Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.441

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Research Report - Social Science Wacana Hukum Diktum Jurnal Dinamika Hukum SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurisprudence JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Khadimul Ummah Journal of Social Dedication Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences International Journal of Science and Society (IJSOC) NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ASEAN Journal of Empowering Community Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Journal of Contemporary Law Studies Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA) Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Soesi Idayanti

Unknown Affiliation

Author-ID : 285081

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

Pembuktian Kepemilikan Aset Investasi dengan Trading Kripto di Indonesia Irfa Khunainah; Soesi Idayanti; Kanti Rahayu
Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)
Publisher : Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jurbisman.v2i3.757

Trading kripto merupakan salah satu instrumen investasi di Indonesia yang memiliki banyak pengguna. Berbeda dengan investasi pada umumnya yang berbentuk fisik, investasi ini dilakukan secara online. Objek investasi ini adalah mata uang kripto yang diperjualbelikan di pasar fisik aset kripto atau blockchain, atau yang sering disebut dengan perdagangan kripto. Banyak yang beranggapan bahwa investasi jenis ini adalah perjudian, karena tidak jelas legalitas dan legalitasnya. Selain itu juga terkait dengan lokasi bukti kepemilikan aset investasi, sedangkan proses perdagangannya dilakukan melalui jaringan internet. Hal ini menjadi persoalan terkait kekuatan hukum pembuktian kepemilikan aset. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas investasi perdagangan kripto dan bentuk bukti kepemilikan aset investasi tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau kepustakaan dengan pendekatan normatif yaitu deskriptif analisis. Data penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi literatur peraturan perundang-undangan, serta pengumpulan data secara online pada website dan berita. Data penelitian diuraikan dalam bentuk teks naratif secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas investasi perdagangan kripto mempunyai kekuatan hukum dan diakui secara hukum serta memiliki perlindungan dan pengawasan yang diatur dalam hukum Indonesia. Bukti kepemilikan aset investasi dengan perdagangan kripto hanya disimpan secara elektronik, seperti bukti pembayaran dan penerimaan, riwayat transaksi, dan deklarasi aset. Namun bukti kepemilikan aset tersebut tidak diberikan secara fisik sehingga membuat kekuatan bukti kepemilikan aset investasi masih lemah dan berisiko tinggi.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Pelaksaaan Perjanjian E-Logistics Idayanti, Soesi; Dian Aryani, Fajar
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 1 (2019): Mei 2019
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Kemajuan teknologi membawa perubahan pola hidup manusia dalam bergaul, bersosialisasi, bahkan melakukan aktifitas ekonomi dalam skala lokal, regional maupun global. Internet seakan telah membuat dunia semakin menciut/ mengecil membuat transaksi perdagangan pun semakin mudah dilakukan di dalam jaringan komunikasi tersebut.Jaringan publik mempunyai keunggulan dibandingkan dengan jaringan privat yaitu adanya efisiensi biaya dan waktu. Hal ini membuat perdagangan dengan transaksi elektronik (Electronic Commerce) menjadi pilihan bagi para pelaku bisnis untuk melancarkan transaksi perdagangannya karena sifat jaringan publik yang mudah untuk diakses oleh setiap orang ataupun perusahaan. Globalisasi dalam dunia ekonomi, khususnya perdagangan semakin dimudahkan dengan adanya internet sebagai media komunikasi yang tepat.Transaksi perdagangan melalui internet telah mengubah dunia bisnis dari pola perdagangan tradisional menjadi sistem perdagangan dengan secara elektronik. Perjanjian e-logistics merupakan transaksi elektronik yang mencakup kegiatan-kegiatan penanganan dan pengendalian terhadap pengiriman dan penyimpanan barang termasuk informasi, jasa pengurusan dan administrasi.Kesepakatanya (penawaran dan penerimaan)-nya sendiri dilakukan melalui website,e-mail atau elektronik. Tanggung jawab pelaku usaha akibat kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kegagalan dalam fungsi sistem elektronik (malfunction), pada hardware (perangkat keras komputer) dalam penyelenggaraan sistem eletronik pada saat dilakukan transaksi terjadi pada sistem elektronik yang dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi penyelenggara sistem elektroik dan pihak lain. Bentuk ganti rugi dapat berupa: (1) Penggantian biaya, (2) Nilai kehilangan keuntungan, (3) Ganti rugi terhadap pihak ketiga atas kerusakan atau kerugian baik materiil maupun immaterial.

Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma Nomor. 2 Tahun 2015 Praptono, Eddhie; Idayanti, Soesi; Hadha, Khamdani
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2019): November 2019
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu litigasi / jalur hukum / judicial sttelement yang dilakukan melalui pengadilan dan non litigasi yang dilakukan melalui jalur diluar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di pengadilan. Hal ini berpengaruh kepada citra pengadilan yang menjadi buruk, tidak efektif, dan tidak profesional. Untuk mengantisipasi permasalahan kompleks dan berbelit – belitnya proses penyelesaian sengketa perdata melalui jalur litigasi ini, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan di mana dalam penyelesaian sengketa perdata dapat diselesaikan melalui praktik yang lebih sederhana dan cepat namun pada akhirnya dapat menghasilkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan pelaksanaan PERMA Nomor.2 Tahun 2015 pada Perkara Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 10/Pdt.G.S/2018/PN.Tgl. Metode penelitian menggunakan fokus Judicial Case Study. Jenis penelitian Library Research. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder. Metode pengumpulan data ditempuh dengan cara studi pustaka, metode analisis data deskriptif kualitatif. Pada penulisan ini menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui Gugatan Sederhana berdasarkan PERMA No.2 Tahun 2015 telah memenuhi aspek kriteria dan aspek tahapan penyelesaiaan perkara terhadap keberatan putusan berbeda pada gugatan umum yang dapat berupa banding, kasasi bahkan hingga peninjauan kembali. Hal ini terbukti dapat memangkas waktu dan biaya dalam proses persidangan sehingga menjadi lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Akta Jaminan Fidusia yang Cacat Hukum Sanusi; Idayanti, Soesi; Abdul Khalim, Muhammad
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2019): November 2019
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia dan merupakan istilah resmi dalam dunia hukum positif Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, benda yang menjadi objek fidusia umumnya merupakan benda-benda bergerak yang terdiri dari benda inventory, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.Kebutuhan masyarakat dalam hal pemenuhan barang baik bergerak maupun tidak bergerak meningkat secara terus menerus. Bentuk perjanjian jaminan fidusia hadir sebagai salah satu solusinya. Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum tentu sebagai tujuan hukum perjanjian jaminan fidusia. Namun sayang banyak kreditur tidak membuat perjanjian hutang piutang dan akta jaminan fidusia tidak secara otentik. Rumusan masalah penelitian ini mengkaji mengenai jaminan fidusia yang dibuat cacat hukum dan bagaimana perlindungan terhadapnya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum debitur terhadap akta jaminan fidusia yang cacat hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan bahan hokum primer dan bahan hokum sekunder. penekanan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum tentang perlindungan hukum debitur terhadap akta jaminan fidusia yang cacat hukum. Hasil penelitian ini menunjukan masih banyak lembaga pembiayaan atau leasing yang tidak membuat akta jaminan fidusia secara otentik dan mendaftarkannya ke kantor pendaftaran jaminan fidusia secara sah. Hal ini mengakibatkan hukum penjaminan khusus (jaminan fidusia) cacat hukum yang mengakibatkan ketidak pastian hukum apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi oleh debitur atau perbuatan melawan hukum oleh kreditur.

Demokratisasi dalam Rangka Pembangunan Hukum Responsif Sanusi, Sanusi; Idayanti, Soesi; Widyastuti, Tiyas Vika
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2020): November 2020
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

This research is conceptual research that intends to examine the idea of democracy in progressive legal development. As a means of state policy, the development of laws carries a variety of implications. During that time the law was only understood as a rigid rule and put too much emphasis on aspects of the legal system regardless of the relationship between the law and the issues that had to be addressed, such as social issues. The law is synonymous with the order as a mirror of the regulation of the ruler, on the other hand, there is also an understanding of the law that emphasizes more on the legitimacy aspect of the rule itself. Responsive law is results-oriented, i.e. on goals that will be achieved outside the law. A hallmark of responsive law is the search for implied values contained in rules and policies. In this responsive legal model, they express disapproval of what they consider to be standardized and inflexible interpretations. Legal products that are responsive to the manufacturing process is democratic, namely participation, which invites the participation of as many elements of society as possible, both in terms of individuals, and community groups, and must also aspire to come from the wishes or desires of the community. This means that the product of the law is not the authority of the ruler to simply legitimize his power.

Penegakan Supremasi Hukum Melalui Implementasi Nilai Demokrasi Idayanti, Soesi; Haryadi, Toni; Widyastuti, Tiyas Vika
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Tujuan penelitian untuk mengetahui Penegakan hukum pasca reformasi dalam membangun kehidupan yang harmonis, berkeadilan dan berkepastian dalam masyarakat yang tertib ternyata tidak sesuai dengan kenyataan bahwa amanat reformasi dalam penegakan hukum ternyata menjadi sangat memilukan. Penegakan hukum yang bersifat “ tebang pilih “ tak terhindarkan , meski penyebabnya bukanlah faktor politis seperti pada era sebelumnya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana arah pembangunan hukum dan bagaimana menegakan supremasi hukum berdasarkan nilai – nilai demokrasi. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya Supremasi hukum sebagai upaya penegakan hukum dan penempatan hukum pada posisi tertinggi dari segalanya, serta menjadikan hukum sebagai panglima ataupun komandan dalam upaya untuk menjaga dan melindungi tingkat stabilitas dalam kehidupan suatu bangsa dan negara memberikan jaminan terciptanya keadilan bagi masyarakat. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama tanpa terkecuali. Supremasi hukum merupakan prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara berdasarkan kedaulatan rakyat. Tujuan utama adanya supremasi hukum adalah menjadikan hukum sebagai pimpinan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mana apabila tujuan tersebut tercapai dapat menghasilkan beberapa hal seperti meningkatkan integritas sumber daya manusia, memberikan keadilan sosial, menjaga nilai moral bangsa, menciptakan masyarakat yang demokratis, serta memberi jaminan perlindungan hak individu dalam bernegara dan bermasyarakat

Dampak Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Ketidaksesuaian Produk Pada Transaksi Di Media E-Commerce Faisal Baehaqi; Praptono, Eddhie; Soesi Idayanti
Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)
Publisher : Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jurbisman.v2i3.755

E-commerce merupakan segala bentuk transaksi komersial atau transaksi barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik. Pengaruh internet akibat berkembangnya teknologi informasi konsumen di satu sisi telah mengubah perilaku konsumen menjadi lebih penting dan selektif dalam memilih produk. Penelitian ini menganalisis perihal Dampak Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Ketidaksesuaian Produk Pada Transaksi Di Media E-Commerce. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan sekaligus memanfaatkan sumber daya kepustakaan untuk mendapatkan data penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif. Pendekatan Normatif, didasarkan pada penelitian yang berasal dari sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konsensualisme memberi bisnis cara baru untuk bertransaksi di platform e-commerce. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik membuat pelaksanaan undang-undang lebih jelas. Pelaku usaha yang melanggar Pasal 80 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dikenai sanksi administratif oleh menteri ,pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang; dan/atau sampai dengan pencabutan izin usahaDalam situasi seperti ini, upaya hukum preventif dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa e-commerce: dan upaya hukum represif.

TANTANGAN HUKUM DALAM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UMKM KABUPATEN TEGAL Taufik, Moh.; Idayanti, Soesi; Aryani, Fajar Dian
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.46220

fokus utama Pembuatan Peraturan Daerah di Bidang UMKM adalah peningkatan akses permodalan bagi pelaku UMKM. Selama ini, banyak pelaku usaha mikro yang kesulitan mendapatkan pinjaman karena kurangnya jaminan atau ketidakpahaman terhadap mekanisme pembiayaan formal. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Tegal berupaya mengatasi kendala ini melalui kemitraan dengan institusi finansial, baik lembaga keuangan bank ataupun non-bank, untuk menyediakan skema pendanaan agar dapat adaptif serta selaras dengan keperluan pelaku UMKM. Selain itu, penyediaan dana bergulir dan subsidi bunga kredit juga menjadi bagian dari strategi untuk meringankan beban pelaku usaha mikro. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut Undang-Undang dan Peraturan penyerta lainnya tentang Pengembangan UMKM , penelitian ini bertujuan mengetahui perlunya implemantasi peraturan bupati Tegal untuk mengembangkan potensi UMKM dan dapat mengatasi kendala kendala yang ada. dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif. Dalam rangka menjawab tantangan hukum yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah adalah mmberikan suatu formula kebijakan daerah yang dapat mengatasi kendala kendala implementasi pengembangan UMKM, yaitu kebijakan daerah yang untuk mengatasi akses permodalan , meingkatkan literasi keuangan , mengatasi birkorkasi yan rumit dan menyiapkan infrastruktur yang kuat dalam rangka pengembangan UMKM yang bisa berdaya saing ditingkat lokal nasional dan internasional.

Embracing Local Wisdom: Enriching Environmental Law Development through the Humanist Lens of Pancasila Widyastuti, Tiyas Vika; Sanusi, Sanusi; Aryani, Fajar Dian; Idayanti, Soesi
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 2 No. 4 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/lawstudies.v2i4.4000

The response to changes in legal frameworks is of paramount importance, particularly in the context of Indonesia's vision for an ideal legal system grounded in Pancasila. This article asserts that legal development should be attentive to existing legal sources, with a strong emphasis on norms that have been deeply integrated into cultural contexts and local wisdom. Central to Pancasila is a humanist philosophy, primarily encapsulated in its second precept, which underpins the values embraced by Indonesian society. The principles inherent in Pancasila humanism advocate for a shared national understanding, respect for democratic freedoms, social equity, and recognition of diverse religious beliefs, all while upholding human dignity and rights. This article constructs arguments for the integration of local wisdom into the legal framework governing environmental management and protection, highlighting its crucial role in ecological preservation and the well-being of the human environment. Indigenous knowledge, characterized by principles such as non-discrimination, deliberation, honesty, and harmony, emerges as a vital source of social capital that can significantly enhance the development of environmental law from the perspective of Pancasila humanism.

Membangun Literasi Kesehatan Mental Siswa dalam Perspektif Hukum ( Sosialisasi Abdimas di SMA Negeri 1 Pangkah Kabupaten Tegal) Soesi Idayanti; Moh.Taufik; Sugiyanto Sugiyanto; Moh Khamim
Nusantara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2025): Agustus : NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/nusantara.v5i3.5597

Education is not only about academic knowledge, but also about the overall balance between body and mind. Amidst increasing academic demands and constant social pressures, students’ mental health is a crucial aspect that should not be ignored. Mental health literacy in a legal perspective is the foundation for academic success, healthy social interactions and overall quality of life. In the educational environment, we often talk about achievement, grades and preparation for the future, but we often forget that students’ mental health is an important foundation for achieving such success. Mental health disorders such as anxiety, depression or stress that are not addressed can interfere with concentration in learning, healthy social interactions, and even general physical health. Therefore, it is important for us to start building mental health literacy in a legal perspective among students. By knowing the symptoms that may appear, preventive measures that can be taken and available sources of support, we can help create an inclusive, caring and supportive educational environment for students’ mental well-being. Many countries have specific regulations that cover aspects of mental health literacy in the educational environment, including students’ rights related to access to services and protection from discrimination. Student mental health literacy from a legal perspective involves the application of legal principles in the context of protecting and fulfilling students' rights related to mental health in the educational environment. Mental health literacy from a legal perspective as an integral part of individual well-being is gaining increasing emphasis in the legal realm. Protection of individual mental health does not only rely on medical aspects, but is also closely intertwined with the rights and regulations that accompany it. Education, advocacy, and cross-sector collaboration are key in efforts to improve mental health protection from a legal perspective that includes interrelated social, educational, health, and legal aspects. Through a better understanding of this background, regulations and policies can be developed to better protect and support students' mental health in educational institutions.

Co-Authors Abdul Khalim, Muhammad Achmad Irwan Hamzani Agus Sahri Agus Setio Widodo Ajeng Tri Normalita Putri Aryani, Fajar Dian Bha’iq Roza Rakhmatullah Dairoh Dairoh, Dairoh Dessy Nataliana Raubet Dyah Irma Permanasari Dyah Irma Permanasari Eddhie Praptono Eddhie Praptono Erwin Aditya Pratama Evi Indriasari Evy Indriasari Faisal Baehaqi Fajar Ari Sudewo Hadha, Khamdani Hamidah Abdurrachman Indrati Rini Indriasari, Evy Indriasari, Evy Intanida Irfa Khunainah Irwan Irwan Kanti Rahayu Kanti Rahayu Koerniatmanto Soetoprawiro Laelatus Syahna F.A M. Taufik Moh Khamim Moh Taufik Moh. Husni Alfin MOH. TAUFIK Moh.Taufik Mukhamad Furqon Ardiyan Syah Mukhidin - Ratna Riyanti S Siswanto Sanusi Sanusi Sanusi SANUSI SANUSI Suci M.Hum SH Hartati Sugiyanto Sugiyanto Tiyas Vika Widyastuti Toni Haryadi Zamzam Muhammad Fuad

Title

Found 34 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 34 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 34 Documents
Search