Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

4.403

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha Acta Comitas POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Arthaniti Studies

I KETUT WESTRA

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Author-ID : 2917420

Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 94 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 20011 Laurencia Bungan Harapan; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.581 KB)

Dalam Pasal 1 UU Ketenagakerjaan, pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam benetuk lain. Pengertian tersebut bersifat umum, tidak dijumpai kalimat bahwa “pekerja adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan” namun secara normatif seluruh substansi yang terdapat dalam UU Ketenagakerjaan Pekerja Rumah Tangga tidak termasuk dalam kategori pekerja, oleh karena itu Pemberi Kerja tidak memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan sosial. Sedangkan, dalam UU BPJS memang belum terdapat ketentuan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga secara eksplisit, namun Pekerja Rumah Tangga dapat dikategorikan sebagai pekerja. Dalam kenyataannya, jaminan sosial yang berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagai program BPJS Ketenagakerjaan belum dapat dinikmati oleh Pekerja Rumah Tangga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode peneletian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian dengan meneliti bahan pustaka. Kesimpulannya adalah berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali yang artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, maka ketentuan dalam BPJS bagi pekerja rumah tangga dapat dipergunakan sebagai dasar bagi Pekerja Rumah Tangga untuk mendapatkan Jaminan Sosial. Kata Kunci: Pekerja Rumah Tangga, Jaminan Sosial, BPJS

PENGATURAN PELAYANAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM RANGKA EASE OF DOING BUSINESS DI INDONESIA I Wayan Wiradarma; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa Penerapan sistem Online Single Submission serta menganalisa Jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha terkait Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Kebijakan baru ini membawa perubahan besar pada iklim investasi sehingga memiliki beberapa hal yang masih dipermasalahkan. Melalui penelitian yang dilakukan secara normatif ini diharapkan dapat memberi pengenalan lebih jauh tentang pendaftaran usaha terbaru dan gambaran pelaksanaannya hingga saat ini. Kebijakan OSS hingga saat ini belum dapat berjalan optimal dikarenakan penyesuaian baik dari Sistem IT yang terintegrasi, peraturan daerah dan pusat terkait penanaman modal, dan lembaga yang berwenang masih dalam transisi untuk mendukung kemudahan berusaha di Indonesia. The purpose of this study is to analyze the application of the Online Single Submission system and analyze legal certainty for business actors related to Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Services. This regulation brings huge changes in investment sector hence there are several issues need to be considered. Hopefully, through this normative research, the readers can have deeper understanding about this new policy and the picture of how its implementation until now. This research will describe the reason OSS Policy is not working optimally now. This policy is still needed several adjustment in IT Integrated System, regional dan national regulations concerning investment, and the authority that is responsible to conduct this procedure to enhance ease of doing business in Indonesia.

PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG LUKISAN PADA STUDIO OF ARTIST PAINTING DEWA PUTU TORIS DI SUKAWATI Putu Henny Pratiwi Dharmaputri P.; I Ketut Westra; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.841 KB)

pernah terjadi berkaitan dengan pembayaran dan penyelesaiannya dalam perjanjian jual beli barang lukisan pada Studio of Artist Painting Dewa Putu Toris di Sukawati. Penelitian kaitannya dengan tulisan ini termasuk jenis penelitian HukumEmpiris.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa masalah-masalah hukum yang pernah terjadi terkait dengan pembayaran dalam perjanjian jual beli barang lukisan pada Studio of Artist Painting Dewa Putu Toris di Sukawati adalah pembayaran harga barangdengan menggunakan cek atau bilyet giro kosong dan tidak dilunasinya harga barang oleh pembeli. Atas masalah hukum yang terjadi diselesaikan secara musyawarah melalui proses negosiasi.

KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM BERBADAN HUKUM Sinta Putri Suryawiramurti; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i04.p15

Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat mengetahui tanggung jawab apa yang dapat dilakukan oleh pengelola perusahaan terakit perusahaannya yang belum berbadan hukum, serta bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan atas kerugian yang timbul akibat perusahaan yang belum berbadan hukum. Metode yang digunakan dalam karya penulisan ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan cara mengulas secara tuntas semua undang-undang serta seluruh regulasi yang ada sangkut pautnya mengenai hukum yang ditangani.Didalam dunia usaha seringkali kita temukan penyimpangan - penyimpangan yang dilakukan oleh para pengelola atau pemilik usaha perseroan–terbatas yang tidak mengikuti aturan perundang undangan yang mengenai aturan tata cara proses pendirian sebuah usaha persero dimana pemilik usaha tersebut telah melakukan aktivitas layaknya perseroan terbatas pada umumnya. Namun mereka pun belum memiliki izin ataupun bisa disebut belum memiliki badan hukum yang berfungsi untuk membantu dalam pengelolaan usaha perseroan mereka tersebut. Hal – hal yang di kesampingkan oleh para pemilik usaha, dapat menimbulkan banyak masalah – masalah dalam usaha mereka, bahkan hal – hal tersebut juga dapat menghambat kinerja perusahaan persero terbatas mereka. The purpose of this research is to find out what responsibilities can be carried out by the managers of companies that are not yet incorporated, and how legal protection is obtained for losses arising from companies that are not yet incorporated. The method used in this scientific writing work is the normative legal research method by thoroughly reviewing all laws and all regulations that are related to the law being handled. In the business world we often find irregularities committed by managers or owners. a limited liability company that does not follow the statutory rules regarding the procedures for the establishment of a limited liability company in which the business owner has carried out activities like a limited liability company in general. However, they also do not have a permit or can be said that they do not have a legal entity that functions to assist in managing their company's business. Things that are left aside by business owners, can cause many problems in their business, even these things can also hinder the performance of their limited liability company

PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KECAMATAN KUTA SELATAN Kadek Wifika Novithasari; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha mikro kecil belum memiliki izin usaha, serta; untuk mengetahui upaya penyelesaian terkait masih banyaknya usaha mikro kecil yang belum memiliki izin usaha. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dengan memfokuskan pada observasi lapangan dan wawancara beberapa pihak terkait dilakukan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang penulis kehendaki. Informan dalam penelitian ini adalah Staff Kontrak Dinas Perizinan Wilayah Kuta Selatan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung; Sub Bagian Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Kuta Selatan; Customer Service Bank BRI Desa Ungasan; Para pelaku usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Kuta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan legalitas bentuk usaha mikro dan kecil di Kecamatan Kuta Selatan faktanya masih terdapat beberapa kendala atau faktor-faktor yang mempengaruhi usaha mikro kecil belum mengurus izin usahanya, seperti; SOP yang harus dipenuhi, keterlibatan oknum dalam pengurusan izin secara manual, dan kurangnya sosialisasi serta kesadaran masyarakat. Upaya penyelesaiannya bagi pelaku usaha yang enggan mengurus izinnya secara manual, Pemerintah telah membuatkan program OSS (Online System Submission) sehingga akan lebih mempermudah Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK) mengurus izin usahanya. The purpose of this study is to determine the factors that affect micro and small businesses that do not have a business license, and; This is to determine the resolution efforts related to the large number of micro and small businesses that do not have business licenses. Research using descriptive-qualitative methods, focusing on field observations and interviews of several related parties were carried out to achieve the goals or objectives that the writer wanted. The informants in this study were the Contract Staff of the South Kuta Regional Licensing Service, Central Government of Badung Regency; Sub Division of Public Services Office of South Kuta District; Bank BRI Customer Service in Ungasan Village; Micro and Small entrepreneurs in South Kuta District. The results showed that the application of the legality of micro and small business forms in South Kuta District, in fact, there are still several obstacles or factors that affect micro and small businesses that have not processed their business licenses, such as; SOPs that must be met, involvement of individuals in manual permit processing, and lack of socialization and public awareness. Efforts to solve it for business actors who are reluctant to take care of their permits manually, the Government has created an OSS (Online System Submission) program so that it will make it easier for micro and small entrepreneurs (PUMK) to process their business permits.

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM Ni Putu Debby Chintya Kirana; I Ketut Westra; A.A. Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.092 KB)

Persoalan perubahan ekonomi di jaman globalisasi ini yang paling jelas terlihat adalah dimanfaatkannya media internet sebagai ladang bisnis, yang dikenal sebagai E-commerce dengan menggunakan media sosial salah satunya adalah Instagram. Tetapi karena sistemnya yang mudah dalam bertransaksi, ada banyak permasalahan yang timbul mengenai transaksi elektronik ini, yaitu salah satunya wanprestasi. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi jual beli melalui media sosial instagram dan pola penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen dalam transaksi jual beli melalui media sosial Instagram. Tulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris, dimana metode penelitian hukum empiris yang dipergunakan dalam penulisan ini berfungsi untuk melakukan penelitian terhadap adanya kesenjangan yang terjadi antara teori hukum (Das Sollen) dengan realita (Das Sein) yang terjadi di masyarakat maupun kesenjangan antara teoritis dengan fakta hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dari @floristbali dan @miscobali termasuk ke dalam tanggung jawab akibat wanprestasi dan pola penyelesaian sengketa konsumen dari @floristbali dan @miscobali adalah dengan negosiasi. Kata Kunci: E-commerce, Instagram, Tanggung Jawab, Penyelesaian Sengketa

HAK ISTIMEWA BAGI INVESTOR ASING DALAM BERINVESTASI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL Melya Sarah Yoseva; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.828 KB)

Judul dari penelitian hukum ini adalah Hak Istimewa Bagi Investor Asing Dalam Berinvestasi Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Jenis penulisan yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Permasalahan dalam penelitian hukum ini adalah hak istimewa investor asing dalam berinvestasi di Indonesia dan perlindungan hukum hak istimewa bagi investor asing jika terjadi sengketa. Hak istimewa bagi investor asing adalah hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama, kesatuan moneter kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal. Perlindungan hukum hak istimewa bagi investor asing jika terjadi masalah/sengketa, antara lain melalui pemberian ruang untuk menyelesaikan sengketa investasi antara investor dengan pemerintah Republik Indonesia melalui lembaga arbitrase, hal ini tertuang dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI DI PASAR BADUNG DALAM MENDUKUNG TATA KELOLA PASAR MODERN Ni Kadek Yuni Pradnyanawati; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.033 KB)

Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran telah menggantikan peranan uang tunai menjadi non tunai dalam bentuk uang elektronik yang menggunakan internet. Pembayaran dengan uang elektronik lebih efektif dan efisien. Regulasi yang dikeluarkan untuk mendukung transaksi non tunai yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan transaksi non tunai di Pasar Badung dan bagaimana risiko yang ditimbulkan dari penerapan transaksi non tunai di Pasar Badung. Dalam pembahasan dilakukan dengan jenis penelitian empiris, jenis pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran non tunai telah diterapkan di Pasar Badung dengan menggunakan sistem GO-PAY. Tidak hanya pungutan maupun iuran ke pedagang yang dilakukan secara non tunai, pembeli juga dapat melakukan transaksi elektronik selama berbelanja. Risiko yang ditimbulkan yaitu kejahatan secara online (cyber crime) oleh hacker. Hacker akan memindahkan jumlah saldo milik korban dengan mengganti atau menyisipkan file pada server. Kata Kunci : Sistem Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia, Uang Elektronik.

TANGGUNG JAWAB AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN PROSPEKTUS PADA KEGIATAN DI PASAR MODAL Inocencio Arya Wahyudi Karditha; I Ketut Westra; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.082 KB)

The capital market is a monetary institution that connecting the owner of the funds and those in need of the funds. The owner of the funds is the investor and those in need of the funds is the public company. The principle of transparency (disclosure) is known in capital market activities. To ensure the principle of transparency in the capital market, public companies supported by professionals who assisted the prospectus, written information which about public offering. Capital market particular professions as public accountants who have to examine and give an opinion on the financial statements is expected to deliver their opinion according to the material facts of a company. Therefore, this paper will explain the position and the responsibilities of public accountants in disclosure constructing the prospectus on the capital markets activities.

PENERAPAN DELIK ADUAN DALAM PELANGGARAN HAK CIPTA PADA T-SHIRT YANG DIKELUARKAN JOGER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Wendy Wendy; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (644.397 KB)

Joger merupakan salah satu pusat belanja oleh-oleh khas di Pulau Bali, kaos Joger merupakan satu dari sekian banyak produk unggulan Joger yang paling dikenal dan diminati oleh banyak turis domestik maupaun mancanegara dikarenakan dalam kaos Joger berisi suatu gambar huruf dan angka yang menghasilkan suatu seni motif pada t-shirt(kaos) yang tidak dimiliki oleh kaos manapun dan hanya ada dalam kaos Joger. Karya cipta Joger ini sering sekali dilanggar oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggungjawab melanggar hak cipta dari pemilik Joger Bali yaitu mempergunakan seni motif pada kaos Joger untuk diperjual belikan tanpa mengantongi suatu izin. Pembahasan dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum serta upaya sanksi yang dapat dilakukan dalam terjadinya pelanggaran terhadap karya cipta seni motif t-shirt Joger. Penelitian dalam Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang artinya asas-asas atau aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan khususnya perlindungan hak cipta terhadap karya cipta seni motif pada t-shirt Joger dan mewancarai pemilik Joger mengenai pemberlakuan delik aduan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 sehingga tujuan penilitian ini untuk mengetahui efektivitas dari delik dipergunakan dengan baik atau tidak oleh pencipta serta sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku pembajakan karena delik ini memiliki sifat yang pasif pada saat kejadian berlangsung dan menunggu laporan dari pihak-pihak yang dirugikan barulah diproses yang berbeda dengan delik biasa. Kata Kunci: Hak Cipta, Karya Cipta, Joger Bali, Pelanggaran Hak Cipta, Delik Aduan.

Co-Authors A. A. Gde Agung Darma Kusuma A. A. Gede Agung Dharma Kusuma A.A. Ratih Saraswati A.A. Sri Indrawati Adiwati - Agastya, I Made Yoga Aminuyati Anak Agung Sri Indrawati Anton Dinata Ariyati, Ni Made Artaningsih, Putu Diah Ayu Dyah Paramitha Azzahra Salsabila Novriany Claudia Verena Maudy Sridana Cok Istri Bhagawanthi Pemayun Desak Komang Lina Maharani Desak Nyoman Dwi Indah Parwati Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Fera Nitha Dewa Gde Rudy Gde Dianta Yudi Pratama Griyo Mandraguna Gusti Ayu Oka Dwi Astari Gusti Ayu Putu Leonita Agustini I A Indira Wahyu Prameswari P G I Dewa Gede Kresna Wirawan I G A Ayu Karyani Wardana I Gede Etha Prianjaya I Gede Prapta Jaya I Gusti Agung Bagus Hendra Praditya I Gusti Agung Dewi Megawathi I Gusti Made Wisnu Pradiptha I Gusti Ngurah Adi Prabawa I Gusti Ngurah Hadi Indrawan Wijaya I Made Arya Utama I Made Dedy Priyanto I Made Derta I Made Erwan Kemara I Made Sarjana I Made Udiana I Nyoman Darmadha I Nyoman Widayana Rahayu I Putu Agus Adi Saputra I Wayan Adrian Rainartha Nugraha I Wayan Wiradarma I.B PRIYANTA PUTRA Ibrahim R Ida Ayu Asmari Utami Gandhi Ida Ayu Brahmantari Manik Utama Ida Ayu Eka Pradnyaswari Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putu Sutama Indradewa, Rhian Inocencio Arya Wahyudi Karditha Isnani Hifzhi Syauchani Jasmine, Amira Kadek Gitari Pudjastuti Kadek Liana Satwikha Gama Kadek Wifika Novithasari Karin Rimenda Laurencia Bungan Harapan Luh Nardian Andryanthi Made Agus Arya Wirawan Made Devarani Saviti Pratiwi Made Gladys Fridiana Melya Sarah Yoseva Mentu, Angela Thalia Cahyani Mia Wijayanti Ekalandika Mita Sanjiwani, Sayu Nataprawira, Komang Gede Narottama Nessya Nindri Sari Netriani, Ni Komang Ngurah Boyke Jagannathan Ni Gusti Lidya Stephanie Ni Kadek Yuni Pradnyanawati Ni Ketut Sri Utari Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Desi Miari Ni Komang Netriani Ni Made Anggita Pradnya Dewi Ni Made Lalita Sri Devi Ni Made Tika Widhiantari Ni Nyoman Dianita Pramesti Ni Nyoman Ismayani Ni Putu Debby Chintya Kirana Ni Putu Purwanti Ni Putu Tryana Tresna Dewi Ni Wayan Ary Rusitayanti Ni Wayan Ary Rustiyanti Pande Kadek Dwi Indrawan Mahaputra Pande Ratih Anggaraini Giri Putri Pramesti, I Gusti Ayu Dyah Prema, Putu Violeta Putra, I Kadek Krisnandika Aristya Putu Gracia Hacinka Batan Putu Henny Pratiwi Dharmaputri P. Putu Prashanti Vahini Kumara Putu Siti Firmani Putu Sri Rahayu Pramitari Putu Vista Viani Rahmanda Putra, I Gusti Ngurah Brama Abimayu Riri Safitri Sang Made Satya Dita Permana Sari Devi, Made Nindya Sau, Teldi Sumarno Boling Sayu Surya Ayu Wedari Selvi Marcellia Serniati Bulu Sinta Putri Suryawiramurti Steven Nugraha Ang Sundari Megarini Titania Elisa Ginting Valentino Juan Sundah Simatupang Windrahayu Widiarta, A.A. Putri Ganitri Yoga, Dewa Gede Kresna

Title

Found 94 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 94 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 94 Documents
Search