Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.475
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum PRO JUSTITIA Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies Jurnal Ilmiah Peuradeun SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Jurnal Hukum Samudra Keadilan JURNAL MERCATORIA International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Indonesian Journal of International Law Asian Journal of Social and Humanities Jurnal Pembelajaran dan Riset Pendidikan International Journal of Sustainable English Language, Education, and Science ⁠International Journal of Asian Pacific Community Service
Iman Jauhari
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
THE IMPLEMENTATION OF HADHANAH THEORY ON INDONESIAN CHILDREN RIGHTS PROTECTION Iman Jauhari
International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) Vol 1 No 1 (2018): INTERNATIONAL CONFERENCE OF ASEAN PERSPECTIVE AND POLICY (ICAP)
Publisher : International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.031 KB)

Abstract

Child’s custody in Islamic Law is stated in 38 Surahs and 79 Verses of Koran concerning to children rights. Children are both blessings and mandates from Allah, The Almighty, of whom we must take a good care due to the values, rights, and dignity they have as a member of human race. Children rights are also essential parts of Human Rights which is regulated on The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia, under Article 28 B Paragraph (2) as amended by the Second Amendment of 2000. It is stated that, “Every child shall have the right to live, to grow and to develop, and shall have the right to protection from violence and discrimination.”
Pelaksanaan Dan Penegakan Syariat Islam Di Provinsi Aceh Iman Jauhari
Jurnal Hukum PRO JUSTITIA Vol. 28 No. 1 (2010)
Publisher : Jurnal Hukum PRO JUSTITIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7839.397 KB)

Abstract

Pelaksanaan Dan Penegakan Syariat Islam Di Provinsi Aceh
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Rumah Melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli T. Fauzansyah; Azhari Yahya; Iman Jauhari
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (614.725 KB) | DOI: 10.29303/ius.v7i2.619

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kedudukan PPJB, kekuatan hukum PPJB yang dibuat oleh para pihak, dan perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian rumah melalui PPJB dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 35/PDT.PLW/2013/PN-SIM. Metode yang digunakan dalam penelitian merupakan penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat oleh para pihak (Ngadiman dan PT Surya Cemerlang) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Raden Maruhum Hutabarat selaku pemilik tanah melakukan perjanjian dengan PT. Surya Cemerlang selaku developer/pemasar yang melakukan perjanjian kerjasama untuk membangun sejumlah rumah yang kemudian akan dijual kepada konsumen, sedangkan pemilik tanah mendapatkan sejumlah uang atas penjualan rumah tersebut. PPJB yang dibuat oleh para pihak menjadi tidak sah pada saat Putusan Pengadilan yang memutus hubungan hukum antara pemilik tanah dengan developer yang merupakan legalitas atas tanah yang diperjualbelikan kepada konsumen. PPJB yang dibuat oleh Ngadiman (Pembeli) dengan PT. Surya Cemerlang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi mereka dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan. Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 35/PDT.PLW/2013/PN-SIM belum memberikan keadilan kepada Ngadiman selaku konsumen dengan tidak menjadikan asas perlindungan konsumen sesuai UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan itikad baik pembeli sebagai pertimbangan hukum.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 77/PUU-IX/2011 DALAM PELAKSANAAN PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA Riyanita Prasetya Putri; Iman Jauhari; Sri Walni Rahayu
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 11 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (729.785 KB)

Abstract

Dasar hukum pengurusan piutang negara yang berasal dari bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Selanjutnya dasar hukum BUMN di bidang perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Namun, Bank swasta dalam menjalankan kegiatannya tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam pengurusan piutang negara, Kementerian Keuangan memiliki 2 (dua) unit organisasi yang bertugas mengelola piutang negara, yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut PUPN) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (selanjutnya disebut DJKN). Kedua unit ini bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. Kepala Kantor Wilayah DJKN di daerah secara otomatis akan menjabat sebagai Kepala PUPN.Di bawah Kantor Wilayah DJKN, terdapat kantor operasional, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Lembaga PUPN dibentuk dengan tujuan menarik kembali dana pemerintah yang dinilai macet secara efektif dan efisien tanpa melalui proses pengadilan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Rahmi Safrina; Iman Jauhari; Arif Arif
JURNAL MERCATORIA Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v3i1.591

Abstract

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak (KDRTA) bukanlah kasus yang tidak ada terjadi. Berdasarkan monitorin PKPA di Sumatera Utara sejak 1999 sampai sekarang, keluarga atau orang yang terdekat dengan anak justru merupakan pelaku kekerasan paling dominan terhadap anak. Sementara kasus-kasus kekerasan seperti memukul, menendang dianggap sebagai hal biasa. Memandang pentingnya arti perlindungan anak, terutama anak yang berada di kawasan rumah tangga yang notabene berada di bawah pengawasan orang tua orang yang terdekat pada diri anak, maka perlu ditelaah lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap pengaruh untuk meminimalisir kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. Perlindungan hak-hak anak yang diwujudkan sebagai gerakan global negara-negara di seluruh dunia dengan mensahkan Konvensi Hak Anak sebagai bagian dari hukum nasional. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur tentang Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Kesejahteraan Anak.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan) Olan Laurance Hasiholan Pasaribu; Iman Jauhari; Elvi Zahara
JURNAL MERCATORIA Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v1i2.627

Abstract

Korupsi merupakan salah satu factor yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi bangsa. Setiap bentuk tindak pidana terhadap keuangan Negara atau perekonomian Negara harus di cegah dan ditanggulangi seobjektif mungkin. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah penyalah gunaan kepercayaan, amanah, wewenang atau kedudukan publik atau Negara untuk keuntungan pribadi. Penyebab tindak pidana korupsi sulit dibuktikan di dalam persidangan, sehingga Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) sehingga menimbulkan kendala penuntutannya. Pelaku korupsi dan saksi maupun orang-orang yang terlibat di dalamnya. Penyebab putusan bebas dalam perkara korupsi yakni adanya perbedaan persepsi antara jaksa dan hakim baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan, adanya kekeliruan atau kurang cermatnya penuntut umum dalam menerapkan pasal yang didakwakan termasuk adanya pembahasan yuridis di dalam surat tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum kurang optimal sehingga menimbulkan celah bagi hakim untuk menyatakan bahwa penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya. Kendala yang dihadapi dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi adanya intervensi dari oknum – oknum tertentu atau aparat pejabat pemerintah/Negara yang ingin membebaskan terdakwa dari tanggungjawab, baik dengan cara menggunakan kekuasaan atau kewenangan jabatan atau imbalan uang atau dengan kekeluargaan. 
TANGGUNGJAWAB PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DAN AHLI WARISNYA DALAM PEMBAYARAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan) Frans Rudy Putra Zebua; Iman Jauhari; Taufik Siregar
JURNAL MERCATORIA Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v1i2.635

Abstract

Masalah yang dihadapi Jaksa selaku pengacara negara dalam melakukan penuntutan pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan ahli warisnya ada dua faktor yaitu faktor yuridis, yaitu tidak adanya surat kuasa dari negara c/q instansi yang dirugikan kepada Jaksa Pengacara Negara karena kesulitan dalam pembuktian, terpidana pelaku korupsi mempergunakan upaya hukum dan grasi, dan Jaksa penyidik tidak melakukan penyitaan terhadap harta benda pelaku tindak pidana korupsi. Kedua faktor non Yuridis, terdiri dari : harta terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti kerugian negara, tidak tersedianya anggaran biaya untuk mengajukan gugatan dan kurangnya sumber daya manusia yang potensial.  Instansi pemerintah atau BUMN/BUMD yang menderita kerugian akibat perbuatan korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia sebelum sempat mengembalikan kekayaan negara yang dikorupsinya secara tuntas, supaya mengajukan gugatan kepada ahli warisnya sehingga kekayaan negara yang terlanjur dikorupsi pelaku dapat dikembalikan secara maksimal. 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN SIDEMPUAN TENGGARA KOTA PADANG SIDEMPUAN) Sarah Mailan Siregar; Iman Jauhari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Tujuan penulisan penelitian ini untuk menjelaskan mengapa terjadi larangan perkawinan semarga pada masyarakat Padang Sidempuan Tenggara, dan faktor apa yang mempengaruhi penurunan larangan perkawinan semarga, dan akibat hukum larangan perkawinan semarga pada masyarakat Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan larangan perkawinan semarga Kecamatan Sidempuan Tenggara terjadi karena perkawinan semarga saat ini sudah perlahan tidak dilaksanakan lagi karena dalam Hukum dan Hukum Islam tidak melarang hal tersebut. Secara sosial adat itu akan menjadi pilihan atau belakangan. Faktor yang mempengaruhi penurunan perkawinan semarga yaitu cinta, perkawinan lari, agama, pendidikan, ekonomi, perkembangan zaman. Akibat hukum yang larangan perkawinan semarga di Kecamatan memberikan masyarakat setempat dengan memotong kerbau jantan, dan wanita mengambil marga dari ibu lakilaki, dan keturunan mereka kemudian dari laki-laki, anak tersebut tidak dibenarkjan mengambil anak perempuan dari saudara laki-laki. Disarankan kepada masyarakat Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara perkawinan semarga sebaiknya secara bertahap ditinggalkan. Karena membuat pola pikir masyarakat berubah, karena melihat adanya Undang-Undang perkawinan dan ajaran agama islam tidak melanggar perkawinan seseorang yang semarga.Kata Kunci: Hukum, Perkawinan Semarga
Obstacles in Carrying Out the Responsibility of Breastfeeding Mothers in Langsa City, Aceh: A Juridical Sociological Perspective Jauhari, Iman; Dahlan, Dahlan; Abidin, Zainal; Isnaini, Isnaini; Fitriani, Rini
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 8, No 1 (2024): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v8i1.14240

Abstract

The child's right to breast milk is human right that should be guaranteed, protected and fulfilled; However, this right has not been fully implemented yet. A study in Langsa City Indonesia in 2022 shows that the percentage of babies who get exclusive breast milk up to six months is only 60.29% out of the total 3,447 babies. Therefore, the main question in the article is the obstacles that arise in breastfeeding children in Langsa City. The method applied in this study is the juridical sociological method. Data collection was conducted through in-depth interviews and document studies. The informants interviewed were health workers, family planning officials, and religious leaders, while the documents analyzed were related articles, scientific reports, and books. Collected data were analyzed by using qualitative analysis. The result shows that the obstacles that arise in the implementation of breastfeeding, among others, are a lack of mother’s confidence to feed breastfeeding, lack of understanding about the benefits of breast milk, lack of understanding about cultural characters that have been passed down from generation to generation in the community. Therefore, it is suggested that some efforts need to be done, among others to provide health services, consultation, training, advocacy, and socialization about the importance of breast milk to mothers and the community as well. This includes involving religious leaders or scholars in socializing the importance of breastfeeding children.
Language Competence and Its Influence on Understanding English Literature Jauhari, Iman; FIkri, Moh Hilman; Partini, Partini
Jurnal Pembelajaran dan Riset Pendidikan Vol 1 No 2 (2021): Volume 1, Nomor 2, Oktober 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/jprp.v1i2.1618

Abstract

Language competence plays a vital role in the comprehension and interpretation of English literature. This study explores the relationship between linguistic proficiency and the ability to understand literary texts, focusing on how mastery of language structures, vocabulary, and contextual knowledge influences the interpretation of themes, narratives, and stylistic elements. English literature, with its diverse genres and complex expressions, often requires a high level of linguistic skill to fully grasp its depth and nuances.The research adopts a mixed-method approach, combining qualitative and quantitative analyses. Data were collected through assessments of linguistic proficiency and literature comprehension among students at different language competency levels. Findings indicate a strong correlation between language competence and the ability to understand and appreciate literary works. Students with advanced language skills demonstrated higher capabilities in interpreting symbolism, analyzing literary devices, and understanding cultural and historical contexts. This study highlights the importance of integrating language development with literature education to enhance students' literary competence. The results provide valuable insights for educators and curriculum developers in designing effective pedagogical strategies that address linguistic gaps and promote a deeper engagement with English literature
Co-Authors Abd. Syakur Adli, M. Agung Hariadi Ananto, Gigih Dwi Arif Arif Arif Arif Arifin, Khairani Azhari Yahya Azizah, Laila Nur Darmawan Darmawan Dedi Harianto Elvi Zahara Frans Rudy Putra Zebua Gigih Dwi Ananto Gunadi, Lie Epifani Rachmad Gwijangge, Mah Hidayana, Muhammad Irvan Husni Husni Ibnu Anshori Ilyas Ismail Isnaini Isnaini Jusmadi Sikumbang Kuswandono, Andi Lingga, Nimrod Gandatua M. Jafar Maharani, Dewi Mansari, Mansari Mohammad Ilham Yasin Muhammad Luthfi Novan Habiburrahman Olan Laurance Hasiholan Pasaribu Pahlevi, Muhammad Rizza Pakage, Ferdinant Partini Partini Partini Partini, Partini Pasaribu, Olan Laurance Hasiholan Pigai, Zeth K Putra Zebua, Frans Rudy Raden Mohamad Herdian Bhakti Rahmad Rafid Rahmi Safrina Rini Fitriani Riyanita Prasetya Putri Roslina Roslina, Roslina Rukmono, Indra Safrina, Rahmi Sarah Mailan Siregar Sasmitaningtyas, Elmi Sembiring, Rinawati Solly Aryza Sri Wahyuni Sri Walni Rahayu Suhaimi Suhaimi Supriadi Syahrizal Abbas T. Fauzansyah Tan Kamello Tarigan, Harimin Tasia Zein, Tia Taufik Siregar Taufik Siregar Tipagau, Nikolen Wahyu Sudrajad, Wahyu Yasin, Moh. Ilham Yuliadi, Prapto Zahara, Elvi Zainal Abidin