Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.853
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) JURNAL CENDEKIA HUKUM Ensiklopedia of Journal Unes Law Review Buletin Ilmiah Nagari Membangun Ensiklopedia Social Review UNES Journal of Swara Justisia Ekasakti Journal of law and Justice Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Darmini Roza
Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 52 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 52 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Pengawasan Kelaiklautan Kapal Asing di Pelabuhan Teluk Bayur (Studi Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Bayur) Fembra, Delmono; Roza, Darmini
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/p7vemc54

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelago state) terbesar di dunia dengan posisi geografis yang strategis, yaitu berada di posisi silang antara Benua Asia dan Benua Australia, serta berada di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Oleh sebab itu, perairan Indonesia sering dilalui dan disinggahi kapal asing, salah satunya di Pelabuhan Teluk Bayur. Untuk menjaga dan mengoptimalkan potensi bahari Indonesia, maka diaturlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Salah satu aspek yang diatur dalam Undang-undang tersebut adalah Keselamatan dan Keamanan Pelayaran, melalui persyaratan kelaiklautan kapal, yang tidak hanya mengatur kapal berbendera Indonesia tetapi juga kapal asing. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan pengawasan kelaiklautan kapal asing oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Bayur, serta (2) Bagaimana tindak lanjut dari pengawasan kelaiklautan kapal asing oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Bayur. Penelitian ini dilaksanakan di Pelabuhan Teluk Bayur menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa (1) Hingga kini, masih terdapat banyak pelanggaran terkait persyaratan kelaiklautan kapal asing khususnya di Pelabuhan Teluk Bayur, seperti tidak tersedianya alat keamanan dan keselamatan, atau kondisi alat yang ada tidak optimal. Pelanggaran-pelanggaran ini dapat berdampak buruk pada keselamatan dan keamanan pelayaran di Pelabuhan Teluk Bayur, kemudian proses pengawasan kelaiklautan kapa lasing belum berlangsung optimal dikarenakan jumlah personil PSCO yang belum memadai, tidak terdapatnya armada operasional pendukung, kesulitan melakukan komunikasi dengan awak kapal yang tidak mahir menggunakan Bahas Inggris, serta kurangnya pemahaman awak kapal terhadap peraturan kelaiklautan kapal. (2) Tindak lanjut dari hasil pengawasan kelaiklautan tersebut adalah pelanggaran ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku, memaksimalkan jam kerja, mendorong peningkatan kualitas SDM, kemudian meminta agar pemilik kapal menugaskan awak kapal yang mahir berkomunikasi dalam Bahasa Inggris.
Disparitas Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negera Dan Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Gugatan Perkara Tanah Yang Bersertfikat Ari, Kurniadi; Roza, Darmini; Syofiarti
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/0x9jpr06

Abstract

Sertifikat hak milik atas tanah merupakan bentuk dari Keputusan Tata Usaha Negara, berdsarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua 2 atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Terkait dengan itu jika ada perorangan dan badan hukum yang keberatan terhadap keputsuan tersebut maka keberatannya dapat dilakukan melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan komptensi absolut Pengadalian Tata Usaha Negara. Terdapat fakta hukum, Pengadilan  Negeri Sungai Penuh Provinsi Jambi menerima, memeriksa, mengadili dan memutus keberatan terhadap sertfikatselanjutnya dalam putusannnya menyatakan bahwa sertfikat Para Tergugat tidak Sah.
Efektivitas Relaas Panggilan Surat Tercatat Via Pos Dalam Penyelesaian Perkara Secara E-Court di Pengadilan Agama Padang Kelas IA Saputra, Ihsan; Roza, Darmini; Helen, Zennis
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/v8jh4w97

Abstract

Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminstrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik mengatur bahwa pemanggilan kepada tergugat yang tidak memiliki alamat elektronik dapat dilakukan melalui surat tercatat. Dengan adanya ketentuan ini, Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A sejak bulan juni 2023 telah melakukan kerja sama dengan Pos dalam penerapan Panggilan Surat Tercatat Via Pos Dalam Penyelesaian Perkara Secara E-Court. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis maka dapat disimpulkan; Pertama, Bahwa Efektivitas Relaas Panggilan Surat Tercatat Via Pos Dalam Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A cukup efektif meskipun masih perlu dilakukan evaluasi lebih mendalam terkait kendala-kendala yang sering ditemukan. Pengadilan Agama Padang Kelas I A mencatat bahwa jumlah relaas yang gagal kirim kepada para pihak tidak terlalu banyak dan alasan gagal kirim tersebut berkaitan dengan kondisi para pihak bukan karena adanya kesalahan prosedur dari pihak Pos.  Kedua, Bahwa Kendala-kendala yang ditemukan dalam Panggilan Relaas Surat Tercatat Via Pos Dalam Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A terbagi menjadi empat yaitu 1) Tergugat atau Termohon Tidak Dikenal, 2) Alamat Rumah tidak diakui oleh tergugat atau dipalsukan oleh Penggugat, 3) Alamat Rumah Salah, 4) dan Rumah Kosong. Kendala-kendala yang terjadi tersebut berkaitan dengan faktor sosial dan budaya. Terkait kendala rumah kosong, sebenarnya dapat diatasi dengan menyerahkan relaas kepada pihak terkait yang dibenarkan Undang-Undang seperti kepala desa, lurah, RT, RW ataupun petugas keamanan lingkungan (Satpam) akan tetapi petugas Pos tidak melakukan ketentuan ini mengingat Pos memilih menerapkan SOP pengiriman yang telah diterapkan Pos jauh sebelum terjadi kerja sama dengan Mahkamah Agung.
PENERAPAN TAAT ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS) DAN KODE ETIK RUMAH SAKIT X Hutajulu, Maria Margaeta; Roza, Darmini; Madjid, Neni Vesna
Ensiklopedia of Journal Vol 7, No 2 (2025): Vol. 7 No. 2 Edisi 1 Januari 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v7i2.2809

Abstract

Abstract: The provisions of Hospital By Laws or Internal Hospital Regulations are regulated in the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 772/Menkes/SK/VI/2002 concerning Guidelines for Preparing Hospital By Laws or Internal Hospital Regulations and the Hospital Code of Ethics are regulated in Government Regulation Number 47 2021 Concerning the Implementation of the Hospital Sector. This research is an analytical descriptive research. The approach used in this research is a normative juridical approach. Strict application of the principle of legal certainty in the formation of Internal Regulations (Hospital By Laws) and the Code of Ethics for Hospital including recognition of patient rights, obligations of health workers, and hospital governance. In the context of HBL, Hospital The code of ethics must reflect the values of professionalism, justice and humanity, while ensuring consistency with written legal norms.Keywords: Principle of Legal Certainty, HBL, Code of Ethics, Hospital.
Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum Redhawati, Desi; Roza, Darmini
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 2 (2025): April
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/qc446855

Abstract

Tanah merupakan harta kekayaan yang paling tinggi nilainya dan juga merupakan sumber kehidupan. Untuk menjaga tidak terjadi sengketa, ole Pemerintah maka diadakan pendaftaran tanah sesuai pasal 19 ayat (1) UUPA. Peralihan hak atas tanah adalah beralih/berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru. Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur tentang kewajiban ahli waris untuk mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan. Namun kenyataannya masih banyak ahli waris yang belum mendaftarkan peralihannya walaupun sudah ada aturan jelas yang mengaturnya. Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, bagaimanakah pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan dalam rangka menjamin kepastian hukum Kedua, bagaimanakah akibat hukum adanya peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan?Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, dan akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan. Metode pendekatan menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Selanjutnya data dianalisis menggunakan teori-teori secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis disimpulkan sebagai berikut: Pertama, pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan dalam rangka menjamin kepastian hukum, berdasarkan kelengkapan haknya harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu syarat Materiil dan syarat Immateriil.Namun kenyataannya masih banyak alhi waris yang belum mendaftarkan peralihan haknya. Faktor penyebabnya antaralain: tingkat pendidikan masyarakat masih rendah sehingga kurangnya kesadaran hukum tentang pentingnya pendaftaran tanah, biaya pengurusan sertipikat mahal, tidak semua ahli waris memiliki biaya untuk proses peralihan, ketidaktahuan tentang persyaratan dan prosedur pendaftaran tanah. Kedua, akibat hukum adanya peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan adalah ahli waris sebagai pemegang hak mendapatkan perlindungan hukum karena secara materiil dan immaterial hak dan kewajiban pewaris langsung beralih kepada ahli waris.
Kewenangan Bupati Dalam Menentukan Kebijakan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam Priadi, Aris; Roza, Darmini
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/w3btxz22

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil memberikan kewenangan untuk Bupati Agam sebagai kepala daerah Kabupaten Agam untuk menentukan kebijakan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Dari hasil penelitan dapat dijelaskan bahwa: Pertama, kewenangan Bupati dalam menentukan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Bupati Agam memiliki kendali penuh atas kebijakan tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital. Bupati memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan umum, menyusun petunjuk teknis, hingga membentuk Satgas Adminduk berbasis digital. Kewenangan ini juga mencakup upaya sosialisasi, pengawasan, evaluasi, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan, mempermudah pengurusan dokumen, mendorong transparansi, mendukung pertumbuhan ekonomi digital, dan menciptakan pelayanan publik yang unggul. Kedua, pelaksanaan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Agam. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan memberikan peran strategis bagi Bupati dalam mengelola, mengarahkan, dan memastikan efektivitas layanan tersebut. Melalui pendekatan berbasis digital, kebijakan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih mudah, cepat, dan transparan. 
Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Kalangan Aparatur Sipil Negara Zuhra, Nadiya; Roza, Darmini; Helen, Zennis
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 3 (2025): Juli
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/bn383692

Abstract

Sesuai amanat Undang-Undang Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Agam telah berupaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dari paparan asap rokok, yaitu dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui penerapan Peraturan Daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sekretariat Daerah, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam pemberlakuan Peraturan Daerah tersebut. Studi penelitian ini dilakukan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Agam dengan spesifikasi deskriptif analistis. Pendekatan yang digunakan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan  Penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang (KTR) di Sekretariat Daerah Kabupaten Agam masih belum efektif dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi (ASN). Adapun kendala dalam pemberlakuan Peraturan Daerah ini dapat dikategorikan menjadi dua faktor, yaitu faktor yuridis dan nonyuridis. Faktor yuridis meliputi belum adanya peraturan pelaksana mengenai tata cara pemberian sanksi administratif dan belum terbentuknya Satuan Tugas KTR. Sementara faktor nonyuridis mencakup lemahnya penegakan hukum oleh pimpinan atau penanggung jawab KTR, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta rendahnya kepatuhan ASN terhadap regulasi yang ada.
Disparitas Penggunaan Kewenangan Ex Officio Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Anak Dalam Putusan Hakim Pada Pengadilan Agama Solok Rahmadi, Irsyad; Roza, Darmini; Mulyawan, Fitra
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/cxm31b16

Abstract

Kewenangan ex officio hakim adalah kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada hakim karena jabatannya. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kewenangan ex officio diberikan agar hakim lebih leluasa dalam mengambil keputusan untuk mencapai rasa keadilan. Namun dalam penggunaan kewenangan ex officio hakim tidak selalu dapat menggunakannya, sehingga terkesan terdapat disparitas. Penggunaan kewenangan ex officio hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Solok, diarahkan pada 2 (dua) perkara, yaitu perkara Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.Slk dan perkara Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Slk, yang memperlihatkan perbedaan signifikan terkait pemberian nafkah anak. Pada satu perkara, hakim menggunakan kewenangan ex officio, walaupun, tanpa permintaan dari para pihak. Namun, pada perkara lain, kewenangan ini tidak digunakan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dan didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data  sekunder dan primer. Semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dapat disimpulkan, Pertama, pada perkara Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.Slk, hakim tidak menggunakan kewenangan ex officio dalam pertimbangannya. Akibat hukumnya belum ditentukan besaran pemberian nafkah anak. Sedangkan dalam perkara Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Slk, hakim menggunakan kewenangan ex officio dalam pertimbangannya dan akibat hukum sudah bisa ditentukan besaran pemberian nafkah anak. Kedua, Pada perkara Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.Slk, hakim tidak menggunakan kewenangan ex officio karena dalam fakta persidangan anak berada dalam pemeliharaan pemohon dan tidak diketahui besaran penghasilan pemohon. Pada perkara Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Slk, hakim menggunakan kewenangan ex officio karena anak berada dalam pemeliharaan termohon, pemohon menyanggupi biaya pemeliharaan dan dapat diketahui besaran penghasilan pemohon. Jadi, disparitas penggunaan kewenangan ex officio hakim tidak bersumber pada ketidakkonsistenan penegakan hukum secara menyeluruh, tetapi pada perbedaan pendekatan hakim merespons fakta persidangan. Namun, agar kepastian hukum tetap terjaga, setiap pengakuan tanggung jawab terhadap nafkah anak dalam persidangan dituangkan secara eksplisit dalam putusan. Sehingga hak anak dapat dilindungi secara yuridis dan dieksekusi apabila terjadi pelanggaran di kemudian hari.
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DESA Amin, Aidil; Roza, Darmini
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 1 (2017): Unes Journal of Swara Justisia (April 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article is the result of research that discusses the role of BAMUS Nagari in Lubuak Gadang Sangir Subdistrict, South Solok Regency of West Sumatera Province with the role of BPD in Lubuk Nagodang Village, Siulak Subdistrict Kerinci Regency, Jambi Province. This study uses primary data as the main data obtained from interviews and secondary data as support obtained from literature studies. Based on the results of the research, BAMUS Nagari Lubuak Gadang plays an important role in the development of the village, because BAMUS Nagari Lubuak Gadang is very active in collecting the aspirations of the people, establishing the Nagari Regulations well and carrying out supervision on development and development results. Compared with the BPD Lubuk Nagodang is less active in collecting aspirations from the community, the role of BPD in establishing the Village Regulation Lubuk Nagodang also not yet running well and BPD Lubuk Nagodang only oversee the development process without monitoring the results of development.
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI Laia, Fianusman; Roza, Darmini
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.35

Abstract

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur perwakilan di pemerintahan daerah yang bertugas melaksanakan pengendalian internal dalam penyelenggraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat bertanggung jawab kepada gubernur yang secaraadministratif berada di bawah pembangunan sekretaris daerah
Co-Authors A. Kana, Philips Aidil Amin Albades, Rori Amin, Aidil Anda, Syukri Ari, Kurniadi Asmar, Nisa Dewi Asrizal Asrizal Asrizal Beatrix Benni Daswar Utama Daswar Utama Fadila Rusyda Fembra, Delmono Ferdi Ferdi Ferdi Ferdi, Ferdi Fianusman Laia Gokma Toni Parlindungan Helen, Zennis Hutajulu, Maria Margaeta Ikhral Jamar Indra Wahyudi Indra Wahyudi, Indra Iyah Faniyah, Iyah Jamar, Ikhral Kana, Philips A. Laia, Fianusman Laurensius Arliman S Martha, Teddy Muharta, Stori Mulyawan, Fitra Nazmi Panala Neni Vesna Madjid Nisa Dewi Asmar Otong Rosadi Panala, Nasmi Panala, Nazmi Philips A. Kana Philips A. Kana Philips A. Kana Pratama, Rifqi Ikhsan Priadi, Aris Prima Risma Rahmadi, Irsyad Rahmat Hidayat Rahmat, Agusra Redhawati, Desi Rifqi Ikhsan Pratama Risma, Prima Rori Albades Sahnan Sahuri Siregar Saputra, Ihsan Sofiarti Sofiarti Sofiarti, Sofiarti Syofiarti Syukri Anda Teddy Martha Tomoharjo Tomoharjo Tomoharjo, Tomoharjo Tresnowaldi Utama, Daswar Zuhra, Nadiya