Articles
<![CDATA[Penerapan Konsep Going Concern Bagi Perseroan Terbatas Yang Telah Dinyatakan Pailit ]]>
<![CDATA[I Nyoman Yatna Dwipayana Genta]]>;
<![CDATA[I Nyoman Suyatna]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 5 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2020.v05.i02.p04
<![CDATA[In this research, will be discuss how the application of the concept of going concern in the UUK-PKPU and how the impact of the application of going concern in the settlement of a limited company that has been declared bankrupt. The writing method used is normative juridical by using the statutory approach and conceptual approach. Regarding the form of going concern application in UUK-PKPU, it is reflected in the provisions of Article 179 paragraph (1) which is in line with the mandates of Article 25 of UUK-PKPU. By doing this going concern does not necessarily delay the implementation of liquidation of state assets, assets that are not part of or can support the going concern still will be liquidated based on applicable regulations. It can be concluded that with the enactment of going concern is an effort to increase the value of bankrupt assets which are expected to be used to pay off the remaining bankrupt debts. As well as the implementation of going concern is an effort that does not preclude the process of liquidation of bankrupt assets as long as the liquidated assets do not obstruct the going concern process. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana bentuk penerapan konsep going concern di dalam UUK-PKPU dan bagaimanakah dampak penerapan going concern dalam penyelesaian perseroan terbatas yang telah dinyatakan pailit. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Mengenai bentuk penerapan going concern dalam UUK-PKPU tercermin di dalam ketentuan Pasal 179 ayat (1) yang mana ketentuan tersebut sejalan dengan amanat Pasal 25 UUK-PKPU. Dengan dilakukannya going concern ini tidak serta merta menunda pelaksanaan likuidasi terhadap harta kekayaan persero, terhadap harta yang tidak menjadi bagian atau dapat mendukung kerberlangsungan going concern akan tetap dilikuidasi berdasarkan aturan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa dengan diberlakukannya going concern merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan nilai dari harta kekayaan persero pailit yang diharapkan dapat digunakan untuk melunasi sisa utang persero pailit. Serta dengan diberlakukannya going concern ini merupakan upaya yang tidak menghalangi proses likuidasi terhadap harta kekayaan persero pailit selama harta yang dilikuidasi tidak menghalangi proses going concern.]]>
<![CDATA[Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Otentik yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu ]]>
<![CDATA[Kadek Diyah Permatasari]]>;
<![CDATA[I Nyoman Suyatna]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 6 No 01 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i01.p05
<![CDATA[Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian Notaris terhadap penghadap yang menggunakan identitas palsu serta tanggungjawab Notaris terhadap penggunaan identitias palsu oleh penghadap. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penerapan prinsip kehati-hatian oleh Notaris dalam menghadapi penghadap yang menggunakan identitas palsu dapat berupa tindakan memverifikasi secara cermat data subjek dan objek terhadap identitas penghadap dalam hal ini Kartu Tanda Penduduk (KTP), akan tetapi dikarenakan hal tersebut tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) maka terhadap Notaris yang tidak melakukan verifikasi secara cermat data subjek dan objek terhadap identitas penghadap dalam hal ini Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atau dengan kata lain tidak dapat dikenakan sanksi.]]>
<![CDATA[PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN HIBAH WASIAT OLEH PELAKSANA WASIAT ]]>
<![CDATA[I Gusti Ayu Putu Oka Cahyaning Mustika Sari]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Wairocana]]>;
<![CDATA[I Nyoman Suyatna]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 3 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2018.v03.i01.p12
<![CDATA[Hak atas tanah dapat beralih dengan cara pewarisan melalui hibah wasiat. Dalam peralihan hak atas tanah harus dilakukan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum. Terdapat ketidaksesuaian penerapan aturan pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat di Kabupaten Tabanan. Berdasarkan Pasal 112 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, dalam hal pewarisan berdasarkan hibah wasiat harus melampirkan akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh Pelaksana Wasiat, namun dalam prakteknya penulis menemukan pendaftaran peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat tanpa akta PPAT. Adapun permasalahan yang diangkat di dalam tesis ini adalah mengenai bagaimana pelaksanaan peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat tanpa adanya pelaksana wasiat di Kabupaten Tabanan dan kapan kepastian hukum penerima hibah wasiat dalam peralihan hak atas tanah tanpa adanya pelaksana wasiat di Kabupaten Tabanan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris karena terjadinya kesenjangan antara aturan yang mengatur dengan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ruang lingkup pembahasannya yaitu mengenai apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (das sollen) dilakukan penyimpangan-penyimpangan dalam praktek peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Untuk teknik analisis data, digunakan teknik deskriptif analitis, dikaitkan dengan teori-teori relevan kemudian disimpulkan untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji yaitu pelaksanaan peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat tanpa adanya pelaksana wasiat di Kabupaten Tabanan adalah tidak memerlukan akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh Pelaksana Wasiat karena tidak adanya penunjukan pelaksana wasiat. Jadi dasar peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat adalah akta hibah wasiat itu sendiri. Kepastian hukum penerima hibah wasiat dalam peralihan hak atas tanah tanpa adanya pelaksana wasiat di Kabupaten Tabanan adalah didapatkan sejak dibukanya akta wasiat yang diberikan oleh pewaris kepada penerima hibah yang merupakan kehendak terakhir dari pewaris dan dengan dilakukan pendaftaran hak atas tanah sehingga diperoleh sertifikat sebagai tanda bukti haknya. Kata kunci : Peralihan Hak Atas Tanah, Hibah Wasiat, Pelaksana Wasiat]]>
<![CDATA[What Indonesia Should Learn from China's Social Credit System?: Measuring Government Authorities and Citizen’s Privacy Rights ]]>
<![CDATA[Cokorda Istri Chandra Devi Padmananda]]>;
<![CDATA[I Nyoman Suyatna]]>
<![CDATA[ Udayana Journal of Law and Culture Vol 4 No 1 (2020): Contextualizing Social Issues ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of law Udayana University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (504.823 KB)
|
DOI: 10.24843/UJLC.2020.v04.i01.p06
<![CDATA[China's Social Credit System (CSC) is a reputation system adopted by the Government of the Peoples’ Republic of China that establish a mechanism of rewarding and imposing punishment to its citizen, by taking into account the behavioral performance and compliance to the law and regulation. This article aimed to reviews the concept and the scope of implementation of China’s SCS and to analyze the possibility of the Indonesian Government to adopt it into Indonesia’s legal system and legal culture. This article reflects a doctrinal legal research that collects primary and secondary sources and uses statutory, comparative, and analytical approaches. This article found that SCS basically aims at creating a comprehensive data based-system to improve the citizen's behavior based on the scoring system that entails rewards and sanctions. The widely accepted of this system by the citizen of PRC, however, does not correspond to a remaining legal issue about the lack of protection of privacy rights, particularly regarding the naming and shaming of a blacklisted person. This article suggests that Indonesia may adopt some China’s SCS aspects, including the basic idea of the upgrading of the standard of citizen behavior, the establishment of a comprehensive system that integrating all data, and partial adoption of the data analysis. However, it seems that the naming and shaming for blacklisted persons do not relevant to be adopted by the Indonesian government in the near future, in a consideration of the legal culture in Indonesia and the communal life of the Indonesian peoples.]]>
<![CDATA[Job Creation Law and Foreign Direct Investment in Tourism in Indonesia: Is It Better than Before? ]]>
<![CDATA[I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja]]>;
<![CDATA[I Nyoman Suyatna]]>
<![CDATA[ Udayana Journal of Law and Culture Vol 6 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of law Udayana University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/UJLC.2022.v06.i01.p04
<![CDATA[Foreign direct investment plays a critical role in a host country's economic development. Tourism, with its distinct character as a service business, is one of the most appealing investment industries. It has made a substantial contribution to the creation of jobs, tax revenue, and domestic value-added. The existence of domestic laws and regulations is critical in determining the extent to which a country's performance in getting benefits from investment can be maximized while reducing the negative impact. This article is aimed to examine whether the newly-enacted Job Creation Law provides a better arrangement on foreign direct investment in tourism compared to the previous laws and regulations. This article employs a normative approach by analyzing relevant laws and regulations concerning foreign direct investment in tourism in Indonesia. By looking at aspects on the choice of business fields, the issuance of business permit, land ownership, and labour, this article contends that Job Creation Law fails to provide integrated and comprehensive arrangements on the existence of foreign direct investment in tourism.]]>
<![CDATA[Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Penegakan Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Dw. Ngk. Gd. Agung Basudewa Krisna]]>;
<![CDATA[I Nyoman Suyatna]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 7 No 02 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2022.v07.i02.p10
<![CDATA[In this study, the main objective is to determine the role of a Notary as a public official in the enforcement of criminal law. This study applies a normative method, a statutory approach and a conceptual approach, the sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The results of this study indicate the role and authority of a Notary in providing authenticity to his writings about the agreements, actions, and decisions of the parties facing him. Because Notaries have other powers described in the Act as referred to in "Article 15 paragraph (3)", then this opens the opportunity to increase the role of Notaries. Notaries have an important role as reporting suspicious financial transactions in an effort to enforce criminal law which can be done non-electronically or electronically through the goAML application. This is contained in PP Number 43 of 2015 regarding the Reporting Party in terms of Preventing and Combating the Criminal Action of Money Laundering. This must be done by Notaries considering that there is an evaluation of compliance with reporting obligations for Notaries carried out by the Supervisory and Regulatory Agency and/or PPATK. In addition, the role of the Notary is very crucial in the enforcement of criminal law, especially regarding the crime of money laundering as regulated in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.]]>
<![CDATA[PENGATURAN DALUWARSA DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[I Putu Oko Sapta Juliantara]]>;
<![CDATA[I Nyoman Suyatna]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i05.p15
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan meneliti pengaturan daluwarsa terkait tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan penuntutan dan penerapannya jika ditinjau berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni meneliti dan menelusuri bahan-bahan pustaka, melakukan pendekatan secara perundang-undangan juga secara komparatif. Hasil yang ditunjukkan pada penelitian ini yaitu daluwarsa merupakan waktu yang terlampau untuk menuntut atas tindakan pidana yang bisa mengakibatkan gugurnya wewenang dalam proses hukum kepada pelaku sesuai dengan waktu tenggang yang telah ditetapkan dalam KUHP. Penerapan daluwarsa ini disesuaikan dengan delik yang disangkakan. ABSTRACT This journal’s aim is to find out the expiration arrangements related to criminal acts of corruption that can be prosecuted and their application if it is reviewed based on positive Indonesian law. The research used normative legal research method, namely researching and tracing library materials, taking an approach by statutory and approach by comparative. Results shown that expiration is too much time to prosecute criminal acts that can result in the loss of authority in the legal process to the perpetrators in accordance with the grace period stipulated in the Criminal Code. The application of this expiration is adjusted to the alleged offense.]]>
<![CDATA[Peran Notaris Dalam Pengesahan Dokumen Asing Pasca Diratifikasinya Konvensi Apostille ]]>
<![CDATA[Made Santrupti Brahmi]]>;
<![CDATA[I Nyoman Suyatna]]>
<![CDATA[ Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 8 No 02 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2023.v08.i02.p3
<![CDATA[The purpose of this research is to find out the role of a notary in his authority to carry out legalization after the ratification of the Apostille Convention. This study uses normative legal research related to the absence of norms regarding the role of notaries in legalizing private documents after the ratification of the Apostille Convention. This study uses statutory and conceptual approaches to analyze the authority and role of a notary in legalizing foreign documents after the ratification of the Apostille Convention. The results of this study can be concluded that the notary has the authority to legalize private documents or documents that will be used abroad as an initial step before legalization is carried out. After the ratification of the Apostille Convention, the role of a notary is increasingly needed not only as a public official authorized to carry out legalization but also as a general officer who is given the task and obligation to provide legal counseling to appearers, especially regarding the contents of the document and the validity of the document in the destination country.]]>
<![CDATA[Kedudukan Akta Notaris Dalam Terjadinya Peralihan Atas Kekayaan Intelektual ]]>
<![CDATA[Ni Putu Ayu Bunga Sasmita]]>;
<![CDATA[I Nyoman Suyatna]]>
<![CDATA[ Acta Law Journal Vol. 1 No. 2 (2023): June 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher, Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/alj.v1i2.11997
<![CDATA[This study examines the legal position of a notary deed in the transfer of intellectual property and the role of a notary in making a deed of agreement regarding the transfer of intellectual property. This article used normative legal research with statutory and conceptual approaches. The legal materials used are primary and secondary legal materials. Techniques for collecting legal materials using legal literature studies. The legal material analysis technique used in this research is to use descriptive and argumentative techniques. The results of the research show that the position of a notarial deed in various laws and regulations in the field of Intellectual Property states that in the transfer of Plant Variety and Patent Protection is required to be made before a notary. The role of a notary is very important in the process of transferring intellectual property, who has the authority to make an authentic deed as written proof of the transfer of intellectual property rights and has the authority to provide legal counseling to provide a correct understanding of laws and regulations in the field of intellectual property.]]>
<![CDATA[PENGATURAN AKTA NOTARIS ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI YANG MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIAN SEMPURNA PADA ERA DIGITAL ]]>
<![CDATA[Indra Dewi, Dewa Ayu]]>;
<![CDATA[Suyatna, I Nyoman]]>;
<![CDATA[Purwanto, I Wayan Novy]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i02.p09
<![CDATA[Tujuan penulisan penelitian ini untuk mengkaji kepastian hukum akta notaris elektronik dalam hukum positif Indonesia dan mengkaji kekuatan pembuktian akta notaris elektronik. Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena ingin menelaah lebih dalam apakah norma yang diberlakukan sudah jelas aturannya atau terjadi kekaburan norma hukum di dalamnya dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dalam hal ini sebagai sumber hukum primer dan didukung dengan menganalisis jurnal ilmiah, artikel, putusan pengadilan, peraturan undang-undang maupun literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepastian hukum akta notaris elektronik dalam hukum positif Indonesia tidak memenuhi syarat autentisitas sebagai akta autentik karena akta notaris dapat menjadi akta autentik apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan terutama Pasal 1868 KUHPerdata. Sehingga substansi pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaril tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sehingga akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Keautentikan dari akta yang dibuat oleh notaris dalam hal ini tidak terpenuhi. ABSTRACT The purpose of this writing research is to examine the legal certainty of electronic notarial deeds in Indonesian positive law and to examine the evidentiary strength of electronic notarial deeds. The writing of this research uses normative legal research methods because it wants to examine more deeply whether the norms that are enforced have clear rules or there is a blurring of legal norms in them using a statutory approach, in this case as a primary legal source and supported by analyzing scientific journals, articles, court decisions, legal regulations and other literature. The research results show that the legal certainty of electronic notarial deeds in Indonesian positive law does not meet the requirements for authenticity as an authentic deed because a notarial deed can be an authentic deed if it meets statutory requirements, especially Article 1868 of Civil Code. So the substance of Law Number 30 of 2004 concerning Notary Law and the Criminal Code is not fulfilled. Based on the provisions of Article 5 paragraph (4) letters a and b of Law Number I1 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, documents made in the form of notarial deeds are not included in electronic information and/or electronic documents. So that notarial deeds made electronically do not have legal force as valid evidence according to the provisions of Law Number I1 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The authenticity of the deed made by the notary in this case is not fulfilled.]]>
