Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

Implementation of Good Village Governance Principles in Realizing an Anti-Corruption Village: A Study in Hanura Village, Teluk Pandan Subdistrict, Pesawaran Regency Romadhona, Nabila Aisyah; Meutia, Intan Fitri; Hermawan, Dedy; Kagungan, Dian
Journal of Research in Social Science and Humanities Vol 5, No 3 (2025)
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/jrssh.v5i3.459

Abstract

This study aims to analyze and explore the implementation and supporting factors of good village governance principles in Hanura Village, Teluk Pandan District, Pesawaran Regency, in the effort to realize an Anti-Corruption Village. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data were collected through observation, documentation, and interviews. The results show that the principle of transparency is manifested through public information disclosure, both online and offline; the principle of accountability is implemented through vertical accountability reports and horizontal accountability mechanisms; while the principle of participation is realized through community involvement in planning, implementation, benefit reception, and evaluation of development programs. The supporting factors include the strong commitment of the village head’s leadership, regulatory and digital system support, and the local community’s culture of mutual cooperation (gotong royong). The implementation of good village governance principles in Hanura Village has been effective and has directly contributed to its designation as an Anti-Corruption Village. However, the application of good village governance in Hanura Village still faces obstacles, particularly the low level of digital literacy and limited socialization, causing the digitalization programs to be less inclusive and somewhat more advanced than the readiness of the village community as the main users.
AKSES DAN JAMINAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN PENGGUNA INTERNET: Suatu Kajian Akses dan Kebebasan Berekspresi Perempuan dalam Internet Marta, Andri; Hermawan, Dedy; Ikram, Ikram
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 4 No. 1 (2024): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v4i1.394

Abstract

This study aims to describe women's access and freedom of expression in using internet technology related to their need for information, protection of women victims of Gender- Based Sexual Violence (KSBG) online, and legal services, as well as developing networks free from violence and discrimination. The next goal is to get an idea of how far state agencies, law enforcement officials and private authorities in internet governance fulfill the protection of women's rights to access and freedom of expression, as well as the protection of victims of KSBG. This study used qualitative research methods with a phenomenological approach through in-depth interviews and documentation. Research data was obtained from 7 (seven) informants, namely activists of the DAMAR Association, Nawala, APJII, the PPA Unit and Police Cyber Crime, and Kominfo. The results show that internet governance related to the protection of women's rights to access and freedom of expression, as well as the protection of victims of Gender-Based Sexual Violence (KSBG) online is an issue that is still growing, has not been managed properly, and still requires further attention from the government, as well as the private sector. Although there are many regulations governing access and freedom of expression in cyberspace, both international, national, regional, they have not been able to guarantee the fulfillment of the Right to Access and Freedom of Expression, especially related to online gender-based violence and health services, law, and assistance for victims of Gender-Based Sexual Violence (KSBG). Many online KSBG victims do not report because of shame, stigma, or uncertainty in the handling of cases by the authorities. Women's greater access to the internet is essential to achieve digital inclusivity and women's empowerment. In order for women to have equal access and protection to internet use, free from violence and discrimination, a comprehensive effort involving various stakeholders is needed
Analisis Beban Pencemar Maksimum Air Limbah Kelapa Sawit Menggunakan Model Qual2kw Di Sungai Kahayan Kabupaten Pulang Pisau Hermawan, Dedy; Ardianor, Ardianor; Redin, Herry; Sinaga, Soaloon
Journal of Comprehensive Science Vol. 3 No. 3 (2024): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v3i3.653

Abstract

Sungai Kahayan terletak di Provinsi Kalimantan Tengah yang bermuara di Kabupaten Pulang Pisau. Sungai Kahayan merupakan urat nadi kehidupan bagi masyarakat melalui melalui ekosistem perairan dan hutan di sekitarnya. Penggunaan lahan di Kabupaten Pulang Pisau didominasi oleh kelapa sawit dan karet sebagai komoditas utama. Perkebunan kelapa sawit yang memiliki izin adalah seluas ± 138.076 Ha tersebar di 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau. Sungai Kahayan menjadi salah satu media penerima air limbah dari pabrik kelapa sawit. Status mutu air Sungai Kahayan adalah tercemar ringan dengan parameter kritis adalah Biochemical Oxygen Demand (BOD). Perlu diketahui kontribusi beban pencemar dari air limbah pabrik kelapa sawit dan perkebunan kelapa sawit terhadap daya tampung beban pencemar Sungai Kahayan. Analisis beban pencemar maksimum air limbah kelapa sawit dilakukan menggunakan program pemodelan Qual2Kw. Sungai Kahayan mengalami pencemaran bahan organik yang ditandai dengan tingginya konsentrasi BOD, TSS, dan rendahnya kadar DO. Aktivitas industri kelapa sawit, baik dari limbah cair pabrik maupun limbah perkebunan, memberikan kontribusi signifikan terhadap pencemaran tersebut. Model Qual2Kw yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi jumlah maksimum beban pencemar yang dapat diterima oleh Sungai Kahayan dan melakukan skenario penurunan beban pencemar. Berdasarkan validasi model, hasil simulasi menunjukkan kesesuaian dengan kondisi lapangan dengan tingkat kesalahan (RMSPE) sebesar 10%. Hasil simulasi menunjukkan bahwa daya tampung beban pencemar (DTBP) Sungai Kahayan untuk parameter BOD sudah terlampaui, sehingga tidak ada alokasi beban pencemar air limbah industri kelapa sawit yang boleh masuk ke sungai. Skenario penurunan beban pencemar melalui pengurangan konsentrasi dan debit air limbah pabrik kelapa sawit serta pembatasan pembukaan lahan perkebunan hanya dapat menurunkan beban pencemar hingga 38,46%, namun masih berada di atas baku mutu air kelas II.
KOMPARASI GAYA KEPEMIMPINAN PADA PERPUSTAKAAN UMUM: KAJIAN LITERATUR Hermawan, Dedy
Publication Library and Information Science Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/pls.v7i1.3556

Abstract

Kepemimpinan merupakan sebuah proses yang menjadi faktor penting dari suatu lembaga dalam mencapai suatu tujuan. Artikel ini membahas mengenai gaya kepemimpinan dengan mengambil studi kasus pada tiga perpustakaan umum Kota Tenteram, perpustakaan perpustakaan umum Provinsi Bali, dan perpustakaan umum Gunung Kidul Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui gaya kepemimpinan kepala perpustakaan umum dalam memimpin suatu perpustakaan. Metode penelitian ini merupakan sebuah kajian literatur dimana dalam perencanaannya memiliki kemiripan dengan penelitian lainnya, namun sumber penelitian serta metode dalam mencari data yang digunakan dilakukan dengan mencari dan menemukan data melalui sumber pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah data penelitian. Pada penelitian studi literatur, sumber data yang diperoleh melalui sumber-sumber bacaan seperti buku, jurnal, laporan, catatan atau rekaman, dan karya ilmiah lainnya baik dalam bentuk fisik maupun digital. Berdasarkan hasil penelitian diketahui dari ketiga perpustakaan umum yang diteliti dan dianalisis, terdapat perbedaan dari gaya kepemimpinan kepala perpustakaan. Perpustakaan umum kota Tenteram menggunakan gaya kepemimpinan otokratis, perpustakaan umum Provinsi Bali menggunakan gaya kepemimpinan demokratis, dedangkan perpustakaan umum Gunung Kidul Yogyakarta menggunakan gaya kepemimpinan karismatik. Diantara ketiga gaya kepemimpinan tersebut, sejatinya kepala perpustakaan menginginkan agar perpustakaan menjadi tempat sebagai sumber informasi yang berguna untuk masyarakat.
PENDAPATAN, HARGA POKOK PRODUKSI (HPP) DAN HUBUNGANNYA DENGAN FAKTOR PRODUKSI UBIKAYU DI PROVINSI LAMPUNG Seta, Amanda Putra; Zakaria, Wan Abbas; Endaryanto, Teguh; Indah, Lidya Sari Mas; Hermawan, Dedy
Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis: Journal of Agribusiness Science Vol. 12 No. 4 (2024)
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jiia.v12i4.9568

Abstract

The selling price of cassava is still a major problem that always arises from year to year.  Low selling prices below cassava production costs cause losses for farmers.  This research aims to analyze the cost of production (HPP) of cassava and its relationship with cassava production factors in Lampung province.  This research was conducted in Lampung Province using a survey method with a total of 210 cassava farmers consisting of cassava farmers in East Lampung, Central Lampung and West Tulang Bawang Regencies.  These three areas were chosen because they are cassava production centers in Lampung Province.  The analysis used for the cost of production uses the full costing and variable costing methods, apart from that the analysis of the relationship to production factors is analyzed using multiple linear regression using the ordinary least squares (OLS) method.  The amount of profit or loss borne by farmers is analyzed using R/C or the comparison of total revenue obtained with total costs incurred.  Based on the results of the study, it was found that the variable costing HPP for cassava was IDR 453/kg and the full costing HPP was IDR 698/kg.  Income from cash costs of cassava farming per hectare is IDR 7,410,379.11/ha and income from total costs is IDR 1,711,995.55/ha with an R/C value for cash costs of 2.06 and R/C for total costs of 1.03, which means that cassava farming in Lampung Province is profitable to cultivate.  Apart from that, production factors that are significantly related to the cost of production are land area and seed prices.  Both have a positive influence on the Ubikayu HPP in Lampung Province. keywords: Full Costing,Production Factors, Profit
Evaluasi Program Inovasi Yang Berkelanjutan di Provinsi Lampung Hutagalung, Simon Sumanjoyo; Hermawan, Dedy
Jurnal Bina Praja Vol 10 No 2 (2018)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.10.2018.241-250

Abstract

The problem of public services capacity, such as budget, infrastructure, and social capital in regions, is a threat to the social conditions of the community if serious efforts are not anticipated by the local government. Therefore, it needs an alternative model as an option to address the problem of capacity. This study seeks to illustrate the efforts of new autonomous local governments in building public service capacity in new autonomous regions to identify the dynamics of sustainable public service capacity building in new autonomous regions and to design a model of the sustainable public service capacity building to strengthen the autonomous region. This model tries to achieve an intergenerational aspect of development. The research method used in this study is a qualitative approach that combines secondary data and primary data. Data were collected from three local governments with best practices in public service capacity management. The data were analyzed using an interactive model. The research showed that when the program capacity is well designed, it will produce good program sustainability capabilities as well, otherwise if the program capacity faces many obstacles and it will produce poor sustainability capabilities. The strengthening of innovative programs in the public service sector needs to adopt the role model of public sector innovation initiative. The model emphasizes the importance of identifying the role of innovation that is designed in a program to the real problems faced so that later public confidence about the urgency of innovation can be achieved.
Evaluating BMKG Public Information Services in Flood Disaster Areas Using ITO (Input-Throughput-Output) Model Approach HS, Ira Marby; Meutia, Intan Fitri; Hermawan, Dedy; Yulianto, Yulianto
The Eastasouth Journal of Social Science and Humanities Vol. 2 No. 02 (2025): The Eastasouth Journal of Social Science and Humanities (ESSSH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/esssh.v2i02.384

Abstract

Public information services from the Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency (BMKG) play an important role in mitigating hydrometeorological disaster risks. This study analyzes the processes and factors that influence public information services at the Class I Radin Inten II Meteorology Station, especially in areas affected by flooding in Bandar Lampung City. With a qualitative descriptive approach, data were obtained through observation, interviews, and questionnaires involving 12 key informants and 41 respondents from the community. The results of the study indicate that although services have been digitized, the provision process is optimal, but regulations are needed as a legal umbrella for public service activities, and the need for audience understanding is still a challenge. These findings are the importance of optimizing communication strategies and collaboration with stakeholders to improve service effectiveness.
Implementation of School Zoning System Policy for Prospective New Students on the Border of Bandar Lampung City and South Lampung Regency Apriyani, Yuyun; Yulianto, Yulianto; Meutia, Intan Fitri; Hermawan, Dedy
The Eastasouth Journal of Social Science and Humanities Vol. 2 No. 02 (2025): The Eastasouth Journal of Social Science and Humanities (ESSSH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/esssh.v2i02.385

Abstract

The zoning policy in New Student Admissions (PPDB) aims to equalize access and quality of education in Indonesia. This study analyzes the implementation of the zoning policy for prospective new students on the border of Bandar Lampung City and South Lampung Regency, focusing on SMP Negeri 24 Bandar Lampung and SMP Negeri 1 Tanjung Bintang. Data were obtained through interviews, observations, and document studies. The study shows that the main obstacle is administrative inconsistency even though the distance criteria have been met. Policy recommendations include increasing socialization and revising regulations to accommodate the needs of border communities.
DINAMIKA ADVOKASI PERUBAHAN IKLIM OLEH YAYASAN KONSERVASI WAY SEPUTIH DI LAMPUNG TIMUR Surya Artini, Kadek Ayu; Hermawan, Dedy; Prihantika, Ita
Administrativa : Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol 7 No 3 (2025): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v7i3.336

Abstract

East Lampung Regency, known as one of the main food-producing regions, has been designated as a priority area in the agricultural sector. In this context, the Way Seputih Conservation Foundation (YKWS) has undertaken advocacy efforts related to climate change issues in the region. This study aims to examine the advocacy process carried out by YKWS and to identify various factors that hinder its implementation. A qualitative approach with descriptive analysis was used, employing Rahardian’s (2020) theory as the main analytical framework. The findings indicate that YKWS's advocacy efforts have not been fully optimal. This is due to limited community and media involvement, an overly theoretical approach, insufficient use of digital media, and the absence of evaluation and post-advocacy consolidation. These findings underscore the importance of collaboration among various stakeholders to support the sustainability of the advocacy process in order to produce tangible and lasting change.
Strategi Kelembagaan DPRD Provinsi Lampung Dalam Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat Terkait Pembangunan Infrastruktur Jalan (Daerah Pemilihan 1 Kota Bandar Lampung) Raizanah, Annisa Raisya; Hermawan, Dedy; Atika, Dewie Brima
Administrativa : Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol 7 No 3 (2025): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v7i3.341

Abstract

The Regional House of Representatives (DPRD) plays a strategic role as the regional legislative body in absorbing and following up on public aspirations, particularly in the area of road infrastructure development. This study aims to analyze the institutional strategies of the Lampung Provincial DPRD in addressing community aspirations regarding road infrastructure in Electoral District 1 of Bandar Lampung City, as well as to identify the main challenges faced. This research employed a qualitative method with data collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The findings reveal that the DPRD’s institutional strategy is centered on three aspects: organizational structure, authority, and standard operating procedures (SOPs). Although the organizational structure is formally established, internal coordination has not been fully synergized, authority has not been strategically utilized to advocate for public demands, and the SOPs for managing aspirations through the E-Pokir system lack transparent evaluation mechanisms. Challenges encountered include weak inter-unit synergy, limited human and technological resources, and low public participation. The study recommends strengthening internal coordination, leveraging authority more strategically, improving participatory SOPs, and enhancing community involvement to ensure that the DPRD fulfills its role in a more transparent, accountable, and responsive manner.