Claim Missing Document
Check
Articles

MALPRAKTIK MEDIK TERHADAP ABORTUS PROVOCATUS DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA (KUHP) DAN UNDANG-UNDANGNOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN Bayu Setiawan
Kosmik Hukum Vol. 13 No. 2 (2013)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v13i2.761

Abstract

Tindakan atau perbuatan dokter sebagai subyek hukum dalam pergaulan masyarakat, dapat dibedakan antara tindakannya sehari-hari yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan profesi begitu pula dalam tanggungjawab hukum seorang dokter. Meskipun kasus-kasus pengguguran kandungan banyak ditemukan dalam masyarakat, tetapi yang sampai pada tingkat pemeriksaan di pengadilan hanya sedikit, antara lain disebabkan sulitnya para penegak hukum mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menyeret pelaku abortus kemeja hijau. Kasus dugaan praktik abortus provocatus dr. RD di Cilacap dan Untuk mengetahui kendala-kendala pihak kepolisian Polres Cilacap dalam menangani Kasus dugaan praktik abortus provocatus dr. RD di Cilacap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab malpraktik medik terhadap kasus dugaan praktik abortus provocatus dr. RD di Cilacap. Kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian dari Polres Cilacap dalam mengungkap dugaan praktik abortus provocatus oleh dr. RD di Cilacap di antaranya adalah pihak kepolisian masih sering kesulitan mengidentifikasi barang bukti, pihak kepolisian masih kekurangan personil atau staf ahli dalam bidang abortus provocatus untuk membuktikan adanya praktik abortus provocatus, dan kekurangan peralatan pendukung untuk membuktikan adanya praktik abortus provocatus. Kata kunci: malpraktik medik, abortus provocatus.
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI KEWAJIBAN HUKUM PERUSAHAAN PADA PT TELKOM PURWOKERTO Susilo Wardani; Bayu Setiawan
Kosmik Hukum Vol. 13 No. 1 (2013)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v13i1.766

Abstract

Sejak diaturnya Corporate Sosial Responsibility (CSR) dalam Pasal 15 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), muncul banyak polemik diantara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Salah satu perusahaan BUMN yang melaksanakan CSR adalah PT Telkom Purwokerto Kandatel Purwokerto. Bahwa dari berbagai peraturan perundangan yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) menunjukan bahwa isu-isu yang terkait dengan CSR sesungguhnya telah banyak diwajibkan, sehingga cukup menjadi dasar yuridis penerapan kewajiban hukum terhadap CSR. Sebagai BUMN besar di Indonesia PT Telkom telah menerapkan kewajiban CSR dengan baik dan telah ada dana yang dianggarkan dan diputuskan melalui RUPS. Melalui tujuh pilarnya, Telkom CSR telah menanamkan kesadarannya tentang pentingnya CSR ini menjadi tren global dengan selalu memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup di sekitar kegiatan usahanya antara lain Pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kemitraan, layanan umum, lingkungan, bantuan kemanusiaan. Konsep dan mekanisme pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan CSR dapat dilaksanakan dengan pendekatan konsep yakni pemerintah mengemban amanat konstitusi untuk menyelenggarakan Negara dan pendekatan mekanisme yaitu sistem pengawasan dengan menggunakan lembaga dan birokrasi, berdasarkan peraturan yang telah ada sebelum CSR diwajibkan oleh UUPT dan UU penanaman Modal. Peraturan yang telah ada tersebut terkait dengan isu-isu mengenai ruang lingkup CSR. Kata Kunci: Corporate Social Responsibility dan Kewajiban
ANALISIS YURIDIS DAN MALPRAKTIK MEDIS MENURUT HUKUM PERDATA, PIDANA, DAN FIQH ISLAM Bayu Setiawan
Kosmik Hukum Vol. 12 No. 2 (2012)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v12i2.774

Abstract

Aborsi dan permasalahan malpraktek medis merupakan topic yang sangat controversial. Seiring dengan perekembangan zaman, praktik aborsi semakin banyak ditemui. Pelakunya tidak hanya terbatas di kalangan wanita tuna susila saja, melainkan dilakukan juga oleh ibu rumah tangga, wanita dewasa dan para remaja putrid. Jutaan janin setiap tahunnya digugurkan dari rahim sang ibu. Fakta aborsi di Indonesia terungkap pada tahun 1997 akibat kehamilan yang tidak direncanakan 1.000.000 janin dibnuh pertahun. Agustus 1998 penelitian jawa post 1.750.000 janin dibunuh pertahun. Abortus itu sendiri dapat terjadi baik akibat perbuatan manusia (abortus provokatus) maupun karena sebab-sebab alamiah, terjadi dengan sendirinya, dalam arti bukan perbuatan manusia (abortus spontanitus). Abortus yang terjadi karena perbuatan manusia dapat terjadi baik karena didorong oleh alasan medis, misalnya karena wanita yang hamil menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut maka kandungannya harus digugurkan (abortus provokatus terapeutikus atau biasa disebut abortus terapeutikus). Namun demikian tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter maupun para medis yang mengakibatkan keguguran. Hal ini tentunya menjadi permasalahan tersendiri yang harus dicari pemecahannya. Kata kunci : Aborsi, Malpraktik Medis
PELAKSANAAN ASURANSI PARIWISATA DAN MANFAATNYA BAGI PENGUNJUNG DAN PENGELOLA JASA WISATA DI LOKAWISATA SERULINGMAS BANJARNEGARA Bayu Setiawan
Kosmik Hukum Vol. 12 No. 1 (2012)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v12i1.790

Abstract

Setiap orang yang berwisata pasti membutuhkan kenyamanan dan merupakan hak wisatawan juga untuk mendapatkan jaminan keamanan di tempat pariwisata. Meskipan pihak pengelola pariwisata menjamin keamanan wisatawan namun hal-hal yang tidak terduga atau tidak diinginkan bisa saja terjadi dan bisa disebabkan karena kecelakaan, bencana alam dan lain-lain. Oleh karena itu pihak pengelola pariwisata termasuk pengelola jasa pariwisata di Lokawisata Seruling Mas Banjarnegara perlu mengikutsertakan asuransi pada pengunjung maupun pengelola jasa wisata. Adapun perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh pengelola pariwisata di lokawisata Serulingmas Banjarnegara adalah PT.Jasaraharja Putera Purwokerto Kata Kunci : Asuransi Pariwisata dan Hak Wisatawan
Perlindungan Hukum Terhadap Orang Utan Dari Perdagangan Ilegal Firman Bagus Prasetyo; Rahtami Susanti; Bayu Setiawan
Kosmik Hukum Vol. 19 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v19i2.8628

Abstract

Illegal trade in protected animals, including orangutans, is still rife in Indonesia, resulting in a decline in population from year to year. This study aims to analyze the legal protection of orangutans from illegal trade, based on Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems and their inhibiting factors. The approach to the problem that will be used in this research is a normative juridical approach. The results of the study show that first, the number of orangutan populations has decreased due to illegal trade and there are several factors that hinder the protection of the orangutan population, such as logging, encroachment and road network expansion. The illegal trade in orangutans is something that must be considered because the punishment imposed on the perpetrators is still too light, with what they are doing. Therefore, the punishment and fines can be heavier so that the perpetrators are deterred. Stop forest hunting by tightening forest guarding and providing education about protected animals to the community. Likewise in protecting animals in the country of Indonesia.Keywords: protection, orangutans, illegal trade
Actualization of the Dasa Sila Bandung in Facing the Challenges of World Peace in the Russia-Ukraine Conflict Rizky Budi Prasetya Sulton; Pujo Widodo; Bayu Setiawan
Heritage Vol. 4 No. 1 (2023): Heritage: Journal Of Social Studies
Publisher : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/hrtg.v4i1.98

Abstract

This paper discusses the history of the Ten Principles of Bandung and their actualization in facing the challenges of world peace today, especially the War between Russia and Ukraine. This research is motivated by the similarity of the socio-political conditions when the Dasa Sila was made with the current context where there was a Cold War between two opposing world powers. This qualitative research combines a historical approach with case studies with sources from various scientific writings plus valid and actual reporting to describe the current conflict situation. The purpose of this research is to actualize the value of peace contained in the Ten Principles of Bandung to answer problems and create peace. From this research, it resulted that the Dasa Sila Bandung can be a good impartial attitude for state and non-state actors in the world in responding to the conflict between Russia and Ukraine.