Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

Persepsi Anggota DPRD Terhadap Pengaruh Kualitas Layanan Dan Akuntabilitas Pada Kepercayaan Publik DPRD Kota Makassar Tripentita Loto Patandianan; Syamsul Bahri; Nurkaidah Nurkaidah
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8986

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi anggota DPRD terhadap pengaruh kualitas layanan dan akuntabilitas terhadap kepercayaan publik terhadap DPRD Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional. Populasi penelitian adalah seluruh anggota DPRD Kota Makassar dengan jumlah sampel sebanyak 50 responden yang ditentukan melalui teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup menggunakan skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan SPSS versi 26. Kualitas layanan diukur melalui dimensi bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati, sedangkan akuntabilitas diukur melalui transparansi, pertanggungjawaban, dan integritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik dengan nilai t hitung 4,665 dan signifikansi < 0,001. Akuntabilitas juga berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai t hitung 5,990 dan signifikansi < 0,001. Secara simultan, kualitas layanan dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan publik dengan nilai F hitung 31,433 dan Adjusted R Square 0,554. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan responsivitas layanan, keterbukaan informasi, pertanggungjawaban kinerja, dan integritas kelembagaan penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap DPRD Kota Makassar. This study aims to analyze DPRD members’ perceptions of the influence of service quality and accountability on public trust in the Makassar City Regional House of Representatives. This research employed a quantitative correlational approach. The population consisted of all members of the Makassar City DPRD, with a sample of 50 respondents selected using saturated sampling. Data were collected through a closed-ended Likert-scale questionnaire and analyzed using multiple linear regression with SPSS version 26. Service quality was measured through the dimensions of tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy, while accountability was measured through transparency, responsibility, and integrity. The findings show that service quality has a positive and significant effect on public trust, with a t-value of 4.665 and a significance level of < 0.001. Accountability also has a positive and significant effect, with a t-value of 5.990 and a significance level of < 0.001. Simultaneously, service quality and accountability significantly influence public trust, with an F-value of 31.433 and an Adjusted R Square of 0.554. These findings indicate that improving service responsiveness, information transparency, performance accountability, and institutional integrity is important for strengthening public trust in the Makassar City DPRD.
Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kualitas Pelayanan Di Pengadilan Negeri Malili Brigita Olivia Yuam; Syamsul Bahri; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8987

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas publik dan gaya kepemimpinan terhadap kualitas pelayanan di Pengadilan Negeri Malili, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai Pengadilan Negeri Malili sebanyak 24 orang, sehingga teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode sensus. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert, kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan dengan nilai koefisien regresi 0,457, nilai t sebesar 3,860, dan signifikansi < 0,001. Gaya kepemimpinan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan dengan nilai koefisien regresi 0,266, nilai t sebesar 2,908, dan signifikansi 0,008. Secara simultan, akuntabilitas publik dan gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan dengan nilai F sebesar 40,965 dan signifikansi < 0,001. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,777 menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut menjelaskan 77,7% variasi kualitas pelayanan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan akuntabilitas publik dan gaya kepemimpinan partisipatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan. This study aims to analyze the influence of public accountability and leadership style on service quality at the Malili District Court, both partially and simultaneously. This research employed a correlational quantitative approach. The population consisted of all 24 employees of the Malili District Court; therefore, a census sampling technique was applied. Data were collected using a Likert-scale questionnaire and analyzed through multiple linear regression with the assistance of SPSS. The results show that public accountability has a positive and significant effect on service quality, with a regression coefficient of 0.457, a t-value of 3.860, and a significance value of < 0.001. Leadership style also has a positive and significant effect on service quality, with a regression coefficient of 0.266, a t-value of 2.908, and a significance value of 0.008. Simultaneously, public accountability and leadership style significantly influence service quality, with an F-value of 40.965 and a significance value of < 0.001. The Adjusted R Square value of 0.777 indicates that both variables explain 77.7% of the variation in service quality. This study emphasizes the importance of strengthening public accountability and participatory leadership to improve the quality of judicial services.
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Distrik Hobard Kabupaten Sorong Ferdinan Klasjok; Syamsul Bahri; Nawir Rahman
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8993

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai pada Kantor Distrik Hobard Kabupaten Sorong, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai Kantor Distrik Hobard, kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Uji instrumen dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas, sedangkan pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dengan nilai t hitung sebesar 2,039 dan signifikansi 0,049. Kepuasan kerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dengan nilai t hitung sebesar 2,049 dan signifikansi 0,048. Secara simultan, gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar 19,957 yang lebih besar dari F tabel sebesar 3,25. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memberikan kontribusi sebesar 54% terhadap kinerja pegawai. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kinerja pegawai perlu didukung oleh kepemimpinan yang efektif dan kepuasan kerja yang memadai. This study aims to analyze the influence of leadership style and job satisfaction on employee performance at the Hobard District Office, Sorong Regency, both partially and simultaneously. This research employed a quantitative approach using a survey method. Data were collected through questionnaires distributed to employees of the Hobart District Office and analyzed using multiple linear regression. The research instruments were tested for validity and reliability, while the hypotheses were examined using the t-test, F-test, and coefficient of determination. The results show that leadership style has a positive and significant effect on employee performance, as indicated by a t-value of 2.039 and a significance value of 0.049. Job satisfaction also has a positive and significant effect on employee performance, with a t-value of 2.049 and a significance value of 0.048. Simultaneously, leadership style and job satisfaction have a positive and significant effect on employee performance, as indicated by an F-value of 19.957, which exceeds the F-table value of 3.25. The coefficient of determination indicates that both variables explain 54% of the variance in employee performance. These findings confirm that improving employee performance requires effective leadership and adequate job satisfaction.
Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Berkelanjutan Di Pantai Gedo Kabupaten Nabire Mustakdir Mustakdir; Syamsul Bahri; Jamaluddin Djahid
Urban and Regional Studies Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Urban and Regional Studies Journal, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ursj.v8i1.7631

Abstract

Pariwisata berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan yang mengintegrasikan tiga pilar utama: ekonomi, sosialbudaya, dan lingkungan hidup. Namun, pada kawasan Pantai Gedo di Kabupaten Nabire, partisipasi masyarakat adat masih rendah dalam pengelolaan wisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktorfaktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat adat dan merumuskan strategi peningkatan partisipasi mereka dalam pengelolaan kawasan wisata berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed methods, dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, kuesioner, dan wawancara dengan masyarakat serta pemangku kepentingan. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) untuk menguji hubungan antar variabel, serta analisis SWOT untuk merumuskan strategi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kepercayaan terhadap pengelola, dukungan kelembagaan, dan pengetahuan lokal merupakan determinan utama partisipasi masyarakat adat. Strategi yang direkomendasikan adalah memperkuat kelembagaan adat dalam tata kelola wisata, meningkatkan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan pelatihan, serta membangun mekanisme kolaboratif antara pemerintah dan komunitas adat. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan model pengelolaan wisata berkelanjutan berbasis masyarakat adat di Papua. Sustainable tourism represents a development paradigm that integrates three main pillars: economic, sociocultural, and environmental. However, in Gedo Beach, Nabire Regency, the participation of indigenous communities in tourism management remains low. This study aims to analyze the factors influencing indigenous community participation and to formulate strategies to enhance their involvement in sustainable tourism area management. The research employs a mixedmethod approach combining quantitative and qualitative methods. Data were collected through observation, questionnaires, and interviews with local communities and stakeholders. Data analysis used Structural Equation Modeling (SEM) to test variable relationships and SWOT analysis to determine strategic recommendations. The results show that trust in management, institutional support, and local knowledge are the dominant factors influencing participation. The main strategies proposed include strengthening indigenous institutions in tourism governance, enhancing community capacity through education and training, and fostering collaborative mechanisms between government and indigenous communities. These findings contribute to developing a sustainable tourism management model based on indigenous participation in Papua.
Pengaruh Pengembangan Karir Tunjangan Kinerja Dan Kelas Jabatan Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Makassar Musfiani H.R Musfiani; Syamsul Bahri; Juharni Juharni
Jurnal Sosiologi Kontemporer Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Sosiologi Kontemporer, Juni 2025
Publisher : Program Studi Sosiologi Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jsk.v5i1.6417

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1). untuk menganalisis Pengaruh Pengembangan karir terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Makassar. 2). Untuk menganalisis pengaruh Tunjangan Kinerja terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Makassar. 3). Untuk menganalisis pengaruh Kelas Jabatan terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Makassar. 4). Untuk menganalisis pengaruh secara Simultan Pengembangan Karir Tunjangan Kinerja dan Kelas Jabatan terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Makassar.dan 5). Untuk menganalisis Variabel yng dominan berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Makassar Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian dilakukan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dengan Populasi penelitian adalah pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar yang berjumlah 122 orang. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tehnik sampling jenuh populasi sekaligus menjadi Sampel jadi jumlah sampel adalah 122 orang. Tehnik pengumpulan data menggunakan kusioner dan tehnik analisis data menggunakan tehnik analisis regresi berganda. Hasil Penelitian 1). Variabel Pengembangan Karir (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable Kinerja Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Makassar. 2). variabel Kinerja Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Makassar. 3). variabel Jabatan Kelas (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kinerja Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Makassar. 4). Uji simultan menunjukkan Pengambangan Karir (X1) Tunjangan Kinerja (X2) Kelas Jabatan (X3) secara bersama- sama berpengaruh terhadap Kinerja Pegawi (Y) pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Makassar.dan 5). Variabel yang paling dominan mempengaruhi Kinerja Pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Makassar adalah Tunjangan Kinerja.
Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja Palerias Serang; Syamsul Bahri; Nurkaidah Nurkaidah
Jurnal Sosiologi Kontemporer Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Sosiologi Kontemporer, Juni 2025
Publisher : Program Studi Sosiologi Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jsk.v5i1.6419

Abstract

Penelitian bertujuan menganalisis efektivitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Toraja serta faktor-faktor determinan yang memengaruhinya. Metode kualitatif deskriptif diterapkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam terhadap 15 informan kunci (pejabat struktural, petugas, dan pemohon), dan kajian dokumen sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan IMB telah mencapai tingkat efektivitas signifikan, ditandai oleh ketepatan waktu penyelesaian permohonan, kecermatan verifikasi dokumen, dan gaya pelayanan profesional-ramah. Faktor determinan utama mencakup Kesadaran Masyarakat terhadap kepatuhan prosedural, Aturan yang Jelas dan transparan, Organisasi yang Terstruktur dengan koordinasi optimal, Pendapatan yang Memadai dari retribusi untuk pengembangan sarana, serta Kemampuan dan Keterampilan Petugas yang mumpuni. Pemanfaatan teknologi informasi berperan krusial dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi proses. Temuan ini mengonfirmasi bahwa komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung telah berdampak positif pada kepuasan masyarakat. Implikasi kebijakan merekomendasikan intensifikasi sosialisasi prosedur, pelatihan berkala petugas, dan pengembangan sistem online terintegrasi untuk menjaga konsistensi kualitas layanan. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi perbaikan tata kelola pelayanan perizinan di daerah berkarakteristik serupa. This study examines the effectiveness of Building Permit (IMB) services at the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) in Tana Toraja Regency and its determinant factors. A descriptive qualitative method was employed, utilizing participatory observation, in-depth interviews with 15 key informants (structural officials, officers, and applicants), and secondary document analysis. Results indicate that IMB services have achieved significant effectiveness, characterized by timely processing, accuracy in document verification, and professional-friendly service delivery. Key determinants include Public Awareness of procedural compliance, Clear and Transparent Regulations, a Well-Structured Organization with optimal coordination, Adequate Revenue from retribution for infrastructure development, and sufficient Employee Competence and Skills. The utilization of information technology played a crucial role in enhancing transparency and process efficiency. These findings confirm that the local government’s commitment to strengthening human resource capacity and supporting infrastructure has positively impacted community satisfaction. Policy implications recommend intensifying procedural socialization, regular staff training, and integrated online system development to maintain service quality consistency. The study provides practical contributions for improving permit service governance in regions with similar characteristics, emphasizing the synergy between institutional readiness and community engagement in public service optimizationretribution management.
Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar Pada Program Penanganan Stunting Siti Musafira Nisa; Syamsul Bahri; Nurkaidah Nurkaidah
Jurnal Sosiologi Kontemporer Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Sosiologi Kontemporer, Juni 2025
Publisher : Program Studi Sosiologi Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jsk.v5i1.6421

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) dalam program penurunan stunting di Kota Makassar, dengan fokus pada peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Data diperoleh dari informan kunci, termasuk pejabat struktural dan fungsional Bappeda, serta operator Aksi Bangda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan monev stunting di Kota Makassar telah berjalan dengan baik, didukung oleh alokasi anggaran yang memadai dan pelatihan kader posyandu. Namun, tantangan utama meliputi ketidakakuratan data, ego sektoral antar-organisasi perangkat daerah (OPD), serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola asuh anak. Studi ini mengidentifikasi lima faktor kunci yang memengaruhi efektivitas monev, yaitu ketersediaan data, komitmen pemimpin, penggunaan teknologi informasi, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan sistem pendataan terintegrasi, peningkatan kapasitas kader, dan sosialisasi kebijakan yang lebih efektif. Temuan ini memberikan kontribusi praktis bagi perbaikan kebijakan penurunan stunting di tingkat daerah, khususnya dalam konteks pembangunan kesehatan berbasis bukti. This study aims to analyze the factors influencing the effectiveness of monitoring and evaluation (monev) implementation in stunting reduction programs in Makassar City, focusing on the role of the Regional Development Planning Agency (Bappeda). The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation studies. Key informants include structural and functional officials of Bappeda, as well as Aksi Bangda operators. The results indicate that stunting monev in Makassar City has been implemented effectively, supported by adequate budget allocation and posyandu cadre training. However, major challenges include data inaccuracy, sectoral egos among regional apparatus organizations (OPD), and low public awareness of child-rearing practices. This study identifies five key factors affecting monev effectiveness: data availability, leadership commitment, information technology utilization, cross-sector coordination, and community participation. Recommendations include strengthening integrated data systems, enhancing cadre capacity, and improving policy socialization. The findings provide practical contributions to refining stunting reduction policies at the regional level, particularly in evidence-based health development contexts.
Peranan Pemerintah Dinas Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya Dalam Mengentaskan Kemiskinan Mikel Kemesrar; Syamsul Bahri; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Paradigma Journal of Administration, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i1.6021

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui tiga pendekatan utama: Penyediaan Bantuan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, serta Penyuluhan dan Edukasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang secara signifikan membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar. Namun, efektivitas program masih terkendala oleh ketidakakuratan data penerima, keterbatasan anggaran, dan tantangan geografis. Di sisi pemberdayaan, Dinas Sosial telah menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha, meskipun belum berkelanjutan. Penyuluhan dan edukasi juga telah dilakukan untuk meningkatkan literasi ekonomi, tetapi dampaknya belum optimal akibat rendahnya partisipasi masyarakat. Studi ini merekomendasikan penguatan sistem pendataan, peningkatan koordinasi antar-stakeholder, dan integrasi teknologi untuk memperluas jangkauan program. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal. This study examines the role of the Social Service Office of South Sorong Regency, Southwest Papua Province, in poverty alleviation through three main approaches: Social Assistance Provision, Community Empowerment, and Counseling and Education. The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation studies. The findings indicate that the Social Service Office has implemented various social assistance programs, such as the Family Hope Program (PKH) and Non-Cash Food Assistance (BPNT), which significantly aid impoverished communities in meeting basic needs. However, program effectiveness is hindered by inaccurate beneficiary data, budget constraints, and geographical challenges. In terms of empowerment, the office has conducted skills training and business mentoring, though sustainability remains an issue. Counseling and education initiatives have been introduced to improve economic literacy, yet their impact is limited due to low community participation. The study recommends strengthening data systems, enhancing inter-stakeholder coordination, and integrating technology to expand program reach. These findings offer practical contributions to poverty alleviation policy formulation in underdeveloped regions.
Kinerja Pegawai Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar Andi Algifari Arezona; Andi Rasyid Pananrangi; Syamsul Bahri
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Paradigma Journal of Administration, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i1.6023

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis kinerja pegawai dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Jumpandang Baru Kecamatan Tallo Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan observasi dan wawancara terhadap informan yang terdiri dari kepala puskesmas, staf administrasi, dinas kesehatan, masyarakat, dan pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai belum optimal, terutama dalam hal kecepatan layanan pendaftaran dan pengambilan obat, meskipun telah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP). Kendala utama meliputi manajemen waktu yang kurang efektif akibat tingginya jumlah pasien, birokrasi yang rumit, serta lokasi puskesmas yang rawan banjir. Upaya efisiensi seperti konseling obat yang cepat dan sistem shift telah dilakukan, namun keterbatasan tenaga medis dan dualisme sistem (digital dan manual) tetap menjadi tantangan. Penelitian ini merekomendasikan penambahan pegawai, peningkatan kapasitas layanan, dan modernisasi sistem administrasi untuk memperbaiki mutu pelayanan. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi perencanaan kebijakan kesehatan dan peningkatan kepuasan masyarakat. This study examines employee performance in improving the quality of healthcare services at Jumpandang Baru Community Health Center in Tallo District, Makassar. The research employs a qualitative descriptive method, utilizing observation and interviews with informants, including the health center head, administrative staff, health department officials, community members, and patients. The findings reveal that employee performance remains suboptimal, particularly in the speed of registration and medicine dispensing services, despite adherence to Standard Operating Procedures (SOP). Key challenges include ineffective time management due to high patient volumes, complex bureaucracy, and the health center’s flood-prone location. Efficiency measures such as rapid drug counseling and shift systems have been implemented, but limitations in medical personnel and dual-system (digital and manual) operations persist. The study recommends increasing staff, enhancing service capacity, and modernizing administrative systems to improve service quality. These findings hold significant implications for health policy planning and community satisfaction.
Efektivitas Pelayanan Sosial Dan Pembinaan Anak Jalanan Di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya Armet Mexi Melser Adoi; Syamsul Bahri; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Paradigma Journal of Administration, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i1.6025

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan sosial dan pembinaan anak jalanan di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi terhadap enam informan yang dipilih secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan anak jalanan di wilayah tersebut belum optimal meskipun melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan panti sosial. Faktor utama yang menghambat efektivitas program antara lain ketiadaan Peraturan Daerah (Perda) khusus untuk penanganan anak jalanan, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran keluarga dalam pengasuhan berbasis agama dan budaya. Inovasi seperti rumah singgah dan kolaborasi antarstakeholder belum mampu menekan peningkatan jumlah anak jalanan secara signifikan. Temuan ini mengindikasikan perlunya kebijakan yang lebih komprehensif, peningkatan kapasitas SDM, dan pendekatan berbasis kearifan lokal untuk mencapai hasil yang berkelanjutan. This study aims to analyze the effectiveness of social services and coaching programs for street children in South Sorong Regency, West Papua Province, and identify the inhibiting factors in their implementation. A descriptive qualitative method was employed, with data collected through in-depth interviews and documentation studies involving six purposively selected informants. The results reveal that the handling of street children in the region remains suboptimal despite the involvement of various stakeholders, including the government, non-governmental organizations (NGOs), and social institutions. Key challenges include the absence of regional regulations (Perda) specific to street children, limited human and infrastructure resources, and low family awareness regarding child-rearing based on religious and cultural values. Innovations such as shelters and multi-stakeholder collaborations have yet to significantly reduce the number of street children. These findings underscore the need for more comprehensive policies, capacity-building initiatives, and local wisdom.