Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

Kebijakan Fasilitasi Desa Wisata Dengan Memanfaatkan Konsep The New Public Service Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis Bustomi, Thomas
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 6 No. 3 (2025): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v6i3.1549

Abstract

Pertumbuhan sektor kepariwisataan di Kabupaten Ciamis dirasakan belum berkembang secara signifikan karena peningkatannya baru tumbuh antara 5 sampai 10 persen. “Infrastruktur sebagai penunjang Aksesibilitas dan Anggaran yang tersedia menjadi kendala terbesar dalam menjadikan Pariwisata sebagai penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis Selanjutnya , aspek-aspek yang harus dibenahi dalam pengembangan pariwisata Ciamis diantaranya: menyangkut aspek pemasaran oroginalitas branding, nilai-nilai kearifan lokal, masalah promosi, karena hotel- hotel masih terbatas setidaknya dikembangkan home stay, aksestabilitas ke lokasi wisata diperbaiki, packaging yang lebih menarik, penataan managerial pegiat wisata termasuk BUMDES, adanya sinergi wisata antara objek wisata satu dengan lainnya juga diperlukan regulasi kebijakan pengembangan yang mendukung untuk pemasaran, branding, dan peningkatan kunjungan wisata. Meskipun demikian, terdapat upaya-upaya yang telah dilakukan seperti sharing dengan instansi-instansi terkait, melakukan sosialisasi, memperkuat komunikasi, mengadakan rekruitmen dan pembinaan pegawai, melakukan koordinasai, kerjasama dalam program instansi lain, membuat skala prioritas, menginput kebutuhan pegawai, memberikan informasi yang jelas ke masyarakat.
Revitalisasi Budaya Gotong Royong untuk Mewujudkan Lingkungan Bersih dan Sehat di Desa Cimanganten, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut Firdaus, Resta Arifa; Fakhroji, Hasbi; Wandira, Vani Sabrina; Siagian, Kevin Gabriel; Bustomi, Thomas
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 6 No. 3 (2025): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v6i3.1688

Abstract

Permasalahan utama kebersihan lingkungan di Desa Cimanganten, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, terletak pada menurunnya partisipasi warga dalam kegiatan gotong royong akibat pengaruh modernisasi serta gaya hidup individualistik. Rendahnya kesadaran terhadap tanggung jawab kolektif membuat nilai-nilai kebersamaan perlahan memudar, padahal gotong royong merupakan modal sosial penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat solidaritas masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan sebagai langkah revitalisasi nilai gotong royong melalui kegiatan kerja bakti, penyediaan sarana kebersihan, dan pembentukan jadwal rutin gotong royong di setiap RT/RW. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami proses dan menggambarkan secara faktual upaya menciptakan lingkungan bersih dan sehat di Desa Cimanganten. Pendekatan ini membantu menjelaskan fenomena berdasarkan fakta lapangan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa meskipun partisipasi warga masih terbatas, kegiatan ini mampu menumbuhkan kembali semangat kebersamaan serta menghasilkan perubahan nyata terhadap kebersihan lingkungan. Kolaborasi antara mahasiswa dan aparat desa juga memperlihatkan efektivitas pendekatan berbasis nilai lokal dalam meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat. Revitalisasi budaya gotong royong ini diharapkan dapat menjadi model penguatan nilai sosial dalam mewujudkan desa yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
Transformational Leadership as the Basis of Public Services In Indonesia Bustomi, Thomas; Aliah, Nurul; Kasmita, Maya; Asmar, Asmar; Syarifuddin, Syarifuddin
Jurnal Pallangga Praja (JPP) Vol. 6 No. 1 (2024): April
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61076/jpp.v6i1.4358

Abstract

The role of leadership, particularly transformational leadership, is increasingly recognized as fundamental to organizational effectiveness. This qualitative research delves into the significance of transformational leadership as the cornerstone of public service provision in Indonesia. The background stems from the evolving governance structures and the acknowledged influence of leadership styles on service delivery outcomes. The study aims to explore the correlation between transformational leadership and public service efficacy, focusing on how leaders inspire, motivate, and empower their subordinates to enhance organizational performance and service quality. Employing qualitative methods, data collection involves interviews, focus group discussions, and document analysis with key stakeholders such as government officials, public service providers, and citizens. Thematic analysis is utilized to discern patterns and themes regarding the impact of transformational leadership on public service outcomes. The findings underscore the significant influence of transformational leadership on organizational culture, employee morale, and service excellence. Leaders exhibiting transformational traits foster innovation, collaboration, and citizen engagement, thereby bolstering the overall effectiveness of public service delivery. This research contributes to understanding leadership dynamics within the Indonesian public sector and emphasizes the pivotal role of transformational leadership in driving positive organizational change and enhancing public service provision.
Pengembangan Kapasitas Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Di Desa Mekarsari Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut Bustomi, Thomas; Suryadi, Soleh; Achdiat, Achdiat
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 4 No. 1 (2023): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v4i1.1912

Abstract

Pengembangan inovasi di daerah sering tidak ditata dengan baik bahkan sering diabaikan. Menguatnya peran Information Communication Technology yan menyebabkan perlunya integrasi pelayanan pemerintah sampai ke tingkat desa sehingga dipandang perlu adanya pengembangan model jejaring inovasi dalam rangka penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di tingkat desa. Berdasarkanpengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2020 Kabupaten Garut   memperoleh nilah sebesar 2,0966 dengan kategori sedang. Pengukuran IDSD ini terdiri dari 4 aspek yaitu factor penguat/enabling environment, sumber daya manusia/human capital, faktor pasar/market, dan ekosistem inovasi, dari 4 aspek diatas, aspek ekosistem inovasi memperoleh nilai paling kecil yaitu 0,81. Berkaca pada kenyataan itu maka diperlukan sebuah desain bagi pengembangan sistem inovasi daerah ditingkat pemerintah desa, dengan adanya desain ini diharapkan mampu mengarahkan sekaligus juga mendorong agar perkembangan inovasi berjaan secara cepat dan efektif. Sistem Inovasi Daerah (SIDa) pemerintahan desa dapat mendukung pengembangan wilayah perdesaan di daerah berdasarkan pada keunggulan dan potensi daerah. Hal ini merupakan salah satu cara dalam rangka memberi kontribusai pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) memerlukan penataan secara sistemik dan hubungan antar perangkat desa  dan kerjasama berbagai pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Pengembangan SIDa menjadi agenda prioritas dan merupakan bagian integral dari strategi pembangunan desa dan memberi penguatan sistem inovasi nasional pelaksanaan SIDa.
Public Information and Communication Technology Innovation Model within the Government of West Bandung Regency Ghassani, Rizqi; Bustomi, Thomas; Muliawaty, Lia
ENDLESS: INTERNATIONAL JOURNAL OF FUTURE STUDIES Vol. 9 No. 1 (2026): ENDLESS: International Journal of Future Studies
Publisher : Global Writing Academica Researching & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/endlessjournal.v9i1.372

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Public Information and Communication Technology (ICT) innovation and to formulate a Public ICT Innovation Model within the Government of West Bandung Regency. The study is motivated by the suboptimal implementation of various ICT-based innovation programs due to several critical regional innovation factors, including leadership, innovation culture development, the capacity of educated and trained personnel, innovation team development, and measurable work orientation. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method through observation, interviews, and document analysis conducted at the Department of Communication, Informatics, and Statistics (DISKOMINFOTIK) and related Regional Apparatus Organizations (OPDs). The findings indicate that although Public ICT innovations have generally been implemented effectively, major obstacles persist, particularly low work and learning culture and rigid bureaucratic structures. On the other hand, innovation optimization is driven by technology push factors, encompassing research and development, production, marketing, and market needs. The study also identifies external interference factors, such as academic involvement, benchmarking with other local governments, and public feedback which significantly contribute to improving and integrating innovation initiatives. Improvement efforts are reflected in the integration of 103 innovations into two main platforms and institutional efficiency through the strengthening of internal human resources. This research proposes a Public ICT Innovation Model as a systematic framework emphasizing integration, innovation curation, centralized coordination through DISKOMINFOTIK, and adaptability to external dynamics. The model is expected to serve as a strategic reference for developing more effective, efficient, and sustainable public ICT innovations at the local government level.
COLLABORATIVE GOVERNANCE: THE REPRESENTATIVE FUNCTION OF THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL (DPRD) IN POVERTY ALLEVIATION IN TASIKMALAYA REGENCY Cepi Triana Sapari; Thomas Bustomi; Kamal Alamsyah
International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET) Vol. 5 No. 2 (2026): JANUARY
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18767784

Abstract

This study examines the representative functions of the Regional House of Representatives (DPRD) in poverty alleviation through a collaborative governance approach in Tasikmalaya Regency. The research is motivated by the persistence of formalistic representation practices that have not thoroughly reflected the substantive interests of impoverished communities. Within the framework of decentralized and collaborative governance, the DPRD is expected not only to perform its legislative, budgeting, and oversight functions procedurally, but also to actively facilitate cross-actor collaboration in public policy processes. This study employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis involving DPRD members, local government officials, and civil society actors. The findings indicate that the representative function of the DPRD in poverty alleviation has not been optimally implemented due to institutional constraints, internal political dynamics, and weak collaborative mechanisms with non-government actors. Collaborative governance remains largely normative and has yet to be fully institutionalized in poverty alleviation policies. These findings underscore the importance of strengthening the DPRD's representative function through a more inclusive and substantive collaborative governance model to enhance local poverty alleviation efforts.
Policy Implementation Model for the Management of Low-Cost Rental Apartments (Rusunawa) in Bandung City Rohman, Saepul; Alamsyah, Kamal; Bustomi, Thomas
ENDLESS: INTERNATIONAL JOURNAL OF FUTURE STUDIES Vol. 9 No. 1 (2026): ENDLESS: International Journal of Future Studies
Publisher : Global Writing Academica Researching & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/endlessjournal.v9i1.379

Abstract

The main problem of this research centers on the existence of a serious and multidimensional implementation deficit in the management of Low-Cost Rental Apartments (Rusunawa) in Bandung City. This study employs a descriptive research method with a qualitative approach. Data were collected through field observations at strategic locations such as the Cingised, Rancacili, and Sadang Serang Rusunawa complexes, as well as through in-depth interviews with stakeholders from the Housing and Settlement Area Agency (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/DPKP) and the Rusunawa Technical Implementation Unit (UPTD) of Bandung City. The findings reveal that the implementation of Rusunawa management policies in Bandung City has not yet been optimal due to weak inter-agency coordination and limited managerial capacity within the implementing organizations. Resource-related factors, particularly the shortage of civil servants and the reactive nature of maintenance budgeting, constitute major obstacles in maintaining the quality of public services. In addition, the study finds that the implementers’ disposition and policy communication variables have not been effective in fostering voluntary compliance among residents, especially in adhering to occupancy duration regulations and administrative requirements. As a solution, this research proposes a policy implementation strengthening model based on service digitalization (Smart Rusunawa) and social engineering to ensure the sustainability of Rusunawa as humane and equitable transitional housing.
Community Empowerment Strategy in Tourism Village Development in Bandung Regency Andriansah, Helmi; Bustomi, Thomas; Suryadi, Soleh
ENDLESS: INTERNATIONAL JOURNAL OF FUTURE STUDIES Vol. 9 No. 2 (2026): ENDLESS: International Journal of Future Studies
Publisher : Global Writing Academica Researching & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/endlessjournal.v9i2.380

Abstract

This study aims to analyze the condition of community empowerment, the inhibiting factors, and the empowerment strategies in the development of Alamendah Tourism Village in Bandung Regency. The study employed a qualitative approach with a case study design through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The results indicate that community empowerment is still in a transitional stage. Although several positive dynamics have emerged, such as the initial establishment of relationships between managers and the community, community involvement in several activities, and efforts in documentation and promotion, the empowerment process has not yet been fully participatory and remains limited to a core group. The study also identifies several inhibiting factors, including weak social networks among local actors, non-participatory and unsustainable mapping of local potential, the absence of an inclusive shared vision, elite-dominated decision-making processes, limitations in collectively designing and implementing activities, and inadequate documentation and evaluation practices. The strategic analysis shows that community empowerment in tourism village development is positioned in Quadrant I (Strength–Opportunities), which requires the implementation of an aggressive–progressive strategy by optimizing the internal strengths of the community to capitalize on external opportunities in a sustainable manner. This strategy includes strengthening collective capacity, expanding collaborative networks, utilizing policy and technological support, and reinforcing local institutions to promote sustainable empowerment and enhance the competitiveness of the tourism village.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DETEKSI DINI PELAYANAN DASAR MASYARAKAT DI KOTA BEKASI Kamal Alamsyah; Taufiq Rachmat Hidayat; Thomas Bustomi
Khazanah Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2020): Khazanah Multidisiplin Vol 1, No 2 November (2020)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/km.v1i2.10312

Abstract

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat di Kota Bekasi dalam implementasinya masih belum dapat terlaksana secara efektif.. Metode penelitian yang digunakan adalah dekriptif analisis, sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan strategi studi kasus. Metode kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa metode ini diharapkan dapat diperoleh data yang sebenar-benarnya dan mampu mengkaji masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat diperoleh hasil yang diharapkan. Penggunaan metode penelitian kualitatif ini dirasakan sangat tepat dalam studi ilmu administrasi publik, terutama penelitian yang mencoba untuk mengkaji dan memahami suatu masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan faktor-faktor Implementasi Kebijakan Deteksi Dini Pelayana Dasar Masyarakat di Kota Bekasi belum berjalan secara efektif, dan ketidakefektifan ini menganggu kepada tingkat pelayanan masyarakat yang prima dan berkualitas di Kota Bekasi. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Deteksi Dini Pelayana Dasar Masyarakat di Kota Bekasi belum berjalan secara efektif, antara lain oleh faktor content of policy berkaitan dengan parameter resources commited (sumber-sumber daya yang digunakan), dan juga faktor contex of implementation berkaitan dengan parameter institution and rezim characteristic (lembaga dan karakteristik penguasa/pimpinan) sehingga tujuan dari kebijakan Deteksi Dini Pelayanan Dasar di Kota Bekasi belum dapat berjalan sesua harapan pemerintah dan masyarakat