Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.48
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) JURNAL CENDEKIA HUKUM Ensiklopedia of Journal Unes Law Review Buletin Ilmiah Nagari Membangun Ensiklopedia Social Review UNES Journal of Swara Justisia Ekasakti Journal of law and Justice Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Darmini Roza
Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 56 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 56 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai kepada Masyarakat dalam Upaya Mengatasi Dampak Pandemi di Kecamatan Linggo Sari Baganti Albades, Rori; Roza, Darmini
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1367

Abstract

Penyebaran Virus Covid-19 mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, Pemerintah menghimbau agar sarana pendidikan belajar secara online dari rumah. Penyebaran Covid-19 terbilang cepat Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menekan laju penyebaran Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sehingga berdampak pada perekonomian masarakat, Berdasarkan PERPRES Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kebijakan ini juga diterapkan di Kecamatan Linggo Sari Baganti. Dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analisis dan kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris yang bertujuan untuk menggambarkan gejala-gejala masalah sosial masyarakat. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk memaparkan dan mendeskripsikan tentang kebijakan penyaluran program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara. Wawancara tidak tertutup kemungkinan untuk melontarkan pertanyaan diluar daftar pertanyaan dan studi kepustakaan atau disebut juga dengan studi dokumen. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara memberikan komentar – komentar dan tidak menggunakan angka – angka dan disajikan secara deskriptif analitis.
Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Solok Dewi, Elsa Novrima; Roza, Darmini; Mulyawan, Fitra
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/t33njf37

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2019 oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara semi-terstruktur dengan aparat Satpol PP dan PKL, serta observasi langsung di beberapa lokasi pelanggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Perda oleh Satpol PP belum efektif, ditandai dengan masih tingginya pelanggaran yang dilakukan PKL secara berulang dan belum adanya efek jera. Hambatan yang dihadapi mencakup kendala yuridis seperti substansi peraturan yang belum operasional, serta kendala non-yuridis seperti keterbatasan personel, sarana prasarana, minimnya anggaran, resistensi sosial, dan lemahnya koordinasi antar-OPD. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih holistik dan integratif, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan kesadaran hukum masyarakat untuk mewujudkan ketertiban ruang publik secara berkelanjutan.
Pemanfaatan Kawasan Hutan Sebagai Objek Wisata Dalam Mencegah Perusakan Hutan Fauzi, Zul; Roza, Darmini
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 2 (2026): April
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/nj8wve49

Abstract

Hutan merupakan wilayah yang luas dan ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan sehingga memiliki daya serap karbon dioksida yang tinggi. Manfaat hutan tersebut seperti berfungsi sebagai situs estetika, rekreasi, dan nilai spiritual dari banyak konteks kebudayaan dan sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkuhan Hidup Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Hutan, pengembangan pariwisata di kawasan hutan merupakan salah satu upaya pengelolaan kawasan dalam mewujudkan misi pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian lapangan yaitu di Puncak Tabek Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Kedua Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis maka dapat disimpulkan: Pertama, Pemanfaatan Kawasan Hutan Puncak Tabek Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sebagai Objek Wisata Dalam Mencegah Perusakan Hutan ini dapat dikaitkan dengan teori kepastian hukum, sebab masyarakat setempat dan organisasi pengelola dalam mengelola kawasan hutan sangat memerlukan suatu kepastian hukum terkhusunya pada peraturan yang dapat menjamin dan memastikan kejelasan suatu aturan yang mengatur secara tegas. Kedua, mekanisme penetapan kawasan hutan sebagai objek wisata dalam mencegah perusakan hutan di Puncak Tabek Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam disini para pengelola sudah mengklaim bahwasanya kawasan hutan yang digunakan bukan termasuk pada kawasan hutan konservasi maupun hutan lindung sehingga penetapan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Agam berdasarkan Surat Keputusan Dinas Kehutanan terhadap lokasi penelitian sudah sesuai dengan prosedur. Ketiga, kendala yang terjadi dalam penetapan kawasan hutan sebagai objek wisata dalam mencegah perusakan hutan yang sering ditemui yaitu kurangnya kesadaran masyarakat sekitar dalam ikut mengelola dan merawat objek wisata.
Disparity in Authority of the State Administrative Court and District Court in Adjudicating Certified Land Claims Kurniadi Ari; Darmini Roza; Syofiarti
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/vj3h5n02

Abstract

The title certificate over land is a form of State Administrative Decree, based on Article 1 number 3 of Law Number 9 of 2004 concerning the Second Amendment 2 to Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court. Related to that, if there are individuals and legal entities who object to the decision, the objection can be made through a lawsuit to the State Administrative Court based on the absolute compatibility of State Administrative Procurement. There are legal facts, the Sungai Full District Court of Jambi Province accepted, examined, tried and decided objections to the certification further in its decision stating that the certificates of the Defendants were invalid.
Position and Role of the Secretariat of the Tanah Datar Regency DPRD in the Formation of Regional Regulations for the 2019-2024 Period Ira Tri Dewi; Darmini Roza; Zennis Helen
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/n465bd26

Abstract

This study analyzes the position and role of the Secretariat of the Tanah Datar Regency DPRD in the formation of Regional Regulations (Perda) for the 2019–2024 period and identifies the obstacles faced in the implementation of these functions. The research is descriptive-analytical with a normative juridical approach supported by empirical data through a field study at the Secretariat of the Tanah Datar Regency DPRD, using secondary and primary data that are analyzed qualitatively. The results of the study show that the DPRD Secretariat has a tactical and vital position: technically it is under and responsible to the leadership of the DPRD, while administratively it is under and responsible to the regent through the regional secretary. In the formation of the Regional Regulation, the Secretariat of the DPRD carries out administrative and technical functions which include secretarial management, finance, meeting facilitation, preparation of academic manuscripts, provision of legal opinions, provision of experts, and the archiving and publication of regional legal products based on the attribution authority and mandate given by laws and regulations. The study also found four main obstacle groups, namely the limitation of competent human resources in the field of legislation, lack of technical support facilities and infrastructure, the absence of SOPs and standard legislation timelines, and coordination between institutions that are not optimal, which overall hinder the effectiveness of the functions of the DPRD Secretariat and the quality of regional legislation performance within the framework of regional autonomy.
Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Guna Mewujudkan Program Unggulan Padang Rancak Dodi Candra; Darmini Roza; Fitra Mulyawan
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/nhmerw28

Abstract

Pasal 1 angka (15) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sesuai dengan ketentuan ini, Pemerintah Kota Padang saat ini melalui Program unggulan dengan tag line “Padang Rancak”, telah memfokuskan solusi terhadap pengelolaan sampah di Kota Padang. Akan tetapi, upaya tersebut belum berdampak secara optimal karena masih ada sekitar 10.950 ton jumlah timbunan sampah per tahun yang belum tertangani di Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintahan dalam pengelolaan sampah guna mewujudkan Program Unggulan Padang Rancak telah terlaksana dengan cukup baik meskipun masih memerlukan penguatan dari segi kesadaran masyarakat dan sarana prasarana. Bentuk layanan yang diberikan mencakup pada empat tahap yaitu pengumpulan, dilakukan melalui dua mekanisme utama, yakni pengumpulan mandiri oleh masyarakat ke TPS yang disediakan dan pengumpulan terorganisir oleh Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di tingkat kelurahan, pengangkutan ke TPA yang dilakukan oleh DLH secara rutin setiap hari menggunakan dump truck, pengolahan melalui pemilahan, pengomposan, dan inovasi pengolahan sampah organik menggunakan maggot Black Soldier Fly (BSF) di TPA, serta penyediaan lokasi pembuangan akhir sampah di Aie Dingin dengan luas sekitar 30,03 hektare. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan pengelolaan sampah guna mewujudkan Program Unggulan Padang Rancak meliputi kepada beberapa bentuk yaitu armada dan sarana prasarana yang ada masih terbatas, jumlah tenaga kebersihan seperti supir dan pramu kebersihan masih belum sebanding dengan jumlah timbulan sampah, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang masih rendah dan belum merata di setiap kelurahan. Adapun Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menjalankan Fungsi Pelayanan Pengelolaan Sampah Guna Mewujudkan Program Unggulan Kota Padang Rancak diantaranya adalah; 1) kampanye Program “Zero Sampah”, 2) kerja sama lintas daerah dan pihak swasta, 3) pembentukan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di setiap kelurahan, 4) peningkatan infrastruktur pelayanan, 5) penegakan aturan hukum dengan membuat forum pengaduan secara online.
Co-Authors A. Kana, Philips Aidil Amin Albades, Rori Amin, Aidil Anda, Syukri Ari, Kurniadi Asmar, Nisa Dewi Asrizal Asrizal Asrizal Beatrix Benni Daswar Utama Daswar Utama Dewi, Elsa Novrima Dodi Candra Fadila Rusyda Fauzi, Zul Fembra, Delmono Ferdi Ferdi Ferdi Ferdi, Ferdi Fianusman Laia Fitra Mulyawan Gokma Toni Parlindungan Helen, Zennis Hutajulu, Maria Margaeta Ihsan Saputra Ikhral Jamar Indra Wahyudi Indra Wahyudi, Indra Ira Tri Dewi Iyah Faniyah, Iyah Jamar, Ikhral Kana, Philips A. Kurniadi Ari Laia, Fianusman Laurensius Arliman S Martha, Teddy Muharta, Stori Mulyawan, Fitra Nazmi Panala Neni Vesna Madjid Nisa Dewi Asmar Otong Rosadi Panala, Nasmi Panala, Nazmi Philips A. Kana Philips A. Kana Philips A. Kana Pratama, Rifqi Ikhsan Priadi, Aris Prima Risma Rahmadi, Irsyad Rahmat Hidayat Rahmat, Agusra Redhawati, Desi Rifqi Ikhsan Pratama Risma, Prima Rori Albades Sahnan Sahuri Siregar Sofiarti Sofiarti Sofiarti, Sofiarti Syofiarti Syukri Anda Teddy Martha Tomoharjo Tomoharjo Tomoharjo, Tomoharjo Tresnowaldi Utama, Daswar Zuhra, Nadiya