p-Index From 2021 - 2026
7.483
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Sriwijaya Law Review Journal of Indonesian Legal Studies Hasanuddin Law Review Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada YUSTISI International Journal of Supply Chain Management Jurnal Analisis Hukum Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam SABURAI INTERNASIONAL JOURNAL OF SOCIAL, SCIENCES, AND DEVELOPMENT (Saburai-IJSSD) International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) JHCLS Journal of Law, Society, and Islamic Civilization Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Journal of Comprehensive Science Journal of Law, Poliitic and Humanities Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues MILRev: Metro Islamic Law Review Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Asian Journal of Social and Humanities Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum International Journal of Law, Crime and Justice Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Greenation International Journal of Law and Social Sciences International Journal of Society and Law Jurnal Cendekia Ilmiah Siber International Journal of Advanced Law Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Prosiding Seminar Nasional Ilmu Manajemen Kewirausahaan dan Bisnis Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Technology and Economics Law Journal Contrarius
Claim Missing Document
Check
Articles

TEORI ECOLOGICAL JUSTICE DALAM PENGATURAN PENGELOLAAN AIR MINUM DI KABUPATEN KARANGANYAR Rulla Paundryanagari Sahid; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani; Lego Karjoko
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i3.11822

Abstract

Pengaturan pengelolaan air minum adalah kebijakan yang ditetapkan untuk memastikan ketersediaan, kualitas, dan distribusi air minum yang aman dan layak bagi masyarakat, serta melibatkan perlindungan sumber daya alam untuk keberlanjutan sumber daya air. Namun, dalam pengelolaan air minum terdapat permasalahan mengenai aspek keberlanjutan. Hal tersebut dikarenakan pengaturan pengelolaan air minum belum sepenuhnya mengatur secara rinci pengelolaan air minum yang berbasis keberlanjutan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah pengaturan pengelolaan air minum di Kabupaten Karanganyar telah mencantumkan teori ecological justice. Untuk mencapai tujuan tersebut, analisa dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangandan dan pendekatan konseptual yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Diperoleh hasil penelitian bahwasanya Kabupaten Karanganyar belum sepenuhnya mencantumkan ecological justice dalam peraturan tentang pengelolaan air minum.
The Government’s Role in Interfaith Marriage Rights Protection: A Case Study of Adjustment and Social Integration Rosidah, Zaidah Nur; Karjoko, Lego; Palil, Mohd Rizal
Journal of Human Rights, Culture and Legal System Vol. 3 No. 2 (2023): Journal of Human Rights, Culture and Legal System
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jhcls.v3i2.105

Abstract

The research aims to determine the government's role in interfaith marriage rights protection in Indonesia and Malaysia. This research belongs to normative research that examines the role of government in the religious difference in marriage in Indonesia and Malaysia. This research employed a case approach, namely the study of the role of government in interfaith marriage rights protection. The techniques of collecting law items were conducted using literature research, while the analysis techniques were performed using deductive syllogism and interpretative methods. The results indicated that interfaith marriages are not technically recognized in Indonesia since the marriage connection is regarded to be a contract between two persons of the same religion.  While this is going on, interesting cases frequently take place near the Malaysian and Indonesian borders, particularly in the Sambas region. The Indonesian government's role in intermarriage rights protection is manifested in the Indonesian judiciary. The courts have sanctioned multiple interfaith marriages. Religious conflicts that occur in Malaysia cannot be avoided. It may become a ticking time bomb or a flesh-piercing thorn
Position of “Land Information Letter” as Evidence of Land Ownership Rights in Land Registration Regulations Mutia Huda, Clarisa; Karjoko, Lego; Isharyanto, Isharyanto
Greenation International Journal of Law and Social Sciences Vol. 2 No. 4 (2024): (GIJLSS) Greenation International Journal of Law and Social Sciences (December
Publisher : Greenation Research & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/gijlss.v2i4.322

Abstract

"Land Information Letter" once played an important role in land registration, but their issuance often caused problems such as overlapping and lack of understanding by village heads regarding the legal basis for their issuance. The government continues to strive to improve the land registration system, one of which is by revising Government Regulation Number 24 of 1997 to Government Regulation Number 18 of 2021.This research is a Doctrinal/normative research that adopts a statutory approach to analyze Land Information Letter. The data used are secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. Based on an in-depth analysis of the position of the “Land Information Letter” as proof of land ownership in the context of land registration in Indonesia, it can be concluded that the “Land Information Letter” does not provide a strong guarantee of legal certainty regarding land ownership. Government Regulation Number 18 of 2021, which changes the function of the “Land Certificate” to merely instructions in the land registration process, is expected to encourage the public to immediately take care of land registration and obtain stronger land title certificates. However, the implementation of this regulation needs to be carried out carefully and pay attention to the rights of vulnerable communities, as well as ensuring that they get sufficient understanding and information regarding changes in land registration regulations.
PRINSIP KEADILAN KOMPENSATORIS DAN KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR KERETA API BANDARA SOEKARNO-HATTA Dinda Putri Indrawan; Lego Karjoko; Rosita Candrakirana
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16193

Abstract

Penelitian ini menjelaskan mengenai permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan tanah jalur kereta api Bandara Soekarno-Hatta yang berkeadilan berdasarkan prinsip keadilan kompensatoris dan keadilan distributif, dimana termasuk ke dalam penelitian hukum normatif dengan bersifat perspektif. Untuk itu digunakan cara pendekatan pada undang-undang dan kasus serta menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini mewujudkan bahwa pengaturan pengadaan tanah jalur kereta api Bandara Soekarno-Hatta secara hukum sudah memenuhi prinsip keadilan kompensatoris, walaupun dalam prosesnya masih terdapat kendala berupa bentuk penolakan dari warga di Kelurahan Tanah Tinggi. Proses pemberian kompensasi juga sudah sesuai dengan hasil penilaian dan beberapa langkah yang dilakukan oleh PT. KAI agar pemberian kompensasi tersebut tidak merugikan warga yang bidang tanahnya menjadi objek pengadaan tanah.Kata kunci: Pengadaan Tanah, Ganti Rugi, Keadilan Kompensatoris, Keadilan Distributif
PRINSIP KEADILAN KOMPENSATORIS DAN KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR KERETA API BANDARA SOEKARNO-HATTA Dinda Putri Indrawan; Lego Karjoko; Rosita Candrakirana
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16193

Abstract

Penelitian ini menjelaskan mengenai permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan tanah jalur kereta api Bandara Soekarno-Hatta yang berkeadilan berdasarkan prinsip keadilan kompensatoris dan keadilan distributif, dimana termasuk ke dalam penelitian hukum normatif dengan bersifat perspektif. Untuk itu digunakan cara pendekatan pada undang-undang dan kasus serta menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini mewujudkan bahwa pengaturan pengadaan tanah jalur kereta api Bandara Soekarno-Hatta secara hukum sudah memenuhi prinsip keadilan kompensatoris, walaupun dalam prosesnya masih terdapat kendala berupa bentuk penolakan dari warga di Kelurahan Tanah Tinggi. Proses pemberian kompensasi juga sudah sesuai dengan hasil penilaian dan beberapa langkah yang dilakukan oleh PT. KAI agar pemberian kompensasi tersebut tidak merugikan warga yang bidang tanahnya menjadi objek pengadaan tanah.Kata kunci: Pengadaan Tanah, Ganti Rugi, Keadilan Kompensatoris, Keadilan Distributif
Tinjauan Yuridis Kedudukan Status Tanah di Kawasan Benteng Vastenburg: (Studi Kasus Pada Tanah Bekas Sertifikat HGB Nomor 383 Atas Nama PT Bank Danamon Indonesia) Hans Blix Baarixur Rahman; Lego Karjoko; Fatma Ulfatun Najicha
Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1 (2025): Februari : Majelis : Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/majelis.v2i1.556

Abstract

Vastenburg Fort is a cultural heritage area that has been designated by the Department of Culture and Tourism in 2010. In line with this designation, the City Government changed the spatial plan of Surakarta City by revising the Regional Regulation related to the regional spatial plan. In addition, the land status in the Vastenburg Fort area is divided into building use rights granted to the private sector. Even so, the City Government managed to obtain the former HGB land No. 383 which was designated as a Public Service Mall. The change in designation as a Public Service Mall is considered to reflect the need to adjust to the spatial plan in Surakarta City. However, the purpose of spatial planning in the Vastenburg Fort area should be designated for the preservation of cultural heritage. The purpose of this study is to find legal certainty arising from the conversion of former HGB land into a Public Service Mall by the Solo City Government. This study uses an empirical legal studies. The results of this study indicate that the conversion of former HGB land No. 383 in the Vastenburg Fort area by the Surakarta City Government is in accordance with the legislation. As for the City Government, the land is designated for the Public Service Mall in accordance with the spatial plan in Surakarta City in the Surakarta City RTRW Regional Regulation for the preservation of cultural heritage. However, the Surakarta City Government has not yet maximized the acquisition of HGB in the Vastenburg Fort area so that the use of land in the area is more optimal so that it benefits the entire community.
Penyelesaian Tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground yang Dikuasai Masyarakat Berdasarkan Asas Kerakyatan Parakleyto Majma Al-Bahrayn; Lego Karjoko; Rahayu Subekti
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 3 (2025): Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v2i3.891

Abstract

This research discusses the settlement of Sultan Ground (SG) and Pakualaman Ground (PAG) land controlled by the community based on the principle of people's sovereignty. The special status of the Yogyakarta Special Region (DIY) grants the Sultanate and Pakualaman Duchy the authority to manage SG and PAG land. However, in practice, the inventory process of these lands has led to legal issues, particularly concerning ownership and the rights of communities that have long occupied the land. This study employs normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The sources of data include primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate a dualism in agrarian law between the Basic Agrarian Law (UUPA) and the Yogyakarta Special Region Law, which results in legal uncertainty for communities that have long inhabited SG and PAG land. The study concludes that the community's rights over SG and PAG land before the inventory process can be based on the magersari and anggaduh principles, which are recognized in customary law. However, the lack of legal recognition within the national legal system causes communities to lose rights over the land they have utilized for generations. Therefore, a legal solution that accommodates the principle of people's sovereignty is needed to resolve land disputes in Yogyakarta, ensuring legal certainty and justice for the community.
Analisis Kebijakan Pemanfaatan Hutan Konservasi untuk Wisata Alam Berbasis Asas Manfaat dan Lestari (Studi Kasus TAHURA Mangkunagoro I Karanganyar) Muhammad Restu Putra Pratama; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani; Lego Karjoko
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2025): Juni: Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v2i2.2031

Abstract

This study aims to analyze the policy regarding the utilization of conservation forest areas in the Grand Forest Park (Tahura) K.G.P.A.A. Mangkunagoro I Karanganyar, particularly in the context of developing nature-based tourism grounded in the principles of benefit and sustainability. The background of this research lies in the urgency of managing conservation areas not only to preserve the environment but also to contribute to the sustainable social and economic development of surrounding communities. This research employs normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. Data were obtained through literature study, document analysis, and direct field observation. The data analysis was conducted deductively by linking normative legal provisions with the principles of benefit and sustainability. The results indicate that the management policy of Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I has accommodated the fundamental principles of conservation as stipulated in the applicable legislation, particularly Regional Regulation of Central Java Province Number 3 of 2011. However, in practice, several potential inconsistencies remain. Therefore, it is necessary to improve the implementing regulations, technical governance, and supervision systems to ensure that the policy implementation genuinely reflects the substantive and equitable application of the principles of benefit and sustainability
Portrait of Ulayat Land Conflicts in Minangkabau Customary Law Community: Alternative Resolutions Under Islamic Law Iswari, Fauzi; Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi; Karjoko, Lego
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 10 No 1 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v10i1.11066

Abstract

This research aims to describe an overview of the existence of ulayat land in the Minangkabau customary law community, the characteristics of ulayat land conflicts that occur in the Minangkabau customary law community, and alternative solutions to conflict resolution of ulayat land in the Minangkabau customary law community according to Islamic law. This research is a normative legal research conducted using the comparative legal study approach method. The legal material used comes from library materials or secondary data, then the data is analysed qualitatively juridically. Based on the results of the research, it can be explained that the existence of ulayat land in customary law communities has been recognised in various laws and regulations. However, horizontal and vertical conflicts still occur in the community. Litigation settlement, it turns out, has not been able to bring justice to customary law communities. This is because the resolution of conflicts over ulayat rights tends to prioritise the aspect of formal legality alone. Therefore, in resolving various customary land conflicts that occur, it is a necessity for Minangkabau customary law communities that make Islam the only religion adopted to consider ways of dispute resolution based on Islamic law, such as through ishlah or peace. Thus, in the midst of legal pluralism that applies in Indonesia, in addition to State law, the provisions in Islamic law and customary law should also be used as a reference in resolving any ulayat land conflicts in the community.
Disfungsi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta dalam Penyediaan Air Bersih Abidana Mazida; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani; Lego Karjoko
Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2025): Agustus : Majelis : Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/majelis.v2i3.950

Abstract

The existence of clean water is very important because clean water is a basic need for human life and the environment. The availability of abundant clean water is certainly an indicator of welfare, public health, and environmental sustainability. The Surakarta City Regional Drinking Water Company as a provider of clean water services to the community is carried out in accordance with applicable regulations in order to realize clean water services that are decent, equitable, and sustainable. This study aims to determine the role of the Surakarta City Regional Drinking Water Company in implementing the provision of clean water to meet the needs of the community. This research method uses an empirical legal research method. Based on the results of the study, it shows that the implementation of drinking water provision by the Surakarta City Regional Drinking Water Company is not entirely fair and equitable to the community. This is influenced by several obstacles faced, including unstable water quality, less than optimal water continuity, damage to water pumps, and leaks in the pipe network.
Co-Authors , Isharyanto Abdul Kadir Abdul Wahid Abidana Mazida Adam Ilham Fabian Agung Ariyanto AIDA FATMA Al Ayubi, Aji Ilham Albertus Sentot Sudarwanto, Albertus Sentot Anom Husodo, Jadmiko Ariandayu, Adinda Arief Hamdani Gunawan, Arief Hamdani Arthania, Yolva Febreight Auliyaa Martati Burhanudin Harahap Cania Prameswari Hadi Waluyo Chairunisa, Arrum Danendra, Ravi Desy Nur Aini, Fajar Dhea Putri Sri Wahyuniarti Dinda Putri Indrawan Elizabeth Ayu Puspita Adi Fandi Satria Fandra Mahira, Dararida Fathoni, M. Yazid Fatma Ulfathun Najicha Fatma Ulfatun Najicha Fitria Rahmawati Gusti Ayu Kade Harry Adhisukmawati, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani , I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, I Hamdani Gunawan, Arief Hanisa, Intan Hans Blix Baarixur Rahman Hari Purwadi Hartami, Annisa Hartiwiningsih Hartiwiningsih Hasmonel Hasmonel Hastuti, Intan Hermawan, Sapto Hersriavita, Sara Hidayat, Shubhan Noor I Gusti , Ayu Ketut Rachmi Handayani I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani Intan Hanisa Irawati, Melania Isharyanto , Isharyanto Isharyanto Iswantoro Iswari, Fauzi Ketut Ayu Rachmi Handayani, I Gusti Ketut Rachmi Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, I Gusti Ayu M. Giovani Fernanda MEGA TITIS ARUMDALU Meiliana Wanda Agesa Mohd Rizal Palil Muhammad Fathony Muhammad Restu Putra Pratama MUhammad Yusrizal Mutia Huda, Clarisa Nabila Rahma Safitri Nadinda Rahma Najicha, Fatma Ulfatun Nathania Olga Br Nababan Ninuk Triyanti, Ninuk Nur Sulistiyaningsih Nurjayatun, Nurjayatun Nyoman Satria Perwira, I Parakleyto Majma Al-Bahrayn Patarida Sitorus, Dian PELENGKAHU, Muhammad Rahjay Pujiono Suwadi Putri Herfawan, Maurynesa Rachmi Handayani, I Gusti Ketut Rachmi Handayani, I Gusti Ketut Ayu Rahayu Subekti Rahmadi, Aji Ramazanova, Makhabbat Randy Vallentino Neonbeni Ravi Danendra Reanda Nelis Rosita Candrakirana Rulla Paundryanagari Sahid Sugeng Santoso Sulistyanta Sulistyanta Suryajaya, Jonathan Chandra Tiara Kusuma, Dhika Tuhana Tuhana W. Wardhani, Dinar Waluyo Waluyo Wastuti, Asih Wida Astuti Widiatama Widodo Tresno Novianto Yoniawati, Popi Zaidah Nur Rosidah Zullaika Tipe Nurhidayah