Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Tindakan Kekerasan Aparat Kepolisian dalam Kasus Pelindasan Pengendara Ojek Online di Indonesia Ridwansyah Ridwansyah; Insan Tajali Nur; Nia Lestina; Sabam M. Monang Bakara; Sintong Sihite; Sitompul Charles Marolop
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 4 No. 4 (2024): Desember: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v4i4.10137

Abstract

The right to life is a non-derogable human right and constitutes a fundamental obligation of the state in all public policies, including public security. However, in the practice of handling mass demonstrations, the protection of the right to life often conflicts with a security paradigm that prioritizes stability and public order. This study aims to analyze the failure of state security policies in protecting the right to life of civilians by using the death of Affan Kurniawan during a mass protest operation as an entry point for analysis. This research employs a normative juridical approach through the examination of legislation, police regulations, and human rights literature. The findings indicate a significant gap between legal norms that guarantee the protection of the right to life and their implementation in crowd control practices. Civilian deaths in this context cannot be understood merely as individual incidents, but rather as preventable deaths resulting from the state’s failure to manage the risks associated with the use of force. The study highlights the need for a shift in security policy from a state-centered security approach toward a human security paradigm that places the protection of human life and dignity at the core of public security governance.
Urgensi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Pasca Tahapan Pemilihan Umum 2024 Oleh KPU Kota Balikpapan Muhammad Randy Pratama Lubis; Mutia Permata Putri; Insan Tajali Nur
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i1.8447

Abstract

For the general public, Indonesia’s five-year electoral cycle is often perceived merely as a procedural voting event, overlooking the substance and quality of how voters select presidential or regional leaders. Following the 2024 General Election, the challenges of democracy have shifted from technical management to the prevention of polarization, money politics, digital disinformation, identity politics, and echo chambers. This article analyzes the urgency of implementing sustainable voter education during the inter-election period, using the General Election Commission (KPU) of Balikpapan City as a case study. The study focuses on KPU Balikpapan’s strategies to transform pragmatic voters, who are susceptible to manipulation, into informed participants, while also addressing the vulnerabilities of first-time voters ahead of the 2029 Election to increase participation rates. The analysis indicates that political education during the non-election period is a critical moment to build the cognitive foundation of voters without compromising their independent choice, making the role of KPU Balikpapan essential in maintaining democratic integrity in the city.
Implikasi Keterlambatan Pembentukan Peraturan Pemerintah terhadap Undang-Undang Abdul Malik Mahir Mustafa; Insan Tajali Nur; Rahmawati Al Hidayah
Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 1 (2026): Februari : Majelis : Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/majelis.v3i1.1503

Abstract

The untimely formation of government regulations on the delegation of laws is still a serious problem in the practice of forming laws and regulations in Indonesia. It was recorded that from 2021 to 2023 there were 16 government regulations that were formed late, which shows that there are problems in the follow-up mechanism for legislation delegations. The author analyzes whether the government has a legal obligation in the timeliness of the formation of government regulations as implementing rules. In addition, this study also examines the juridical and practical implications of the law if a delegated government regulation is formed late. The data used are quantitative and supported by doctrinal research methods through the analysis of laws and regulations, expert opinions, and related legal literature. The results of the study show that the government has a legal obligation to form government regulations in a timely manner. The delay in the formation of government regulations has an impact on disrupting the effectiveness of the implementation of the law and causes some provisions to not be implemented optimally because the implementing instruments are not yet available according to the specified deadline. In addition, these delays have the potential to cause legal uncertainty for the public, law enforcement officials, and policy implementing agencies. The vacuum of implementing rules can also trigger differences in interpretation, hinder policy implementation, and increase the risk of legal disputes. Therefore, this study emphasizes the importance of stricter monitoring and evaluation mechanisms against the deadline for the formation of government regulations to ensure legal certainty and regulatory effectiveness.
Reformasi Pengelolaan Tanah Negara Melalui Skema Badan Bank Tanah dalam Sistem Hukum Indonesia Ardiansyah, Hirwan; Rosmini, Rosmini; Nur, Insan Tajali
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 2 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i2.15285

Abstract

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan prinsip ini, pemerintah bertanggung jawab mengelola tanah dan sumber daya alam, yang tercermin dalam pembentukan hukum agraria nasional. Salah satu bentuk implementasi kewenangan negara adalah Bank Tanah, yang bertujuan menyediakan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan nasional, serta mengatasi kendala penyediaan tanah di daerah terpencil. Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah membentuk Badan Bank Tanah sebagai lembaga non-profit yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Bank Tanah juga berperan dalam reforma agraria dan pemerataan ekonomi. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi peran Bank Tanah dalam pengelolaan tanah dan dampaknya terhadap sistem pertanahan serta kesejahteraan masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa Bank Tanah memperkuat konsep Hak Menguasai Negara dalam pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.
IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA PADA PERKARA BIDANG EKONOMI SYARIAH WILAYAH KALIMANTAN TIMUR (Kajian Pada Pengadilan Agama Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang) Insan Tajali Nur
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2012): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v4i1.165

Abstract

ABSTRAK Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah KonstitusiLahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPAg) telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini, dimana salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syari’ah. Ekonomi syariah yang diselesaikan di peradilan agama sangat sedikit. Dibandingkan dengan jumlah perkara keseluruhan yang ditangani peradilan agama, jumlah perkara ekonomi syariah memang terbilang minim.Hukum Realitanya (De Facto) perkara bidang sengketa ekonomi Syariah yang masuk di pengadilan Agama pada Kota Samarinda, Bontang dan Balikpapan belum ada hal ini belum optimalnya Subtansi hukum yang dijalankan. Baru pertama kali menangani perkara ekonomi syari’ah.Masih belum ada hukum materiil ekonomi syari’ah yang terkumpul pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Bertambahnya kewenangan Pengadilan Agama tersebut yang belum diimbangi dengan payung hukum (umbrella provision) yang memadai.Oleh karena itu, setiap hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dituntut supaya mengembangkan kemampuan ijtihad-nya (rechtvinding) yang bagi penulis tidak bertentangan dengan Alqur’an dan Sunnah Nabi Muhammad (Hadist)
Keseimbangan Hak Atas Informasi dan Privasi dalam Pengelolaan Data Pribadi Pejabat Publik Riska Tri Oktavianti; Insan Tajali Nur; Poppilea Erwinta
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.16797

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai benturan kepentingan antara pemenuhan hak atas informasi publik dan perlindungan privasi dalam konteks pengelolaan data pribadi di Indonesia, serta mengidentifikasi batasan-batasan normatif yang ideal agar transparansi tidak melanggar hak asasi individu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analistis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan (seperti Undang-Undang dasar 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia), bahan hukum sekunder berupa doktrin, jurnal, dan literatur hukum terkait, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif untuk menilai sinkronisasi norma dan implikasi yuridis dari perlindungan data pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan data pribadi di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menentukan batasan yang jelas antara hak privasi dan kepentingan publik. Meskipun instrumen hukum terkait perlindungan data pribadi telah tersedia, namun implementasinya sering kali menimbulkan tumpang tindih antara kewajiban transparansi publik dan hak atas privasi. Keseimbangan antara kedua hak ini dapat dicapai melalui penerapan prinsip proporsionalitas dan kepentingan umum, pengelolaan data pribadi harus tetap mengacu pada mekanisme klasifikasi informasi yang dikecualikan dan informasi yang terbuka guna memastikan akuntabilitas tanpa mencederai hak privasi individu yang berlebihan.