Claim Missing Document
Check
Articles

Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Korban Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Madai, Alida; Dantes, Komang Febrinayanti; Setianto, Muhamad Jodi; Kusuma, Risky Ananda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4622

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak anak korban perceraian dari perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan fokus pada prinsip-prinsip perlindungan seperti kepentingan terbaik anak, hak asuh, nafkah, pendidikan, dan hak keperdataan, serta kendala implementasinya di Pengadilan Agama. Penelitian yuridis normatif ini menemukan bahwa meskipun regulasi secara normatif kuat melalui mekanisme hak asuh, mediasi, dan kewajiban orang tua, praktik lapangan terkendala oleh kurangnya kesadaran masyarakat, ketidakpatuhan nafkah, minim pengawasan, serta dampak psikologis dan sosial pada anak akibat peningkatan kasus perceraian sejak 2018-2023. Kesimpulannya, perlindungan hukum belum optimal sehingga disarankan penguatan sanksi, edukasi orang tua, pelatihan mediator, dan sinergi antarlembaga untuk memastikan hak anak terpenuhi secara berkelanjutan.
Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Freelancer Jasa Desain Grafis Digital Terhadap Tindakan Wanprestasi Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Di Kota Singaraja Yasepa, Komang Bino; Dantes, Komang Febrinayanti; Adnyani, Ni Ketut Sari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4661

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi freelancer jasa desain grafis digital di Kota Singaraja dalam menghadapi tindakan wanprestasi konsumen pada transaksi elektronik, dan (2) mengetahui akibat hukum atas tindakan wanprestasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan freelancer desain grafis di Singaraja, serta didukung studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) secara yuridis, freelancer sebagai pelaku usaha memiliki landasan perlindungan yang kuat berdasarkan Pasal 6 UUPK dan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengakui sahnya perjanjian melalui media elektronik, serta (2) akibat hukum wanprestasi menimbulkan kewajiban ganti rugi bagi konsumen. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa minimnya penggunaan kontrak tertulis dan rendahnya kesadaran hukum untuk menempuh upaya litigasi maupun nonlitigasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah perlindungan hukum preventif seperti pembuatan kontrak kerja sederhana guna mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.
Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Milik Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah: Studi Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN.Sgr Agustama, Kadek Yogi Arya; Dantes, Komang Febrinayanti; Yasmiati, Ni Luh Wayan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4683

Abstract

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur pendaftaran tanah sebagai sarana untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum atas hak atas tanah melalui penerbitan sertifikat sebagai alat bukti hak. Namun, dalam praktik peradilan perdata, kekuatan sertifikat tanah kerap dihadapkan dengan fakta penguasaan fisik tanah oleh pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah serta penerapan asas penguasaan fisik (bezit) dalam penyelesaian sengketa tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 82/Pdt.G/2024/PN.Sgr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sertifikat tanah merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, kekuatan tersebut tidak bersifat mutlak dan dapat dipatahkan dengan bukti tandingan. Majelis hakim dalam perkara a quo lebih menekankan pada fakta penguasaan fisik tanah secara nyata, terus-menerus, terbuka, dan beritikad baik oleh tergugat selama puluhan tahun. Penguasaan tersebut memenuhi unsur asas bezit serta ketentuan penguasaan berturut-turut sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 dan didukung yurisprudensi Mahkamah Agung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum hak atas tanah tidak hanya ditentukan oleh sertifikat, tetapi juga oleh pembuktian materiil dan fakta penguasaan nyata di persidangan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Dalam Hukum Perdata Indonesia Kawiswara, I Gede Adhi Suwarmas; Dantes, Komang Febrinayanti; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4693

Abstract

Sengketa perdata yang bersumber dari hubungan perjanjian dalam hukum perdata Indonesia sering kali menimbulkan persoalan dalam penentuan dasar gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ketidaktepatan penggunaan dasar gugatan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan konseptual dan kedudukan yuridis wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian sengketa perjanjian, serta menentukan dasar gugatan yang tepat dalam hubungan kontraktual. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk membangun argumentasi hukum yang sistematis dan koheren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memiliki perbedaan mendasar dari segi sumber hubungan hukum, unsur-unsur yang harus dibuktikan, serta akibat hukumnya. Sengketa yang timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi dalam perjanjian pada prinsipnya lebih tepat diselesaikan melalui wanprestasi sebagai ketentuan khusus yang tunduk pada asas pacta sunt servanda. Penggunaan perbuatan melawan hukum dalam sengketa kontraktual berpotensi memperberat beban pembuktian dan menimbulkan kekaburan gugatan. Dengan demikian, penentuan dasar gugatan yang tepat menjadi faktor penting untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum.
Tanggung Jawab Hukum Streamer Dalam Jual Beli Produk Cacat Melalui Live Streaming Tiktok Shop Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Nainggolan, Ido Pranata; Dantes, Komang Febrinayanti; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4994

Abstract

Perkembangan live streaming e-commerce melalui TikTok Shop melahirkan fenomena streamer sebagai promotor produk secara real-time. Maraknya transaksi tersebut kerap diiringi persoalan produk cacat yang menimbulkan kerugian konsumen. Permasalahan utamanya adalah belum adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur kedudukan dan tanggung jawab hukum streamer dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum streamer sebagai pelaku usaha serta bentuk pertanggungjawaban hukumnya dalam kasus produk cacat melalui live streaming TikTok Shop. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dua kesimpulan. Pertama, streamer yang beroperasi secara profesional dan komersial memenuhi kualifikasi sebagai pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK, Pasal 1 angka 28 PP Nomor 71 Tahun 2019, dan Pasal 1 angka 6 PP Nomor 80 Tahun 2019. Kedua, streamer dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila terpenuhi unsur perbuatan, sifat melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Pertanggungjawaban juga bersumber dari Pasal 19 UUPK serta PP Nomor 80 Tahun 2019 dan Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Dalam praktiknya, penerapan pertanggungjawaban ini masih terhambat oleh kekaburan norma, kesulitan pembuktian, dan kompleksitas distribusi tanggung jawab antarpihak.
Implementation Of Articles 98 And 99 Of Law Number 32 Of 2009 On Environmental Protection And Management Against Deforestation Perpetrators Sudiantari, Kadek Yuni; Dantes, Komang Febrinayanti; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5060

Abstract

Deforestation is one of the forms of environmental damage that has a significant impact on ecosystem balance and the sustainability of natural resources. Therefore, strict legal regulations are required to address any actions that cause environmental damage. This study aims to analyze the regulation of environmental crimes in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, examine the criminal liability of deforestation perpetrators based on Articles 98 and 99, and identify the implementation and challenges in its law enforcement. This research uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used include legislation, legal literature, and relevant scientific journals. The results of the study show that Law Number 32 of 2009 has provided a clear legal basis for law enforcement against actions that cause environmental pollution and environmental damage. Criminal liability for deforestation perpetrators can be imposed when the act is committed intentionally or due to negligence, and it can be applied not only to individuals but also to corporations. However, law enforcement against deforestation perpetrators still faces several challenges, such as difficulties in the process of proof, the complexity of corporate structures, and limited supervision. Therefore, strengthening environmental law enforcement in a more effective manner is necessary.
Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Eksonerasi dalam Perusahaan Jasa Pengiriman Barang (Studi Pada Perusahaan Pengiriman Barang PT. JNT di Kota Singaraja) Jawak, Agripa Videlia; Windari, Ratna Artha; Dantes, Komang Febrinayanti
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.36295

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan klausula eksonerasi yang di terapkan oleh pihak PT.J&T Express di kota Singaraja serta dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi konsumen latar belakang penelitian ini berangkat dari maraknya praktik pencantuman klausula eksonerasi dalam jasa pengiriman barang yang sering menempatkan konsumen pada posisi yang lemah dan merugikan hak-haknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif, yang menggambarkan secara sistematis dan faktual kejadian-kejadian nyata berdasarkan data lapangan, wawancara, serta dokumen resmi dari pihak konsumen serta pegawai PT.J&T Exspress di kota singaraja dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa klausula eksonerasi dalam resi pengiriman PT.J&T Express mengandung pembatasan tanggung jawab yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan knsumen penerapan kalusula tersebut berdampak pada berkurangnya perlindungan hukum terhadap konsumen karena tanggung jawab pelaku usaha menjai terbatas,bahkan diabaikan ketika terjadi komplain dari konsumen.Banyak konsumen di kota singaraja tidak mengetahui haknya untuk memperoleh ganti rugi sebagaiamana di atur dalam Pasal 4 huruf h dan pasal 7 huruf g Undang-Undang perlindungan konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapaan klausula eksonerasi PT.J&T Ekspress belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam perlindungan konsumen. Oleh karena itu diperlukan pengawasan lebih ketat dari pemerintahan kab-Buleleng dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memastikan bahwa setiap perjanjian baku yang digunakan oleh pelaku usaha.
Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Dalam Pelaporan Program CSR Pada Industri Hotel Di Kabupaten Buleleng Nanakarani Priatma; Ratna Artha Windari; Komang Febrinayanti Dantes
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.8983

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewajiban pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) pada industri perhotelan di Kabupaten Buleleng berdasarkan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak manajemen hotel dan instansi pemerintah daerah, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar hotel di Kabupaten Buleleng telah melaksanakan program TJSLP dalam bentuk kegiatan sosial, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya tingkat kepatuhan hotel dalam menyampaikan laporan secara rutin kepada pemerintah daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut meliputi rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban pelaporan, kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah, lemahnya pengawasan, serta belum tersedianya sistem pelaporan yang terintegrasi. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, penguatan pengawasan, serta pengembangan sistem pelaporan yang efektif guna mewujudkan pelaksanaan TJSLP yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Efektivitas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Sengketa Pengalihan Fungsi Lahan Sawah Menjadi Kawasan Komersial DiKabupaten Buleleng Kadek Reza Ayuning Pranindya; Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5426

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan pengalihan fungsi lahan sawah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Buleleng, serta untuk mengetahui kendala dan upaya dalam penyelesaian sengketa yang timbul akibat pengalihan fungsi kahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif, yaitu mengkaji keterkaitan antara norma hukum yang berlaku (das sollen) dengan fakta hukum yang terjadi di lapangan (das sein). Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan daerah, serta informasi dari instansi terkait dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh kepentingan pembangunan kawasan komersial, faktor ekonomi masyarakat, serta rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lahan pertanian. Selain itu, dalam penyelesaian sengketa pengalihan fungsi lahan sawah terdapat kendala berupa benturan kepentingan antara kepentingan publik dan kepentingan privat, persepsi masyarakat mengenai hak kepemilikan tanah yang dianggap mutlak, serta tekanan sosial dalam perubahan pemanfaatan lahan. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Buleleng melakukan berbagai upaya, antara lain menampung aduan masyarakat, melakukan peninjauan lapangan, memediasi para pihak yang bersengketa, serta memberikan rekomendasi kebijakan guna mengendalikan pengalihan fungsi lahan agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Implementasi Pasal 4 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Dalam Penerapan Sistem E-Court Pada Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Singaraja I Kadek Puji Astawa; Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi; Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5853

Abstract

Perkembangan teknologi informasi mendorong terjadinya modernisasi sistem peradilan melalui penerapan layanan peradilan berbasis elektronik. Salah satu inovasi tersebut adalah sistem e-Court yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pasal 4 PERMA tersebut mengatur bahwa tahapan persidangan, mulai dari penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan hingga pengucapan putusan dapat dilakukan secara elektronik (e-Litigation). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam penerapan sistem e-Court pada penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, advokat, serta pengguna layanan e-Court, dan didukung dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Court di Pengadilan Negeri Singaraja pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem persidangan elektronik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana teknologi serta pendampingan kepada para pihak agar pelaksanaan persidangan elektronik dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Co-Authors Abidin, Ahmad Zainul Agus David Trsitan Ananta Agus Wibawa, Komang Pendi Agustama, Kadek Yogi Arya Alifia Devi Erfamiati Ananda Kusuma , Putu Riski Ananda Kusuma, Putu Riski Ardhya, Si Ngurah Ariyuda, I Made Arta, I Gede Ary Sutha, M. Berita Astary, Komang Trisma Berlianthi Astuti, Ni Putu Winda Ayu Apsari Hadi, I Gusti Ayu Dewi Rachmawati Ayu Indirakirana Beatrix Hutasoit Beny, I Kadek Darmaputra, Gusti Ngurah Dedy Satrawan, Made Dewa Ayu Eka Agustini Dewa Bagus Sanjaya Dewa Gede Swamitra Mahottama dewi, Ni Ketut Dessy Fitri yanti Dewi, Ni Nyoman Ayu Pulasari Dimas Putu Passadena Vialli Efrilius Kantriburi Feryantini, Ni Kadek Diah Gede Pupung Januartika Gede Rediastika Hadi, I Gusti Apsari Hadi, I Gusti Ayu Apsari Hasibuan, Zettrho Huizhao, Zhuo Hutasoit, Beatrix I Dewa Gede Herman Yudiawan I Gede Hendrawan Saputra I Gede Wisnu Darma Suta I Gusti Apsari Hadi I Gusti Ayu Apsari Hadi I Kadek Beny I Kadek Darmana Adi Putra I Kadek Krisna Pradipta I Kadek Partayasa I Kadek Puji Astawa I Komang Andi Antara Putra I Komang Angga Adi Setiawan I Made Juliawan Wisnu Nugraha I Nengah Suastika I Putu Aditya Darma Putra I Wayan Lasmawan I Wayan Pardi Ida Bagus Ariadi Rahadita Jawak, Agripa Videlia K. Hendra Mahesa Kadek Reza Ayuning Pranindya Kadek Wijak Widyatama Kawiswara, I Gede Adhi Suwarmas Ketut Jodi Mahendra Ketut Krisna Hari Bagaskara P. Komang Ayu Tri Aryani Komang Deva Jayadi Putra Komang Kembar Suardani Yasmi Komang Pendi Agus Wibawa Komang Putrayasa Komang Srishti Pranisa Krisna Pradipta, I Kadek Kusuma, Putu Riski Ananda Kusuma, Risky Ananda Lestari, Nastiti Livia Annisa Chintyauti Lucky Rahul Ferdian M. Berita Ary Sutha M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Madai, Alida Made Bagas Ari Kusuma D Made Dedy Satrawan Made Sugi Hartono Made Wijaya Kusuma Manurung, Rajuniper Maria Avelina Abon Maruli Burju, Johanes Mei Eriani Putri, Kadek Meilin Loviana Dewi Muhammad Kemal Fasya Muhammad Reza Saputra Nainggolan, Ido Pranata Nanakarani Priatma Ni Desak Kadek Arianti Ni Gusti Ayu Devina Kumalasari Ni Kadek Diah Feryantini Ni Kadek Dian Yunita Adi Wardani Ni Ketut Sari Adnyani Ni Ketut Sari Adnyani Ni Komang Arie Suwastini Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih Ni Luh Eniasih Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Made Risma Damayanthi Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi Ni Nyoman Rini Permatasari Ni Putu Dewi Laurina Ni Putu Krisna Dewi Ni Putu Nita Sutrisna Dewi Ni Putu Rai Yuliartini Ni Wayan Surya Mahayanti Ningsih, Putu Maysi Merta Nugraha, I Made Juliawan Wisnu Nurlisa Putri Sawaki, Andini Ocnineteen Louisito Vernando Oktha Wardi Purba Paulus Revel Gian Raditya Dheasaputra Pelawi, Mesikel Perwira Negara, Putu Bhaskara Pradnyamita, Ni Made Sulistia Dwi Purwanti, Ni Komang Ratna Putra, Gede Bagus Prema Cahya Sani Putra, I Komang Tri Mega Rastika Putra, I Putu Aditya Darma Putrayasa, Komang Putri, Ketut Putri Maharani Putri, Made Kharisma Putu Bhaskara Perwira Negara Putu Dipa Satria Dana Putu Zeva Angelina Rachmawati, Ayu Dewi Ratna Artha Windari Riski Ananda Kusuma, Putu Saifur Rauf Sapitri, Ni Ketut Ayu Diah Satria Dana, Putu Dipa Setianto, Muhammad Jodi Siregar, Anil Refalzey Sitorus, Pangeran M S Srishti Pranisa, Komang Sudiantari, Kadek Yuni Sukmaningsi, Ni Komang Irma Adi Varda Oktavia Ramdani Vernando, Ocnineteen Louisito Wardani, Ni Kadek Dian Yunita Adi Yasepa, Komang Bino Yasmiati, Ni Luh Wayan