Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kedudukan Ganda Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah dan Perangkat Wilayah : Penyelenggaraan Kecamatan di Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 arif nugroho; Delly Maulana
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 3 No 2 (2019): Desember 2019
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/jkpd.v3i2.68

Abstract

Dalam artikel ini dibahas penyelenggaraan kecamatan dalam kedudukan ganda yakni sebagai perangkat daerah dan perangkat wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Selain itu juga dibahas aspek pemenuhan elemen necessary conditions, kemudian yang terakhir merekomendasikan model pelimpahan wewenang Bupati kepada camat. Penelitian dilakukan dalam pendekatan kualitatif berlokus di Kabupaten Pandeglang. Hasil penelitian menunjukan pemenuhan elemen necessary conditions lembaga kecamatan di Kabupaten Pandeglang belum seimbang dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati. Kemudian kewenangan camat yang berlaku belum akomodatif dengan beberapa hal diantaranya (1) perubahan undang - undang, (2) karakteristik wilayah kerja camat, (3) penguatan pelayanan publik, serta (4) keberadaan program nasional dimana kecamatan dituntut menjadi bagian dalam orkestrasi. Adapun model yang direkomendasikan adalah Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat yang dapat mewujudkan efektifitas penyelengaraan Kecamatan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KABUPATEN LEBAK Julizar Idris; Anti Annisa Subhiyati; Ondy Asep Saputra; Arif Nugroho; Jumanah Jumanah
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v8i1.264

Abstract

The Central Government's efforts to implement the Child Identity Card (KIA) program as the newest population administration program, namely to become a concrete form of protection for children as the state's obligation to protect every citizen, where recently there has been a phenomenon of deprivation of civil rights for children. This research aims to determine the implementation of the Child Identity Card (KIA) policy or program at the Lebak Regency Population and Civil Registration Service. This implementation can be known by using the concept of Policy Implementation according to George C. Edward III whose dimensions include Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure. The research was conducted using descriptive methods with a qualitative approach. The results of the research show that the implementation of the Child Identity Card (KIA) program in Lebak Regency has not been fully maximized, one of which can be seen from the socialization which has not been maximized, then the delivery of information which is not clear, the condition of the facilities is less than optimal, the attitude and commitment of the Dukcapil Office in implementing the KIA program Less than optimal and assessment of the implementation of the KIA program that is less than optimal. Recommendations for this research; (1) Socialization should go directly to the school, involving teachers and student guardians. (2) Provide clear information both offline and online. (3) The condition of the seating facilities must be improved. The recommendation for further research is to conduct a policy evaluation study to assess the output of the KIA program in Lebak Regency in particular and generally to carry out comparative studies in several regions in Indonesia.