Claim Missing Document
Check
Articles

Capacity Building Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Lampung Wice Yolanda; Noverman Duadji; Simon Sumanjoyo Hutagalung
Jurnal Administrativa Vol 2 No 3 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v2i3.47

Abstract

Transparency in government management is important to continue to be improved. The existence of a good government management is the increasing of public trust through public information disclosure. The Information Commission as an implementor in the implementation of law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure must continue to develop the capacity of institutions in order to provide maximum performance so as to encourage the implementation of public information disclosure in Lampung Province. This research aimed to describe the institutional capacity building efforts conducted by the Lampung Provincial Information Commission as well as identify inhibitory factors in the effort. The research method used a qualitative approach. The results of the study generally showed that the Lampung Provincial Information Commission began to make institutional capacity building efforts through the development of physical resources, the development of operational processes, and the development of human resources. Overall all three aspects have gone pretty well.Aspects of physical resource development are starting to go well due to structural changes in the institution that have a good impact on other aspects. In terms of operational development, efforts are made that motivate employees through incentives, personnel addition and building good cooperation and coordination. Aspects of human resource development are trying to be built through training efforts. The obstruction factor in capacity building efforts found to be related to legal devices as well as agency budgets that are not yet fully independent.
Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Bahari Kabupaten Pesawaran (Studi Pada Pantai Ketapang Dalam/Cuku Upas Pesawaran) Arahman Ma; Simon Sumanjoyo Hutagalung; Meiliyana Meiliyana
Jurnal Administrativa Vol 3 No 1 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v3i1.54

Abstract

Kabupaten Pesawaran sedang fokus mengembangkan Potensi Wisata Bahari khususnya Pantai Ketapang Dalam/Cuku Upas. Pengembangan yang dilakukan oleh kabupaten Pesawaran yakni dengan strategi pencapaian tujuan dan sasaran pengembangan pariwisata Pesawaran. Permasalahan mendasar yang ada dalam Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pesawaran adalah belum maksimalnya pada tahapan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal, khususnya karena minimnya sarana pendukung wisata di Pesawaran yaitu terhambat dengan pendanaan dan pola pikir masyarakat sekitar (pelaku eksternal), sehingga perlu dukungan dari berbagai pihak untuk pengembangan potensi wisata bahari. Tujuan penelitian ini untuk melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal pengembangan wisata bahari Pantai Cuku Upas yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk merumuskan beberapa alternatif strategi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam pengembangan wisata bahari Pantai Cuku Upas Kabupaten Pesawaran, kekuatan dari analisis lingkungan internal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pesawaran memiliki SDM yang berloyalitas tinggi, kemampuan koordinasi dengan seluruh pihak pengelola, pelatihan SDM secara intensif, serta keindahan lingkungan sosial budaya yang dimiliki Pantai Cuku Upas. Sedangkan, kelemahannya adalah SDM sulit berinovasi, tidak adanya sistem reward dan punishment, dan tidak ada dana khusus untuk wisata bahari. Analisis lingkungan eksternal menunjukkan wisata bahari Pantai Cuku Upas Pesawaran memiliki peluang dari peran Pokdarwis dan masyarakat setempat, peran pelaku bisnis, dan kemajuan teknologi,. Sedangkan, ancamannya yaitu adanya persaingan antar objek wisata lainnya di Pesawaran, ketidakstabilan keadaan ekonomi masyarakat, minimnya pengelolaan sampah, serta kurangnya sarana dan prasarana. Kabupaten Pesawaran sedang fokus mengembangkan Potensi Wisata Bahari khususnya Pantai Ketapang Dalam/Cuku Upas. Pengembangan yang dilakukan oleh kabupaten Pesawaran yakni dengan strategi pencapaian tujuan dan sasaran pengembangan pariwisata Pesawaran. Permasalahan mendasar yang ada dalam Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pesawaran adalah belum maksimalnya pada tahapan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal, khususnya karena minimnya sarana pendukung wisata di Pesawaran yaitu terhambat dengan pendanaan dan pola pikir masyarakat sekitar (pelaku eksternal), sehingga perlu dukungan dari berbagai pihak untuk pengembangan potensi wisata bahari. Tujuan penelitian ini untuk melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal pengembangan wisata bahari Pantai Cuku Upas yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk merumuskan beberapa alternatif strategi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam pengembangan wisata bahari Pantai Cuku Upas Kabupaten Pesawaran, kekuatan dari analisis lingkungan internal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pesawaran memiliki SDM yang berloyalitas tinggi, kemampuan koordinasi dengan seluruh pihak pengelola, pelatihan SDM secara intensif, serta keindahan lingkungan sosial budaya yang dimiliki Pantai Cuku Upas. Sedangkan, kelemahannya adalah SDM sulit berinovasi, tidak adanya sistem reward dan punishment, dan tidak ada dana khusus untuk wisata bahari. Analisis lingkungan eksternal menunjukkan wisata bahari Pantai Cuku Upas Pesawaran memiliki peluang dari peran Pokdarwis dan masyarakat setempat, peran pelaku bisnis, dan kemajuan teknologi,. Sedangkan, ancamannya yaitu adanya persaingan antar objek wisata lainnya di Pesawaran, ketidakstabilan keadaan ekonomi masyarakat, minimnya pengelolaan sampah, serta kurangnya sarana dan prasarana.
Strategi Tata Kelola Keamanan di Wilayah Rawan Tindak Kriminalitas Pada Masa Pandemi Covid 19 Dicky Huda Nasrulloh; Simon Sumanjoyo Hutagalung; Dewie Brima Atika
Jurnal Administrativa Vol 3 No 1 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v3i1.63

Abstract

Keamanan dan Ketertiban merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Provinsi Lampung merupakan salah satu Provinsi di Indonesia dengan tingkat kriminalitas cukup tinggi. Khususnya wilayah Bandar Lampung situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di dominasi dengan permasalahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan motor atau yang sering disebut Curat, Curas dan Curanmor (C3). Polresta Kota Bandar Lampung salah satu institusi Negara yang memiliki tugas dan kewajiban dalam menjaga sekaligus menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Timbulnya wabah Covid 19 yang tengah melanda Indonesia menjadi tugas lebih untuk aparat polisi dalam menerapkan ketertiban dan keamanan. Ketertiban dan keamanan yang dilakukan oleh aparat polisi untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat sekitar. Maka dari itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja strategi yang digunakan dalam mewujudkan tata kelola keamanan di wilayah rawan kriminalitas dan bagaimana pelaksanaan dari strategi tsb dengan mengindentifikasi faktor penghambat dan pendukungnya, Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan terhadap strategi yang dilakukan oleh Polresta Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan tata kelola keamanan belum tercapai secara maksimal karena berdasarkan data yang diperoleh terjadi kenaikan angka kriminalitas sebanyak 5% pada era pandemi Covid-19 saat ini.
Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm dalam Pelaporan SPT Tahunan Setelah Berlakunya PP No. 23 Tahun 2018 (Studi Pada KP2KP Baradatu) Lailani Gita Fania; Yulianto Yulianto; Simon Sumanjoyo Hutagalung
Jurnal Administrativa Vol 3 No 2 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v3i2.81

Abstract

Tax is the most source of financing for development in Indonesia. The tax reformation make policy and administration more comphrehensive by Directorate General of Taxes. The expectation of The tax reformation could be increase compliance of taxpayer. The rise of UMKM almost five years in District Way Kanan make Way Kanan has good potential in taxtation. In 2018 The governance has realeased regulation, it is PP No. 23 Th. 2018. The regulation about tariff reduction for UMKM, the rate reduction of 0,5%. Aim of this regulation is taxpayers get easier for do some taxation include to report tax return every year, to encourage taxpayers get into formal economics, and to give taxpayers a sense of justice. The research aim get to know how much tariff reduction influence toward to increase compliance of taxpayer about report the tax return in every year in District Way Kanan. The research applies quantitative approach and descriptive method. The research applies data collection technique by questionnaire, document, and observation. The data analysis technique by simple analysis tabulation, validy test, reliability test, normalitiy test, correlation test, determinasi coefficient test, simple linear regression test, and hypotheses test. The result of this study is that hypotheses of this study is accepted and be found how much influence tariff reduction influence toward to increase compliance of taxpayer about report the tax return in every year in District Way Kanan is 18,2%.
Kapasitas Organisasi dalam Penyelenggaraan Kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung Ristanti Simanjuntak; Simon Sumanjoyo Hutagalung; Vina Karmilasari
Jurnal Administrativa Vol 3 No 2 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v3i2.82

Abstract

Archives in administrative activities have a very important role, one of its functions is as the center of the nation's memory and evidence of legal accountability. However, the implementation of archiving in Indonesia, especially local governments, is currently still less than optimal. In 2017, the organization of archiving in Indonesia received the predicate of 93% in bad condition, for this reason, adequate organizational capacity is needed. Organizational capacity is the ability that an organization has that is useful for solving problems and can achieve the goals set. This research was conducted at the Department of Library and Archives of Bandar Lampung City with the aim of identifying and analyzing these offices in organizing archives. The method used in this research is descriptive qualitative with data analysis techniques derived from observation, documentation and in-depth interviews. The results of this study are described based on the components of organizational capacity consisting of human resources, infrastructure, technology, financial resources, leadership strategies, program and process management, cooperation and relationships with other parties. Organizing the archives of the Bandar Lampung City Library and Archives Service has been carried out since 2008. However, archiving has not been carried out optimally because the capacity of the office is inadequate.
Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Dewi Syintia Simarmata; Novita Tresiana; Simon Sumanjoyo Hutagalung
Jurnal Administrativa Vol 3 No 3 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v3i3.104

Abstract

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan model pembangunan partisipatif dimana partisipasi masyarakat menjadi syarat mutlak dalam menjalankan program ini. Tujuan penelitian ini untuk melihat bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam Program KOTAKU Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kelurahan Sawah Brebes melalui tahapan pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat dan evaluasi. Tujuan lainnya untuk menganalisa faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kebijakan penanganan perumahan dan permukiman kumuh, serta memberikan perhatian khusus terhadap lingkungan kumuh masyarakat dalam hal penyediaan fasilitas pengelolaan limbah usaha.
Analisis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Lahan Antara Masyarakat Lokal Pekon Sukapura Dengan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (Studi Kasus: Kelurahan Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat) Dian Indrawati; Dian Kagungan; Simon Sumanjoyo Hutagalung
Jurnal Administrativa Vol 4 No 1 (2022): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v4i1.117

Abstract

Kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar adalah tanah, karena secara langsung maupun tidak langsung hampir seluruh aktivitas manusia di muka bumi ini tidak bisa dipisahkan dengan tanah. Pada kehidupan masyarakat manusia tanah juga memiliki fungsi politik ekonomi, budaya, dan sosial tanpa terkecuali tanah hutan. Di Provinsi Lampung tanah banyak dibutuhkan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan baik untuk perorangan, badan hukum, maupun pemerintah daerah sehingga saat ini banyak konflik pertanahan yang timbul di beberapa Kabupaten di Provinsi Lampung termasuk konflik tanah transmigrasi. Salah satu konflik sengketa tanah transmigrasi yang terjadi di Provinsi Lampung adalah sengketa tanah yang terjadi di Pekon Sukapura tepatnya di Kabupaten Lampung Barat dikarenakan berubahnya peraturan mengenai kepemilikan lahan oleh pemerintah orde baru melalui kebijakan Tatat Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Penelitian ini akan menganalisis upaya penyelesaian sengketa dengan metode penyelesaian permasalahan sengketa jika dilihat dalam lingkup umum terbagi menjadi dua metode yakni litigasi (jalur pengadilan) dan non-litigasi (diluar pengadilan) kemudian mencari tahu hambatan penyelesaian sengketa untuk menjadi pedoman dalam usaha penyelesaian sengketa selanjutnya.
Pro Disability Policy in Local Governments: Lessons from the Central Lampung Regency Simon Sumanjoyo Hutagalung; Dodi Faedlulloh
Indonesian Journal of Disability Studies Vol. 8 No. 1 (2021)
Publisher : The Center for Disability Studies and Services Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.521 KB) | DOI: 10.21776/ub.ijds.2021.008.01.13

Abstract

All local governments have the same responsibility and obligation in positioning themselves as institution that are friendly to persons with disabilities, including Central Lampung Regency in Lampung Province. There are two important questions from the research which is the basis of this study; (1). What are the efforts made by the Central Lampung Regency government towards groups with disabilities? (2). What are the problems that occur in the management of disability groups in Central Lampung Regency?. The type of this research is descriptive with a qualitative approach. The data used by researchers in this study are sourced from primary and secondary data. In this study, primary data obtained through interview techniques was carried out by giving several questions related to the problem issues in research to the informants who had been determined. Informants in this study was collected with a purposive sampling technique. The key informants in this study were 9 heads of local government organizations, 10 representatives of community organizations, and 5 members of the regional parliament. All of them play a role in data collection activities which include focus group discussions, in-depth interviews, observation, and documentation. Meanwhile, data analysis was carried out using interactive data analysis techniques. In the last three years, the number of people with disabilities in Central Lampung has increased. However, the increase in the number of people with disabilities in Central Lampung is due to the expansion of the meaning and scope of disabilities in Indonesia regulation. It is known that several actions at the level of local government organizations in facilitating groups with disabilities can be designed in a more focused manner in the design of programs and policies covering the government, population and civil registration, social, health, education, employment, and transportation, and public infrastructure sectors.
Higher Education Policy Model During The Pandemic: Lesson Learned From University Students Eko Budi Sulistio; Simon Sumanjoyo Hutagalung
Journal of Social, Humanity, and Education Vol. 3 No. 1 (2022): November
Publisher : Goodwood Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jshe.v3i1.1232

Abstract

Purpose: The primary purpose of this study is to identify models that contribute to the effectiveness of policies and institutions in managing online learning in Colleges during the mass pandemic. Methodology: This research will be conducted using a mixed method. The survey was carried out using a questionnaire to groups of college students. The data analysis includes statistical analysis to determine the frequency and description of the survey data obtained. Results: Several aspects must be intervened from this condition. This is related to managing incentives and financial assistance to student groups. There is a need for planning and adjustments regarding financial aid management. Then, the aspect of stakeholder involvement will be related to the role of educational institutions as regional, central and non-government actors. The aspect of policy adjustment will intersect with legislative institutions or policies at the regional and central levels. Limitations: This research is limited to regional scope studies, so it requires comparison with other regions with more adequate educational resources. Contribution: In the future, the model can be developed to strengthen the need for a mixed education model by combining technology and a human touch so that the online education model can feel more humanist. Novelty: The resulting model combines policy and institutional aspects as an intervention package for higher education in times of crisis, such as a pandemic.
Analisis Pengembangan E-Government (Studi E-Monev Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021) Agung Saputra; Simon Sumanjoyo Hutagalung; Intan Fitri Meutia
Jurnal Administrativa Vol 5 No 1 (2023): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v5i1.128

Abstract

This study aims to find out how the development of the E-Monev system for the Regional Development Planning Agency of South Sumatra Province in 2021 and what are the main factors that influence the development process carried out, based on the successful indicators of E-Government development from the United Nations Online Network in Public Administration and Finance that adjusts the conditions at the Regional Development Planning Agency of South Sumatra Province. The results of the study show that the development of the E-Monev system for the Regional Development Planning Agency of South Sumatra Province in 2021 has been considered successful, where by carrying out this development, it can improve the government management system and development management governance system in the province of South Sumatra, especially the increase in the performance system. more accountability and transparency, as well as the creation of a more effective and efficient development management system. The success of the development of the E-Monev system itself is influenced by various factors, such as the allocation of various resources (human, budget, information, energy, time), the construction of supporting infrastructure and superstructure that supports the performance of the South Sumatra provincial apparatus and the element of political will. the desire of politicians) from the leaders of the South Sumatra Province to make this system a superior system in supporting the process of governance management and development management in South Sumatra Province.