Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.575
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cakrawala : Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Kreativitas PKM KRTHA BHAYANGKARA JURNAL USM LAW REVIEW Administrative and Environmental Law Review Jurnal Hukum Pelita Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Law and Legal Reform Jurnal Ragam Pengabdian Jurnal KIK-AK Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Publication of the International Journal and Academic Research (PIJAR) Journal of Law and Security Studies
Rahmat Saputra
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Rekonstruksi Unsur Individual dalam Objek Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Annisa Annisa; R. Lina Sinaulan; Rahmat Saputra
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 3 (2026): September-Desember In Progress
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/28z2nj22

Abstract

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memperluas pemahaman atas keputusan dan tindakan pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum, sekaligus memunculkan persoalan pada unsur individual yang secara klasik menjadi karakter Keputusan Tata Usaha Negara bersama unsur konkret dan final. Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti perluasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, perubahan konsep Keputusan Tata Usaha Negara, dan kedudukan tindakan faktual sebagai objek sengketa, sementara parameter penentuan sifat individual, terutama ketika subjek tidak disebutkan secara eksplisit, belum memadai. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini merekonstruksi batas konseptual unsur individual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman nama tidak memadai sebagai satu-satunya ukuran individualitas, sementara pendekatan yang hanya bertumpu pada dampak terhadap seseorang berisiko memperluas objek sengketa secara berlebihan. Artikel ini menawarkan Uji Empat Parameter Substantif Unsur Individual, yaitu keteridentifikasian subjek hukum, hubungan hukum yang spesifik, akibat hukum yang dapat ditelusuri, dan keterkaitan dengan kewenangan pemerintahan, yang dibaca secara kumulatif untuk menyeimbangkan kepastian hukum, perlindungan warga, dan batas kompetensi peradilan administrasi.
Perlunya Syarat Surat Keterangan Catatan Kepolisian Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Prinsip Checks And Balances Indra Lorenly Nainggolan; Rahmat Saputra
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.5959

Abstract

The purpose of this study was to analyze norms that do not regulate the requirements for candidates for legislative members (DPR) without being accompanied by a police record certificate (SKCK) which has a material impact on their duties and responsibilities in establishing law. The research method used in this study is normative juridical with a conceptual approach and a statutory approach. This research is very important in filling public positions because the lack of conditions in question is a form of institutional imbalance in the DPR compared to the requirements for the candidacy of the President and Vice President, Governors, Mayors, and Regents. Even though all of them are public positions that directly receive a mandate from the people. The form of a rule of law requires checks and balances, which upholds Indonesia's constitutional cultural values and places greater emphasis on the harmony and integration of shared values. Meanwhile, the invalidity of the SKCK as a condition for candidacy for members of the DPR is a form of denial. So this has implications for the integrity and quality of prospective members who will occupy the DPR positions. As a law-forming institution, quality and integrity are important parts that must be attached to them, so that in carrying out their duties it will result in the formation of laws that are oriented towards the protection of human rights. The novelty of this research is the analysis of the importance of regulating the requirements for police record certificates in the Election Law as a basis for measuring the filling of public office. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis norma yang tidak mengatur syarat calon anggota legislatif (DPR) tanpa disertakan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang secara materiil berdampak pada tugas dan tanggungjawabnya dalam pembentukan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini sangat penting dalam pengisian jabatan publik, sebab ketiadaan syarat yang dimaksud adalah bentuk ketidakseimbangan kelembagaan DPR dibandingkan dengan syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Walikota, dan Bupati. Padahal semuanya sama-sama jabatan publik yang langsung menerima mandat dari rakyat. Bentuk negara hukum menghendaki adanya checks and balances, yang menjunjung nilai-nilai budaya konstitusional Indonesia dan lebih menekankan harmoni dan integrasi nilai-nilai bersama. Sedangkan ketidakberlakuan SKCK sebagai syarat pencalonan anggota DPR adalah bentuk pengingkaran dimaksud. Sehingga hal ini berimplikasi terhadap integritas maupun kualitas dari calon-calon anggota yang akan menduduki jabatan DPR. Sebagai lembaga pembentuk undang-undang kualitas dan integritas adalah bagian penting yang harus melekat bagi mereka, sehingga dalam menjalankan tugasnya akan menghasilkan pembentukan undang-undang yang beorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Adapun kebaharuan penelitian ini adalah analisis mengenai pentingnya pengaturan mengenai syarat surat keterangan catatan kepolisian dalam UU Pemilu sebagai dasar tolak ukur pengisian jabatan publik.     
Co-Authors Agus Budiwaluyo Aisyah Nurul Aeni Akbar Sarif Alizah Ali Andre Cardenas Andre Cardenas Jr. Anggreany Haryani Putri Annisa Annisa APRIYANTI WIDIANSYAH Benno Abdullah Sunaryo Bimo Zubair Sunaryo Cindi Eva Sundari Cut Nyak Tihajar Diah Narima Ambarrini Erwin Syahruddin Fani Larasati Feri Saputra Arion Fifit Fitriansyah Fransiska Novita Eleanora Gatot Efrianto Heni Rohaeni Indra Lorenly Nainggolan Joko Sriwidodo Jorza Sepmiko Lidya Novega Lukman Hakim Lusia Sulastri Muhammad Firdiansyah Muhammad Reza Syah Fahlevi Nur Husein Amrah Nur Komariah Ramadhani R. Lina Sinaulan Rahman Amin Rama Dhianty Rindra St. Laksanto Utomo Syahruddin, Erwin