Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.343
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Demokrasi Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Diponegoro Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) jurnal niara JURNAL KEPEMIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH Hasanuddin Law Review JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Skala Kesehatan Nagari Law Review Unes Law Review Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Law_Jurnal UNES Journal of Swara Justisia Journal of Social Research Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Journal of Progressive Law and Legal Studies Ekasakti Journal of law and Justice Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Lareh Law Review Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Aspiration of Health Journal Journal of Creative Power and Ambition (JCPA) International Conference on Social Science Proceedings International Conference on Economic Business and Social Science
Ismansyah Ismansyah
Universitas Andalas
Religion Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 85 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 85 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Law Enforcement Against Criminal Acts Local Elections by Gakkumdu Muslihannisa Muslihannisa; Ismansyah Ismansyah; Nani Mulyati
Journal of Social Research Vol. 2 No. 4 (2023): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v2i4.803

Abstract

The election of the Regional Head of Padang Pariaman Regency as a form of democracy must be carried out in accordance with the provisions of the legislation, but in the process of its implementation it cannot be separated from various actions that can harm a lot of people, and the integrity of the implementation of the Regional Election. In this case, the integrated law enforcement center (Gakkumdu) enforces the law on the crime of regional head elections. The research method used in this study is empirical juridical. Based on the results of the study, it can be concluded: Law enforcement against criminal acts of integrated law enforcement centers in handling criminal acts for the election of the head of Padang Pariaman region is ineffective because of the 3 (three) findings of criminal cases handled there are no cases has reached the court level, all cases stop on the second discussion of Sentra Gakkumdu. The obstacles faced in law enforcement of criminal acts are associated with factors that affect law enforcement consisting of 5 (five) namely legal factors, law enforcement, facilities and facilities, society, and culture. To overcome obstacles by the integrated law enforcement center in law enforcement of regional election crimes is to carry out its duties as a law enforcement holder without any internal and external influence of a policy with the aim that the democratic process runs with the creation of justice, safely, and peacefully.
DAMPAK PEMERIKSAAN SETEMPAT TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA CABUL DIPANDANG DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Awilda Awilda; Ismansyah Ismansyah; Aria Zurnetti; Henni Muchtar
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.341

Abstract

Penelitian ini berangkat dari adanya kekosongan hukum mengenai pelaksanaan Pemeriksaan Setempat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menimbulkan ketimpangan, mengingat hasil Pemeriksaan Setempat tak jarang dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas, termasuk perkara pencabulan. Tesis ini bermaksud untuk mencari tahu bagaimana konsep keadilan dan kepastian hukum diterapkan dalam analisis hakim atas mengenai temuan dan dampak pemeriksaan setempat saat memutus bebas suatu tindak pidana pencabulan. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif dan memanfaatkan data sekunder yang diuraikan dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menemukan bahwa Pemeriksaan Setempat dalam hukum acara pidana pada saat ini dapat dinilai sebagai suatu bentuk sebuah terobosan hukum untuk memperoleh keyakinan hakim, bahkan dapat mengenyampingkan semua alat bukti yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan. Kendati demikian, pelaksanaan pemeriksaan setempat yang belum berdasarkan pada ketentuan normatif dikhawatirkan akan berdampak negatif pada jalannya penanganan perkara pidana karena seolah bertentangan dengan tuntutan perwujudan kepastian hukum dan keadilan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI ASAS KEADILAN Gerry Jardan; Ismansyah Ismansyah; Nani Mulyati
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.356

Abstract

Justice collaborator sangat berperan penting dalam membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan terorganisir seperti tindak pidana narkotika, Peran justice collaborator dalam upaya pengungkapan kasus tindak pidana narkotika karena dapat menarik dan menjerat bandar atau pelaku lainnya. dengan adanya pemberian perlindungan hukum terhadap justice collaborator ini diharapkan akan membantu dan memaksimalkan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika yang tentunya mempertimbangkan asas keadilan. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini ialah menganalisis (1) pengaturan perlindungan hukum terhadap justice collaborator dalam mengungkap tindak pidana narkotika dan menganalisis (2) tinjauan asas keadilan terhadap justice collaborator dalam mengungkap tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat studi kepustakaan namun juga didukung dengan data yang bersumber dari wawancara. Hasil yang diperoleh dari penelitian didapatkan kesimpulan (1) Perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu yang pada intinya mengatur mengenai syarat untuk menjadi justice collaborator, pedoman memperlakukan justice collaborator dan perlindungan yang berupa perlindungan fisik maupun psikologis serta pemberian reward berupa pengurangan hukum hingga remisi dan bebas bersyarat atas jasa yang diberikan dalam membantu mengungkap tindak pidana Narkotika. (2) Dari tiga putusan yang dianalisis dapat disimpulkan bahwa putusan hakim tidak terikat dengan peraturan yang merupakan keadilan prosedural melainkan hakim memberikan pertimbangan berdasarkan keadilan substansial yang diperoleh dari proses berlangsungnya persidangan dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada. Tidak satupun tindakan menjadi justice collaborator membebaskan dari pemidanaan karena pada dasarnya tidak menghilangkan kesalahan pelaku melainkan penghargaan pengurangan hukum atas bantuannya dalam mengungkap tindak pidana.
Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Tindakan Pemalsuan Data pada Akta Jual Beli oleh Penghadap Reza Sri Maulani; Ismansyah Ismansyah; Syofiarti Syofiarti
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.855

Abstract

Land Deed Making Officer is a general official who is authorized to make authentic deeds regarding certain legal deeds regarding land rights or property rights to flats. One of the deeds made by the Land Deed Maker Officer is the sale and purchase deed. In making a sale and purchase deed, it is not uncommon to be disputed by parties or other third parties who feel aggrieved by the deed because of alleged falsification of data on the deed, causing the Land Deed Making Officer to be involved in the matter and be examined by the authorities. In this study, the formulation of problems related to the legal protection of Land Deed Making Officials the act of falsifying data on the sale and purchase deed by the face is : 1. What is the form of legal protection of the Land Deed Making Officer against the act of falsifying data on the sale and purchase deed by the facer? 2. What are the legal consequences of the sale and purchase deed made by the Land Deed Making Officer in which there is data falsified by the face? This research uses a juridical-empirical approach method. The results of the study found that: 1. Legal protection of Land Deed Making Officials against the act of falsifying data on the sale and purchase deed by the face in the form of providing legal assistance carried out by the Ministry, Board of Trustees and Supervisors of Land Deed Making Officials in the form of advice, assistance in investigations and / or expert statements in court both as witnesses and suspects. 2. The legal consequences of the sale and purchase deed in which there is falsified data are sales and purchase deeds that are proven to be legally defective due to non-fulfillment of the legal conditions of the agreement and / or non-fulfillment of the formal and material conditions for making the deed, so that the position of the sale and purchase deed as an authentic deed is canceled or declared null and void to have no binding legal force.
Kekuatan Pembuktian Surat Dibawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 362/PID.B/2020/PN PDG) Novitra Nanda; Ismansyah Ismansyah; Azmi Fendri
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.900

Abstract

Humans as social beings are always in contact with other humans, where in human relations they often make agreements both verbally and in writing which lead to an agreement. An agreement made in writing intends to provide legal certainty and legal protection for both parties if a dispute occurs between them at any time. In a written agreement, the subject and object of the agreement will be clearly visible. While the object can be described as something that is done by the subject, namely things that are obligatory to the authorities against which party has the right. A written agreement can be made by private deed or by authentic deed. Authentic deed made by a Notary. Notary as a public official who is the only one authorized to make authentic deeds and other authorities determined by law. In court, if what is presented as evidence is only an underhanded deed considering the limited strength of evidence, then other supporting evidence is still being sought so that evidence is obtained which is considered sufficient to reach the truth according to law. Based on this, problems arise regarding: 1) What is the judge's consideration of Decision Number 362/Pid.B/2020/PN Pdg regarding private letters legalized by a Notary. 2) What are the legal consequences of private letters legalized by a Notary against Decision Number 362/Pid.B/2020/PN Pdg. This study uses the Normative method, namely by examining primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the results of the research, the judge's consideration of Decision Number 362/Pid.B/2020/PN Pdg is related to private letters legalized by a Notary, proof of letters, namely the legalization of private deeds which only have formal evidentiary strength, namely the strength of evidence which provides certainty that an incident has actually occurred which is contained in the private deed by the parties and public officials have acknowledged it. single public prosecutor. The legal consequence of private documents legalized by a notary is that private deeds do not have perfect evidentiary legal consequences because they lie in the signatures of all parties to the agreement. An underhand deed only gives legal consequences of proof that are perfect for the benefit of the party to whom the signatory wants to provide evidence, while for third parties the legal consequences of proof are free.
Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Berkaitan dengan Pencurian Data Tri Andika Hidayatullah; Ismansyah Ismansyah; Nani Mulyati
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.935

Abstract

Hacking is used for other purposes that are detrimental. Legal protection for hacking is regulated in Law Number 19 of 2016. Problem Formulation What is the legal action taken by law enforcers regarding the eradication of criminal acts related to data theft? What is the legal protection for victims of hacking crimes related to data theft? What obstacles do law enforcers encounter in legal protection for victims of hacking crimes related to data theft? Type of research Normative legal research is supported by interviews. Data sources include primary data and secondary data. Data collection techniques are document studies and interviews. Data were analyzed descriptive-analytical. Conclusion of the research results: Law enforcement against hacking or hacking still does not reflect effective law enforcement due to a lack of understanding by investigators. Legal protection is divided into two kinds of preventive legal protection and repressive legal protection. Obstacles encountered by law enforcers in protection law against victims of criminal acts of hacking related to data theft, consists of several aspects, namely: investigator aspects, aspects of evidence in the investigation process, aspects of facilities, aspects of jurisdiction
Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan yang Disahkan oleh Notaris pada Perkara Perdata (Studi Kasus Perkara Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Pdg) Rinaldi Sarza; Ismansyah Ismansyah; Azmi Fendri
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.938

Abstract

This study aims to find out and analyze how the power of underhanded deeds legalized by a notary as evidence in the trial process at court in civil cases, to find out and analyze the judge's consideration of civil case decisions, and to find out and analyze the notary's responsibility for the deed has been legalized in the Civil Code. The research method in this research is the normative research method. Normative legal research is legal research carried out by examining library materials or secondary data. The results of this study, want to show how the power of underhanded deeds legalized by a notary in civil cases, basically the strength of proof of underhanded deeds legalized by a notary the power of proof cannot be equated with an authentic deed, underhanded deed legalized by a notary if denied the power changes as proof of the beginning of writing.
Pertimbangan Penuntut Umum Memilih Tempat Terjadinya Tindak Pidana Dalam Mendakwa Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana di Luar Daerah Hukumnya Pada Surat Dakwaan Register Perkara: Pdm-15/Ppjng/Eoh.2/03/2021 Yunita Eka Putri; Ismansyah Ismansyah; Aria Zurnetti
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.940

Abstract

Public Prosecutor is a prosecutor at the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia who is authorized by law to conduct prosecutions, which process includes the authority to compose indictments. In exercising this authority, Article 15 and Article 137 of the Criminal Procedural Code (KUHAP) provide limitations for Public Prosecutors to conduct prosecutions within their jurisdictions, however, in practice it is found that Public Prosecutors indict criminal offenders who committed crimes outside their given jurisdiction (extra-jurisdictional). To study this phenomenon and its legal consequences, this research examines the consideration of the Public Prosecutor at Padang Panjang District Prosecutor's Office who indicted the perpetrator of criminal offense outside its given jurisdiction, as found in indictment No. PDM-15/PPJNG/Eoh.2/03/2021 on behalf of the defendant Aziarlis Bin Ameh Pgl Ziar, by employing empirical legal research methods based on primary data obtained by interviewing related Judges, lawyer and Public Prosecutors and also based on secondary data obtained through literature studies of various regulations and references that are analyzed qualitatively. This study finds that despite the restrictions imposed by KUHAP, extra-jurisdictional indictment is made possible through several provision in legislation, including Article 2 paragraph (3) of Law Number 16 Year 2004 concerning the Attorney General’s Office of the Republic of Indonesia. This study also recommends that the Supreme Court should consistently apply Article 4 paragraph (1) of Law No. 49 year 2009 concerning the Second Amendment to Law No. 2 Year 1986 concerning General Courts, which is included as a consideration in Chief Justice Decree No. 200/KMA/SK/X/2018.
Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana Terkait Akta Otentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI) Berliana Suzeta; Ismansyah Ismansyah; Yasniwati Yasniwati
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1099

Abstract

In Carrying out his position, a Notary has the potential to be involved in legal cases, including criminal law cases, which result in him having to be examined by investigators, public prosecutors and judges. Based on Article 66 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the position of Notary, the examination of a Notary is carried out with the approval of the Notary honorary council. Basically this approval is necessary because to protect the Notary from breaches of disclosing the secret of the deed and to protect the Notary’s own deed so that it remains confidential. To review and analyze this research, the authors used the statutory approach and the conceptual approach. The results of the study show that the rules for summoning a Notary by an investigator are related to a Notary deed that has an indication of a criminal act regulated in Article 66 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 and Permenkumham Number 17 of 2021. Notary summons by an investigator must have the approval of the assembly honorary regional Notary. The procedures are: First, the investigator submits a letter of request for summons of a Notary to the regional Notary honorary council; Second, the regional Notary honorary council forms the examining council; Third, the examining council conducts an examination of the Notary; Fourth, the examining council submits a report to the head of the regional Notary honorary council; Fifth, the regional Notary honorary council provides answers regarding giving approval or refusing. Notaries in providing legal services to the public need to get legal protection and guarantees from the state, in this case through the regional Notary honorary council. The legal protection in question is that investigators may not immediately summon or examine a Notary, without prior approval from the regional Notary honorary council. If the investigator commits the violation, then the investigator’s actions can be categorized as an act that violates the law, so that the summons or examination carried out by the investigator has been procedurally flawed.
Rehabilitasi Medik Terhadap Pasien yang Menggunakan Ganja Medis dalam Pengawasan Sebagai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia Ismansyah Ismansyah; Siska Elvandari; Syofirman Sofyan
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1132

Abstract

The pattern of medical rehabilitation carried out by countries that legalize the use of medical marijuana, and the process of healing users from narcotic dependence varies, so various strategies and therapies for marijuana use are needed in various countries with emphasis on several indicators, such as: religion, form, and/or the basis of a country, what legal system is adopted by a country, what institutions exist in a country, which really focuses on the values ​​that live and grow in that country, which are feared will affect the aspects of national and state life , undermines the stability of the nation's economy, which of course affects a country's efforts to realize the welfare elements of a country, one of which can be obtained through legal development in general, as well as health development in particular.
Co-Authors Afwanul Bahri Ajang, Yupiter Anton Luter Apred Zenegger, Tigor Ardyan, Ardyan Aria Zurnetti, Aria Awilda Awilda Awilda, Awilda Azmi Fendri Bahary, Syamsul Berliana Suzeta Berri Septianda Budiyanto Budiyanto Cantiqa, Karenina Dafit Riadi Dea Tri Afrida Dia Ikhsan Edita Elda Elwi Danil Endang Suparta Fadhil Andika Satria Fadhillah Sabri Fadillah Sabri Firmansyah Firmansyah Frana Andrianur Gerry Jardan Habibiellah Huda Hafiz Aulia Harisa, Yossi Henni Muchtar Hidayat, Zulfian Hidayatullah, Tri Andika Ikhsan, Dia Indah Eka Putri Indy Zhafira Iqbal Pahlawan Borotan Jardan, Gerry Jhon Tyson Pelawi Jhon Tyson Pelawi Khairani Khairani Khairul Fahmi Khofifah Kusuma Wardani Kusuma Wardani, Khofifah Lucky Raspati Luter, Anton Marlina Marlina Marlina Marlina Maron, Yogi Maulani, Reza Sri Muhammad Fajri Akbar Perdana Muhammad Yamin Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Mukhti, Putri Cempaka Mursalin, Adinda Faradilla Muslihannisa Muslihannisa Nanda, Novitra Nani Mulyati Nidya Sari, Tri Novitra Nanda Nur Afdhaliyah Nur Afdhaliyah Nursyahid Siregar Nurul Fadhilah Syakbani Otong Rosadi Pratama, Yuda Amgu Purwantoro Agung Sulistyo Ramli Ramli Regianda, Kevin Rembrandt Rembrandt Resmi Yani Reza Sri Maulani Rias, A. Irzal Ridwan Rinaldi Sarza Rully, Jodie Angelia Runtung Saidin Sari, Santi Kumala Sarza, Rinaldi Satya Marta Ruhiyat Shanty Syafyuana Putri Silvy Handayani Siska Elvandari Sitohang, Yeni Maria Rosalina Sofyan, Syofirman Subardy, Muhammad Rizky Suharizal, Suharizal Sukmareni Sukmareni, Sukmareni Susi Delmiati Suzeta, Berliana Syofiarti Syofirman Syofyan Tri Andika Hidayatullah Wetria Fauzi Wicaksana, Maharani Adhyaksantari Yasniwati, Yasniwati Yetti, Hafiza Yogi Maron Yoserwan Yoserwan Yoserwan Yoserwan, Yoserwan Yudari, Laras Yudhi Harioga Yunita Eka Putri Yunita Eka Putri Zainul Daulay Zhafira, Indy