Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Problematika Hukum terhadap Calon Tunggal Kepala Daerah di Kota Samarinda Muhammad Rahmadian; Insan Tajali Nur; Poppilea Erwinta
Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Vol. 2 No. 6 (2025): November: Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/hukum.v2i6.749

Abstract

This study examines the legal issues of single candidates in the 2024 Samarinda City Regional Elections, focusing on the reasons political parties support single candidates and their impact on the quality of democracy and public participation. The phenomenon of single candidates is viewed as a democratic anomaly because it weakens the essence of political competition. The study uses a non-doctrinal method with primary materials in the form of interviews and legislation, as well as secondary materials from articles and scientific literature. The research results indicate three main factors driving political parties' support for a sole candidate: (1) the high electability of the incumbent, which creates psychological effects and political pragmatism; (2) the nomination threshold provisions that limit the number of potential candidates; and (3) the alignment of party vision and mission with the candidate, making political coalitions easier to form. The implications of this phenomenon affect two aspects. First, the substance of democracy is reduced because the people's choices become limited. Second, public participation may decrease due to the lack of competition, which results in low voter enthusiasm. This study emphasizes the need for more inclusive regulations to ensure healthy local election competition and to support the strengthening of legal and political systems to ensure that the nomination process reflects fairness and the people's aspirations broadly.
Skema Pertanggung jawaban pada Insiden Kecelakaan Nuklir dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Pasca Ledakan Reaktor Nuklir Chernobyl) Miradelmar Ribka Andjia; Mahendra Putra Kurnia; Insan Tajalinur
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4230

Abstract

Miradelmar Ribka Andjia, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 2024, Skema Pertanggungjawaban Pada Insiden Kecelakaan Nuklir Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional (Studi Pasca Ledakan Reaktor Nuklir Chernobyl), di bawah bimbingan Bapak Dr.Mahendra Putra Kurnia S.H.,M.H sebagai pembimbing utama dan Dr. Insan Tajalinur, S.H., M.H sebagai pembimbing kedua. Penulisan ini membahas tentang bentuk dan skema pertanggungjawaban atas kerugian atas bencana yang diakibatkan oleh kecelakaan pada industri nuklir skala besar dengan menacu pada insiden ledakan PLTN Chernobyl, Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif mengkaji dan menganalisa dampak dan kerugian serta upaya-upaya apa saja yang dapat di tempuh untuk mengukuhkan hukum terkait industri nuklir dalam perspektif hukum internasional. Permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan-peraturan yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, teori-teori hukum dan doktrin. Meskipun dalam tulisan ini menggunakan pendekatan doctrinal, akan tetapi didukung pula dangan data empiris sebagai bagian untuk menghadirkan fakta di lapangan selaras dengan menemukan jawaban dari rumusan masalah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa skema pertanggung jawaban dalam perkara ini telah dibentuk serta direvisi sedemikian rupa dengan mengacu pada sebab akibat dan faktor-faktor khusus dalam penerapan hukum internasional terhadap penggunaan energi nuklir dalam menjamin keberlangsungan lingkungan hidup. Namun dalam implementasinya kendala-kenadala masih ditemukan seperti belum tercapainya keseragaman seluruh negara dalam menaati atau merativikansi peraturan internasional yang ada. Perlu diketahui bahwa isu nuklir merupakan bagian dari Universal Principal, dimana semua negara memiliki wewenang dan tanggungjawab yang sama sehingga semua negara harus mengikuti.