Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

Keseimbangan Hak Atas Informasi dan Privasi dalam Pengelolaan Data Pribadi Pejabat Publik Riska Tri Oktavianti; Insan Tajali Nur; Poppilea Erwinta
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.16797

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai benturan kepentingan antara pemenuhan hak atas informasi publik dan perlindungan privasi dalam konteks pengelolaan data pribadi di Indonesia, serta mengidentifikasi batasan-batasan normatif yang ideal agar transparansi tidak melanggar hak asasi individu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analistis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan (seperti Undang-Undang dasar 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia), bahan hukum sekunder berupa doktrin, jurnal, dan literatur hukum terkait, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif untuk menilai sinkronisasi norma dan implikasi yuridis dari perlindungan data pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan data pribadi di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menentukan batasan yang jelas antara hak privasi dan kepentingan publik. Meskipun instrumen hukum terkait perlindungan data pribadi telah tersedia, namun implementasinya sering kali menimbulkan tumpang tindih antara kewajiban transparansi publik dan hak atas privasi. Keseimbangan antara kedua hak ini dapat dicapai melalui penerapan prinsip proporsionalitas dan kepentingan umum, pengelolaan data pribadi harus tetap mengacu pada mekanisme klasifikasi informasi yang dikecualikan dan informasi yang terbuka guna memastikan akuntabilitas tanpa mencederai hak privasi individu yang berlebihan.
Legal Responsibility for Maladministration in the Issuance of Mining Business Permits Aullia Vivi Yulianingrum; Insan Tajali Nur; Suryaningsi Suryaningsi; Aldi Pebrian
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v6i2.5290

Abstract

This study analyzes the forms of maladministration in the issuance of Mining Business Permits and examines the legal responsibilities that may be imposed on officials or government institutions involved in such practices. The study employed a normative legal method, drawing on statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consisted of primary, secondary, and tertiary sources, which were analyzed qualitatively to identify applicable legal norms and accountability mechanisms. The findings indicate that maladministration in mining licensing may take several forms, including abuse of authority, procedural deviations, prolonged delays, neglect of legal obligations, and conflicts of interest. These practices may create legal uncertainty, social harm, environmental damage, and potential financial losses to the state. In legal terms, such maladministration may give rise to administrative, civil, and criminal liability, depending on the nature of the violation and its consequences. Administrative responsibility may result in sanctions, cancellation of decisions, or revocation of permits; civil responsibility may involve compensation for harmed parties; and criminal responsibility may apply when the act fulfills the elements of corruption or abuse of authority. The study also shows that oversight institutions, particularly the Ombudsman and administrative courts, play a vital role in preventing and addressing maladministration in the mining permit process. Strengthening these accountability mechanisms is essential to ensure good governance, legal certainty, and protection of the public interest in the management of mineral and coal resources.
Transformasi Sistem Pengawasan Pemilu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemilu di Indonesia Adi Surahman; Rosmini Rosmini; Insan Tajali Nur
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i1.14191

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran Pemilu di Indonesia, dengan fokus pada perubahan kewenangan Bawaslu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Perubahan signifikan pada kewenangan ini meliputi penguatan tugas Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa dan pelanggaran administratif yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengevaluasi pelaksanaan kewenangan Bawaslu, tantangan yang dihadapi dalam implementasi pengawasan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu memiliki kewenangan yang lebih luas, tantangan dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu tetap besar, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi antara lembaga pengawas Pemilu lainnya. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu masih menghadapi berbagai kendala, seperti politisasi lembaga pengawas, kesulitan dalam menerapkan kewenangan setengah peradilan, serta kurangnya implementasi regulasi yang mendukung pengawasan yang efektif. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas Bawaslu, pembaruan regulasi, serta perbaikan koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memperkuat integritas Pemilu dan menjamin pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil, dan transparan.
Reformasi Pengelolaan Tanah Negara Melalui Skema Badan Bank Tanah dalam Sistem Hukum Indonesia Hirwan Ardiansyah; Rosmini Rosmini; Insan Tajali Nur
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 2 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i2.15285

Abstract

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan prinsip ini, pemerintah bertanggung jawab mengelola tanah dan sumber daya alam, yang tercermin dalam pembentukan hukum agraria nasional. Salah satu bentuk implementasi kewenangan negara adalah Bank Tanah, yang bertujuan menyediakan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan nasional, serta mengatasi kendala penyediaan tanah di daerah terpencil. Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah membentuk Badan Bank Tanah sebagai lembaga non-profit yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Bank Tanah juga berperan dalam reforma agraria dan pemerataan ekonomi. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi peran Bank Tanah dalam pengelolaan tanah dan dampaknya terhadap sistem pertanahan serta kesejahteraan masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa Bank Tanah memperkuat konsep Hak Menguasai Negara dalam pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.
Problematika Mekanisme Naturalisasi Istimewa terhadap Prinsip Transparansi Publik Di Indonesia Alya Azrah Fahmi Achmad; Mahendra Putra Kurnia; Insan Tajali Nur
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 8, No 1 (2026): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v8i1.7116

Abstract

This article examines the mechanism of special naturalization from the perspective of public transparency within Indonesian citizenship law and proposes an ideal regulatory framework. Article 20 of Law Number 12 of 2006 authorizes the President to grant Indonesian citizenship to foreign nationals who have rendered outstanding services to the state. However, the provision lacks clear criteria, creating legal ambiguity and broad discretionary interpretation. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the current mechanism affects public transparency, legal certainty, equality before the law, and the principle of limitation of power due to the lack of transparency in the decision-making process. The novelty of this research lies in analyzing special naturalization through the perspective of public transparency in relation to the principle of limitation of power. The study recommends revising Article 20 by establishing clear criteria, transparent procedures, public information disclosure, and effective oversight mechanisms to ensure transparency, accountability, and legal certainty in the implementation of special naturalization.
Politik Hukum Pengaturan Efisiensi Anggaran Melalui Instruksi Presiden: Studi Kasus Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Muldiana; Herdiansyah Hamzah; Rosmini; Insan Tajali Nur
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 5 No. 3 (2026): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v5i3.6772

Abstract

The budget efficiency policy through Presidential Instruction Number 1 of 2025 raises legal issues because its implementation concerns presidential authority, state financial management mechanisms, and central–regional government relations. This study aims to analyze the legal politics of budget efficiency regulation through the Presidential Instruction and its legal implications. The study employs a doctrinal legal method with a normative approach through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that the legal politics of the budget efficiency policy are based on political, economic, social, and cultural considerations. The use of a Presidential Instruction represents an administrative instrument that enables the policy to be implemented quickly, uniformly, and effectively through presidential discretionary authority in the form of a beleidsregel. The policy strengthens executive power in determining budget implementation and limits the scope of legislative checks and balances by the House of Representatives (DPR) in implementing the State Budget (APBN). In central–regional relations, the policy indicates a tendency toward recentralization by strengthening central government control over Regional Budgets (APBD) without formally withdrawing regional authority. At the regional level, the policy requires APBD adjustments and affects spending priorities, economic activity, and public service quality. Therefore, effective implementation requires adequate budget evaluation, clear limits on Presidential Instruction use, and more participatory coordination among the central government, DPR, and regional governments.
Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Tindakan Kekerasan Aparat Kepolisian dalam Kasus Pelindasan Pengendara Ojek Online di Indonesia Ridwansyah Ridwansyah; Insan Tajali Nur; Nia Lestina; Sabam M. Monang Bakara; Sintong Sihite; Sitompul Charles Marolop
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 4 No. 4 (2024): Desember: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : AMIK Veteran Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v4i4.10137

Abstract

The right to life is a non-derogable human right and constitutes a fundamental obligation of the state in all public policies, including public security. However, in the practice of handling mass demonstrations, the protection of the right to life often conflicts with a security paradigm that prioritizes stability and public order. This study aims to analyze the failure of state security policies in protecting the right to life of civilians by using the death of Affan Kurniawan during a mass protest operation as an entry point for analysis. This research employs a normative juridical approach through the examination of legislation, police regulations, and human rights literature. The findings indicate a significant gap between legal norms that guarantee the protection of the right to life and their implementation in crowd control practices. Civilian deaths in this context cannot be understood merely as individual incidents, but rather as preventable deaths resulting from the state’s failure to manage the risks associated with the use of force. The study highlights the need for a shift in security policy from a state-centered security approach toward a human security paradigm that places the protection of human life and dignity at the core of public security governance.
Policy Model For Sustainable Ecotourism Development In The Capital Of The Indonesian Archipelago Based On Local Community Empowerment Vivi Yulianingrum, Aullia; Alam, Fajar; Fitriciada Azhari, Aidul; Tajali Nur, Insan
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6060

Abstract

The potential of natural caves spread across Sanggulan Village, Sebulu District, Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan Province, which is a buffer zone for the capital of the Indonesian archipelago, has great potential to be developed as a tourism and educational facility. Currently, ecotourism development is widespread in the IKN area to fulfill the smart city slogan which prioritizes aspects of nature conservation, social, cultural and economic empowerment of local communities as well as learning and educational facilities. These elements significantly influence traditions, socio-economic life of the community and the empowerment of local village products. The village's identity is summarized in a slogan that highlights the richness of natural resources, preservation of cultural heritage and IKN's ecotourism priorities. By using a policy model that is Meaningful Participation, Asset Based Community Development (ABCD) and SWOT analysis of Regional Government policies in regulating or making regulations regarding cave or karst ecotourism, the aim is to increase IKN tourism by integrating cultural, geotourism and legal aspects. This model promotes participatory legal regulation, empowerment of local communities and environmental conservation to encourage sustainable regional development.
EVALUATION OF THE EXISTENCE OF OTHER LAWS AND REGULATIONS FROM THE PERSPECTIVE OF LEGISLATIVE SCIENCE Tajali Nur, Insan; Vivi Yulianingrum, Aullia; Utomo, Setiyo Utomo
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6690

Abstract

This article is to analyze the existence of other laws and regulations listed in Article 8 of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations; which is assumed to be regulation . The current condition is that the legal product in question is in its formation it is very easy and fast to handle state affairs. However, the scope and testing are not yet clear. and the amount is uncontrolled. The main problem of this research; First , in the form of the need to evaluate the characteristics of the legal product contained in Article 8 in the a quo provisions . Second , tracing position law or degree of other laws and regulations with regulation legislation is seen from the perspective of legal science. The method used is classified as normative legal research with a legal and doctrinal approach. Thus, the results of this study explain several important things, namely First , there were findings in the form of differences characteristics between statutory regulations (regeling) and legislative regulations other (policy regulations) or called as a Regulation Policy. The difference in legal status can be measured through several indicators such as the formation, scope or nature and its testing. Both sit down regulation legislation other as regulation implementer to synergize regulations and policies through separation of the position of other laws and regulations to be included in laws which are per se related to government administration with touchstone of General Principles of Good Governance through Administrative Justice
Urgensi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Pasca Tahapan Pemilihan Umum 2024 Oleh KPU Kota Balikpapan Muhammad Randy Pratama Lubis; Mutia Permata Putri; Insan Tajali Nur
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i1.8447

Abstract

For the general public, Indonesia’s five-year electoral cycle is often perceived merely as a procedural voting event, overlooking the substance and quality of how voters select presidential or regional leaders. Following the 2024 General Election, the challenges of democracy have shifted from technical management to the prevention of polarization, money politics, digital disinformation, identity politics, and echo chambers. This article analyzes the urgency of implementing sustainable voter education during the inter-election period, using the General Election Commission (KPU) of Balikpapan City as a case study. The study focuses on KPU Balikpapan’s strategies to transform pragmatic voters, who are susceptible to manipulation, into informed participants, while also addressing the vulnerabilities of first-time voters ahead of the 2029 Election to increase participation rates. The analysis indicates that political education during the non-election period is a critical moment to build the cognitive foundation of voters without compromising their independent choice, making the role of KPU Balikpapan essential in maintaining democratic integrity in the city.