Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

4.878

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Sriwijaya Law Review Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Jurnal Repertorium Hasanuddin Law Review Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada International Journal of Supply Chain Management Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam SABURAI INTERNASIONAL JOURNAL OF SOCIAL, SCIENCES, AND DEVELOPMENT (Saburai-IJSSD) International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) JHCLS Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues MILRev: Metro Islamic Law Review Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Asian Journal of Social and Humanities Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Greenation International Journal of Law and Social Sciences J-CEKI Siber International Journal of Advanced Law Prosiding Seminar Nasional Ilmu Manajemen Kewirausahaan dan Bisnis

Lego Karjoko

Unknown Affiliation

Author-ID : 295838

Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

IMPLIKASI HUKUM PEMBUATAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS HAK MILIK ATAU HAK GUNA BANGUNAN UNTUK RUMAH SUSUN BAGI WARGA NEGARA ASING Muhammad Fathony; Lego Karjoko
Jurnal Repertorium Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.809 KB)

Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum pembuatan akta pemindahan hak atas hak milik atau hak guna bangunan untuk rumah susun bagi warga negara asing. Selain itu juga untuk mengetahui dan menganalisis konsep asas pemisahan horizontal dalam peraturan perundang-undangan mengenai rumah susun bagi warga negara asing. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Tehnik analisa bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deduksi dan menggunakan metode silogisme guna memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian hukum ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas pemisahan horizontal dalam peraturan perundang-undangan hukum pertanahan khususnya rumah susun tidak konsisten, sehingga menyebabkan permasalahan kepemilikan rumah susun bagi warga negara asing. Dimana dalam peraturan pertanahan di Indonesia, warga negara asing hanya boleh memiliki rumah susun di atas tanah hak pakai sehingga hal ini menyebabkan pembuatan akta pemindahan hak atas hak milik atau hak guna bangunan untuk rumah susun bagi warga negara asing secara langsung yang dilakukan oleh pejabat pembuat akta tanah berakibat batal demi hukum.Kata kunci : Rumah Susun; Warga Negara Asing; Asas Pemisahan Horizontal

METODE HAKIM DALAM PERTIMBANGANNYA MEMUTUS PERKARA JUAL BELI HAK ATAS TANAH YAYASAN TERBLOKIR DI KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 199/Pdt.G/2010/PN.Ska Mega Titis Arumdalu; Lego Karjoko
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe purpose of this article was written to know the method of judge in deciding the case of Sale and Purchase of the right of the Foundation Foundation Blocked in Banjar Sari Sub-district, Surakarta City (Analysis of Decision of the Surakarta Negotiation Court Number 199 / Pdt.G / 2010 / PN.Ska This research is Normative. data use, literature study and interviews to find the rule of law, legal principles, to answer the legal issues encountered The method of data analysis using several stages starting from data collection, data analysis and final taking conclusions In deciding a case the judge has a role very important because the judge is a milestone for the existence of justice The process or method to take a decision in a legal case must also be examined The method used by Judge in deciding Case Number 199 / Pdt.G / PN.Ska is degan mengedapankan Consideration of consideration judge in the presence of proof or truth only formally and beside it is material proof or truth. That in this Case pursuant to Article 1337 of the Civil Code provides that a cause is prohibited, where prohibited by law, or when contrary to good morals or public order. This method provides an opportunity for judges to undertake legal discoveries on the grounds that if the law establishes certain things for a particular event, the rules are limited to that particular event and for events the opposite is true.Keywords: Legal Discovery method, buying and sellingAbstrakTujuan ditulisnya artikel ini untuk mengetahui metode hakim dalam memutus perkara Jual Beli hak atas Tanah Yayasan Terblokir Di Kecamatan Banjar Sari Kota Surakarta ( Analisis Putusan Pengadilan Negri Surakarta Nomor 199/Pdt.G/2010/PN.Ska. Penelitian ini bersifat Normatif. Metode pengumpulan data menggunakan,studi kepustakaan dan wawancara dengan menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode analisis data menggunakan beberapa tahapan mulai dari pengumpulan data, analisis data dan terakhir pengambilan simpulan. Dalam memutuskan suatu perkara hakim mempunyai peranan yang sangat penting. Hal tersebut karena Hakim merupakan tonggak untuk adanya keadilan. Proses atau metode untuk mengambil sebuah keputusan dalam suatu perkara hukum pun harus dicermati. Metode yang digunakan Hakim dalam memutus Perkara Nomor 199/Pdt.G/PN.Ska adalah degan mengedapankan Pertimbangan pertimbangan hakim dengan adanya bukti atau kebenaran formil saja dan mengesampingkan bukti atau kebenaran materiil. Bahwa dalam Perkara ini sesuai dengan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Metode ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya.Kata Kunci : metode Penemuan Hukum, jual beli

MODEL PENGATURAN HAK MASYARAKAT ADAT PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 (Studi Hutan Adat Tembawang, Kabupaten Melawi Kalimantan Barat) Reanda Nelis; Lego Karjoko
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis article aims to find out and analyze the existence of indigenous peoples' rights over Tembawang Adat Forest, Melawi Regency West Kalimantan Province after the enactment of Constitutional Court Decision No 35 / PUU-X / 2012. This article is an approach of the law. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of legal material analysis uses deduction with syllogistic method. The results of this article shows that the Melawi District has not given recognition to the existence of indigenous and tribal peoples. This is indicated by the absence of legal products that regulate the existence of customary law community in general or specific. Due to the absence of legal product regulating, Melawi Regency is prone to agrarian conflict with indigenous and tribal peoples.Keywords: Existence of Rights of Indigenous Peoples; Decision of the Constitutional Court Number 35 / PUU-X / 2012; Indigenous; Indigenous Forest AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi hak masyarakat adat atas Hutan Adat Tembawang, Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012. Pendekatan artikel ini adalah pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisa bahan hukum menggunakan deduksi dengan metode silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Melawi belum memberikan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum adanya produk hukum yang mengatur keberadaan masyarakat hukum adat baik secara umum maupun spesifik. Dikarenakan belum ada produk hukum yang mengatur maka di Kabupaten Melawi rawan terjadinya konflik agrarian dengan masyarakat hukum adat.Kata Kunci: Eksistensi Hak Masyarakat Adat; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012; Masyarakat Adat, Hutan Adat

ASPEK KEADILAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN (Studi Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo) Zullaika Tipe Nurhidayah; Lego Karjoko
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis articel find and analyze the legislation of the implementation of the conversion of agricultural land to non-agricultural industrial area Nguter in Sukoharjo regency to balance the interests of food and industry sector. Further study on the justice aspects of the conversion of agricultural land to non-agricultural areas of Nguter Industrial Area in Sukoharjo Regency in balancing the interests of the food and industrial sectors. The research method used is normative which is peskriptif with approach of Act (statue approach). To know and analyze used among others the principle of legality, theory of bureaucratic theory stuffen, and theory of justice. The results showed that the national legislation is sufficient in balancing the agricultural sector and industrial sector, but in terms of local policy with the local regulation number 14 of 2011 on the spatial plan and Regulation of Sukoharjo Regent No. 67 of 2011 on Space Utilization Permit still unable to balance the agricultural sector as well as the industrial sector. Implementation of agriculture land conversion to nonagricultural areas Nguter Industrial Estate has not fully fulfilled the justice aspect as it tends to increase economic growth from industrial development, although the amount of rice production tends to increase but as population growth keeps increasing and agricultural land keeps decreasing significantly, come food needs can not be fulfilled.Keywords: conversion of agricultural land, justice aspect; Spatial Plan; food; industry AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan perundang-undangan pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian Kawasan Industri Nguter di Kabupaten Sukoharjo untuk menyeimbangkan kepentingan sektor pangan dan industri. Kajian selanjutnya mengenai aspek keadilan pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian Kawasan Industri Nguter di Kabupaten Sukoharjo dalam menyeimbangkan kepentingan sektor pangan dan industri. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang bersifat peskriptif dengan pendekatan Undang-Undang (statue approach). Untuk mengetahui dan menganalisis digunakan antara lain prinsip legalitas, teori stuffen teori birokrasi, dan teori keadilan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan perundang-undangan secara nasional sudah cukup dalam menyeimbangkan sektor pertanian dan sektor industri, namun dari segi kebijakan daerah dengan adanya peraturan daerah nomor 14 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang masih belum mampu untuk menyeimbangkan sektor pertanian maupun sektor industri. Pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian Kawasan Industri Nguter belum sepenuhnya memenuhi aspek keadilan karena lebih cenderung meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pembangunan industri, meskipun jumlah produksi padi cenderung meningkat namun karena pertumbuhan penduduk terus meningkat dan lahan pertanian terus menurun secara signifikan, maka di di masa datang kebutuhan pangan bisa tidak terpenuhi.Kata Kunci: alih fungsi lahan pertanian; aspek keadilan; Rencana Tata Ruang Wilayah; pangan; industri.

IMPLEMENTASI ASAS AKUNTABILITAS DALAM PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP Auliyaa Martati; Lego Karjoko
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis article aims to identify and analyze accountability principles in complete systematic land registration rules. The existence of a program from the government to hold a mass certification throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia against the object of land that has not been registered. The research method used is normative which is peskriptif with approach of Act (statue approach). To know the performance of the implementation of this land registration by using indicators of public service based on general principles of good governance, one of which is the principle of accountability. The result of this research is to know the implementation of accountability principle in land registration systematically based on Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial / Head of National Land Agency Number12 Year 2017 on Accelerated Complete Systematic Land Registration.Keywords: Mass Certification; Complete Systematic Land Registry; PTSL, Principles of Accountability AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis asas akuntabilitas dalam peraturan pendaftaran tanah sistematik lengkap. Adanya program dari pemerintah untuk mengadakan pensertifikatan massal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap objek tanah yang belum terdaftar. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang bersifat peskriptif dengan pendekatan Undang-Undang (statue approach). Untuk mengetahui kinerja dari pelaksanaan pendaftaran tanah ini dengan menggunakan indikator pelayanan publik berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang salah satunya adalah asas akuntabilitas. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi asas akuntabilitas dalam pendaftaran tanah secara sistematik berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.Kata kunci : Pensertifikatan Massal; Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap; PTSL; Asas Akuntabilitas

Pengaturan Tanah Baluwarti sebagai Kawasan Cagar Budaya yang Berbasis Budaya Hukum Jawa Lego Karjoko
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 21, No 1 (2009)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The aim of this research is to describe the regulation of Baluwarti land. As agreement between Surakarta government, Baluwarti society and keraton Surakarta relatives about the meaning of keraton Surakarta and the property of Baluwarti land. This research uses quality method with socio-legal study approach. The data consist if primary and secondary sort. The sources of the first data are keraton Surakarta relatives, the apparatus of Surakarta government and Baluwarti society, while the second are public and personeal data and the legally data. There were two ways to teke the primary data, namely observation and interview. Secondary had been gathered through library study, analysis of document, archives, primary and secondary legal data. Trianggulation method had been used to check the validity of data. The analysist consist of three ways used in the same moment, namely data reduction, data serve and verification. The interpretation had been used to understand the meaning of the information and the relation among it. The composition of the meaning relation depents on the thougt frame of the informant. As result of the discussion of this research is the harmonious opinion between Surakarta gavernment, Baluwarti society and keraton Surakarta reltives thet keraton Surakarta is the adat institution. It is also the guardian of Javanese culture and the tourism destinatiun. Each of them uses legal culture of Javanese as their frame of opinion. The opinion of part of keraton Surakarta relatives that keraton Surakarta is the governance center can’t be received. Such opinion isn’t compatable with the aspiration of Surakarta government and Baluwarti society. It is also able to cause the social violetry. There is a different opinion between keraton Surakarta relatives, government of Surakarta and Baluwarti society about the meaning of property of Baluwarti land. According to Baluwarti society and Surakarta government, Baluwarti land is the state property. On the other side, as for keraton Surakarta relatives, Baluwarti land is Sinuhun property delegated to Parentah Keraton Surakarta. But actually the three sides have the same interest. All of them hope that the existention of keraton Surakarta can give them economic constribution. The same interest is the foudation of the regulation of Baluwarti society as the cultural guardian. The source of Baluwarti land is the nation property, while Surakarta government regulates the relation between Sri Susuhunan and keraton relatives, person and corporation with Baluwarti land. The owner of Baluwarti property is Sri Susuhunan as the chief of keraton Surakarta relatives.

‘Good Faith’ in Land Transaction: A Comparative Analysis of the USA and Netherlands Law Karjoko, Lego; Iswantoro; Ramazanova, Makhabbat
Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI) Vol. 2 No. 3 (2024): Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jsderi.v2i3.49

The lack of uniformity among judges in interpreting the criteria for buyers' good faith in land sale and purchase cases results in less favorable outcomes for buyers. This study aims to compare the regulations and implementations of the principle of good faith in land transactions in the United States, the Netherlands and Indonesia. Utilizing a statutory and conceptual approach, supplemented by comparative analysis, this research examines the relevant laws and concepts, including contractual rules and regulations governing sales and purchases. The findings indicate that the legal system significantly influences how countries regulate the principle of good faith—either concretely or abstractly. This influence is closely tied to the concepts of written legal sources, jurisprudence, and the practical application of the principle in statutory regulations. Generally, Indonesia, like other countries, faces challenges in implementing the principle of good faith, particularly for buyers, due to the lack of a definitive benchmark to assess whether agreements are executed in good faith and fairness. To address this issue, the regulation of good faith and its criteria should be clearly articulated in written laws. Ensuring that the principle of good faith is applied throughout the entire land buying and selling process—from pre-contractual stages to contract execution—is crucial for providing adequate protection for buyers acting in good faith.

The Principle of Proportionality in Anti-Pornography Law: Comparing Several Countries Sulistyanta, Sulistyanta; Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi; Karjoko, Lego; Danendra, Ravi
Journal of Indonesian Legal Studies Vol 8 No 2 (2023): Contemporary Issues on Law, Development, and Justice: Indonesian Context and Beyo
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.v8i2.70002

The imperative role of anti-pornography laws in shielding the younger generation from the pervasive influence of explicit content is indisputable. Nevertheless, the critique leveled against the formulation of criminal sanctions within the ambit of anti-pornography legislation necessitates a rigorous examination of the principle of proportionality. To elucidate this issue, juridical normative research is paramount, with a particular focus on comparative analyses involving Law No. 44 of 2008 and corresponding anti-pornography statutes in Sweden, the Philippines, Malaysia, and India. The findings derived from this comparative investigation reveal several key insights. Firstly, a nuanced exploration exposes both commonalities and disparities in the patterns underpinning the formulation of anti-pornography statutes across these jurisdictions. Secondly, while there is alignment between the gravity of the offense and the severity of criminal sanctions, a notable deficiency surfaces in the failure to distinguish between first-time offenders and recidivists, thereby falling short of the fundamental principle of proportionality. Furthermore, a critical observation underscores the absence of rehabilitative measures for adult offenders grappling with pornography addiction, presenting a lacuna in the current legislative framework. Lastly, the relative nature of anti-pornography formulations from diverse nations underscores a compelling correlation between the legal stance on criminality and the prevailing moral ethos of the respective societies. This comprehensive analysis serves as a clarion call for a recalibration of anti-pornography legislation, aligning it more closely with the principle of proportionality and accounting for the nuanced considerations in rehabilitating offenders.

Aspects of Legal Certainty of Land Declaration Letters as Guidelines for Land Registration with Negative Stelse Chairunisa, Arrum; Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, I; Karjoko, Lego
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 4 No. 6 (2023): December 2023 (Indonesia - Morocco - Angola)
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v4i6.731

Indonesia adheres to a negative publication system in land registration activities, where the state does not guarantee the correctness of the data presented in the certificate. This briefly illustrates the condition that legal certainty is not guaranteed in land registration activities. Many people still think that the land statement they own is proof of ownership of land rights. The results of the analysis show that basically the negative publication system adopted by Indonesia is not a publication system that does not guarantee legal certainty. This is because the negative publication system does not apply forever. The negative publication system in Indonesia still adheres to positive elements, where the government will guarantee the correctness of the data presented after 5 years of the land being registered. These restrictions actually aim to provide legal protection for land owners, so that it is possible to file lawsuits by parties who feel entitled. This can be seen in land cases in the judicial process, such as the case of decision Number 160/Pdt.G/2020/PN Plk, where the Judge stated that the Land Declaration Letter was valid and had binding legal force in the name of Mr. Baturung. Land Statement Letter Number: 140,594/300 /KL-MTG/PEM. This research uses normative research methods accompanied by primary legal materials and secondary legal materials. To answer legal issues by describing, examining, studying and explaining accurately and analyzing applicable laws and regulations as well as various legal expert opinions, with the aim of getting answers to the problems raised. The Land Declaration Letter is a letter issued by the sub-district.

Land Declaration Letter As Proof Of Ownership Of Land Rights (Case Study In Palangka Raya City) Chairunisa, Arrum; Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, I; Karjoko, Lego
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 4 No. 6 (2023): December 2023 (Indonesia - Morocco - Angola)
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v4i6.735

Land declaration (SPT) is the basic proof of ownership of a plot of land controlled by a person or legal entity. This right is generally used as a condition in the application process for the issuance of certificates of property rights by the National Land Agency. There are still many people who think that the Declaration of land owned is proof of ownership of land rights. It appears in many land cases in the judicial process. There are usually disputes between certificates and certificates, certificates and land certificates, or double certificates. However, the case that I take in this journal is taken from the decision of Case Number 160/Pdt.G / 2020 / PN Plk, which the judge declared valid and had legal force to bind the land declaration letter in the name of Mr. Basuki. Number: 140.594/300/KL-MTG/PEM Declaration of Land won from the Certificate of Title.. This study uses normative research methods that are accompanied by primary legal materials and secondary legal materials. To answer legal issues by describing, reviewing, reviewing, and explaining precisely and analyzing the applicable laws and regulations as well as from various legal expert opinions, in order to get answers to the problems raised.

Co-Authors , Isharyanto Abdul Kadir Abidana Mazida Agung Ariyanto AIDA FATMA Al Ayubi, Aji Ilham Albertus Sentot Sudarwanto, Albertus Sentot Anom Husodo, Jadmiko Ariandayu, Adinda Auliyaa Martati Chairunisa, Arrum Danendra, Ravi Desy Nur Aini, Fajar Dinda Putri Indrawan Fandi Satria Fandra Mahira, Dararida Fatma Ulfatun Najicha Fitria Rahmawati Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani , I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, I Hamdani Gunawan, Arief Hans Blix Baarixur Rahman Hari Purwadi Hartami, Annisa Hartiwiningsih Hartiwiningsih Hasmonel Hasmonel Hermawan, Sapto Hersriavita, Sara Hidayat, Shubhan Noor I Gusti , Ayu Ketut Rachmi Handayani I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Isharyanto , Isharyanto Isharyanto Iswantoro Iswari, Fauzi Ketut Rachmi Handayani, I Gusti Ayu M. Giovani Fernanda M. Yazid Fathoni, M. Yazid MEGA TITIS ARUMDALU Meiliana Wanda Agesa Mohd Rizal Palil Muhammad Fathony Muhammad Restu Putra Pratama Mutia Huda, Clarisa Nathania Olga Br Nababan Ninuk Triyanti, Ninuk Nur Sulistiyaningsih Nurjayatun, Nurjayatun Parakleyto Majma Al-Bahrayn Putri Herfawan, Maurynesa Rahayu Subekti Rahmadi, Aji Ramazanova, Makhabbat Ravi Danendra Reanda Nelis Rosita Candrakirana Rulla Paundryanagari Sahid Sugeng, Santoso Sulistyanta Sulistyanta Suryajaya, Jonathan Chandra Tiara Kusuma, Dhika Tuhana Tuhana Waluyo Waluyo Widiatama Widodo Tresno Novianto Zaidah Nur Rosidah Zullaika Tipe Nurhidayah

Title Search

Found 50 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 50 Documents
Search