Articles
<![CDATA[PRINSIP HUKUM PERSAMAAN DALAM MEREK DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS ]]>
<![CDATA[Ibrahim, Muhammad Yusuf]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 16 No 1 (2022): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v20i1.1969
<![CDATA[Industrial Property Rights menjadi sebuah landasan hukum bagi pemegang hak maka dari itu hadirnya Undang – Undangi Nomori 20 Tahuni 2016 sebagai aturan untuk mengatur mengenai pemegang hak dan kewajiban untuk pemegang hak sebagai subyek hukum, dan perlunya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hak – hak dan kewajiban masyarakat terhadap penghargaan sebuah merek, seharusnya menjadi keharusan kita untuk sadar dengan akibat hukum yang diberikan oleh pemerintah, maraknya pemalsuan juga pembajakan dan bentuk lainnya. Maka dari itu perlunya pemerintah memberikani perlindungani hukumi terhadapi kepemilikan iHak iKekayaan Intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk mendedikasikan, dan menganalisa mengenai implementasi mengenai Prinsip hukum persamaan pada pokoknya dalam merek ditinjaui dari Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metodei penelitian yangi digunakani adalahi jenisi penelitiani yuridis inormatif iatau penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunderi yang terdirii dari bahani hukumi primer, bahan hukumi sekunderi dani bahani hukumi tersier. Dilihati darii bentuknya penelitian ini termasuk penelitian ideskriptif. iPenelitian ideskriptif iadalah ipenelitian iyang idimaksud iuntuk memberikan bahan yang diteliti tentang perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan penelitian ini maka dapat disimpulkan oleh penulis yang pertama bahwasannya persamaan pada pokoknya adalah sebuah prinsip kemiripan dengani mereki yangi sudah terdaftari dani penjelasan mengenai persamaan pada pokoknya sangatlah jelas, Kedua akibat hukum yang terjadi adalah sanksi yang tergas sesuai dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.]]>
<![CDATA[PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE BERDASARKAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Ibrahim, Muhammad Yusuf]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 10 No 2 (2016): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemanfaatan media e-commerce dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Bagi masyarakat Indonesia hal ini terkait masalah hukum yang sangat penting. Permasalahan dalam penulisan ini adalah tentang bagaimana keabsahan perjanjian jual beli melalui internet menurut pasal 1320 KUH Perdata, sah atau tidaknya perjanjian jual beli melalui media internet dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli melalui internet menurut pasal 1320 KUH Perdata dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan secara normatif, pendekatan yang digunakan berupa pendekatan undang-undang yakni KUH Perdata. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan teknik pengambilan kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu mengambil dari hal-hal yang umum menjadi hal-hal yang khusus. Hasil penelitian pertama yang telah dilakukan bahwa untuk sahnya suatu kontrak maka harus dilihat kepada syarat-syarat yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian, dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum. Suatu persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata). Hasil penelitian kedua yang telah dilakukan bahwa Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet meliputi perlindungan hukum di dalam perjanjian dan perlindungan hukum di luar perjanjian. UUITE menambahkan suatu bentuk system pembuktian elektronik yaitu adanya tanda tangan elektronik (digital signature) yang merupakan suatu sistem pengamanan yang bertujuan untuk memastikan otentisitas dari suatu dokumen elektronik.]]>
<![CDATA[FUNGSI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA TERHADAP TANAH HAK PAKAI SEBAGAI OBYEK JAMINAN UTANG ]]>
<![CDATA[Sudiyono, Sudiyono]]>;
<![CDATA[Ibrahim, Muhammad Yusuf]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 11 No 2 (2017): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini membahas Fungsi Undang-Undang Pokok Agraria Terhadap Tanah Hak Pakai Sebagai Obyek Jaminan Utang. Berdasarkan realita kehidupan nyata sering kita temui banyaknya status tanah dengan hak pakai sebagai jaminan hutang piutang. Penelitian ini akan menjelaskan tentang hak pakai apa yang dapat dijadikan sebagai obyek jaminan utang. Sehingga nantinya dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat terhadap hak pakai tentang cara mendapatkan hak pakai serta hak pakai yang bagaimana yang dapat dijadikan sebagai obyek jaminan utang.]]>
<![CDATA[CUKUP UMUR DALAM KEABSAHAN TRANSAKSI E-COMMERCE MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Ibrahim, Muhammad Yusuf]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 12 No 1 (2018): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan diberbagai bidang dalam kehidupan serta telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Tehnologi informasi dan komunikasi juga menghilangkan batas negara dalam akses kecepatan memberikan informasi dan komunikasi. begitu juga dalam hal transaksi jual beli online. Mengingat para pihak dalam transaksi E-Commerce tidak bertemu langsung muncul permasalahan tentang keabsahan jual beli online yang dilakukan oleh orang yang tidak cukup umur dalam hukum dan bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan pelaksanaan transaksi jual beli E-Commerce menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada prinsipnya transaksi E-Commerce dianggap sah selama perjanjian tersebut mencapai kata sepakat antar kedua belah pihak, yang dibuktikan pada saat pengklikan tombol buy oleh pihak pembeli, kemudian antar kedua belah pihak tidak mempermasalahkan cukup umur sebagai syarat sahnya dalam pembuatan perjanjian jual beli melalui E-Commerce, dalam pembuatan perjanjian jual beli melalui E-Commerce, seseorang tidak dapat bertemu langsung seperti halnya transaksi jual beli pada umumnya. Perjanjian jual beli melalui E-Commerce berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdata, juga berlandaskan pada pasal 1338 KUHPerdata dalam pembuatan perjanjian jual beli melalui E-Commerce, yaitu pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan pelaksanaan transaksi jual beli melalui E-Commerce menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu diserahkan kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian yang mana kedua belah pihak sepakat untuk menentukan bentuk penyelesaian dalam menyelesaikan sengketa E-Commerce. Menurut Pasal 130 HIR atau Pasal 154 R.Bg, diberikan kesempatan bagi para pihak yang bersangkutan untuk mengadakan penyelesaian perkara atau perdamaian di luar pengadilan, menggunakan Alternative Dispute Resolution (ADR).]]>
<![CDATA[FUNGSI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA BAGI PENCIPTA BATIK DI KABUPATEN SITUBONDO ]]>
<![CDATA[Ibrahim, Muhammad Yusuf]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 11 No 2 (2017): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Batik merupakan warisan budaya tradisional Indonesia yang dibuat secara konvensional perlu dilindungi dan dipertahankan. Perlindungan karya cipta Batik dilindungi oleh Undang – Undang Hak Cipta sebagai bentuk Ciptaan. Penelitian ini akan membahas tentang Fungsi Undang-Undang Hak Cipta Bagi Pencipta Batik Di Kabupaten Situbondo. dalam Pasal 40 ayat (1) huruf j. Perlindungan Hak Cipta bersifat deklaratif yakni pencipta atau penerima hak mendapatkan perlindungan hukum seketika setelah suatu ciptaan di lahirkan, dengan hal ini hak cipta tidak perlu di daftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, namun ciptaan dapat didaftarkan dan di catat dalam daftar umum ciptaan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual guna memperkuat status hukumnya dan dapat dijadikan sebagai bukti jika dikemudian hari terdapat sengketa. Penelitian ini akan menjelaskan tentang hak cipta bagi para pencipta batik khususnya di Kabupaten Situbondo. Sehingga nantinya dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat terhadap hak cipta tentang cara mendapatkan hak cipta serta ciptaan yang bagaimana yang dapat dilindungi oleh undang-undang hak cipta.]]>
<![CDATA[PEMBERIAN PUPUK BERSUBSIDI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI ]]>
<![CDATA[Ibrahim, Muhammad Yusuf]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 15 No 2 (2021): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v19i2.1464
<![CDATA[Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan sektor pertanian, salah satunya adalah pupuk. Penggunaan pupuk anorganik di kalangan petani Indonesia sangat dianjurkan. Pupuk mempunyai peranan penting dalam peningkatan produktivitas pertanian. Penggunaan pupuk yang berimbang sesuai kebutuhan tanaman telah membuktikan mampu memberikan produktivitas dan pendapatan yang lebih baik bagi petani. Kondisi inilah yang menjadikan pupuk sebagai sarana produksi yang sangat strategis bagi petani. Tipe Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan bahan yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Prinsip Hukum Pemberian Pupuk Bersubsidi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang pemberian pupuk bersubsidi dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan. Akibat hukum terkait penyalahgunaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi bahwa Distributor dan penyalur pupuk bersubsidi yang kedapatan melakukan kecurangan akan ditindak tegas maka pasal yang dilanggar ialah Praktik penjualan pupuk bersubsidi secara ilegal maka pasal 110 jo pasal 36 jo pasal 35 ayat 2 Undang Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Jo pasal 2 Perpres RI nomor 15 tahun 2011 tentang perubahan Perpres nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi dalam pengawasan, j uga diancam pasal 30 ayat 3 jo pasal 21 ayat 2 Permendag RI, nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KARYA CIPTA SENI BATIK KHAS SITUBONDO DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Ibrahim, Muhammad Yusuf]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 16 No 2 (2022): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v20i2.2399
<![CDATA[Batik sebagai warisan budaya Indonesia yang dibuat secara konvensionalperlu dilindungi dan dipertahankan. Batik dilindungi oleh Undang – Undang Hak Cipta sebagai bentuk Ciptaan.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta seni batik khas Situbondo ditinjau dari Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaiman tanggung gugat terhadap suatu karya cipta seni batik khas Situbondo apabila di klaim oleh daerah lain.]]>
<![CDATA[URGENSI BPOM TERHADAP PRODUK MINUMAN DAN MAKANAN KADALUARSA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Ibrahim, Muhammad Yusuf]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 18 No 1 (2024): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v22i1.4415
<![CDATA[Penerapan Peraturan Perunndang Undangan Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia mengenai hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa merupakan salah satu tujuan dari Undang Undang tersubut, perdangan produk pangan di kalangan masayarakat haruslah mendaptkan perhatian serius oleh pemerintah karena hal tersebut akan berakibat pada kesehatan jasmani seseorang, sehingga tidak akan ada konsumen yang menjadi korban dari pihak produsen yang tidak bertanggungjawab seperti kebanyakan ppara pedagang yang masih menjalakan prkatik jual beli dengan melihat keuntungan saja dan tanpa memikirkan hak dari konsumen, dalam hal tersebut maka diperlukan pula campur tangan tangan dari BPOM (Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan) terhadap prlindungan konsumen guna memberikan edukasi kepada pelaku usaha melalui proses sosialisasi, pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap peredaran produk pangan yang beredar di pusat atau sarana perbelanjaan konsumen.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR MELALUI JUAL BELI ONLINE ]]>
<![CDATA[Ibrahim, Muhammad Yusuf]]>;
<![CDATA[Lesmana, Tri Sultan]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 18 No 02 (2024): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v19i02.5576
<![CDATA[elaku usaha yang mengedarkan kosmetik tanpa izin edar melalui jual beli online dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Hal ini mencakup sanksi pidana dan administratif yang lebih tegas, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, Pentingnya penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik tanpa izin edar melalui platform jual beli online. Dengan ketentuan hukum yang jelas, sanksi yang tegas, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen dapat dilakukan secara lebih baik.]]>
<![CDATA[Pemanfaatan Zakat untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Ibrahim, Muhammad Yusuf]]>;
<![CDATA[Lubis, Rusdi Hamka]]>
<![CDATA[ Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah Vol. 13 No. 01 (2021): Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas PTIQ Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59833/7382yq58
<![CDATA[The research is aim to analyze the effect of the zakat instrument on poverty and unemployment and test the zakat instrument as an alternative solution to the economic impact of the middle to lower class post-pandemic community. It uses least square regression as the method of analysis. Where the method is in line with the research objectives that is to test the form of the relationship and the level of significance of the effect of the observed variable. Findings show that H01 is rejected and H11 is accepted, or the zakat instrument has a negative relationship with the poverty and unemployment instrument. As well as the zakat instrument also has a significant effect on the poverty and unemployment instrument or H12 accepted. This research is limited to the geography of Indonesian research. By taking secondary data from reliable sources related to research topics, such as the Baznaz and BPS websites. The time interval for data in this study was taken from 2002 to 2019. Developed from Beik & Arsyanti (2016) published in the journal of Islamic monetary economics and finance 1 (2) pages 141-160 with the title Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare using the Cibest Model. And current research will review with empirical evidence through secondary data about the effectiveness of the zakat instrument in overcoming economic problems in the middle to lower society, especially regarding poverty and unemployment. This aims to strengthen the reasons for submitting zakat instruments to be applied as an alternative solution for post-pandemic economic restoration tools. By taking case simulations from previous crises and testing their effects in the long run. Therefore, in the current research, the method that will be applied is least square regression. Because it is in accordance with the objectives and research conditions at this time. It is a form of refinement on previous research and development with the latest economic cases.]]>
