Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.547
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Nagari Law Review JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Jurnal Sains dan Teknologi NOMOI Law Review Unri Conference Series: Community Engagement Jurnal Hukum Lex Generalis POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Innovative: Journal Of Social Science Research Algebra ULJLS
Yati Sharfina Desiandri
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
EKSISTENSI HAM DALAM KONSTITUSI INDONESIA Muhammad Khoir Simamora; Yati Sharfina Desiandri
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 1 (2024): February 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i1.1712

Abstract

Konstitusi lahir dari adanya kontrak sosial atau general egreement antara segenap rakyat Indonesia yang memiliki kedaulatan dan pemerintah selaku pelaksana konstitusi, terkait mekanisme yang diidealkan oleh sebuah negara. Konstitusi tersebut digunakan warga negara untuk mengatur segala kepentingan mereka bersama agar dapat dilindungi. Adapun kepentingan yang paling fundamental dari setiap warga negara yaitu perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi salah satu bagian sentral di dalam konstitusi. HAM secara singkat dapat dibagi menjadi tiga kategori, diantaranya: pertama, generasi pertama HAM yang menyangkut masalah hak-hak sipil dan politik, kedua mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dan ketiga mewakili hak persamaan. Dalam hal ini, konstitusi tidak hanya sebatas memberikan jaminan dan perlindungan di atas kertas saja, melainkan wajib memberikan kepastian berbagai nilai dan norma yang dijadikan landasan oleh lembaga peradilan dan pemerintah untuk memberika keadilan seadil adilnya sesuai dengan prikemausian dan priketuhanan.
KETERKAITAN HAM DENGAN DEMOKRASI DALAM SISTEM HTN DI INDONESIA Very Irawan; Yati Sharfina Desiandri
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 1 (2024): February 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i1.1721

Abstract

Hak Asasi Manusia adalah suatu hak fundemental yang dimiliki manusia yang merekat pada seseorang dari lahir, HAM tersebut juga tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya selain itu untuk kehormatan, HAM juga harus dihargai, dipelihara, dan dijaga oleh negara, hukum, pemerintah dan semua orang. Dalam  konstitusi    ditegaskan  bahwa  negara  Indonesia adalah  negara  hukum (Rechtsstaat), bukan  negara  kekuasaan (Machtsstaat).   Di   dalamnya   terkandung   pengertian   adanya pengakuan  terhadap  prinsip  supremasi  hukum  dan  konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem  konstitusional  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar, adanya  prinsip  peradilan  yang  bebasdan  tidak  memihak  yang menjamin  persamaan  setiap  warga  negara  dalam  hukum,  serta menjamin    keadilan    bagi    setiap    orang    termasuk    terhadap penyalahgunaan  wewenang  oleh  pihak  yang  berkuasa, Negara yang berdemokrasi, implementasi Hak Asasi Manusia merupakan suatu keharusan. Tingkatan implementasi demokrasi dan hak asasi manusia juga dipengaruhi oleh peran Negara. Implementasi demokrasi dan Hak asasi manusia yang berkedaulatan rakyat merupakan cita-cita yang hendak dicapai.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENGGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA UNTUK KEPERLUAN MEDIS DI INDONESIA (Studi Putusan: No.111/Pid.Sus/2017/PN.Sag) Yuyun Widayanti; Edi Yunara; Yati Sharfina Desiandri
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4239

Abstract

Abstrack: Marijuana is a class I narcotic, which according to several expert studies is a type of narcotic that can be used for medical purposes in Indonesia. Medical purposes using marijuana can be useful in treating several diseases that are classified as dangerous. The benefits of marijuana for medical purposes still cannot be used as a basis for licensing the use of marijuana for medical purposes. Based on Article 8 of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning narcotics, the use of marijuana has been clearly prohibited in Indonesia. The prohibition on the use of marijuana for medical purposes can be seen from a decision, namely Decision Number: 111 / Pid.Sus / 2017 / PN.Sag which sentenced a defendant who had used marijuana as an alternative treatment for the defendant's wife who suffered from syringomylia. Based on this, the formulation of the problem in this study is how the legal regulations related to the use of marijuana as a medical substance in Indonesia, how the process of obtaining a permit for the use of marijuana as a medical need in Indonesia, and how the judge's considerations in applying criminal sanctions to the defendant in Decision Number: 111 / Pid.Sus / 2017PN.Sag. The method used in writing this thesis is a normative juridical research method, namely analyzing legal principles carried out by literature studies. This research is descriptive, and the data analysis method used is qualitative descriptive research. The judge considered the defendant's humanitarian goals who used marijuana to treat his wife, then sentenced him to 8 months in prison and a fine of Rp1 billion, lighter than the minimum threat, as a means of education and development. This decision reflects an effort to balance the values of justice, certainty, and legal benefits as Gustav Radbruch's theory, by considering juridical, philosophical, and sociological aspects. Keyword: Judge's Ruling, Marijuana, Medical Purposes Abstrak: Narkotika jenis ganja ialah narkotika golongan I, yang menurut beberapa penelitian oleh ahli merupakan jenis narkotika yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan medis di Indonesia. Keperluan medis dengan menggunakan narkotika jenis ganja, dapat bermanfaat dalam mengatasi beberapa penyakit yang tergolong berbahaya. Adanya manfaat narkotika jenis ganja untuk keperluan medis masih tidak dapat dijadikan dasar perizinan pengunaan narkotika jenis ganja untuk keperluan medis. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, penggunaan narkotika jenis ganja telah dengan jelas dilarang penggunaannya di Indonesia. Larangan penggunaan narkotika jenis ganja dalam hal keperluan kesehatan, dapat dilihat dari adanya suatu putusan yaitu Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang terdakwa yang telah menggunakan narkotika jenis ganja sebagai alternatif penyembuhan terhadap istri terdakwa yang mengalami penyakit syringomylia. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaturan hukum terkait penggunaan narkotika jenis ganja sebagai bahan medis di Indonesia, bagaimana proses untuk memperoleh izin penggunaan narkotika jenis ganja sebagai kebutuhan medis di Indonesia, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2017PN.Sag. Metode yang digunakan di dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis asas hukum yang dilakukan dengan studi pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif, dan metode analisa data yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. hakim mempertimbangkan tujuan kemanusiaan terdakwa yang menggunakan ganja untuk mengobati istrinya, lalu menjatuhkan pidana 8 bulan penjara dan denda Rp1 miliar, lebih ringan dari ancaman minimal, sebagai sarana edukasi dan pembinaan. Putusan ini mencerminkan upaya menyeimbangkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sebagaimana teori Gustav Radbruch, dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Kata Kunci:     Putusan Hakim, Narkotika Jenis Ganja, Keperluan Medis
ANALISIS YURIDIS MENGENAI HUKUMAN KEBIRI KIMIA KEPADA PELAKU YANG MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor. 859/Pid.Sus/2023/Pn.Bjm) Novita Sari Ayu Simanjuntak; Marlina Marlina; Yati Sharfina Desiandri
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4259

Abstract

Abstract:Handlingofsexualviolenceagainstchildren in thecriminallawsystemstilltendstohighlightthecrimefromtheperspectiveoftheperpetrator. Ofcourse, itis not balancediftheperspectiveofthechild as a victimisignored. The Indonesian government has imposedchemicalcastration as a breakthrough in minimizingtheincreasing level ofsexualviolenceagainstchildren. Basedontheprovisionsof Law Number. 17 of 2016 concerningtheprotectionofchildren in theimplementationofchemicalcastration, doctors are mandatedtocarryoutchemicalcastrationontheperpetrators. Thisraisesproblemsrelatedtoaspectsof human rightsandmedicalethics. ThiscanbeseenfromDecisionNumber. 859/Pid.Sus/2023/Pn.Bjmwhichsentencedthedefendanttoadditionalchemicalcastration. The resultsofthe study onDecisionNumber. 859/Pid.Sus/2023/Pn.Bjm. The judgestatedthatthedefendantwasproventohavecommittedsexualviolenceagainst a 13-year-old childvictim, thedefendant as aneducator. However, theadditionalpunishmentimposedonthedefendant in theformofchemicalcastrationisconsideredcontroversial, whichincreasesthepunishmentfortheperpetrator. The ambiguity in thetechnicalimplementation, thepotentialforchanges in theperpetrator'sconditionduringdetention, theunpreparednessoftheimplementinginstitution, andethicalconflictswithmedicalpersonnel. Thiscausestheriskof legal uncertaintyandpotential human rightsviolationsfortheperpetrator, whoserightsmuststillbeprotectedduringthe legal process in implementingsanctions. Withoutignoringtheprinciplesofjusticeandhumanity in implementingthechemicalcastrationpunishment.  Keyword:Sexual Violence, Children, Punishment, Chemical Castration  Abstrak: Penanganan kekerasan seksual terhadap anak dalam sistem hukum pidana masih cenderung menyoroti kejahatan dari sudut pandang pelaku. Tentu saja tidak seimbang jika sudut pandang terhadap anak sebagai korban diabaikan. Pemerintah Indonesia memberlakukan hukuman kebiri kimia sebagai trobosan dalam meminimalisir tingkat kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat. Berdasarkan pengaturan Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia memberikan amanat dokter untuk melaksanakan hukuman kebiri kimia kepada pelaku. Menimbulkan problematika terkait aspek hak asasi manusia dan etika kedokteran. Dapat dilihat dari Putusan Nomor. 859/Pid.Sus/2023/Pn.Bjm yang menjatuhkan terdakwa hukuman tambahan kebiri kimia. Hasil penelitian terhadap Putusan Nomor. 859/Pid.Sus/2023/Pn.Bjm. Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak korban 13 tahun, terdakwa sebagai tenaga pendidik. Namun hukuman tambahan yang dijatuhi kepada terdakwa berupa kebiri kimia dianggap kontroversi yang memperberat hukuman bagi pelaku.Ketidakjelasan dalam teknis pelaksanaan, potensi perubahan kondisi pelaku selama masa tahanan, ketidaksiapan institusi pelaksana, serta konflik etika dengan tenaga medis. Hal ini menyebabkan risiko ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak asasi manusia bagi pelaku, yang tetap harus dilindungi hak-haknya selama proses hukum dalam pelaksanaa sanksi. Tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam menerapkan hukuman kebiri kimia tersebut.  Kata kunci: Kekerasan Seksual, Anak, Hukuman, Kebiri Kimia
PERAN PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERHADAP WARTAWAN STUDI KASUS DI WILAYAH DKI JAKARTA Mitasari Febyanti Marpaung; Marlina Marlina; Yati Sharfina Desiandri
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5863

Abstract

Abstract: The high number of cases of violence, criminalization, and impunity demonstrates the weak legal protection for journalists. On the other hand, the emergence of unprofessional journalists and media has exacerbated the situation by triggering professional abuse and legal conflicts. The Indonesian Journalists Association (PWI) strives to provide protection through legal assistance, mediation with the Press Council, and ethical guidance, but structural and regulatory challenges have made the effectiveness of protection less than optimal. This condition emphasizes the need for regulatory harmonization, strengthening the role of PWI, and increasing the understanding of officials so that press freedom and journalist security are truly guaranteed. The research method used is normative legal research supported by empirical data. The normative-empirical legal research method examines how people apply normative legal rules (statutes) in their actions in each specific legal event in a society. Legal protection for journalists in DKI Jakarta already has a strong basis through the Press Law, but has not been implemented effectively due to overlaps with the Criminal Code and the ITE Law which trigger the criminalization of journalists. The Indonesian Journalists Association (PWI)'s efforts through advocacy, code of ethics dissemination, and cross-sector collaboration have helped improve protection, but their reach remains limited. Internal barriers within the organization and a lack of understanding among law enforcement officials regarding the application of the Press Law as lex specialis are key factors weakening its effectiveness. Therefore, regulatory harmonization and increased commitment by law enforcement officials are needed to ensure journalists receive legal certainty when carrying out their duties. Keywords: PWI (Indonesian Journalists Association), Journalist Protection, Press Criminalization Abstrak: Tingginya kasus kekerasan, kriminalisasi, dan impunitas memperlihatkan lemahnya perlindungan hukum bagi wartawan. Di sisi lain, munculnya oknum wartawan dan media tidak profesional turut memperburuk situasi karena memicu penyalahgunaan profesi dan konflik hukum. PWI berupaya memberikan perlindungan melalui pendampingan hukum, mediasi dengan Dewan Pers, dan pembinaan etik, namun tantangan struktural dan regulatif membuat efektivitas perlindungan belum optimal. Kondisi ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, penguatan peran PWI, serta peningkatan pemahaman aparat agar kebebasan pers dan keamanan wartawan benar-benar terjamin. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung data empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris yang melihat bagaimana orang menerapkan aturan-aturan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat Perlindungan hukum bagi wartawan di DKI Jakarta sudah memiliki dasar yang kuat melalui UU Pers, tetapi belum berjalan efektif karena tumpang tindih dengan KUHP dan UU ITE yang memicu kriminalisasi wartawan. Upaya PWI melalui advokasi, sosialisasi kode etik, dan kerja sama lintas sektor sudah membantu meningkatkan perlindungan, namun jangkauannya masih terbatas. Hambatan internal dalam organisasi serta rendahnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai penerapan UU Pers sebagai lex specialis menjadi faktor utama yang melemahkan efektivitas perlindungan. Karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan komitmen aparat agar wartawan memperoleh kepastian hukum saat menjalankan tugasnya. Kata kunci: PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), Perlindungan Wartawan, Kriminalisasi Pers
Co-Authors Ahmad Putra Syahpitri Rambe Amin Sinaga, Harun Arifiyanto, Joiverdia Berutu, Riski Pardinata Chairul Bariah Christina Gracef Hutahuruk Darmawansyah Sihombing, Rizky Dasyah, Faisal Devi Azwar, T. Keizerina Edi Yunara Edy Ikhsan Feni, Evita Hilbertus Sumplisius M. Wau indriani, dice Lidya Pratiwi Lubis, Usman Usman M. Saad Ramadhani M. Wau, Hilbertus Sumplisius Madiasa Ablisar Manalu, Iwandi Agung Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina, Marlina Marpaung, Mitasari Febyanti Maulida Rahmah Mauris Muyassar Mitasari Febyanti Marpaung Muhammad Khoir Simamora Novita Sari Ayu Simanjuntak Pane, Anggina Putri Pasaribu, Davin Hansel Petricia Br Sembiring Prayudati, Yulia Martha Putri Rumondang Siagian Rifka Candela Sihombing Rizky Pani Hamonangan Silitonga Rosmalinda, Rosmalinda Rotua Nauli Br Panjaitan Sahida Ayu Fajjari Said Muhammad Nadhif Said saidin, saidin Sammuel Putra Saragih, Geofani Milthree Shauqi, Saddam Siagian, Putri Rumondang Simanjuntak, Novita Sari Ayu Siti Khairunnissa Susi Indriani Syam, Farhans Mahendra T. Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar Tika Puspita Sari Tika Puspita Sari Trisna, Wessy Utari Maharany Barus Very Irawan Wahyuni, Rizki Wau, Hilbertus Sumplisius M. Widayanti, Yuyun Yohana Serevina Mikha Gusta Yuyun Widayanti