Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.045
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tadulako Law Review Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Bina Mulia Hukum Justitia et Pax Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Jurnal Hukum Positum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Res Nullius Law Journal Diseminasi : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Istinbath : Jurnal Hukum jurnal hukum das sollen Mendapo: Journal of Administrative Law JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) PATTIMURA Legal Journal International Journal Administration, Business & Organization Jurnal Hukum dan Peradilan Padma: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Riset Indragiri Al Basirah JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (ADI DHARMA) Jurnal Hukum Mimbar Justitia Jurnal Medika: Medika PESHUM Lex Scientia Law Review Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia
Wahyudi Wahyudi
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Hukum Keluarga Islam di Tengah Arus Globalisasi: Dampak Media Sosial Terhadap Pola Pernikahan dan Relasi Keluarga Muslim: Islamic Family Law in the Midst of Globalization: The Impact of Social Media on Muslim Marriage Patterns and Family Relations Wahyudi, Wahyudi; Oyo Sunaryo Mukhlas; Beni Ahmad Saebani
Res Nullius Law Journal Vol. 7 No. 2 (2025): Volume 7 No. 2 Juli 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v7i2.18655

Abstract

This article examines the impact of social media as a primary instrument of globalization on the socio-legal norms of Islamic family law (fiqh al-usrah). It argues that digital platforms have created a new public sphere that significantly transforms the social construction and practice of Islamic marriage and family relations. Using a socio-legal research method that analyzes classical jurisprudence (fiqh) texts, contemporary legal compilations, and empirical phenomena from social media, this study focuses on three critical areas: the transformation of matchmaking (khiṭbah) into a digital "marriage market," the spectacularization of dowry (mahr) and wedding ceremonies (walimah) as displays of status, and the reconfiguration of spousal and parent-child relationships through the logic of online self-presentation and conflict airing. The findings indicate that social media acts as a disruptive force, generating tensions between static legal interpretations and evolving social realities. It necessitates a contextual reinterpretation of Islamic family law to address new challenges related to privacy, financial pressure, and digital literacy. The article concludes that navigating this digital landscape requires a balanced approach that upholds the core objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharīʿah) while constructively engaging with the dynamics of the networked society.   Artikel ini menganalisis dampak media sosial sebagai instrumen utama globalisasi terhadap norma sosial-hukum dari hukum keluarga Islam (fiqh al-usrah). Argumen utama menyatakan bahwa platform digital telah menciptakan ruang publik baru yang mentransformasi konstruksi sosial dan praktik dari perkawinan dan relasi keluarga Islam. Dengan menggunakan metode penelitian sosio-legal yang mengkaji teks-teks fikih klasik, kompilasi hukum kontemporer, serta fenomena empiris dari media sosial, studi ini berfokus pada tiga area kritis: transformasi lamaran (khiṭbah) menjadi "pasar pernikahan" digital, spektakularisasi mahar (mahr) dan walimah sebagai pertunjukan status, serta rekonfigurasi relasi suami-istri dan orang tua-anak melalui logika presentasi diri dan pengungkapan konflik daring. Temuan penelitian menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai kekuatan disruptif yang menciptakan ketegangan antara interpretasi hukum yang statis dan realitas sosial yang terus berkembang. Hal ini memerlukan reinterpretasi kontekstual atas hukum keluarga Islam untuk menjawab tantangan baru terkait privasi, tekanan finansial, dan literasi digital. Artikel menyimpulkan bahwa navigasi di lanskap digital ini membutuhkan pendekatan seimbang yang menegakkan tujuan utama syariat Islam (maqāṣid al-sharīʿah) sekaligus secara konstruktif terlibat dengan dinamika masyarakat jaringan.
Implementasi Prinsip Non Refoulement dalam Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing di Indonesia: Perspektif Hukum Internasional dan Nasional Wahyudi, Wahyudi
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 16, No 2 (2025): JNH VOL 16 NO 2 NOVEMBER 2025
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v16i2.5064

Abstract

This article examines the implementation of the principle of non-refoulement in Indonesia’s policy on foreign refugees from both international and national legal perspectives. As a non-signatory to the 1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol, Indonesia is not bound by their formal obligations; however, the principle of non-refoulement remains relevant as part of customary international law. The study employs a normative legal research method, analyzing primary and secondary legal sources, including international instruments, national regulations, and policy practices. Findings indicate that while Indonesia has taken initial steps through Presidential Regulation No. 125 of 2016, the absence of a dedicated refugee law, inconsistent inter-agency coordination, limited administrative capacity, and negative public perceptions hinder effective implementation of non-refoulement. Furthermore, refugee detention conditions and ad hoc decision-making often fail to meet international human rights standards. The article concludes that harmonizing international norms with domestic law is essential for a more structured and humane refugee protection framework. Recommendations include enacting specific legislation on refugees, enhancing institutional coordination, improving detention facilities, and increasing public awareness. With stronger political will and commitment to humanitarian values, Indonesia can strengthen its role as a responsible transit country and contribute meaningfully to global refugee protection efforts.
Sosialisasi Ketentuan Perubahan Struktur Koperasi Di Era Pandemi Covid 19 Bersama Koperasi Hikmah Berkah Silaturahim Wahyudi
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI) Vol. 2 No. 2 (2022): Agustus: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI)
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jpkmi.v2i2.280

Abstract

Pandemi covid 19 mempunyai dampak yang sangat besar terhadap sektor perekonomian, tidak terkecuali bidang usaha koperasi. Menghadapi hal tersebut koperasi berusaha bertahan dengan berbagai cara, salah satunya melakukan perubahan struktur koperasi. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini untuk menambah wawasan pengetahuan bagi anggota koperasi. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini melalui sosialisasi penyuluhan hukum. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini terlihat dalam simulasi rapat anggota tahunan koperasi dengan bahasan pokok perubahan struktur pengurus koperasi. Pengurus koperasi bertugas untuk mengelola kegiatan dan bidang usaha dengan tujuan untuk kesejahteraan anggota. Perubahan pengurus dilakukan melalui rapat anggota koperasi yang dilakukan secara tatap muka atau secara daring. Keputusan dari rapat anggota tahunan tersebut dilaporkan kepada pemerintah atau pemerintah daerah berdasarkan wilayah keanggotaan koperasi. Pengawasan kegiatan koperasi dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anggota koperasi yang terdaftar, jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran maka pemerintah berwenang unutk memberikan sanksi administratif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mempunyai dampak yang cukup signifikan dengan indikator pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi anggota dan pengurus koperasi hikmah berkah silaturahim.
Co-Authors Aisyah Dinda Dwitami Amelia Ananda Putri Nur Amalia Ananda Putri Nur Amalia Berliani, Lhatifah Dinda Safira Nayoni Dyah Bayu Framesthi Fakhria, Sheila Febilita Wulan Sari Ghafar , Abidah Abdul Gracesy Prisela Christy Gunardi Hetty Hassanah, Hetty Ilias, Ibtisam Ilyana Indradewa, Rhian Judijanto , Loso Listianti, Yulia Mira Nila Kusuma Dewi Mohamad Donie Aulia Mukhlas, Oyo Sunaryo Musa Darwin Pane Musa Darwin Pane Neni Sri Imaniyati Norazlina Abdul Aziz Pane, Musa Darwin Saebani, Beni Ahmad Saepullah, Usep Sahat Maruli T. Situmeang Sahat Maruli Tua Situmeang Sihombing, L. Alfies Suntana, Ija Tomi Apra Santosa Tua Situmeang, Sahat Maruli Turyandi, Itto Veranita, Mira Yaumi Sidik Ginanjar Yeni Nuraeni Yulia Listianti YUSUF, RAMAYANI Zeis Zultaqawa