Articles
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA SEJAHTERA DALAM PANDANGAN TEORI NEGARA KESEJAHTERAAN ]]>
<![CDATA[Darmini Roza]]>;
<![CDATA[Gokma Toni Parlindungan S]]>
<![CDATA[ JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 5, No 1 (2019): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM) ]]>
Publisher : <![CDATA[STIH Putri Maharaja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (355.611 KB)
|
DOI: 10.33760/jch.v5i1.185
<![CDATA[In the country of law, the law is one form of legal norms formulation in the life of the state. The existence of laws in a country has a strategic and important position, regardless of the conception of the law, hierarchy of legal norms, as well as from the function of law in general. People's welfare is one of the goals of the state. In the realization of the necessary mechanisms are reflected in the public policy that is made. This study aims to examine and examine the public participation in the formation of legislation to create the welfare state of Indonesia. The research of this scientific work, the type of normative legal research. The understanding of the welfare state can be applied in the formulation of legislation. Welfare is the dream of every society, and laws and regulations function as regulators and means of achievement. To realize the formation of responsive legislation in Indonesia, the formation of legislation in Indonesia must be subject to Article 5 and Article 6 of Law Number 12 Year 2011 on the Establishment of Legislation, And this is related to the formation of Legislation and adheres to the principles of the establishment of good legislation. So the welfare state can be realized.]]>
<![CDATA[PERAN SERTA LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM MEWUJUDKAN NAGARI MADANI DI KABUPATEN AGAM ]]>
<![CDATA[Darmini Roza]]>;
<![CDATA[Teddy Martha]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i1.288
<![CDATA[The implementation of the Nagari Madani in Agam Regency is regulated in the Regulation of the Regent of Agam Number 74 of 2016 concerning Guidelines for the Implementation of the Nagari Madani. This research is a legal research with analytical descriptive specifications. The Role of the Nagari Customary Density Institution in Realizing the Nagari Madani in Agam Regency is to participate directly in the Maghrib Koran activities, by giving recitations by the niniak mamak together with the nagari ulama at the end of each evening praying together at the surau. Collecting data on who is entitled to receive zakat for each of their people, and collecting zakat from all people. KAN conducts socialization and provides guidance to the community in every crime prevention activity in the nagari. Organize women and children protection groups by bundo kanduang in collaboration with the police. The obstacle encountered in the participation of the Nagari Customary Density Institution in Realizing the Nagari Madani in Agam Regency is the occurrence of disagreements between the parties. KAN's inability to enforce coercion so that the opinion given is carried out, is one of the obstacles that KAN encounters, especially the unavailability of devices capable of carrying out coercive measures against the results of the decision. In crime prevention activities, it is often found that KAN elements are arrogant so that they interfere with KAN's performance in the success of Nagari Madani activities. The existence of a conflict between the Wali Nagari and the Nagari Representative Council (DPN) and KAN is an inhibiting factor in the implementation of the Nagari Madani movement in Agam Regency.]]>
<![CDATA[PENGAWASANAN INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGANAN KANTOR OTORITAS BANDAR UADARA WILAYAH VI-PADANG TERHADAP KEAMANAN PENERBANGAN ]]>
<![CDATA[Darmini Roza]]>;
<![CDATA[Ferdi Ferdi]]>;
<![CDATA[Tomoharjo Tomoharjo]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.325
<![CDATA[Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, penyelenggaraan penerbangan harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan, selamat, aman, efektif dan efisien. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 333 Undang-undang Nomor 1 Tentang Penerbangan, lahirlah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional.” Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pelaksananan kewenangan inspektur keamanan penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah-VI Padang dalam melakukan pengawasan keamanan penerbangan adalah berupa mandat yang didapat secara berjenjang dari Menteri Perhubungan yang didelegasikan kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah VI-Padang. Pengawasan keamanan penerbangan yang dilakukan Inspektur keamanan pada tahun 2021 berupa inspeksi dan monitoring. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kewenangan inspektur keamanan penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang dalam melakukan pengawasan keamanan penerbangan mencakup kendala internal, yaitu :1) Jumlah personil inspektur keamanan penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang masih kurang ; 2) Perencanan program pengawasan keamanan penerbangan masih memerlukan evaluasi perbaikan; 3) Data laporan dari hasil pengawasan belum semua terdokumentasi secara baik. Serta kendala eksternal yaitu adanya pembatasan dengan protokol kesehatan pada masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) serta pemotongan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan sangat berpengaruh terhadap kuantitas pengawasan.]]>
<![CDATA[PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK MASYARAKAT DI SUMATERA BARAT ]]>
<![CDATA[Daswar Utama]]>;
<![CDATA[Darmini Roza]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v6i3.277
<![CDATA[Peran DPD Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Masayarakat Di Sumatera Barat adalah mengajukan rancangan undang undang sesuai dengan aspirasi dari daerah yang diwakilinya. Salah satu kegiatan anggota DPD RI yaitu menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah yang berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang DPD. Penyerapan aspirasi daerah dilakukan dalam dua bentuk yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pada segi substansi, sejauh mana anggota DPD bisa menangkap pokok masalah dalam kebijakan otonomi daerah dan pembangunan daerah, serta sejauh mana perbedaan aspirasi antar daerah tidak membelah anggota DPD, bagaimana DPD bisa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Peran DPD Dalam Memperjuangkan Hak Hak Masayarakat Di Sumatera Barat berdasarkan teori Lembaga Perwakilan yakni Teori mandat berarti seseorang dianggap duduk di lembaga perwakilan karena mendapat mandat dari rakyat, sehingga disebut sebagai mandataris (orang yang menerima mandat). Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan peran dpd dalam memperjuangkan hak hak masayarakat di Sumatera Barat adalah Prosedur kerja lembaga pembentuk undang-undang yang bersifat top down dan arogansi pejabat negara (sebagai sisa-sisa kebiasaan dari sistem pemerintahan yang secara tradisional tertutup). Praktik administrasi yang bersifat rutin dan mekanis juga melemahkan kemampuan mengelola partisipasi. faktor penghambat internal terdiri dari anggaran dan sarana dan segi politis. faktor eksternal terdiri dari hambatan masyarakat dan hambatan sumber daya manusia. Hambatan masyarakat timbul karena kebiasaan dan tata cara hubungan masyarakat. Kebiasaan ini berupa tradisi yang sudah melembaga sehingga sukar untuk dirubah. Kondisi masyarakat seperti ini akan menghambat proses penyerapan oleh anggota DPD yang dilakukan dalam acara kunjungan kerjanya.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA OLEH KEPALA DESA MARUNGGI KOTA PARIAMAN SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Asrizal Asrizal]]>;
<![CDATA[Darmini Roza]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.306
<![CDATA[Di Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman ada Pemberian Pemberian Dana Langsung Tunai Dana Desa tahun 2020, bagi masyarakat terdampak Covid-19, adapun yang menjadi dasar hukum yaitu Peraturan Desa Marunggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Marunggi tahun anggaran 2020 yang telah disepakati BPD dan Kepala Desa Marunggi. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yaitu yuridis sosiologis, adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara untuk data primer yang dikumpul serta studi dokumen untuk data sekunder, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dengan cara deskriptif kualitatif secara terstruktur untuk mengidentifikasi terhadap fenomena yang diteliti]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG SERTIFIKAT HAK MILIKNYA DIBATALKAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ]]>
<![CDATA[Prima Risma]]>;
<![CDATA[Darmini Roza]]>;
<![CDATA[Philips A. Kana]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.552
<![CDATA[In human life, land is a very important need because almost all human activities take place on land. Provisions regarding land rights are regulated in Law no. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations. Among the land rights are regarding Building Use Rights and Property Rights. And for this reason, it is necessary to register and upgrade from Building Use Rights to Property Rights. Building use rights have a limited period of time and should be upgraded to property rights in order to have legal certainty for the right holders. The increase in Building Use Rights to become permanent property rights must be registered at the Land Office where the object is located. The specification of this research is descriptive analysis. The approach used in this study is a normative-juridical approach. It is so called because this research is a literature research or document study aimed only at written regulations or other legal materials. Based on the results of the study, it shows that there is no legal protection for holders of Property Rights Certificates that have been canceled by the State Administrative Court Decision. The judge's consideration of the State Administrative Court in canceling land ownership rights is based on existing regulations and efforts made by the owner of the Certificate of Property Rights which has been canceled by the Decision of the State Administrative Court by filing an appeal.]]>
<![CDATA[PENGATURAN MEKANISME PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A ]]>
<![CDATA[Nisa Dewi Asmar]]>;
<![CDATA[Darmini Roza]]>;
<![CDATA[Syofiarti Syofiarti]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.344
<![CDATA[Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik mengatur proses beracara di pengadilan dengan sistem elektronik. Pengadilan Agama Padang sebagai salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung harus menjalankan kebijakan Mahkamah Agung disusul dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung yang dikumpulkan melalui studi lapangan dengan teknik wawancara dan studi kepustakan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.]]>
<![CDATA[Kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran dalam Pelayanan Non Kebakaran sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik (Studi Di Kabupaten Lima Puluh Kota) ]]>
<![CDATA[Syukri Anda]]>;
<![CDATA[Darmini Roza]]>;
<![CDATA[Philips A. Kana]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.842
<![CDATA[Regional Regulation Number 15 of 2016 Concerning the Formation of Regional Structures and Devices, the Fifty Cities District Fire Service has been independent and has effectively carried out its duties since January 2017 which has the task of providing services, one of which is non-rooted services. The results of the study can be explained that the authority of the Fire Department in Non- Fire Services in Fifty Cities District refers to the Fifty Cities District Regulation Number 4 of 2020, namely: Disaster Victim Rescue, evacuation of threats to life or property, evacuation of animal safety and providing support for governance and community services. Constraints faced by the Fire Service of the Lima Puluh Kota Regency in public services in the field of non-fire services a) lack of impartiality in budgeting policies for the implementation of non-fire services b) lack of optimal utilization of non-fire services by related OPDs. c) there is not yet an understanding between OPDs regarding fire fighting duties in these non-fire services. d) Inadequate information and communication in some villages/communities. f) not all people understand the duties of the Fire Service in non-fire services, g) inadequate performance of fire and disaster management apparatus and institutions, and h) lack of effective coordination. And efforts to overcome the obstacles faced by the Fire Department of the Fifty Cities Regency in public services in the field of non-immortal services are a) increasing budgetary policies, b) unifying understanding between OPDs related to fire fighting duties in non-fire services. c) informing and communicating the authority of firefighters in non-fire services. d) outreach to the public in order to understand the duties of the fire department in non-fire services. e) increasing the number of human resources both in terms of quality and quantity.]]>
<![CDATA[PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DESA ]]>
<![CDATA[Aidil Amin]]>;
<![CDATA[Darmini Roza]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This article is the result of research that discusses the role of BAMUS Nagari in Lubuak Gadang Sangir Subdistrict, South Solok Regency of West Sumatera Province with the role of BPD in Lubuk Nagodang Village, Siulak Subdistrict Kerinci Regency, Jambi Province. This study uses primary data as the main data obtained from interviews and secondary data as support obtained from literature studies. Based on the results of the research, BAMUS Nagari Lubuak Gadang plays an important role in the development of the village, because BAMUS Nagari Lubuak Gadang is very active in collecting the aspirations of the people, establishing the Nagari Regulations well and carrying out supervision on development and development results. Compared with the BPD Lubuk Nagodang is less active in collecting aspirations from the community, the role of BPD in establishing the Village Regulation Lubuk Nagodang also not yet running well and BPD Lubuk Nagodang only oversee the development process without monitoring the results of development.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI ]]>
<![CDATA[Fianusman Laia]]>;
<![CDATA[Darmini Roza]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.35
<![CDATA[Inspektorat Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur perwakilan di pemerintahan daerah yang bertugas melaksanakan pengendalian internal dalam penyelenggraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat bertanggung jawab kepada gubernur yang secaraadministratif berada di bawah pembangunan sekretaris daerah]]>
