Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.866
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Al-'Adalah Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Muamalah Sriwijaya Law Review SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal Darma Agung Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Khazanah Multidisiplin Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah J-CEKI Ulil Albab Mizan: Journal of Islamic Law
Holijah Holijah
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Rejuvenation of Constitutional Ethics in the Sapta Karsa Hutama of the Constitutional Court Bramasta, Bima; Yazwardi, Yazwardi; Holijah, Holijah
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 3 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i3.454

Abstract

This study originates from the constitutional ethics crisis in Indonesian constitutional practice, highlighted by ethical violations committed by constitutional judges. Such cases raise doubts about the effectiveness of Sapta Karsa Hutama as an ethical guideline and moral foundation for the Constitutional Court. The study aims to analyze the relevance of Sapta Karsa Hutama in rejuvenating constitutional ethics and strengthening the Court’s role as the guardian of the constitution and democracy. A normative legal method was applied using conceptual, historical, and statutory approaches, supported by academic literature. The findings reveal that Sapta Karsa Hutama is urgent as an ethical instrument emphasizing integrity, justice, responsibility, and accountability. Weak enforcement, limited internalization of values, and a fragile legal culture have hindered its implementation. The study concludes that rejuvenating constitutional ethics through Sapta Karsa Hutama is essential to uphold the Court’s dignity. It recommends strengthening ethical education, establishing independent oversight mechanisms, and integrating ethical values into constitutional practice to ensure that the rule of ethics operates alongside the rule of law. [Penelitian ini berangkat dari krisis etika konstitusi dalam praktik ketatanegaraan Indonesia yang mencuat melalui kasus pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap efektivitas Sapta Karsa Hutama sebagai pedoman etik dan dasar moral Mahkamah Konstitusi. Tujuan penelitian adalah menganalisis relevansi Sapta Karsa Hutama dalam merejuvenasi etika konstitusi dan memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, historis, dan perundang-undangan, didukung kajian literatur akademik. Hasil menunjukkan bahwa Sapta Karsa Hutama memiliki urgensi sebagai instrumen etik yang menekankan integritas, keadilan, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Lemahnya implementasi selama ini disebabkan inkonsistensi penegakan, minimnya internalisasi nilai, serta lemahnya budaya hukum. Kesimpulannya, rejuvenasi etika konstitusi melalui Sapta Karsa Hutama penting untuk menjaga martabat Mahkamah Konstitusi. Penelitian merekomendasikan penguatan pendidikan etik, mekanisme pengawasan yang independen, dan integrasi nilai etika dalam praktik ketatanegaraan agar rule of ethics berjalan seiring dengan rule of law.]
Pengembangan Media Buku Teka-Teki Silang Terhadap Kemampuan Mengenal Huruf Anak Usia 5-6 Tahun Di RA Perwanida 2 Palembang Holijah, Holijah; Wigati, Indah; Dewi, Kurnia
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 4 No. 11: Oktober 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v4i11.11067

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengembangkan media buku teka-teki silang yang valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan kemampuan mengenal huruf anak usia 5-6 tahun di RA Perwanida 2 Palembang. Menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan (R&D) dengan model 4D (define, design, development, dan disseminate), penelitian ini dimulai dengan analisis awal, peserta didik, tugas, konsep, dan perumusan tujuan. Pada tahap perancangan, media buku teka-teki silang dirancang menggunakan aplikasi Canva. Validasi dilakukan oleh ahli materi, media, dan bahasa, diikuti uji coba praktikalitas oleh guru. Penyebaran dilakukan melalui uji coba skala kecil dan besar untuk mengukur keefektifan media. Hasil penelitian menunjukkan media yang dikembangkan sangat valid, dengan persentase rata-rata 93,26% (ahli materi), 91,66% (ahli media), dan 80% (ahli bahasa). Kepraktisan media dinilai sangat baik (94,16%). Uji coba menunjukkan keefektifan media dengan observasi 89,50% dan angket instrumen peserta didik mencapai 90,54% pada skala besar. Uji hipotesis menunjukkan pengaruh signifikan pengembangan media terhadap kemampuan mengenal huruf, dengan nilai thitung = 45,60 Lebih besar dari t tabel = 2,015.
KONFLIK PERAN GANDA WANITA BEKERJA DI LUAR RUMAH TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Holijah, Holijah
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 12 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2019.12105

Abstract

Contemporary social development has been marked by the phenomenon of the emergence of professional women who work in public space. Although they have to work in public sphere, they have to responsible for domestic affairs. This article aims to elaborate the double burdens of these women from the perspective of Islamic law.  This article argued that it is possible for women to have jobs in public sphere as far as they can guarantee that they can fulfill some conditions such as permission from their husbands, avoiding seclusion (khalwat), chosing jobs which is in line with women nature. Saat ini telah terjadi pergeseran nilai yang merubah pola hidup para wanita yang dulu hanya mengurusi pekerjaan domestik. Sekarang para wanita sudah banyak yang berkarir dan bekerja. Dengan demikian, wanita yang bekerja memiliki beban yang lebih berat, di satu sisi ia harus bertanggung jawab atas urusan-urusan rumah tangga, di sisi lain ia juga harus bertanggung jawab atas pekerjaan di luar rumah. Tulisan ini mengkaji peran ganda wanita yang bekerja di luar runah dari perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini menyimpukan bahwa Wanita diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah selama dapat menjaga dan menjamin bahwa pekerjaannya tidak bertentangan dengan syariah. Dalam konteks ini izin dari suami, adanya keseimbangan antara peran domestik dan publik, tidak menimbulkan khalwat dengan lawan jenis, dan sebaiknya menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrahnya atau karakter kewanitaannya.
Mediation Challenges in Civil Dispute Resolution: A Case Study of Civil Case Number 72/Pdt.Plg/2023 at the Palembang District Court Riyadi , Bambang Sugeng; Holijah, Holijah; Tanzili, Mulyadi
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v6i2.250

Abstract

As a country governed by the rule of law, Indonesia upholds the principle of legal supremacy, requiring both citizens and government officials to comply with applicable laws. This study examines the resolution of civil cases through mediation, focusing on Civil Case Number 72/Pdt.Plg/2023 at the Class 1A Palembang District Court, and analyzes the factors influencing the plaintiff’s and defendant’s decisions to accept or reject mediation. This research employs a normative method with a qualitative approach, relying on secondary data. The findings indicate that, despite an initial willingness to resolve the dispute amicably, challenges such as differences in family perspectives and a lack of understanding of the mediation process hindered its success. Consequently, the plaintiff withdrew the lawsuit, and the case was ultimately resolved through litigation, resulting in a court ruling granting all claims, including immaterial compensation of IDR 100,000,000. Several factors influenced the parties’ decisions, including legal considerations, the role of judges and mediators, infrastructure limitations, community attitudes, and the prevailing legal culture.
Pertanggungjawaban Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengadaan Ternak Sapi Meria, Fatma; Holijah, Holijah; Tanzil, Mulyadi; Mahfuz, Abdul Latif
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3831

Abstract

The purpose of the paper is to understand the legal responsibility faced by individuals or entities in the event of unlawful acts in the procurement of cattle. In the cattle procurement industry, there are often practices that are not in accordance with the law, such as falsification of documents, improper feeding, and fraud in transactions. This research method used is a normative juridical approach, this study examines various regulations, regulations, and legal cases relevant to illegal acts in the procurement of cattle. The results of this study show that there is a strict legal framework governing the responsibility of individuals or entities that commit unlawful acts in the procurement of cattle. Business actors are expected to understand and comply with applicable regulations to avoid sanctions and ensure the sustainability of their business in the cattle procurement industry.
ANALYSIS OF THE DIVISION OF JOINT PROPERTY AFTER DIVORCE IN THE PERSPECTIVE OF THE COMPILATION OF THE ISLAMIC LAW IN THE RELIGIUS COURT OF PANGKALAN BALAI (STUDY OF CASE DECISION NO. 458/PDT.G/2020/PA.PKB) Aprindawati, Amini; Holijah, Holijah; Selma, Muhammad Yahya
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 11 No 1 (2023): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v11i1.20365

Abstract

This study aims to analyze how the division of joint property after divorce is reviewed in the perspective of the compilation of Islamic law in the Religious Court of Pangkalan Balai. This research is empirical juridical research supported by primary data and secondary data. Through observation and interviews, primary data were obtained from informants, and secondary data were obtained from applicable laws and regulations related to the problem through literature studies, such as books and journals. Theconsequences of this study show that the dispersion of shared resources after separation has been completed with the resources owned by the injured party and the litigants are similarly isolated. This division of property does not violate Islamic law because it is carried out in accordance with existing laws. This division is also done with the evidence presented at the trial, so that the judge can use it to decide how the division of property will be after the divorce. The judge's consideration in judging cases regarding the division of joint property refers to Article 97 of the compilation of Islamic law which explains that widows or widowers divorced life will get one-half of the joint property.
Transformasi Fungsi Dan Kedudukan Kejaksaan Agung Dalam Menghadapi Tantangan Reformasi Hukum Di Indonesia Wijayanto, Fajar; Holijah, Holijah
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 23, No 2 (2025): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v23i2.6746

Abstract

ABSTRACT; This study discusses the transformation of the role and position of the Attorney General in facing the challenges of legal reform in Indonesia. Since the 1998 reform, Indonesia has undergone significant changes in its legal system, and the Attorney General, as one of the main law enforcement agencies, has been confronted with major challenges in adapting to these dynamics. With a broader mandate post-reform, the Attorney General not only functions as the public prosecutor but also as a supervisor of government policies and state administration. This research adopts a normative approach to examine relevant regulations and evaluate the role of the Attorney General in the Indonesian judicial system. The findings indicate that, despite the transformation, there are still significant challenges such as unclear roles, transparency issues, and political influence affecting the Attorney General’s duties. Therefore, the Attorney General needs to strengthen human resource capacity, maintain independence, and optimize technology to enhance the effectiveness of law enforcement in Indonesia.
Tinjauan Hukum terhadap Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Kasus Tata Usaha Negara Rahmawati, Dyah; Holijah, Holijah
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 23, No 2 (2025): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v23i2.6750

Abstract

ABSTRACT; This study examines the authority of the State Attorney (JPN) in handling administrative disputes, particularly in Case Number 6/6/2021/PTUN PLG, which involves an administrative dispute between the government and society. In this context, JPN plays a crucial role in ensuring that government policies remain legitimate and do not violate citizens' constitutional rights. This study highlights how JPN, as the representative of the state, acts when facing lawsuits against administrative policies deemed harmful to certain parties. Additionally, the study evaluates the challenges faced by JPN in exercising its authority, such as differences in legal interpretation and resource limitations, and how JPN maintains a balance between the interests of the state and individual rights. The findings of this study provide insight into JPN's contribution to maintaining the government's authority and the importance of JPN's role in ensuring that government policies align with applicable legal principles, strengthening the credibility and legitimacy of the government in the eyes of the public.
Co-Authors Abd Manaf, Jariyah Binti Andriani*, Shelvita Andriansyah, K Zaini Aprindawati, Amini Arief Wisnu Wardhana, Arief Wisnu Arne Huzaimah, Arne Bella Ayu Aranta Bramasta, Bima Dewi, Kurnia Fatah Hidayat Heni Pujiastuti Hidayat, Ade Rachmad Indah Wigati intan permata sari Jamaludin . Jariyah Binti Abd Manaf K A Bukhari, K A Bukhari M. Rizal Mahfuz, Abdul Latif Meria, Fatma Muhammad Abdillah putri, ilma mala Rahmawati, Dyah Riyadi , Bambang Sugeng Rohmawati Rohmawati selma, muhammad yahya Tamudin, M. Tanzil, Mulyadi Tanzili, Mulyadi Utama, Cholida Wijayanto, Fajar Yazwardi Yazwardi, Yazwardi