Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.513
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi Islam DE JURE Mimbar Keadilan Sriwijaya Law Review Hasanuddin Law Review SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Bina Hukum Lingkungan El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Al-Balad: Journal of Constitutional Law Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional JHCLS Bina Hukum Lingkungan
Jundiani Jundiani
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : DE JURE

 1 
Aktualisasi Antinomi Nilai-Nilai Filosofis Pasal 33 UUD 1945 Jundiani, Jundiani
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 7, No 2: Desember 2015
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.082 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v7i2.3522

Abstract

Objek kajian dari penelitian ini adalah aktualisasi antinomi nilai-nilai filosofis Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengkajian hukum tersebut mengangkat permasalah terkait dengan: 1) antinomi nilai-nilai filosofis Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan 2) aktualisasi nilai-nilai filosofis Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tujuan pengkajian adalah menentukan paradigma hukum dan nilai-nilai filosofis keberlakuan hukum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hasil penelitian menunjukkan paradigma hukum yang memperkaya pemahaman nilai-nilai filosofis hukum baik nilai kepastian hukum, nilai keadilan hukum maupun nilai kemanfaatan hukum, sebagaimana tersirat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Aktualisasi nilai-nilai filosofis hukum dilakukan terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka pemenuhan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengaturan nilai-nilai filosofis hukum dan pernormaan kegiatan sosial dan ekonomi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan paradigma hukum responsif, yaitu atas pengembangan nilai-nilai filosofis dalam peraturan perundang-undangan.
KEWENANGAN KELEMBAGAAN NEGARA SETELAH PERUBAHAN UUD 1945 Jundiani, Jundiani
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 2, No 1: Juni 2010
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v2i1.45

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan secara sistematis hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan kelembagaan negara setelah perubahan UUD 1945. Metode penelitiannya adalah penelitian hukum-normatif dengan menggunakan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya perubahan mendasar terkait dengan pola pembagian kekuasaan pada tiga cabang kekuasaan ; legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga berwenang dalam pembuatan UU, lembaga eksekutif tetap dalam tugas pemerintahan dan lembaga yudisial telah memperkuat fungsi dan peranannya di bidang peradilan dengan membentuk institusi baru yaitu Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini mempunyai kewenangan melakukan uji materi (judicial review) UU atas UUD, yang sebelumnya menjadi tugas dari MA.The objective of this research is to systematically describe aspects relating to the authority of state instrumentalities after the amandment of UUD 1945. The method of this research is normative- legal research using conceptual legislation approaches. The result reveals a fundamental changing on authority distribution pattern within three authority branches: legislative, executive and judicative. The legislative body of the state holds an authority to dispense regulations, while the executive body is responsible for running the governance, and the judicial body strengthens its function and its role in court system and possesses authority to form new institution namely Constitutional Court. This institution has the authority to undertake judicial review on the Constitution which is used to be the responsibility of Supreme Court.Kata Kunci: Kewenangan Kelembagaan Negara, Perubahan UUD 1945
KONSEP KONSTITUSI HIJAU (GReeN CoNSTITUTIoN) DALAM KEGIATAN EKONOMI BERKELANJUTAN Yunizar Prajamufti, Jundiani,
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 3, No 2: Desember 2011
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v3i2.2147

Abstract

object of this research addresses the problem of green constitution concept management in supporting sustainable economic activities. This research applies normative law approach. The result shows that the character of green constitution concept management in running economic activities refers to the essence of human life in nation and state living context which is in line with the five basic principles keeping balance and harmonious relationship with nature. It is the implication of principles in running economic activities based on article 33 of Indonesia State constitution 1945 on forming economic law of Indonesia. hence, it has been a basic change on perception and national development concept which is integrated with sustainable development .As a result, that condition needs a new pattern towards the establishment of sustainable development economic law.   obyek kajian penelitian ini mengangkat permasalahan karakteristik pengaturan konsep konstitusi hijau (green constitution) dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan implikasi prinsip-prinsip penyelenggaraan kegiatan ekonomi sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945. Metode penelitian menggunakan pendekatan juridis normative. hasil penelitian menunjukan karakteristik pengaturan konsep green constitution dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi merujuk pada hakikat kehidupan manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila yang senantiasa menjaga hubungan yang selaras dan seimbang dengan alam. hal tersebut berimplikasi prinsip-prinsip penyelenggaraan kegiatan ekonomi menurut Pasal 33 UUD 1945 yaitu telah dilakukan perubahan yang mendasar pada cara pandang dan konsep pembangunan nasional yang terintegrasi sehingga dibutuhkan pola baru menuju penormaan hukum ekonomi berkelanjutan.
Co-Authors Alfian Prasetyo Wibowo As-Suvi, Ahmad Qiram Bachri, Syabbul Dwi Qurbani, Indah Erfaniah Zuhriah Ernu Widodo, Ernu FADLI, MOH Fadli, Moh. Fajarani, Meisy Fajlurrahman Jurdi Hastuti, Noor Tri Hulwanullah, Hikam Iffaty Nasyi’ah Imam Sukadi Indah Dwi Qurbani Khoirul Hidayah Kurniaty, Rika Lailatul Fitriyah Lailatul Fitriyah Mohd Noh, Mohd Shahid Mohd Shahid Mohd Noh Musleh Harry Safinatun Najah Saifullah Saifullah Sariono, Joko Nur Sheila Kusuma Wardani Amnesti Sinal, Mohamad Siti Zulaichah Tungga, Benyamin Zulaichah, Siti Zulkifli Aspan, Zulkifli