Garuda - Garba Rujukan Digital

Pemahaman Syarat dan Cara Membuat Akte Otentik Hibah latifiani, dian
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Peralihan hak atas tanah dapat melalui berbagai cara. Seperti jual beli, warisan dan hibah. Di setiap peralihan hak atas tanah tersebut memerlukan bukti peralihan yaitu akta otentik. Dalam hibah, masyarakat kurang paham tentang pentingnya akta otentik hibah. Padahal dengan adanya akta otentik hibah memberikan kepastian hukum bagi pemegang haknya dan meminimalisir terjadinya sengketa hibah. Pelaksanaan pengabdian telah didahului dengan survei awal daerah lokasi pengabdian di bulan april 2015. Hasil survei menunjukkan banyak masyarakat terutama yeng telah melakukan hibah tanah/ rumah tidak paham pentingnya akta hibah. Sehingga tim pengabdi merasa sangat prihatin dan bersemangat untuk memberikan pemahaman tentang aturan hukum pentingnya akta hibah. Juli 2015, tim pengabdi menindaklanjuti dengan melakukan perizinan secara lesan terhadap sasaran pengabdian yaitu masyarakat Desa Karangmanggis. Setelah mendapat jawaban bahwa bisa dilakukan di bulan September, maka secara formal/prosedur perizinan, surat tertulis kami susulkan. Sosialisasi dilakukan pada hari Ahad tanggal 7 September pukul 13.00. Kegiatan ini dilakukan dengan materi pelatihan yang diberikan oleh Tim Pengabdian Kepada masyarakat secara dengan atmosfer diskusi dengan duduk bersama dalam suatu lingkaran dan bertautan erat pada materi yang diberikan secara bergiliran. Metode yang dilakukan secara diskusi interaktif yang didahului dengan pemberian materi terkait.

INTEGRACY POLICY SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PERKAWINAN ANAK DI DESA KEDUNGKELOR KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL latifiani, dian
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v2i1.34709

Syarat usia kawin menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah 19 tahun. Namun di Desa Kedungkelor Kecamatan Waru Reja Kabupaten Tegal banyak pasangan perkawinan yang melakukan perkawinan di usia anak (belum dewasa). Hal ini disebabkan dari faktor pendidikan, budaya, ekonomi dan sosial. Upaya preventif dilakukan oleh lembaga terkait melalui penyuluhan, sosialisasi, belum memperlihatkan hasil yang maksimal karena kuatnya budaya setempat yang melanggengkan perkawinan anak. Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangungan Berkelanjutan 2015-2030 yakni mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan dan anak perempuan, secara spesifik dalam Target 5.3 disebutkan target untuk menghilangkan segala praktek-praktek berbahaya seperti perkawinan anak, pernikahan paksa, serta khitan perempuan. Model integracy Policy digunakan untuk upaya preventif perkawinan anak dengan melibatkan pihak terkait Desa Munding. Perkawinan anak terjadi karena (1) Adat kebiasan (kultur) kawin di usia muda, (2) Kurangnya wawasan masyarakat tentang perkawinan anak, (3) Kurangnya akses dan minat untuk melanjutkan pendidikan. Upaya preventif dilakukan dengan model integracy policy yang melibatkan berbagai pihak terkait perkawinan anak yaitu orang tua, aparat desa, KUA, Kementrian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan. Antusiasme mitra pengabdian Nampak dengan banyaknya peserta yang hadir. Forum diskusi dilakukan dengan sangat semangat sehingga sasaran pengabdi paham tentang perkawinan anak, dampak negatifnya serta akibat hukumnya. Kunjungan dilakukan sebanyak 3 kali yaitu tanggal 5, 12, 19 Juli 2019. Kunjungan pertama untuk mengurus perijinan dan melakukan observasi secara mendalam tentang kondisi masysrakat sasaran. Kunjungan ke dua berupa sosialisasi edukasi preventif perkawinan anak. Kunjungan ke tiga berupa evaluasi terhadap masyarakat sasaran ditinjau dari sisi perspektif terkait realita perkawinan anak, dan penundaan perkawinan anak bagi yang akan melanhsungkan perkawinan.

Kopi, Kamu, dan Kita: Potret Peningkatan Pemahaman Konsep Legal Protection bagi Petani Kopi Terdaftar Indikasi Geografis di Desa Tlahap Kledung Temangggung Berbasis Multi-Sektoral Waspiah, Waspiah; Rodiyah, Rodiyah; Latifiani, Dian; Arifin, Ridwan
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 3 No 1 (2020): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI) Volume 3 (1) November 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i1.41459

Coffee is one of the leading commodities for Indonesia. The growth of coffee farming throughout Indonesia has also increased significantly in line with the growing trend of love for coffee on a national and international scale. This paper aims to discuss and explain the legal protection of coffee farmers registered with geographic indications in Tlahap Village, Kledung Temanggung, Central Java. This paper describes and analyzes various efforts to increase understanding of legal protection of geographic indications for coffee farmers. The method used in this program is direct assistance to coffee farmers in Tlahap Village and evaluation through interviews and surveys. The program found that the main obstacle faced by geographically indicated coffee farmers in Tlahap Village is human resources. The absence of a certified party to control coffee quality is one of the obstacles faced, in addition to the constraints of the geographical indication coffee farmer organizational structure. In addition, this program emphasizes that by increasing the understanding of legal protection for coffee farmers with geographical indications, the farmers are able to have readiness to face various obstacles in the field, one of which is regarding brand disputes, label fraud, and other legal problems. This program concludes that in terms of legal protection, cross-sectoral cooperation between farmer associations, government agencies and universities is required.

Peningkatan Pemahaman Hak Alimentasi terhadap Kelompok Lanjut Usia Melalui Legal Counseling Approach Waspiah, Waspiah; Rodiyah, Rodiyah; Latifiani, Dian; Arifin, Ridwan; Cahyani, Kartika Fajar; Pertiwi, Adinda Ratna; Widiastuti, Anita Indah; Ayu, Adelia Setya
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): November
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v4i1.47827

The obligations of children in parental care are clearly regulated, both in Article 46 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 321 of the Indonesian Civil Code. These two rules emphasize the obligation of children (mature) to care for and provide for their parents. However, the implementation of this rule is still not uniform. One of the contributing factors, apart from the economic level (poverty) is also the unequal perception and level of education in understanding this right which is still low. This research is a community service program funded by the Universitas Negeri Semarang. This program is located on Kedungkelor Village, Wanureja District, Tegal Regency, Central Java. This program aims to determine the level of change in understanding of the right of alimentation for the elderly group in Kedungkelor Village through the Legal Counseling Approach method. This method is a combination of methods of education, socialization, and legal assistance for residents. This program showed a pattern of significant changes in the level of understanding of the alimentation rights of the elderly. Of the 50 people surveyed showed an increasing trend of understanding. This program includes three important stages, namely: planning, advice, and legal action. In the legal action stage, this program involves the Youth Counseling Information Center (Pusat Informasi Konseling Remaja, PIKR) and the Elderly Health House (Rumah Sehat Lansia, RUSELA) in Kedungkelor Village in maximizing this level of understanding.

Peningkatan Pemahaman Urgensi Merek Dagang di Alisa Pemalang Latifiani, Dian; Waspiah, Waspiah; Arifin, Ridwan; Maya, Dyah
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): November
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v4i1.49556

Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi tulang punggung ekonomi nasional sekaligus ujung tombak perputaran ekonomi dalam negeri. Mitra Asosiasi Muslimah Pengusaha Indonesia (ALISA) daerah Pemalang menghimpun UMKM di daerah Pemalang untuk lebih berdaya (mulai dari produksi, pengemasan, pemasaran, pendaftaran kekayaan inteleketual merek). Produk dari UMKM pemalang memiliki kekhasan kota pemalang telah banyak beredar dengan merek dagang yang merupakan brand dari produk UMKM seperti kamir dan ogel ogel. Merek sebagai bentuk perlindungan hukum belum sempurna bila belum di daftarkan pada Kementrian Hukum dan HAM. Sehingga merek produk dapat ditiru dengan mudah oleh sesama UMKM dengan tidak mempertimbangkan kualitas produk dan berpengaruh pada omzet pendapatan yang turun. Permasalahannya masyarakat sasaran (pelaku UMKM) belum berpengetahuan tentang urgensi pendaftaran merek. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak yang mendompleng ke populeran UMKM (sudah memiliki pasar bagus). Mitra Alisa Pemalang membutuhkan pelatihan tentang edukasi, percepatan, pendampingan penyusunan dan pendaftaran berkas merek sehingga solusi pengabdi berupa kegiatan edukasi sosialisasi tentang kekayaan intelektual merek. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah program pengabdian ini adalah: Sosialisasi yang bertujuan menambah pengetahuan dan pemahaman dalam peningkatan kualitas dan pengembangan produk. Sosialisasi dierikan kepada perwakilan UMKM sejumlah 11 UMKM karena kegiatan dilakukan saat masa pandemi dengan protocol kesehatan ketat. Hasil sosialisasi berupa khalayak sasaran semula belum optimal dalam pemahaman urgensi pendaftaran Kekayaan Intelektual merek sehingga peningkatan pemahaman masyarakat UMKM Kabupaten Pemalang perlu dimaksimalkan. Pretest dan Post test dilakukan pada kegiatan.Peningkatan pemahaman pada masyarakat sasaran diukur dari rerata prosentase jawaban benar pada pre test 39 % menjadi 65% pada saat post test.

Pemahaman Syarat dan Cara Membuat Akte Otentik Hibah latifiani, dian
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v1i2.28575

Peralihan hak atas tanah dapat melalui berbagai cara. Seperti jual beli, warisan dan hibah. Di setiap peralihan hak atas tanah tersebut memerlukan bukti peralihan yaitu akta otentik. Dalam hibah, masyarakat kurang paham tentang pentingnya akta otentik hibah. Padahal dengan adanya akta otentik hibah memberikan kepastian hukum bagi pemegang haknya dan meminimalisir terjadinya sengketa hibah. Pelaksanaan pengabdian telah didahului dengan survei awal daerah lokasi pengabdian di bulan april 2015. Hasil survei menunjukkan banyak masyarakat terutama yeng telah melakukan hibah tanah/ rumah tidak paham pentingnya akta hibah. Sehingga tim pengabdi merasa sangat prihatin dan bersemangat untuk memberikan pemahaman tentang aturan hukum pentingnya akta hibah. Juli 2015, tim pengabdi menindaklanjuti dengan melakukan perizinan secara lesan terhadap sasaran pengabdian yaitu masyarakat Desa Karangmanggis. Setelah mendapat jawaban bahwa bisa dilakukan di bulan September, maka secara formal/prosedur perizinan, surat tertulis kami susulkan. Sosialisasi dilakukan pada hari Ahad tanggal 7 September pukul 13.00. Kegiatan ini dilakukan dengan materi pelatihan yang diberikan oleh Tim Pengabdian Kepada masyarakat secara dengan atmosfer diskusi dengan duduk bersama dalam suatu lingkaran dan bertautan erat pada materi yang diberikan secara bergiliran. Metode yang dilakukan secara diskusi interaktif yang didahului dengan pemberian materi terkait.

INTEGRACY POLICY SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PERKAWINAN ANAK DI DESA KEDUNGKELOR KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL latifiani, dian
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v2i1.34709

Syarat usia kawin menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah 19 tahun. Namun di Desa Kedungkelor Kecamatan Waru Reja Kabupaten Tegal banyak pasangan perkawinan yang melakukan perkawinan di usia anak (belum dewasa). Hal ini disebabkan dari faktor pendidikan, budaya, ekonomi dan sosial. Upaya preventif dilakukan oleh lembaga terkait melalui penyuluhan, sosialisasi, belum memperlihatkan hasil yang maksimal karena kuatnya budaya setempat yang melanggengkan perkawinan anak. Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangungan Berkelanjutan 2015-2030 yakni mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan dan anak perempuan, secara spesifik dalam Target 5.3 disebutkan target untuk menghilangkan segala praktek-praktek berbahaya seperti perkawinan anak, pernikahan paksa, serta khitan perempuan. Model integracy Policy digunakan untuk upaya preventif perkawinan anak dengan melibatkan pihak terkait Desa Munding. Perkawinan anak terjadi karena (1) Adat kebiasan (kultur) kawin di usia muda, (2) Kurangnya wawasan masyarakat tentang perkawinan anak, (3) Kurangnya akses dan minat untuk melanjutkan pendidikan. Upaya preventif dilakukan dengan model integracy policy yang melibatkan berbagai pihak terkait perkawinan anak yaitu orang tua, aparat desa, KUA, Kementrian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan. Antusiasme mitra pengabdian Nampak dengan banyaknya peserta yang hadir. Forum diskusi dilakukan dengan sangat semangat sehingga sasaran pengabdi paham tentang perkawinan anak, dampak negatifnya serta akibat hukumnya. Kunjungan dilakukan sebanyak 3 kali yaitu tanggal 5, 12, 19 Juli 2019. Kunjungan pertama untuk mengurus perijinan dan melakukan observasi secara mendalam tentang kondisi masysrakat sasaran. Kunjungan ke dua berupa sosialisasi edukasi preventif perkawinan anak. Kunjungan ke tiga berupa evaluasi terhadap masyarakat sasaran ditinjau dari sisi perspektif terkait realita perkawinan anak, dan penundaan perkawinan anak bagi yang akan melanhsungkan perkawinan.

Kopi, Kamu, dan Kita: Potret Peningkatan Pemahaman Konsep Legal Protection bagi Petani Kopi Terdaftar Indikasi Geografis di Desa Tlahap Kledung Temangggung Berbasis Multi-Sektoral Waspiah, Waspiah; Rodiyah, Rodiyah; Latifiani, Dian; Arifin, Ridwan
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 3 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i1.41459

Coffee is one of the leading commodities for Indonesia. The growth of coffee farming throughout Indonesia has also increased significantly in line with the growing trend of love for coffee on a national and international scale. This paper aims to discuss and explain the legal protection of coffee farmers registered with geographic indications in Tlahap Village, Kledung Temanggung, Central Java. This paper describes and analyzes various efforts to increase understanding of legal protection of geographic indications for coffee farmers. The method used in this program is direct assistance to coffee farmers in Tlahap Village and evaluation through interviews and surveys. The program found that the main obstacle faced by geographically indicated coffee farmers in Tlahap Village is human resources. The absence of a certified party to control coffee quality is one of the obstacles faced, in addition to the constraints of the geographical indication coffee farmer organizational structure. In addition, this program emphasizes that by increasing the understanding of legal protection for coffee farmers with geographical indications, the farmers are able to have readiness to face various obstacles in the field, one of which is regarding brand disputes, label fraud, and other legal problems. This program concludes that in terms of legal protection, cross-sectoral cooperation between farmer associations, government agencies and universities is required.

Peningkatan Pemahaman Hak Alimentasi terhadap Kelompok Lanjut Usia Melalui Legal Counseling Approach Waspiah, Waspiah; Rodiyah, Rodiyah; Latifiani, Dian; Arifin, Ridwan; Cahyani, Kartika Fajar; Pertiwi, Adinda Ratna; Widiastuti, Anita Indah; Ayu, Adelia Setya
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): .
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v4i1.47827

The obligations of children in parental care are clearly regulated, both in Article 46 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 321 of the Indonesian Civil Code. These two rules emphasize the obligation of children (mature) to care for and provide for their parents. However, the implementation of this rule is still not uniform. One of the contributing factors, apart from the economic level (poverty) is also the unequal perception and level of education in understanding this right which is still low. This research is a community service program funded by the Universitas Negeri Semarang. This program is located on Kedungkelor Village, Wanureja District, Tegal Regency, Central Java. This program aims to determine the level of change in understanding of the right of alimentation for the elderly group in Kedungkelor Village through the Legal Counseling Approach method. This method is a combination of methods of education, socialization, and legal assistance for residents. This program showed a pattern of significant changes in the level of understanding of the alimentation rights of the elderly. Of the 50 people surveyed showed an increasing trend of understanding. This program includes three important stages, namely: planning, advice, and legal action. In the legal action stage, this program involves the Youth Counseling Information Center (Pusat Informasi Konseling Remaja, PIKR) and the Elderly Health House (Rumah Sehat Lansia, RUSELA) in Kedungkelor Village in maximizing this level of understanding.

Peningkatan Pemahaman Urgensi Merek Dagang di Alisa Pemalang Latifiani, Dian; Waspiah, Waspiah; Arifin, Ridwan; Maya, Dyah
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): .
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v4i1.49556

Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi tulang punggung ekonomi nasional sekaligus ujung tombak perputaran ekonomi dalam negeri. Mitra Asosiasi Muslimah Pengusaha Indonesia (ALISA) daerah Pemalang menghimpun UMKM di daerah Pemalang untuk lebih berdaya (mulai dari produksi, pengemasan, pemasaran, pendaftaran kekayaan inteleketual merek). Produk dari UMKM pemalang memiliki kekhasan kota pemalang telah banyak beredar dengan merek dagang yang merupakan brand dari produk UMKM seperti kamir dan ogel ogel. Merek sebagai bentuk perlindungan hukum belum sempurna bila belum di daftarkan pada Kementrian Hukum dan HAM. Sehingga merek produk dapat ditiru dengan mudah oleh sesama UMKM dengan tidak mempertimbangkan kualitas produk dan berpengaruh pada omzet pendapatan yang turun. Permasalahannya masyarakat sasaran (pelaku UMKM) belum berpengetahuan tentang urgensi pendaftaran merek. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak yang mendompleng ke populeran UMKM (sudah memiliki pasar bagus). Mitra Alisa Pemalang membutuhkan pelatihan tentang edukasi, percepatan, pendampingan penyusunan dan pendaftaran berkas merek sehingga solusi pengabdi berupa kegiatan edukasi sosialisasi tentang kekayaan intelektual merek. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah program pengabdian ini adalah: Sosialisasi yang bertujuan menambah pengetahuan dan pemahaman dalam peningkatan kualitas dan pengembangan produk. Sosialisasi dierikan kepada perwakilan UMKM sejumlah 11 UMKM karena kegiatan dilakukan saat masa pandemi dengan protocol kesehatan ketat. Hasil sosialisasi berupa khalayak sasaran semula belum optimal dalam pemahaman urgensi pendaftaran Kekayaan Intelektual merek sehingga peningkatan pemahaman masyarakat UMKM Kabupaten Pemalang perlu dimaksimalkan. Pretest dan Post test dilakukan pada kegiatan.Peningkatan pemahaman pada masyarakat sasaran diukur dari rerata prosentase jawaban benar pada pre test 39 % menjadi 65% pada saat post test.

Title

Found 11 Documents
Search
Journal : Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search Journal : Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search
Journal : Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI