Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Diktum JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Badamai Law Journal Jurisprudentie Unram Law Review Jurnal Akta Justitia et Pax Al-'Adl TANJUNGPURA LAW JOURNAL Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Jurnal Meta-Yuridis JURNAL ILMIAH LIVING LAW Journal on Education TAHKIM Literasi Hukum Jurnal Yuridis DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Dialogia Iuridica Jurnal Restorative Justice Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa ADIL : Jurnal Hukum Al-Adl : Jurnal Hukum Res Nullius Law Journal Jurnal Christian Humaniora Paulus Law Journal Supremasi Hukum Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu PAMPAS: Journal of Criminal Law Amsir Law Jurnal (ALJ) Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Journal Presumption of Law Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Research Fair Unisri Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Asian Journal of Community Services (AJCS) Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Ilmu Hukum Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Riau Law Journal HUKMY : Jurnal Hukum JURNAL PANAH KEADILAN DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Jurnal Hukum dan Sosial Politik Jurnal Hukum Caraka Justitia Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Rampai Jurnal Hukum Journal of Contemporary Law Studies Indonesian Journal of Economic & Management Sciences (IJEMS) Adil Indonesia Journal
Hartanto
Universitas Widya Mataram
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 72 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Jurnal Meta-Yuridis

 1 
ABORSI DALAM PERPEKTIF AGAMA DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA hartanto, hartanto
Jurnal Meta-Yuridis Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v2i2.4373

Abstract

Aborsi Dari Sudut Pandang Agama dan Hukum Positif di Indonesia". Aborsi adalah sebuah fenomena yang ada di masyarakat, tetapi solusi dari hukum dan agama masih meninggalkan perdebatan, dari hal paling sederhana mengenai definisi aborsi, aborsi dapat dipenuhi jika janin sudah dinyatakan, maka unsur-unsur kehidupan ini pun waktu dapat ditentukan mulai. Jadi dari sudut pandang melibatkan agama dan hukum positif. Menulis bermasalah didasarkan pada aborsi khususnya ulasan agama dan hukum yang positif di Indonesia. Memahami aborsi, menjadi pedoman bagi kita untuk berperilaku, atau bahkan menjadi melakukan aborsi hukum dan mendorong pembentukan positif dan mengakomodasi norma agama. Fakta tentang realitas aborsi menunjukkan bahwa terus terjadi di sekitar kita dikaitkan dengan dasar-dasar / teori. Pada kesimpulannya dalam pikiran bahwa aborsi adalah tindakan jahat, namun perasaan seorang ibu sebagai subjek hukum patut dipertimbangkan untuk memilah bahwa tidak semua aborsi ilegal, dan harus terus dikembangkan untuk memenuhi realitas realitas rasa keadilan dalam masyarakat
PERIZINAN SEBAGAI INSTRUMEN PEMANFAATAN HUTAN MASYARAKAT HUKUM ADAT hartanto, cunduk wasiati,
Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v3i1.5755

Abstract

Konsep pengakuan hak masyarakat hukum adat di tuangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Masyarakat hukum adat merupakan  kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial,dan hukum. Masyarakat hukum adat akan diakui sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan  masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip Perizinan Pemanfaatan Hutan Masyarakat Hukum Adat merupakan Keinginan pemerintah dalam mengarahkan ( mengendalikan “ sturen” ) aktivitas aktivitas tertentu, Izin mencegah bahaya dari lingkungan,Keinginan-keinginan melindungi objek tertentu, Izin hendak membagi bagi benda yang sedikit, Izin memberikan pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas- aktivitas. Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. mengenai eksistensi penghormatan terhadap hak- hak masyarakat adat. Dalam hal ini negara tidak memiliki kekuasaan hukum untuk menjadikan hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat menjadi hutan negara
EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DIY (DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA) Hartanto, Hartanto; Wilda Meutia Syafiina, Cut
Jurnal Meta-Yuridis Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/jm-y.v4i1.6765

Abstract

Kebutuhan masyarakat akan konsumetik menimbulkan banyaknya produsen kosmetik.  Saat ini banyak produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang dijual bebas di pasaran. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik tidak memiliki izin edar di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan upaya penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Pengawasan BPOM meliputi pengawasan premarket dan postmarket. BPOM/BBPOM melakukan berbagai tahapan dalam pemberian izin edar dengan sangat efektivitas sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Upaya-upaya perlindungan konsumen produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar, BBPOM juga melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, dan bekerja sama dengan pihak kepolisian, dan pihak eksternal lain untuk membantu pengawasan dan penyidikan. Peran serta masyarakat dirasa masih kurang dalam membantu BBPOM melakukan pengawasan.
KEBIJAKAN DALAM PENIADAAN MUDIK (PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA) Hartanto, Hartanto; Budiarto, Djoko
Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/jm-y.v5i1.11753

Abstract

Pemerintah secara tegas telah meniadakan mudik Lebaran 2021 selama 6-17 Mei 2021 dikarenakan masa pandemi Covid-19, dan hal ini dimaknai oleh masyarakat sebagai pelarangan sehingga timbul Pro-kontra di masyarakat terkait hal ini, hal ini lah yang menjadi dasar bagi penulis dalam membuat penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam keadaan apapun pemerintah harus berperan nyata agar dapat memastikan terwujudnya perlindungan masyarakat, sebagaimana yang menjadi asas dari segala peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan telaah dan sinkronisasi vertikal antara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan S.E. Nomor 13 Tahun 2021
THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN LAW ENFORCEMENT IN ITS ACCEPTANCE OF LAW ENFORCEMENT (Comparison of Law Application in Bantul Police) hartanto hartanto; Bambang Tri Bawono; Roni Sulistyanto Luhukay; Gusti Fadhil Fithrian Luthfan; Syafiqurrohman Syafiqurrohman
Jurnal Meta-Yuridis Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v6i1.13112

Abstract

The application of restorative justice at the investigation level based on the Circular Letter of the Chief of the Indonesian National Police Number: SE/8/VII/2018 concerning the Application of Restorative Justice (Restorative Justice) has been widely SE. 08/2018 concerning the Application of Restorative Justice in the context of accelerating the realization of justice, using a comparative study of criminal cases in the Bantul Regional Police; in this study used normative research methods. The application of the Chief of Police's Circular on Restorative Justice in the case of the crime of theft which is an example/case study in the Bantul Police Region in fact cannot be carried out in general (generalization), this is seen from the factor, namely the losses suffered by the victims. Comparison of cases in BP/…/VIII/2020/RESKRIM and BP/…/III/2020/RESKRIM, both efforts were made to resolve restorative justice but some were completed and some were continued, because essentially a case (case) is not necessarily the same exactly. There is also a disparity in the application of restorative justice based on S.E. National Police Chief with Supreme Court Regulation 2 of 2012.
ILLEGAL ACCESS THROUGH "WIRELESS FIDELITY" IN CRIMINAL LAW Aida Dewi; Hartanto Hartanto; Arvita Hastarini
Jurnal Meta-Yuridis Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v6i2.15386

Abstract

The internet is a sophisticated tool for exchanging information, various fields from law to medical sciences (medicine) have also used the internet on a large scale. The use of wireless fidelity is also quite attractive for those who need free internet access. But it is undeniable that in addition to some people hoping to use the free internet, it will also cause the desire of people who want to use it as a means of other crimes. The purpose of this study is to examine cases of internet data theft through wireless fidelity within the scope of criminal law. Our criminal law as  the backbone, namely the Criminal Code, was used to study this problem (historical interpretation) and today there is a Telecommunications Law and an Electronic Information and Transaction Law. While using internet access without someone else's permission, is a violation of the law. Before entering into the study of how much loss quota (intangible objects) were stolen, the perpetrators had actually been able to be suspected by illegal access.
THE DEVELOPMENT OF SOCIAL MEDIA AMONG TEENAGERS WHICH POTENTIALLY VIOLATES THE LAW hartanto, hartanto; Anwar Hidayatulloh, Bagus; Yosa Pratikta, Fairus
Jurnal Meta-Yuridis Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v7i1.18437

Abstract

Social media platform very a lot, writer interested research about TikTok as a platform that is quite trending with utilise take niche market, namely duration videos short , and Indonesia is ranked as the second most TikTok user in the world. Social media is quite influential in the social development of society, but the rules on each platform are often still normative and not applied regularly, such as the features for reporting violations of community rules. The positive side of social media is that it triggers people's creativity (especially teenagers), but it cannot be denied that there are also negative sides, ranging from consumerism to ethical degradation and can even develop into criminal acts, even though there are many positive legal instruments that regulate it, one of which is the information law and electronic transactions, and juvenile criminal justice system laws. In closing, the author believes that the government's role is not limited to creating regulations, but must actively monitor the development of social media in collaboration with electronic organizers so that the negative impact on the younger generation can be controlled.
DEVELOPMENT OF CYBERCRIME AND INDONESIAN CRIMINAL LAW Kadir, Syukron Abdul; Hartanto, Hartanto
Jurnal Meta-Yuridis Vol 8, No 1 (2025)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v8i1.20731

Abstract

The advancement of information technology and technology has a positive impact, but can also be exploited by (cyber) criminals to carry out their evil intentions, with the potential to cause many victims and spread quickly. Crimes that use or are related to computers and the internet can make a place in cyberspace (computers/internet) a means to commit evil deeds, a target/target of crime, or a place to hide the proceeds of crime. The research method used is a normative research method with a descriptive model that examines aspects of legal regulations related to cybercrime and its development. The results of the study show that the development of computer crime today is not only limited to illegal access, and at a low level has disrupted social relations between communities with the type of defamation/hoax. Further development of the scope of crime and cybercrime requires sophisticated tools for law enforcement, as well as the professionalism of law enforcers. In addition to the criminal law system and imprisonment for cyber criminals, another alternative is restorative justice for low-level crimes. The government "needs to pay attention" to the development of crime in cyberspace, considering the acceleration of its development is very high
Co-Authors Ababil, Muhamad Afghan Agus Santoso Aida Dewi Alia Cahya Hakimi Alifah Herawati Alimpeev, Daniil Anwar Hidayatulloh, Bagus Arvita Hastarini Arvita Hastarini Bagus Anwar Hidayatulloh Bambang Tri Bawono Budiarto, Djoko Cahyono Cahyono Chrisjanto, Edy Cunduk Wasiati Dianawati Lega Dista Amelia Sontana Dista Amelia Sontana Djoko Budiarto Dwi Astuti Dwi Astuti Edginio, Carolus Evan Putra Edy Chrisjanto Edy Chrisjanto Elza Qorina Pangestika Elza Qorina Pangestika Erna Tri Rusmala Ratnawati Faizah Nada Mutiara, Faizah Nada Mutiara Fifink Praiseda Alviolit Fifink Praiseda Alviolita Fifink Praiseda Alviolita Fithrian Luthfan, Gusti Fadhil Guru, Geronsius Arinto Hartanto Hyronimus Rhiti Jatmiko, sigit Kadir, Syukron Abdul Kelik Endro Suryono Kurniyati, Nany Noor Kusumawiranti, Retno Lega, Dianawati Linda Dewi Rahayu Malkhi, Yusuf Muhamad Rusdi Muhammad Dendy Alfariski Murdomo Murdomo Murdomo, Murdomo Nany Boor Kurniyati Nany Noor Kurniyati Nidya Tajsgoani Noferani, Rudad Nurahman, Adiansyah Praiseda , Fifink Alviolita Putri, Wulan Julianti Qorina Pangestika, Elza Rhiti, Hyronimus Rininta Rininta Rininta Rininta Roni Sulistyanto Luhukay, Roni Sulistyanto Said Munawar Said Munawar Samsul Bahri Saputri, Devita Sri Buwono, Sapto Wahyu Sudiyana Susanto Susanto Suyatno Suyatno Syafiqurrohman Syafiqurrohman Syakdiah Syakdiah, Syakdiah Tampubolon, Steven Paulus Hamonangan Triatmojo, Puguh Vicki Dwi Purnomo Vicki Dwi Purnomo Wahyandono, Matheas Prihargo Wahyuningtyas , Emy Wahyuningtyas, Emy Wantara Wantara Wilda Meutia Syafiina, Cut Yosa Pratikta, Fairus Yosua Richard Y