Articles
<![CDATA[Pembuktian Kepemilikan Aset Investasi dengan Trading Kripto di Indonesia ]]>
<![CDATA[Irfa Khunainah]]>;
<![CDATA[Soesi Idayanti]]>;
<![CDATA[Kanti Rahayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61930/jurbisman.v2i3.757
<![CDATA[Trading kripto merupakan salah satu instrumen investasi di Indonesia yang memiliki banyak pengguna. Berbeda dengan investasi pada umumnya yang berbentuk fisik, investasi ini dilakukan secara online. Objek investasi ini adalah mata uang kripto yang diperjualbelikan di pasar fisik aset kripto atau blockchain, atau yang sering disebut dengan perdagangan kripto. Banyak yang beranggapan bahwa investasi jenis ini adalah perjudian, karena tidak jelas legalitas dan legalitasnya. Selain itu juga terkait dengan lokasi bukti kepemilikan aset investasi, sedangkan proses perdagangannya dilakukan melalui jaringan internet. Hal ini menjadi persoalan terkait kekuatan hukum pembuktian kepemilikan aset. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas investasi perdagangan kripto dan bentuk bukti kepemilikan aset investasi tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau kepustakaan dengan pendekatan normatif yaitu deskriptif analisis. Data penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi literatur peraturan perundang-undangan, serta pengumpulan data secara online pada website dan berita. Data penelitian diuraikan dalam bentuk teks naratif secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas investasi perdagangan kripto mempunyai kekuatan hukum dan diakui secara hukum serta memiliki perlindungan dan pengawasan yang diatur dalam hukum Indonesia. Bukti kepemilikan aset investasi dengan perdagangan kripto hanya disimpan secara elektronik, seperti bukti pembayaran dan penerimaan, riwayat transaksi, dan deklarasi aset. Namun bukti kepemilikan aset tersebut tidak diberikan secara fisik sehingga membuat kekuatan bukti kepemilikan aset investasi masih lemah dan berisiko tinggi.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Pelaksaaan Perjanjian E-Logistics ]]>
<![CDATA[Idayanti, Soesi]]>;
<![CDATA[Dian Aryani, Fajar]]>
<![CDATA[ Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 1 (2019): Mei 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (673.074 KB)
|
DOI: 10.24905/diktum.v7i1.68
<![CDATA[Kemajuan teknologi membawa perubahan pola hidup manusia dalam bergaul, bersosialisasi, bahkan melakukan aktifitas ekonomi dalam skala lokal, regional maupun global. Internet seakan telah membuat dunia semakin menciut/ mengecil membuat transaksi perdagangan pun semakin mudah dilakukan di dalam jaringan komunikasi tersebut.Jaringan publik mempunyai keunggulan dibandingkan dengan jaringan privat yaitu adanya efisiensi biaya dan waktu. Hal ini membuat perdagangan dengan transaksi elektronik (Electronic Commerce) menjadi pilihan bagi para pelaku bisnis untuk melancarkan transaksi perdagangannya karena sifat jaringan publik yang mudah untuk diakses oleh setiap orang ataupun perusahaan. Globalisasi dalam dunia ekonomi, khususnya perdagangan semakin dimudahkan dengan adanya internet sebagai media komunikasi yang tepat.Transaksi perdagangan melalui internet telah mengubah dunia bisnis dari pola perdagangan tradisional menjadi sistem perdagangan dengan secara elektronik. Perjanjian e-logistics merupakan transaksi elektronik yang mencakup kegiatan-kegiatan penanganan dan pengendalian terhadap pengiriman dan penyimpanan barang termasuk informasi, jasa pengurusan dan administrasi.Kesepakatanya (penawaran dan penerimaan)-nya sendiri dilakukan melalui website,e-mail atau elektronik. Tanggung jawab pelaku usaha akibat kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kegagalan dalam fungsi sistem elektronik (malfunction), pada hardware (perangkat keras komputer) dalam penyelenggaraan sistem eletronik pada saat dilakukan transaksi terjadi pada sistem elektronik yang dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi penyelenggara sistem elektroik dan pihak lain. Bentuk ganti rugi dapat berupa: (1) Penggantian biaya, (2) Nilai kehilangan keuntungan, (3) Ganti rugi terhadap pihak ketiga atas kerusakan atau kerugian baik materiil maupun immaterial.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma Nomor. 2 Tahun 2015 ]]>
<![CDATA[Praptono, Eddhie]]>;
<![CDATA[Idayanti, Soesi]]>;
<![CDATA[Hadha, Khamdani]]>
<![CDATA[ Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2019): November 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (767.809 KB)
|
DOI: 10.24905/diktum.v7i2.77
<![CDATA[Proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu litigasi / jalur hukum / judicial sttelement yang dilakukan melalui pengadilan dan non litigasi yang dilakukan melalui jalur diluar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di pengadilan. Hal ini berpengaruh kepada citra pengadilan yang menjadi buruk, tidak efektif, dan tidak profesional. Untuk mengantisipasi permasalahan kompleks dan berbelit – belitnya proses penyelesaian sengketa perdata melalui jalur litigasi ini, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan di mana dalam penyelesaian sengketa perdata dapat diselesaikan melalui praktik yang lebih sederhana dan cepat namun pada akhirnya dapat menghasilkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan pelaksanaan PERMA Nomor.2 Tahun 2015 pada Perkara Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 10/Pdt.G.S/2018/PN.Tgl. Metode penelitian menggunakan fokus Judicial Case Study. Jenis penelitian Library Research. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder. Metode pengumpulan data ditempuh dengan cara studi pustaka, metode analisis data deskriptif kualitatif. Pada penulisan ini menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui Gugatan Sederhana berdasarkan PERMA No.2 Tahun 2015 telah memenuhi aspek kriteria dan aspek tahapan penyelesaiaan perkara terhadap keberatan putusan berbeda pada gugatan umum yang dapat berupa banding, kasasi bahkan hingga peninjauan kembali. Hal ini terbukti dapat memangkas waktu dan biaya dalam proses persidangan sehingga menjadi lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Akta Jaminan Fidusia yang Cacat Hukum ]]>
<![CDATA[Sanusi]]>;
<![CDATA[Idayanti, Soesi]]>;
<![CDATA[Abdul Khalim, Muhammad]]>
<![CDATA[ Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2019): November 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (634.038 KB)
|
DOI: 10.24905/diktum.v7i2.78
<![CDATA[Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia dan merupakan istilah resmi dalam dunia hukum positif Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, benda yang menjadi objek fidusia umumnya merupakan benda-benda bergerak yang terdiri dari benda inventory, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.Kebutuhan masyarakat dalam hal pemenuhan barang baik bergerak maupun tidak bergerak meningkat secara terus menerus. Bentuk perjanjian jaminan fidusia hadir sebagai salah satu solusinya. Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum tentu sebagai tujuan hukum perjanjian jaminan fidusia. Namun sayang banyak kreditur tidak membuat perjanjian hutang piutang dan akta jaminan fidusia tidak secara otentik. Rumusan masalah penelitian ini mengkaji mengenai jaminan fidusia yang dibuat cacat hukum dan bagaimana perlindungan terhadapnya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum debitur terhadap akta jaminan fidusia yang cacat hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan bahan hokum primer dan bahan hokum sekunder. penekanan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum tentang perlindungan hukum debitur terhadap akta jaminan fidusia yang cacat hukum. Hasil penelitian ini menunjukan masih banyak lembaga pembiayaan atau leasing yang tidak membuat akta jaminan fidusia secara otentik dan mendaftarkannya ke kantor pendaftaran jaminan fidusia secara sah. Hal ini mengakibatkan hukum penjaminan khusus (jaminan fidusia) cacat hukum yang mengakibatkan ketidak pastian hukum apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi oleh debitur atau perbuatan melawan hukum oleh kreditur.]]>
<![CDATA[Demokratisasi dalam Rangka Pembangunan Hukum Responsif ]]>
<![CDATA[Sanusi, Sanusi]]>;
<![CDATA[Idayanti, Soesi]]>;
<![CDATA[Widyastuti, Tiyas Vika]]>
<![CDATA[ Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2020): November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (596.638 KB)
|
DOI: 10.24905/diktum.v8i2.84
<![CDATA[This research is conceptual research that intends to examine the idea of democracy in progressive legal development. As a means of state policy, the development of laws carries a variety of implications. During that time the law was only understood as a rigid rule and put too much emphasis on aspects of the legal system regardless of the relationship between the law and the issues that had to be addressed, such as social issues. The law is synonymous with the order as a mirror of the regulation of the ruler, on the other hand, there is also an understanding of the law that emphasizes more on the legitimacy aspect of the rule itself. Responsive law is results-oriented, i.e. on goals that will be achieved outside the law. A hallmark of responsive law is the search for implied values contained in rules and policies. In this responsive legal model, they express disapproval of what they consider to be standardized and inflexible interpretations. Legal products that are responsive to the manufacturing process is democratic, namely participation, which invites the participation of as many elements of society as possible, both in terms of individuals, and community groups, and must also aspire to come from the wishes or desires of the community. This means that the product of the law is not the authority of the ruler to simply legitimize his power.]]>
<![CDATA[Penegakan Supremasi Hukum Melalui Implementasi Nilai Demokrasi ]]>
<![CDATA[Idayanti, Soesi]]>;
<![CDATA[Haryadi, Toni]]>;
<![CDATA[Widyastuti, Tiyas Vika]]>
<![CDATA[ Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2020): Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (548.705 KB)
|
DOI: 10.24905/diktum.v8i1.85
<![CDATA[Tujuan penelitian untuk mengetahui Penegakan hukum pasca reformasi dalam membangun kehidupan yang harmonis, berkeadilan dan berkepastian dalam masyarakat yang tertib ternyata tidak sesuai dengan kenyataan bahwa amanat reformasi dalam penegakan hukum ternyata menjadi sangat memilukan. Penegakan hukum yang bersifat “ tebang pilih “ tak terhindarkan , meski penyebabnya bukanlah faktor politis seperti pada era sebelumnya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana arah pembangunan hukum dan bagaimana menegakan supremasi hukum berdasarkan nilai – nilai demokrasi. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya Supremasi hukum sebagai upaya penegakan hukum dan penempatan hukum pada posisi tertinggi dari segalanya, serta menjadikan hukum sebagai panglima ataupun komandan dalam upaya untuk menjaga dan melindungi tingkat stabilitas dalam kehidupan suatu bangsa dan negara memberikan jaminan terciptanya keadilan bagi masyarakat. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama tanpa terkecuali. Supremasi hukum merupakan prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara berdasarkan kedaulatan rakyat. Tujuan utama adanya supremasi hukum adalah menjadikan hukum sebagai pimpinan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mana apabila tujuan tersebut tercapai dapat menghasilkan beberapa hal seperti meningkatkan integritas sumber daya manusia, memberikan keadilan sosial, menjaga nilai moral bangsa, menciptakan masyarakat yang demokratis, serta memberi jaminan perlindungan hak individu dalam bernegara dan bermasyarakat]]>
<![CDATA[Dampak Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Ketidaksesuaian Produk Pada Transaksi Di Media E-Commerce ]]>
<![CDATA[Faisal Baehaqi]]>;
<![CDATA[Praptono, Eddhie]]>;
<![CDATA[Soesi Idayanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61930/jurbisman.v2i3.755
<![CDATA[E-commerce merupakan segala bentuk transaksi komersial atau transaksi barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik. Pengaruh internet akibat berkembangnya teknologi informasi konsumen di satu sisi telah mengubah perilaku konsumen menjadi lebih penting dan selektif dalam memilih produk. Penelitian ini menganalisis perihal Dampak Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Ketidaksesuaian Produk Pada Transaksi Di Media E-Commerce. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan sekaligus memanfaatkan sumber daya kepustakaan untuk mendapatkan data penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif. Pendekatan Normatif, didasarkan pada penelitian yang berasal dari sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konsensualisme memberi bisnis cara baru untuk bertransaksi di platform e-commerce. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik membuat pelaksanaan undang-undang lebih jelas. Pelaku usaha yang melanggar Pasal 80 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dikenai sanksi administratif oleh menteri ,pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang; dan/atau sampai dengan pencabutan izin usahaDalam situasi seperti ini, upaya hukum preventif dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa e-commerce: dan upaya hukum represif.]]>
<![CDATA[Responsibility Of The Board Of Directors In Bankruptcy Of Limited Liability Companies From The Perspective Of Law Number 40 Of 2007 ]]>
<![CDATA[soesi idayanti]]>;
<![CDATA[mukhidin mukhidin]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 3 (2024): Pena Justisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31941/pj.v23i3.5136
<![CDATA[AbstracThis research was conducted with the aim to explain to the academic world and the wider community regarding the responsibilities of the board of directors on the bankruptcy of a limited company, either caused by the negligence of the directors themselves or due to external error factors of the limited company. This paper uses a normative legal research method by using a statutory regulatory approach. The results of this study show that if the company goes bankrupt caused by the negligence of the board of directors while the bankrupt's debt is not sufficient to pay in full the company's obligations in bankruptcy, then they are jointly and severally liable or jointly responsible for all unpaid obligations of the bankrupt estate, but if the directors have carried out their duties well, apply the principle of prudence for the benefit of the company, not experiencing a conflict of interest, either directly or indirectly, in terms of company management actions which results in loss and has taken action to prevent the loss, then the directors cannot be held responsible for the company's losses. In this paper, the researcher provides input that the regulation Law Number 40 of 2007 concerning bankruptcy, there must be updates, especially article 97 regarding the responsibilities of directors which tend to be general in nature. By explaining specifically what constitutes negligence causing the company to go bankrupt of course it will facilitate the legal process, Are the directors really responsible for the bankruptcy? or caused by external factors beyond the control of the board of directors.]]>
<![CDATA[Impact of Industry Digitalization on Recruitment of Employment Opportunities ]]>
<![CDATA[Soesi Idayanti]]>;
<![CDATA[Siswanto Siswanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Dinamika Hukum Vol 22, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.jdh.2022.22.2.3426
<![CDATA[Industrial digitization will change the character of future jobs. The digital era makes all things easier to carry out. All things that easier to carry out include something that relate to production process, service process, and others process. However, the digital era also has a negative or disruptive effect on the economy, especially in terms of employment, both opportunities and labor needs.This study aims to find out the current labor regulations related to industrial digitization, and to find out what impacts of industrial digitization on employment opportunities. The results of this study indicate that regulations regarding employment related to industrial digitization have been regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and the Law on Job Creation.The digitization of industry and the way new digital technologies are reconfiguring the way goods and services are produced. Likewise with various job opportunities, because industrial digitalization has also changed many types of jobs.Keywords:Industrial Digitization, Industrial Revolution, Manpower. ]]>
<![CDATA[TANTANGAN HUKUM DALAM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UMKM KABUPATEN TEGAL ]]>
<![CDATA[Taufik, Moh.]]>;
<![CDATA[Idayanti, Soesi]]>;
<![CDATA[Aryani, Fajar Dian]]>
<![CDATA[ Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.46220
<![CDATA[fokus utama Pembuatan Peraturan Daerah di Bidang UMKM adalah peningkatan akses permodalan bagi pelaku UMKM. Selama ini, banyak pelaku usaha mikro yang kesulitan mendapatkan pinjaman karena kurangnya jaminan atau ketidakpahaman terhadap mekanisme pembiayaan formal. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Tegal berupaya mengatasi kendala ini melalui kemitraan dengan institusi finansial, baik lembaga keuangan bank ataupun non-bank, untuk menyediakan skema pendanaan agar dapat adaptif serta selaras dengan keperluan pelaku UMKM. Selain itu, penyediaan dana bergulir dan subsidi bunga kredit juga menjadi bagian dari strategi untuk meringankan beban pelaku usaha mikro. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut Undang-Undang dan Peraturan penyerta lainnya tentang Pengembangan UMKM , penelitian ini bertujuan mengetahui perlunya implemantasi peraturan bupati Tegal untuk mengembangkan potensi UMKM dan dapat mengatasi kendala kendala yang ada. dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif. Dalam rangka menjawab tantangan hukum yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah adalah mmberikan suatu formula kebijakan daerah yang dapat mengatasi kendala kendala implementasi pengembangan UMKM, yaitu kebijakan daerah yang untuk mengatasi akses permodalan , meingkatkan literasi keuangan , mengatasi birkorkasi yan rumit dan menyiapkan infrastruktur yang kuat dalam rangka pengembangan UMKM yang bisa berdaya saing ditingkat lokal nasional dan internasional.]]>
