Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.55
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha Acta Comitas POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Arthaniti Studies
I KETUT WESTRA
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 94 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 94 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PEMBENTUKAN LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KEDUDUKAN SISTEM PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA I G A Ayu Karyani Wardana; I Ketut Westra; Ni Putu Purwanti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Pembentukan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kedudukan Sistem Pengawasan Perbankan Di Indonesia” penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian normatif, dimana untuk mencari bahan-bahan yang kemudian dikaji menggunakan peraturan perundang-undangan serta menggunakan literature dan bacaan. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah kewenangan otoritas Jasa Keuangan dalam sistem pengawasan perbankan di Indonesia melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawasan perbankan di Indonesia menganut tanggungjawab mutlak, karena  Otoritas Jasa Keuangan bertanggungjawab atas stabilnya industri perbankan dalam hal kesehatan individu lembaga perbankan sehingga mampu mewujudkan tujuan Otoritas Jasa Keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengganti Bank Indonesia dalam lembaga pengawasan perbankan dimana Otoritas Jasa Keuangan akan lebih mengawasi aspek mikroprudensialnya, tugas Otoritas Jasa Keuangan lebih kepada pengaturan dan pengawasan individual perbankan atau lembaga keuangan, kejahatan bank, kepengurusan bank, dan kualitas sumber daya manusianya.
TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR DALAM CACAT PRODUK PADA TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI FACEBOOK Nessya Nindri Sari; I Ketut Westra; Dewa Gde Rudy
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Social dynamics in today's world has changed rapidly. Electronic commerce is aproduct of the growth in the field of information and communication technology (ICT)has revolutionized the way in which commercial transactions being conductedworldwide. Distributors have realized the potential to utilize social media in terms ofcreating brand awareness, generate revenue, get feedback from consumers. But thereare also distributors who cheat and run away from the responsibility of making theconsumer loses. Consumer protection should receive more attention, because it hasbecome part of the economic development of Indonesia.
PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI LIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Titania Elisa Ginting; I Ketut Westra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 03, Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia, Perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang di dalamnya telah mengatur mengenai batas umur minimum seseorang melakukan perkawinan. Pada kenyataannya sering kita temui anak dibawah umur melakukan perkawinan, padahal belum memenuhi kriteria tersebut. Berbagai alasan pun dikemukakan mulai dari ekonomi, sosial, rendahnya pendidikan, budaya bahkan insiden hamil duluan. Terlebih dari itu Dispensasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan juga memberikan pengaruh yang sangat besar atas meningkatnya jumlah perkawinan anak dibawah umur. Hal ini tentu sudah melanggar hak – hak anak yang di atur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji kaidah - kaidah hukum berdasarkan fenomena yang terjadi dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dispensasi yang diberikan hakim terhadap perkawinan anak di bawah umur serta hukum yang berlaku bagi pelaku perkawinan anak dibawah umur dilihat dari masa mendatang. Kata Kunci : Perkawinan Anak, Dispensasi, Ius Constituendum
“INSIDER TRADING“DALAM KEGIATAN PASAR MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 I.B PRIYANTA PUTRA; NI KETUT SUPASTI DARMAWAN; I KETUT WESTRA
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 1 No 01 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Capital Marketis astock tradingactivityundertakenby a companyandsociety,capital marketis seen asone of theeffective means toaccelerate the developmentof aState, the Capital Marketgivesan advantage toevery strata of societyand the State.Capitaltransparencyprincipleisthe coreissueofcapital markets. However,therearemanyviolations of theprinciple of transparencyinthecapital marketpractice, thereare threetypes ofviolationsin thecapital market, thethree offenses, namely: InsiderTrading, Market Manipulation
PENGARUH COVID-19 TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM TENUN SONGKET BALI MASYARAKAT DESA GELGEL KABUPATEN KLUNGKUNG BALI Pande Kadek Dwi Indrawan Mahaputra; I Ketut Westra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i03.p20

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak COVID-19 terhadap UMKM tenun songket masyarakat di Desa Gelgel, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, serta mampu menjelaskan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pengaruh COVID-19 terhadap UMKM tenun songket. Adapun metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris. Dengan melakukan pengumpulan data menggunakan kuesioner, hasil observasi dan wawancara. Serta data yang diperoleh melalui media internet, jurnal penelitian, dan skripsi yang berhubungan dengan pengaruh pandemi COVID-19. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pengaruh pandemi COVID-19 terhadap UMKM tenun songket masyarakat di Desa Gelgel Klungkung berpengaruh terhadap pendapat menurun drastis dibandingkan dengan pendapatan sebelumnya. Penurunan penjualan songket yang sebelumnya bisa mencapai Rp. 10.000.000 per lembar kini hanya Rp. 1.500.000 per lembar. Saat ini pemanfaatan media sosial sebagai media untuk berjualan sudah diterapkan oleh masyarakat termasuk UMKM songket dan memberikan promo serta diskon kepada customer. Kata Kunci: COVID-19, desa Gelgel, tenun songket ABSTRACT The purpose of this study was to determine the impact of COVID-19 on the community songket weaving SMEs in Gelgel Village, Klungkung Regency, Bali Province, and be able to explain the efforts that can be made to overcome the effects of COVID-19 on songket weaving SMEs. The method is empirical legal research. By collecting data using questionnaires, observations and interviews. As well as data obtained through internet media, research journals, and theses related to the impact of the COVID-19 pandemi. From the results of the study, it was found that the influence of the COVID-19 pandemi on the community's songket weaving SMEs in Gelgel Village Klungkung had an effect on income decreasing drastically compared to previous income. The decline in songket sales which previously could reach Rp. 10,000,000 per share is now only Rp. 1,500,000 per sheet. Currently, the use of social media as a medium for selling has been implemented by the community, including songket SMEs and provides promos and discounts to customers. Keywords: COVID-19, Gelgel Village, songket community
Legalitas Mata Uang Virtual Bitcoin Dalam Transaksi Online Di Indonesia Kadek Gitari Pudjastuti; I Ketut Westra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi yang begitu pesat tidak mungkin bisa dipungkiri sebagai konsekuensi dari adanya globalisasi yang akan terus berkembang. Perkembangan globalisasi ini menghasilkan begitu banyak inovasi di bidang teknologi khususnya teknologi finansial, salah satunya adalah bitcoin yang belakangan ini marak diperbincangan di kalangan pengusaha. Bitcoin merupakan sebuah mata uang yang merupakan terbitan dari cryptocurrency dan memiliki suatu sistem algoritma yang kompleks. Bitcoin memiliki kekhususan sifat jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yakni sistem desentralisasi, yang memiliki pengertian tidak satupun lembaga/perusahaan yang bisa menguasai maupun mengontrol produk dari cryptocurrency tersebut. Di Indonesia belum ada pengaturan mengenai bitcoin ini. Belum adanya hukum di Indonesia yang khusus mengatur mengenai bitcoin ini mengakibatkan tidak adanya kejelasan mengenai konsekuensi hukum yang diterima bila seseorang menggunakan bitcoin sebagai alat transaksi jual beli. Sedangkan cukup banyak masyarakat Indonesia yang bertransaksi khususnya transaksi online menggunakan bitcoin ini. Pertimbangan mengenai legalitas, ancaman juga dampak yang penting, pelaku perbuatan kejahatan, dan faktor-faktor keamanan nasional wajib dipertimbangkan dengan baik. Oleh karena itu penulisan jurnal ini akan menekankan mengenai keamanan dari sistem bitcoin ini dalam bertransaksi khususnya transaksi online. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan dan juga pendekatan perundang-undangan. Bahan yang dipakai dalam penulisan jurnal ini menggunakan bahan hukum sekunder, antara lain skripsi, tesis dan juga jurnal ilmiah. Kelegalitasan, persebaran serta pemasaran bitcoin di Indonesia sedang di tahap legal vacuum (kekosongan hukum), sehingga memunculkan tanda ataupun ciri negatif terhadap dampak yang bisa ditimbulkan jika disalahgunakannya teknologi bitcoin yang bisa menimbulkan dampak negative terhadap masyarakat maupun Negara. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, User Bitcoin, Transaksi Online ABSTRACT The rapid development of technology cannot be denied as a consequence of globalization which will continue to develop. The development of globalization has resulted in so many innovations in the field of technology, especially financial technology, one of which is bitcoin, which has recently been widely discussed among entrepreneurs. Bitcoin is a currency that is a publication of cryptocurrency and has a complex algorithmic system. Bitcoin has a specific nature when compared to other currencies, namely the decentralized system, which means that no institution / company can control or control the product of this cryptocurrency. In Indonesia there is no regulation regarding this bitcoin. The absence of a law in Indonesia that specifically regulates bitcoin results in the absence of clarity regarding the legal consequences that are received when someone uses bitcoin as a means of buying and selling transactions. Meanwhile, quite a lot of Indonesians make transactions, especially online transactions using bitcoin. Considerations regarding legality, threats as well as important impacts, perpetrators of crimes, and factors of national security must be carefully considered. Therefore this paper will discuss the security of this bitcoin system in transactions, especially online transactions. This paper uses a normative juridical method using a comparative approach method and also a statutory approach. The materials used in the writing of this journal use secondary legal materials, including theses, theses and scientific journals. The legality, distribution and marketing of bitcoin in Indonesia is currently in the legal vacuum stage, so that it raises negative signs or characteristics of the impact that can be caused if bitcoin technology is misused which can have a negative impact on society and the State. Keywords: Legal Protection, Bitcoin User, Online Transactions
TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR DALAM CACAT PRODUK PADA TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI FACEBOOK Nessya Nindri Sari; I Ketut Westra; Dewa Gde Rudy
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Social dynamics in today's world has changed rapidly. Electronic commerce is aproduct of the growth in the field of information and communication technology (ICT)has revolutionized the way in which commercial transactions being conductedworldwide. Distributors have realized the potential to utilize social media in terms ofcreating brand awareness, generate revenue, get feedback from consumers. But thereare also distributors who cheat and run away from the responsibility of making theconsumer loses. Consumer protection should receive more attention, because it hasbecome part of the economic development of Indonesia.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT DEKSTROMETORFAN DI INDONESIA (KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN) Sayu Surya Ayu Wedari; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.423 KB)

Abstract

ABSTRAK Dengan perkembangan era konsumerisme, masyarakat global menjadi lebih fokus dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Konsumerisme akan senantiasa berpengaruh pada kehidupan individu, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap konsumen. Penelitian ini memfokuskan pada perlindungan konsumen terhadap penyalahgunaan obat, yakni dekstrometorfan di Indonesia. Konsumen merupakan subjek hukum yang harus dilindungi dari penyalahgunaan peredaran barang dan jasa. Pada penelitian ini, penulis mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penulis juga mendeskripsikan peranan atau upaya dari pelaku usaha dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), sebagai otoritas berwenang dalam mencegah penyalahgunaan dekstrometorfan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan jenis pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum premier dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha merupakan bagian dari etika bisnis antara konsumen dan produsen, baik secara langsung maupun tidak langsung. BPOM juga akan memberikan perlindungan persuasif kepada individu. Hal tersebut diimplementasikan dengan melakukan pengawasan berkala, baik terhadap produsen maupun konsumen. Kata kunci: Perlindungan hukum, penyalahgunaan obat, konsumen.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PADAMNYA LISTRIK AKIBAT KEADAAN MEMAKSA (FOURCE MAJEURE) DI WILAYAH AREA BALI SELATAN Riri Safitri; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 08, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.396 KB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh permasalahan hukum terkait dengan ketenagalistrikan yaitu mengenai padamnya listrik diakibatkan karena keadaan memaksa (fource majeure) peristiwa yang terjadi adalah padamnya listrik dikarenakan gardu yang meledak akibat terkena petir Sehingga dari latar belakang tersebut menimbulkan dua rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas padamnya listrik akibat keadaan memaksa (fource majeure) diwilayah Area Bali Selatan dan bagaimana tanggung jawab yang diberikan oleh pihak PT. PLN (Persero) Area Bali Selatan kepada konsumen terkait padamnya listrik akibat keadaan memaksa (fource majeure). Metode penulisan ini menggunakan jenis penelitian empiris karena adanya kesenjengan antara peraturan perundang-undangan No 8 Tahun 1999 tentang hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha serta peraturan perundang-undangan No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terkait dengan hak konsumen listrik dan penyelenggaraannya dimana pihak PT. PLN (Persero) Area Bali Selatan masih melanggar hak-hak konsumen tersebut dan kewajibannya sebagai pelaku usaha. Perlindungan Hukum bagi Konsumen yaitu menggunakan teori perlindungan hukum preventif Dan Tanggung jawab yang diberikan oleh pihak PT. PLN (Persero) Area Bali Selatan terkait dengan padamnya listrik akibat keadaan memaksa (fource majeure) PT. PLN (Persero) Area Bali Selatan menggunakan prinsip praduga selalu bertanggung jawab karena sesuai dengan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 dalam hal ini.
KEPAILITAN PERUSAHAAN INDUK TERHADAP PERUSAHAAN ANAK DALAM GRUP Anton Dinata; I Ketut Westra; Marwanto -
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (56.658 KB)

Abstract

Perusahaan induk yang tergabung dalam kesatuan grup memiliki harta kekayaan yang berada dalam perusahaan anak. Perusahaan induk tidak menjalankan kegiatan usaha, yang dilakukan hanyalah penanaman modal, pembelian saham yang berada di perusahaan anak atau membentuk perusahaan anak tersebut dengan tata cara pendirian perseroan terbatas. Perusahaan induk ini tidak menjalankan kegiatan usaha.Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian Ini membahas dua permasalahan hukum yaitu: apakah perusahaan induk yang merupakan bagian dari perusahaan grup dapat dinyatakan pailit? Dan apakah akibat hukum dari perusahaan induk yang dinyatakan pailit terhadap perusahaan anak dalam perusahaan grup?Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan ini yaitu: perusahaan induk merupakan bagian dari perusahaan grup dapat dinyatakan pailit apabila memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Dan akibat hukum dari putusan pailit perusahaan induk terhadap anak perusahaan adalah segala aset dalam bentuk kepemilikan saham dalam perusahaan anak dapat di sita oleh kurator dan hasil penjualan sahamnya tersebut untuk menambah niai dari harta debitor pailit.
Co-Authors A. A. Gde Agung Darma Kusuma A. A. Gede Agung Dharma Kusuma A.A. Ratih Saraswati A.A. Sri Indrawati Adiwati - Agastya, I Made Yoga Aminuyati Anak Agung Sri Indrawati Anton Dinata Ariyati, Ni Made Artaningsih, Putu Diah Ayu Dyah Paramitha Azzahra Salsabila Novriany Claudia Verena Maudy Sridana Cok Istri Bhagawanthi Pemayun Desak Komang Lina Maharani Desak Nyoman Dwi Indah Parwati Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Fera Nitha Dewa Gde Rudy Gde Dianta Yudi Pratama Griyo Mandraguna Gusti Ayu Oka Dwi Astari Gusti Ayu Putu Leonita Agustini I A Indira Wahyu Prameswari P G I Dewa Gede Kresna Wirawan I G A Ayu Karyani Wardana I Gede Etha Prianjaya I Gede Prapta Jaya I Gusti Agung Bagus Hendra Praditya I Gusti Agung Dewi Megawathi I Gusti Made Wisnu Pradiptha I Gusti Ngurah Adi Prabawa I Gusti Ngurah Hadi Indrawan Wijaya I Made Arya Utama I Made Dedy Priyanto I Made Derta I Made Erwan Kemara I Made Sarjana I Made Udiana I Nyoman Darmadha I Nyoman Widayana Rahayu I Putu Agus Adi Saputra I Wayan Adrian Rainartha Nugraha I Wayan Wiradarma I.B PRIYANTA PUTRA Ibrahim R Ida Ayu Asmari Utami Gandhi Ida Ayu Brahmantari Manik Utama Ida Ayu Eka Pradnyaswari Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putu Sutama Inocencio Arya Wahyudi Karditha Isnani Hifzhi Syauchani Jasmine, Amira Kadek Gitari Pudjastuti Kadek Liana Satwikha Gama Kadek Wifika Novithasari Karin Rimenda Laurencia Bungan Harapan Luh Nardian Andryanthi Made Agus Arya Wirawan Made Devarani Saviti Pratiwi Made Gladys Fridiana Melya Sarah Yoseva Mentu, Angela Thalia Cahyani Mia Wijayanti Ekalandika Mita Sanjiwani, Sayu Nataprawira, Komang Gede Narottama Nessya Nindri Sari Netriani, Ni Komang Ngurah Boyke Jagannathan Ni Gusti Lidya Stephanie Ni Kadek Yuni Pradnyanawati Ni Ketut Sri Utari Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Desi Miari Ni Komang Netriani Ni Made Anggita Pradnya Dewi Ni Made Lalita Sri Devi Ni Made Tika Widhiantari Ni Nyoman Dianita Pramesti Ni Nyoman Ismayani Ni Putu Debby Chintya Kirana Ni Putu Purwanti Ni Putu Tryana Tresna Dewi Ni Wayan Ary Rusitayanti Ni Wayan Ary Rustiyanti Nuri Aslami Pande Kadek Dwi Indrawan Mahaputra Pande Ratih Anggaraini Giri Putri Pramesti, I Gusti Ayu Dyah Prema, Putu Violeta Putra, I Kadek Krisnandika Aristya Putu Gracia Hacinka Batan Putu Henny Pratiwi Dharmaputri P. Putu Prashanti Vahini Kumara Putu Siti Firmani Putu Sri Rahayu Pramitari Putu Vista Viani Rahmanda Putra, I Gusti Ngurah Brama Abimayu Riri Safitri Sang Made Satya Dita Permana Sari Devi, Made Nindya Sau, Teldi Sumarno Boling Sayu Surya Ayu Wedari Selvi Marcellia Serniati Bulu Sinta Putri Suryawiramurti Steven Nugraha Ang Sundari Megarini Titania Elisa Ginting Valentino Juan Sundah Simatupang Windrahayu Widiarta, A.A. Putri Ganitri Yoga, Dewa Gede Kresna