Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

Analisis Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Keluarga Harapan Di Distrik Wayer Kabupaten Sorong Selatan John R. Sesa; Rasyid Pananrangi; Syamsul Bahri
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Paradigma Journal of Administration, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i1.6038

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan, mengevaluasi implementasi PKH di wilayah tersebut dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis PKH. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui PKH mencakup peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Program ini berhasil memberikan bantuan tunai langsung kepada keluarga miskin yang berdampak positif terhadap akses pendidikan dan layanan kesehatan melalui puskesmas dan kegiatan posyandu keliling. Dari sisi ekonomi, penerima manfaat memperoleh pelatihan keterampilan dan bantuan modal untuk mendukung usaha kecil. Implementasi PKH di Distrik Wayer berjalan relatif baik, terutama dalam hal distribusi bantuan yang tepat waktu dan penetapan kriteria sasaran. Namun, masih terdapat ketidaktepatan data penerima manfaat, di mana beberapa keluarga yang berhak belum terdaftar dan sebaliknya. Permasalahan utama yang dihadapi mencakup rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat PKH, partisipasi aktif penerima yang masih terbatas, kurangnya pelatihan di wilayah terpencil, serta pendataan yang belum sepenuhnya akurat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pelatihan, dan pembaruan data untuk mengoptimalkan efektivitas program PKH sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. This study aims to: (1) analyze community empowerment through the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan/PKH) in Wayer District, South Sorong Regency; (2) evaluate the implementation of the PKH program in the region; and (3) identify challenges faced in empowering communities through PKH. The research employs a qualitative approach with primary and secondary data sources, using observation, in-depth interviews, and documentation for data collection. The findings reveal that community empowerment through PKH includes improved access to education, healthcare, and economic well-being. The program has effectively provided direct cash assistance to low-income families, enhancing their access to education and free healthcare services through community health centers and mobile health posts (posyandu). Economically, beneficiaries receive skills training and capital assistance to support small businesses. The implementation of PKH in Wayer District has been relatively effective, particularly in terms of timely aid distribution and targeting based on clear criteria. However, inaccuracies in beneficiary data remain a concern, with some eligible families not listed and some ineligible ones receiving assistance. The main challenges identified include limited community understanding of the program's benefits, low participation of recipients in optimizing the aid, lack of training opportunities in remote areas, and inaccurate beneficiary data. Therefore, enhanced outreach, training initiatives, and data validation are necessary to maximize the effectiveness of PKH as a tool for community empowerment.
Analisis Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kantor Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Abdullah Umar; Juharni Juharni; Syamsul Bahri
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Paradigma Journal of Administration, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i1.6225

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat di Kantor Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kualitas pelayanan diukur menggunakan lima dimensi Servqual, yaitu bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik total sampling terhadap seluruh 35 pegawai yang terlibat dalam pelayanan publik di kantor kecamatan. Data dikumpulkan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima dimensi kualitas pelayanan secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Dimensi daya tanggap dan keandalan menjadi faktor dominan yang mempengaruhi kepuasan. Studi ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan dengan memperbaiki sarana prasarana, pelatihan kompetensi pegawai, dan penguatan mekanisme umpan balik masyarakat. Temuan ini memberikan kontribusi empiris pada pengembangan teori Servqual dalam konteks pelayanan publik di wilayah kepulauan dan menjadi acuan praktis bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan mutu layanan. Penelitian ini merekomendasikan penerapan sistem antrian elektronik dan sosialisasi prosedur pelayanan yang lebih baik guna mempercepat proses layanan dan meningkatkan keadilan bagi seluruh pengguna layanan. This study aims to examine the impact of public service quality on community satisfaction at the Segeri Subdistrict Office, Pangkajene and Islands Regency. Service quality was assessed using the five Servqual dimensions: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. Employing a quantitative research design with a case study approach, total sampling was conducted involving all 35 employees engaged in public service delivery at the subdistrict office. Data were collected through questionnaires, observations, and document review, and analyzed using multiple linear regression. The results indicate that all five service quality dimensions have positive and significant effects on community satisfaction, both partially and simultaneously. Responsiveness and reliability emerged as the dominant factors influencing satisfaction. This study highlights the importance of enhancing service quality by improving infrastructure, staff competency training, and strengthening community feedback mechanisms. The findings contribute empirically to the development of the Servqual theory in the context of public service in island regions and offer practical guidance for policymakers to improve service standards. The study recommends implementing an electronic queue system and better procedural socialization to expedite services and ensure fairness for all service users.
Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Pinrang Muhammad Ali Jodding; Syamsul Bahri; Muhammad Ridha Suaib
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Paradigma Journal of Administration, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i1.6226

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik Miles dan Huberman. Temuan utama menunjukkan bahwa KPU menjalankan tiga fungsi strategis: pendidikan pemilih melalui media sosial dan Rumah Pintar Pemilu, penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik, serta pemberian kesempatan setara bagi pemilih penyandang disabilitas. Studi ini mengidentifikasi kendala utama berupa kesenjangan literasi politik dan distribusi informasi di wilayah pedesaan. Kebaruan penelitian terletak pada pengungkapan strategi inklusif dan implementasi teknologi digital yang konkret untuk meningkatkan partisipasi politik di tingkat lokal. Rekomendasi diarahkan pada penguatan pendidikan politik berbasis komunitas dan perluasan jaringan informasi digital guna mendorong partisipasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. This study analyzes the role of the General Election Commission (KPU) of Pinrang Regency in enhancing community political participation using a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis, then analyzed following Miles and Huberman’s techniques. The key findings reveal that KPU performs three strategic functions: voter education via social media and the Smart Election House, information dissemination through print and electronic media, and providing equal opportunities for voters with disabilities. The study identifies major challenges including political literacy gaps and limited information distribution in rural areas. The novelty of this research lies in uncovering inclusive strategies and concrete digital technology implementations to boost political participation at the local level. Recommendations focus on strengthening community-based political education and expanding digital information networks to foster more inclusive and sustainable participation.
Penerapan Kebijakan Sektor Pertanian Hortikultura Di Kabupaten Enrekang Dita Dita; Syamsul Bahri; Nurkaidah Nurkaidah
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 2 (2025): Paradigma Journal of Administration, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i2.7300

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi kebijakan sektor hortikultura di Kabupaten Enrekang berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 19 Tahun 2018 mengenai Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Hortikultura, serta mengevaluasi tingkat efektivitas implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumentasi resmi. Informan dalam penelitian ini terdiri atas aparat pemerintah daerah, petugas UPT, serta perwakilan kelompok tani sebagai penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dijalankan sesuai kerangka regulasi, namun belum mencapai tingkat optimal. Beberapa kendala utama yang ditemukan meliputi keterbatasan alokasi anggaran, kurangnya sarana dan prasarana pendukung produksi benih, serta mekanisme distribusi benih hortikultura—khususnya bawang merah—yang belum merata dan belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah sasaran. Meskipun demikian, kebijakan ini telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ketersediaan benih hortikultura lokal dan meningkatkan akses petani terhadap sumber benih yang lebih baik. Namun, upaya untuk menyediakan benih unggul secara berkelanjutan masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, serta perbaikan sistem monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, implementasi kebijakan masih membutuhkan penyesuaian agar tujuan pembangunan sektor hortikultura dapat tercapai secara optimal. This study aims to identify the implementation of the horticulture sector policy in Enrekang Regency, based on Enrekang Regent Regulation Number 19 of 2018 concerning the Establishment of the Technical Implementation Unit (UPT) for the Horticultural Seed Center, and to evaluate its effectiveness. The research employed a qualitative descriptive approach with data collection techniques including in-depth interviews, field observations, and document analysis. The respondents included local government officers, UPT personnel, and farmer group representatives, all of whom were policy beneficiaries. The findings reveal that the policy has been implemented in accordance with regulatory mandates; however, it has not yet reached an optimal level. Several challenges were identified, including limited budget allocation, insufficient supporting facilities and infrastructure for seed production, and uneven distribution mechanisms for horticultural seeds—particularly shallots—which have not fully covered the designated target areas. Despite these constraints, the policy has contributed positively to improving the availability of local horticultural seeds and enhancing farmers' access to higher-quality planting materials. Nonetheless, efforts to sustainably provide superior seeds still require strengthening institutional capacity, improving human resources, and enhancing monitoring and evaluation systems. Therefore, implementing this policy requires further refinement to ensure the successful development of the horticulture sector in Enrekang Regency.
Implementasi Pelayanan Administrasi Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar: Studi Pada Permohonan Paspor Dan Izin Tinggal Warga Negara Asing Irma Damayanti; Syamsul Bahri; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 2 (2025): Paradigma Journal of Administration, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i2.7390

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan administrasi serta implementasi asas pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar, khususnya pada proses penerbitan paspor dan pengelolaan izin tinggal bagi warga negara asing sebagai bagian dari fungsi pelayanan keimigrasian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam, serta analisis dokumentasi resmi. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive yang terdiri atas pejabat struktural, pegawai pelaksana, dan masyarakat pengguna layanan, baik WNI maupun WNA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kualitas pelayanan administrasi di kantor tersebut telah berjalan cukup baik dan telah memenuhi sebagian besar indikator pelayanan publik yang ditetapkan dalam regulasi. Berdasarkan analisis dimensi kualitas pelayanan, diketahui bahwa aspek bukti fisik, kepastian layanan, dan empati pegawai telah terlaksana dengan cukup baik. Namun demikian, aspek daya tanggap dan kecepatan pelayanan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menghadapi lonjakan permohonan layanan serta penanganan keluhan masyarakat. Dari sisi implementasi asas pelayanan publik, aspek akuntabilitas, keadilan, dan partisipatif telah diterapkan dengan baik, tetapi aspek transparansi dan efektivitas pelayanan masih mengalami kendala akibat keterbatasan infrastruktur teknologi, sistem antrean digital yang belum optimal, serta rendahnya literasi digital masyarakat pengguna layanan. Dengan demikian, meskipun Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar telah menunjukkan perkembangan positif dalam meningkatkan pelayanan administrasi, tetap diperlukan peningkatan sosialisasi prosedur layanan, pelatihan pegawai, dan pengembangan inovasi berbasis teknologi agar pelayanan publik semakin responsif, transparan, efektif, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. This study aims to analyze the quality of administrative services and the implementation of public service principles at the Class I Special Immigration Office TPI Makassar, with a specific focus on passport issuance and residence permit processing for foreign nationals as core immigration service functions. The research employs a qualitative descriptive method, with data collection comprising direct observations, in-depth interviews, and document analysis. Informants were selected purposively and included structural officials, service officers, and service users, both Indonesian citizens and foreign nationals. The findings indicate that the overall quality of administrative services has been carried out fairly well and has met several public service standards mandated by relevant regulations. Analysis of the service quality dimensions revealed that physical evidence, service assurance, and employee empathy have been adequately implemented. However, responsiveness and service speed still require improvement, particularly in handling service peaks and responding to user complaints efficiently. Regarding the implementation of public service principles, accountability, fairness, and participatory involvement have been properly enforced, while transparency and service effectiveness remain constrained by limited technological infrastructure, suboptimal digital queue systems, and low digital literacy among service users. Therefore, although the Class I Special Immigration Office TPI Makassar has made progress in strengthening administrative services, further efforts are needed to expand public communication, improve staff capacity, and develop technology-driven service innovations to ensure that public service delivery is more transparent, effective, responsive, and user-centered.
Optimalisasi Pendidikan Lanjutan Bagi Karir Personil Polri Polres Gowa Muhajir S. Muhajir; Syamsul Bahri; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 2 (2025): Paradigma Journal of Administration, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i2.7615

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif mekanisme seleksi peserta, relevansi kurikulum, serta efektivitas evaluasi pasca-diklat dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan lanjutan bagi pegawai. Fokus penelitian ini dilandasi oleh kebutuhan untuk memastikan bahwa proses diklat benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi, profesionalisme, serta pengembangan karier pegawai secara berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, dokumentasi administratif, dan observasi langsung terhadap proses pelaksanaan diklat. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme seleksi peserta diklat masih dipengaruhi oleh subjektivitas atasan sehingga belum mencerminkan prinsip meritokrasi yang ideal. Selain itu, kurikulum yang digunakan belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan operasional dan tantangan aktual pekerjaan di lapangan. Evaluasi pasca-diklat juga belum berjalan secara optimal karena kurangnya instrumen pemantauan, tindak lanjut sistematis, serta integrasi hasil evaluasi dalam pengembangan kompetensi pegawai. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lanjutan perlu dioptimalkan melalui penerapan seleksi berbasis kompetensi, penyusunan kurikulum adaptif berbasis kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi, serta penguatan sistem evaluasi berkelanjutan untuk mendukung peningkatan performa kerja dan pengembangan karier pegawai secara lebih efektif. This study aims to comprehensively analyze the participant selection mechanism, curriculum relevance, and the effectiveness of post-training evaluation within the implementation of advanced education and training programs for employees. The formulation of this research problem is based on the need to ensure that training programs genuinely contribute to improving employee competencies, professionalism, and long-term career development. A qualitative research approach was employed using a case study design, with data collected through in-depth interviews, document analysis, and direct observation of training implementation. Data analysis followed the interactive Miles and Huberman model, which includes systematic stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the current participant selection process is still influenced by supervisor subjectivity, indicating a lack of alignment with ideal meritocratic principles. Furthermore, the training curriculum has not yet fully reflected operational needs or emerging work challenges, resulting in a gap between training content and workplace expectations. Post-training evaluation is also not optimally implemented due to the absence of structured monitoring mechanisms, inadequate follow-up procedures, and the limited integration of evaluation outcomes into competency development frameworks. Based on these findings, the study concludes that advanced training programs should be strengthened through competency-based selection, the development of needs-based and adaptive curricula, and the implementation of a continuous and systematic evaluation system to effectively support employee performance improvement and career progression.
Evaluasi Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Pada Pelayanan Administrasi Kepegawaian ASN Kabupaten Morowali Utara Vonny Sandang; Syamsul Bahri; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 2 (2025): Paradigma Journal of Administration, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i2.7648

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dalam optimalisasi pelayanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi selama proses pemanfaatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas penerapan SIASN sebagai instrumen digital dalam transformasi administrasi kepegawaian. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi dengan melibatkan informan kunci seperti Kepala Bagian Kepegawaian, Kepala Sub Kepegawaian, serta ASN pengguna aktif aplikasi SIASN di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Morowali Utara. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang mencakup proses kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIASN telah memberikan perubahan signifikan dalam mekanisme pelayanan administrasi kepegawaian, di mana proses yang sebelumnya dilaksanakan secara manual berbasis dokumen fisik kini beralih menjadi layanan berbasis digital yang lebih efisien, cepat, akurat, dan transparan. Meskipun demikian, pemanfaatan SIASN masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya literasi digital di kalangan pegawai, serta minimnya pelatihan teknis terkait sistem, sehingga berdampak pada keterlambatan proses input data dan adaptasi sistem. Dengan demikian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan anggaran teknologi yang memadai, serta penguatan kebijakan dukungan internal diperlukan agar implementasi SIASN dapat berjalan optimal sebagai bagian dari reformasi birokrasi berbasis digital. This study aims to evaluate the implementation of the State Civil Apparatus Information System (SIASN) to optimize civil service administration within the Government of North Morowali Regency and to identify the challenges encountered during its use. A qualitative research approach with an analytical descriptive design was employed to obtain an in-depth understanding of the effectiveness of SIASN implementation as a digital transformation instrument in public personnel administration. Data collection techniques included observation, in-depth interviews, and document review with key informants, including the Head of the Personnel Division, the Subdivision Head, and active users of the SIASN application within the Agency for Personnel and Human Resource Development (BKPSDM) of North Morowali Regency. Data were analyzed using the interactive model by Miles, Huberman, and Saldana, consisting of data condensation, display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of SIASN has significantly transformed administrative processes from previously manual, paper-based mechanisms into digital-based procedures that are more efficient, accurate, transparent, and time-effective. However, several challenges remain, including limited technological infrastructure, low digital literacy among employees, and insufficient technical training, which affect data entry timeliness and system adaptation. Therefore, improving human resource competencies, strengthening policy support, and ensuring adequate technological budgeting are essential to fully optimize SIASN implementation as part of a broader digital-based bureaucratic reform strategy.