Claim Missing Document
Check
Articles

Kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran dalam Pelayanan Non Kebakaran sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik (Studi Di Kabupaten Lima Puluh Kota) Anda, Syukri; Roza, Darmini; A. Kana, Philips
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.842

Abstract

Regional Regulation Number 15 of 2016 Concerning the Formation of Regional Structures and Devices, the Fifty Cities District Fire Service has been independent and has effectively carried out its duties since January 2017 which has the task of providing services, one of which is non-rooted services. The results of the study can be explained that the authority of the Fire Department in Non- Fire Services in Fifty Cities District refers to the Fifty Cities District Regulation Number 4 of 2020, namely: Disaster Victim Rescue, evacuation of threats to life or property, evacuation of animal safety and providing support for governance and community services. Constraints faced by the Fire Service of the Lima Puluh Kota Regency in public services in the field of non-fire services a) lack of impartiality in budgeting policies for the implementation of non-fire services b) lack of optimal utilization of non-fire services by related OPDs. c) there is not yet an understanding between OPDs regarding fire fighting duties in these non-fire services. d) Inadequate information and communication in some villages/communities. f) not all people understand the duties of the Fire Service in non-fire services, g) inadequate performance of fire and disaster management apparatus and institutions, and h) lack of effective coordination. And efforts to overcome the obstacles faced by the Fire Department of the Fifty Cities Regency in public services in the field of non-immortal services are a) increasing budgetary policies, b) unifying understanding between OPDs related to fire fighting duties in non-fire services. c) informing and communicating the authority of firefighters in non-fire services. d) outreach to the public in order to understand the duties of the fire department in non-fire services. e) increasing the number of human resources both in terms of quality and quantity.
Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai kepada Masyarakat dalam Upaya Mengatasi Dampak Pandemi di Kecamatan Linggo Sari Baganti Albades, Rori; Roza, Darmini
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1367

Abstract

Penyebaran Virus Covid-19 mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, Pemerintah menghimbau agar sarana pendidikan belajar secara online dari rumah. Penyebaran Covid-19 terbilang cepat Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menekan laju penyebaran Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sehingga berdampak pada perekonomian masarakat, Berdasarkan PERPRES Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kebijakan ini juga diterapkan di Kecamatan Linggo Sari Baganti. Dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analisis dan kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris yang bertujuan untuk menggambarkan gejala-gejala masalah sosial masyarakat. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk memaparkan dan mendeskripsikan tentang kebijakan penyaluran program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara. Wawancara tidak tertutup kemungkinan untuk melontarkan pertanyaan diluar daftar pertanyaan dan studi kepustakaan atau disebut juga dengan studi dokumen. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara memberikan komentar – komentar dan tidak menggunakan angka – angka dan disajikan secara deskriptif analitis.
Position and Role of the Secretariat of the Tanah Datar Regency DPRD in the Formation of Regional Regulations for the 2019-2024 Period Dewi, Ira Tri; Roza, Darmini; Helen, Zennis
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/n465bd26

Abstract

This study analyzes the position and role of the Secretariat of the Tanah Datar Regency DPRD in the formation of Regional Regulations (Perda) for the 2019–2024 period and identifies the obstacles faced in the implementation of these functions. The research is descriptive-analytical with a normative juridical approach supported by empirical data through a field study at the Secretariat of the Tanah Datar Regency DPRD, using secondary and primary data that are analyzed qualitatively. The results of the study show that the DPRD Secretariat has a tactical and vital position: technically it is under and responsible to the leadership of the DPRD, while administratively it is under and responsible to the regent through the regional secretary. In the formation of the Regional Regulation, the Secretariat of the DPRD carries out administrative and technical functions which include secretarial management, finance, meeting facilitation, preparation of academic manuscripts, provision of legal opinions, provision of experts, and the archiving and publication of regional legal products based on the attribution authority and mandate given by laws and regulations. The study also found four main obstacle groups, namely the limitation of competent human resources in the field of legislation, lack of technical support facilities and infrastructure, the absence of SOPs and standard legislation timelines, and coordination between institutions that are not optimal, which overall hinder the effectiveness of the functions of the DPRD Secretariat and the quality of regional legislation performance within the framework of regional autonomy.
Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Solok Dewi, Elsa Novrima; Roza, Darmini; Mulyawan, Fitra
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/t33njf37

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2019 oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara semi-terstruktur dengan aparat Satpol PP dan PKL, serta observasi langsung di beberapa lokasi pelanggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Perda oleh Satpol PP belum efektif, ditandai dengan masih tingginya pelanggaran yang dilakukan PKL secara berulang dan belum adanya efek jera. Hambatan yang dihadapi mencakup kendala yuridis seperti substansi peraturan yang belum operasional, serta kendala non-yuridis seperti keterbatasan personel, sarana prasarana, minimnya anggaran, resistensi sosial, dan lemahnya koordinasi antar-OPD. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih holistik dan integratif, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan kesadaran hukum masyarakat untuk mewujudkan ketertiban ruang publik secara berkelanjutan.