Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

Urgensi Sektor UMKM Persaingan Usaha Sebagai Penyangga Ibu Kota Negara Nusantara Pribadi, Deny Slamet; Nur, Insan Tajali; Wardhana, Kristiawan Wisnu
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.2929

Abstract

The MSME sector is indeed a big challenge in ensuring the continuity of entrepreneurship. This entrepreneurial interest is still not accompanied by commensurate capacity in running a business. The purpose of this study is to examine and analyze the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector in the National Capital Region (IKN) and collaboration and local authorities for business activists. The research method used in this research is empirical juridical. The primary data source uses Law Number 80 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises. The data collection used by researchers is by using certain research methods that are adapted, namely by way of question and answer, observation and documentation to collect as much data as possible. Data analysis technique; condensing data and drawing conclusions. The results of the study concluded that this sector is able to meet the needs of clothing and food. Regulators should accommodate the progress of MSME businesses. The existence of IKN has the potential to increase people's welfare. The weaknesses are the degradation of the area and the income of the community's economic value and local authorities.
Sosialisasi Bantuan Hukum Ganti Rugi Lahan Sebagai Problem Solving Pada Masyarakat Lok Bahu Samarinda Nur, Insan Tajali
Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/parta.v4i2.4635

Abstract

Secara ontologis, manusia merupakan makhluk sosial sekaligus subyek hukum yang selalu berinteraksi dengan hukum beserta akibat yang ditimbulkannya. Secara epistimologis, akibat hukum berpotensi menimbulkan konflik baik secara vertikal maupun horizontal. Hal tersebut menimbulkan berbagai perkara yang patut diselesaikan. Secara aksiologis,,diperlukannya kehadiran regulasi tarkait bantuan hukum. Faktanya, melalui keberadaan regulasi tersebut yang merupakan perwujudan prinsip persamaan didepan hukum memberikan perlindungan dan jaminan hukum belum dipahami secara utuh oleh masyarakat serta keterbatasan ekonomi. Seperti konflik antara masyarakat Kelurahan Lok Bahu, Kota Samarinda dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur terkait tidak jelasnya pergantian ganti rugi tanah yang dijadikan jalan Provinsi selama bertahun- tahun. Hal ini menjadi alasan perlunya dukungan dari wakil sekaligus legislator daerah yang memiliki kekuasaan untuk dipenuhi haknya melaui kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang merupakan Langkah untuk meningkatan literati guna mengoptimalisasikan program bantuna hukum gratis bagi rakyat yang kurang mampu. Dari hasil sosialisasi tersebut, terjadi peningkatan pemahaman dari Masyarakat.
Urgensi Eksistensi BUMDes Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Kadri, Fitri Aeli; Nurrahman, Alda; Natakusuma, Muh. Noviar; Perdianto, Bagas Adjie; Salida, Andhy Pratama; Nur, Insan Tajali
Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/parta.v5i1.5491

Abstract

Kegiatan ini mengkaji urgensi eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Salo Palai, Desa Saliki, dan Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Desa-desa ini dikenal dengan potensi ekonomi yang berbasis sumber daya alam seperti pertanian dan perkebunan, perikanan, dan jasa. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi lokal, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi strategis yang dapat mendukung optimalisasi fungsi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Melalui BUMDes, pemerintah daerah mendorong pemberdayaan ekonomi lokal dengan mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Namun, terdapat beberapa isu yang perlu diatasi, seperti kurangnya sumber daya manusia, transparansi pengelolaan sumber daya alam, pembentukan regulasi BUMDes, serta aspek keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat desa. Kegiatan ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengeksplorasi manfaat BUMDes dan tantangan yang dihadapi, dengan fokus pada asas transparansi, keadilan, dan kemanfaatan. Data diperoleh melalui studi literatur dan observasi terhadap praktik BUMDes di tiga desa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa BUMDes memiliki potensi besar dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa, namun perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan BUMDes yang ada.
Tindakan Represif Aparat Penegak Hukum dalam Aksi Unjuk Rasa terhadap Kebijakan Pemerintahan Prabowo dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Ninin Armianti Natsir; Santy Isma Handikasari; Nurul Fajriani; Ryan Asprimagama; Surez Taruna Pramata; Insan Tajali Nur
Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 4 (2025): November: Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/federalisme.v2i4.1253

Abstract

Our country is known as a nation that upholds human rights values. This is manifested in the recognition of the right to express opinions, which is specifically regulated in Law Number 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public. Along with the increasing dynamics of political contestation and polarization in society, the frequency of demonstrations has also escalated. This condition places the professionalism and neutrality of the police force under increasing public scrutiny. The reduction in citizens' freedom to express their aspirations often creates a negative image of the police, particularly due to repressive actions and the use of discretion that is deemed disproportionate. Based on a normative juridical approach, this study aims to analyze the extent to which the state upholds access and protection of freedom of expression in public, as well as examine the application of human rights principles from both national and international legal perspectives in demonstrations
Problematika Hukum terhadap Calon Tunggal Kepala Daerah di Kota Samarinda Muhammad Rahmadian; Insan Tajali Nur; Poppilea Erwinta
Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Vol. 2 No. 6 (2025): November: Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/hukum.v2i6.749

Abstract

This study examines the legal issues of single candidates in the 2024 Samarinda City Regional Elections, focusing on the reasons political parties support single candidates and their impact on the quality of democracy and public participation. The phenomenon of single candidates is viewed as a democratic anomaly because it weakens the essence of political competition. The study uses a non-doctrinal method with primary materials in the form of interviews and legislation, as well as secondary materials from articles and scientific literature. The research results indicate three main factors driving political parties' support for a sole candidate: (1) the high electability of the incumbent, which creates psychological effects and political pragmatism; (2) the nomination threshold provisions that limit the number of potential candidates; and (3) the alignment of party vision and mission with the candidate, making political coalitions easier to form. The implications of this phenomenon affect two aspects. First, the substance of democracy is reduced because the people's choices become limited. Second, public participation may decrease due to the lack of competition, which results in low voter enthusiasm. This study emphasizes the need for more inclusive regulations to ensure healthy local election competition and to support the strengthening of legal and political systems to ensure that the nomination process reflects fairness and the people's aspirations broadly.
Skema Pertanggung jawaban pada Insiden Kecelakaan Nuklir dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Pasca Ledakan Reaktor Nuklir Chernobyl) Miradelmar Ribka Andjia; Mahendra Putra Kurnia; Insan Tajalinur
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4230

Abstract

Miradelmar Ribka Andjia, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 2024, Skema Pertanggungjawaban Pada Insiden Kecelakaan Nuklir Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional (Studi Pasca Ledakan Reaktor Nuklir Chernobyl), di bawah bimbingan Bapak Dr.Mahendra Putra Kurnia S.H.,M.H sebagai pembimbing utama dan Dr. Insan Tajalinur, S.H., M.H sebagai pembimbing kedua. Penulisan ini membahas tentang bentuk dan skema pertanggungjawaban atas kerugian atas bencana yang diakibatkan oleh kecelakaan pada industri nuklir skala besar dengan menacu pada insiden ledakan PLTN Chernobyl, Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif mengkaji dan menganalisa dampak dan kerugian serta upaya-upaya apa saja yang dapat di tempuh untuk mengukuhkan hukum terkait industri nuklir dalam perspektif hukum internasional. Permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan-peraturan yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, teori-teori hukum dan doktrin. Meskipun dalam tulisan ini menggunakan pendekatan doctrinal, akan tetapi didukung pula dangan data empiris sebagai bagian untuk menghadirkan fakta di lapangan selaras dengan menemukan jawaban dari rumusan masalah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa skema pertanggung jawaban dalam perkara ini telah dibentuk serta direvisi sedemikian rupa dengan mengacu pada sebab akibat dan faktor-faktor khusus dalam penerapan hukum internasional terhadap penggunaan energi nuklir dalam menjamin keberlangsungan lingkungan hidup. Namun dalam implementasinya kendala-kenadala masih ditemukan seperti belum tercapainya keseragaman seluruh negara dalam menaati atau merativikansi peraturan internasional yang ada. Perlu diketahui bahwa isu nuklir merupakan bagian dari Universal Principal, dimana semua negara memiliki wewenang dan tanggungjawab yang sama sehingga semua negara harus mengikuti.
Implikasi Keterlambatan Pembentukan Peraturan Pemerintah terhadap Undang-Undang Abdul Malik Mahir Mustafa; Insan Tajali Nur; Rahmawati Al Hidayah
Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 1 (2026): Februari : Majelis : Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/majelis.v3i1.1503

Abstract

The untimely formation of government regulations on the delegation of laws is still a serious problem in the practice of forming laws and regulations in Indonesia. It was recorded that from 2021 to 2023 there were 16 government regulations that were formed late, which shows that there are problems in the follow-up mechanism for legislation delegations. The author analyzes whether the government has a legal obligation in the timeliness of the formation of government regulations as implementing rules. In addition, this study also examines the juridical and practical implications of the law if a delegated government regulation is formed late. The data used are quantitative and supported by doctrinal research methods through the analysis of laws and regulations, expert opinions, and related legal literature. The results of the study show that the government has a legal obligation to form government regulations in a timely manner. The delay in the formation of government regulations has an impact on disrupting the effectiveness of the implementation of the law and causes some provisions to not be implemented optimally because the implementing instruments are not yet available according to the specified deadline. In addition, these delays have the potential to cause legal uncertainty for the public, law enforcement officials, and policy implementing agencies. The vacuum of implementing rules can also trigger differences in interpretation, hinder policy implementation, and increase the risk of legal disputes. Therefore, this study emphasizes the importance of stricter monitoring and evaluation mechanisms against the deadline for the formation of government regulations to ensure legal certainty and regulatory effectiveness.
IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA PADA PERKARA BIDANG EKONOMI SYARIAH WILAYAH KALIMANTAN TIMUR (Kajian Pada Pengadilan Agama Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang) Insan Tajali Nur
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2012): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v4i1.165

Abstract

ABSTRAK Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah KonstitusiLahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPAg) telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini, dimana salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syari’ah. Ekonomi syariah yang diselesaikan di peradilan agama sangat sedikit. Dibandingkan dengan jumlah perkara keseluruhan yang ditangani peradilan agama, jumlah perkara ekonomi syariah memang terbilang minim.Hukum Realitanya (De Facto) perkara bidang sengketa ekonomi Syariah yang masuk di pengadilan Agama pada Kota Samarinda, Bontang dan Balikpapan belum ada hal ini belum optimalnya Subtansi hukum yang dijalankan. Baru pertama kali menangani perkara ekonomi syari’ah.Masih belum ada hukum materiil ekonomi syari’ah yang terkumpul pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Bertambahnya kewenangan Pengadilan Agama tersebut yang belum diimbangi dengan payung hukum (umbrella provision) yang memadai.Oleh karena itu, setiap hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dituntut supaya mengembangkan kemampuan ijtihad-nya (rechtvinding) yang bagi penulis tidak bertentangan dengan Alqur’an dan Sunnah Nabi Muhammad (Hadist)
MEMANTAPKAN LANDASAN HUKUM FORMIL SEBAGAI ALAT SINGKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN Insan Tajali Nur
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 2 (2018): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v10i2.355

Abstract

The regulation in the Regional Regulation is faced with the problem of how the Regional Regulation can regulate the affairs of authority in accordance with the characteristics of the region. But it does not conflict with the higher laws and regulations. One of the problems is Disharmony legislation resulting in differences in interpretation in its implementation; the emergence of legal uncertainty; Legislation is not carried out effectively and efficiently, and legal dysfunction, in a disharmonic manner, the rules and regulations - Invitation under the above laws and regulations is an evaluation material. But de facto, there are a number of draft regulations based on rules outside the order of the laws.Whereas in Article 7 paragraph 2 of Act Number 12 of 2011 confirms the strength of the laws of the legislation in accordance with the hierarchy in paragraph 1. Continued related to Article 140 paragraph (3) of Law Number 23 of 2014 concerning the Establishment of Legislation as has undergone the second amendment to the Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 2015 concerning Regional Government, states that the procedure for preparing a draft Regional Regulation from the Governor or Regent / Mayor is regulated by a Presidential Regulation. Then Article 141 paragraph (2) of the Law on Regional Government states that further Provisions concerning the procedure for preparing the Regional Regulation are regulated in the DPRD Rules of Procedure.Based on the principle of the formation of laws and regulations, the Minister of Home Affairs's regulation violates the principle of conformity between types and materials of content, because the substance should be the material of the contents of the Presidential Regulation as part of the hierarchy of the Order of Regulations - Invitation and the contents of the DPRD Rules of Procedure.
Urgensi Pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Agustina Beti Rianes; Siti Kotijah; Poppilea Erwinta; Ine Ventyrina; Insan Tajali Nur
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.305

Abstract

Lembaga Kepresidenan merupakan institusi yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun, hingga saat ini belum terdapat undang-undang yang secara komprehensif mengatur Lembaga Kepresidenan sehingga menimbulkan ketidakjelasan batas kewenangan serta problematika hubungan kelembagaan antara presiden dan DPR. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan serta problematika hubungan hukum antara presiden dan DPR dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas struktur dan kewenangan lembaga kepresidenan, serta memperkuat prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, hubungan hukum antara presiden dan DPR dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan masih menunjukkan adanya dominasi kekuasaan eksekutif dan lemahnya mekanisme pengawasan terhadap presiden. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai Lembaga Kepresidenan guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.