Reartha Irfan Hidayat Nur Huda Istikomah, Siti - Kenya, Adalia - Khanif Maulana Iman Kushandajani . Kushandajani Kushandajani Kushandayani . Kustrijanto, Danica Ivania Laila Kholid Alfirdaus Lawuning Nastiti, Lawuning Lusia Astrika M. Adnan Arsyad M. KHANIF HERMAWAN M.Fajar Asshiddiq Simatupang Mahardika, Satya Malio Adam Nurwana Marcella Nais Thessha Chonica Marlina, Neny - Mazidatur - Rohmaniyah Mega Dayana Putri Meta Dyah Puspita Meutia Pelangi Hapsari Mila Dwi Yanti Mohammad Toha Putra Muh. Saleh, Muh. Muhammad Adnan . Muhammad Shindid Muhaimin Nadia - Tiarasari Nadyatuzzahro, Salsabilla - Nadyla Ayu Suci Rahmadhani Nasution, Muhammad Reza Aulia Nazali, Ilham Alva Neny - Marlina neny marlina Niswa Adlina Labiba Nosin Hafidah Klafikulana Sahid Novandra, Dhifan Rizqi Novita Trisniawan Nur Agustina Legowo Putri Nur faizun, Muhammad - Nur Sani, Intan - Nuri, M. Alfian Zidni Nurmayasari, Alfina - Nurwiyati, Riris Tri Oktavianto, Dwi Putra Perkasa, Ricardo Gita Pradama, Al Haliim - Prasetyowati, Mei - Priyatno Harsasto Priyatno Harsasto Puji - Astuti puji - astuti Puji Astuti Purwoko . Purwoko . . Putra, Raditya Mahendra Putra, Yogatama Al Rasyid Putri, Anindya Pramesta Putri, Civanda Adi Putri, Virnanda Cintia Rahma Putri Pringgodani Rahmawati . Renata, Azelia - Rico Dwi Octavianda Rina Martini Ristiani, Tri Meila Ronnyta, Regita Vania Rt. Ta’sya Ismaya Putri Rum, Muhammad Sabila Fitra Pertiwi Samahita, Randi Sardini, Nur Hidayat - Setiani - - Setiyono, Budi - Shavira Putri Damayanthi Sholeha, Septia Mar’atus Siti Jamilatus Sa'diyah Suci - Wulansari Sukma, Aji - Sulistyowati - - Sulistyowati . Sulistyowati . Sulistyowati . . Supratiwi . SUPRATIWI SUPRATIWI Susilo Utomo Susilo Utomo Sutrisno . Suwanto Adhi Syafriyan Fais Syarifah Nirda Azilla, Syarifah Nirda Taufiqi Ilham Adzim Teguh Yuwono Teofilus Aglis Mariano Titis Perdani Totok Inwantoro Triana, Ryanissa Anggun Turtiantoro Turtiantoro Utari Nourma Diyah Vicky Aprilia Dwi Saputri Vivaldy Mahardhika Putra Wachid Abdulrahman Warsito . Wicitra, Made Widyarini Kusuma Wijayanto - - WIJAYANTO WIJAYANTO Winaldha Puteri, Shakila Griselda wisnu tejamurti, wisnu Yovita Bilqis Saba Taqwa yuwanto - - Yuwanto . Yuwanto Yuwanto Zahroo, Fathimah -