p-Index From 2021 - 2026
9.292
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Jurnal Simetris Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer KLIK (Kumpulan jurnaL Ilmu Komputer) (e-Journal) Jurnal Daulat Hukum Pembaharuan Hukum Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Sinkron : Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika J-SAKTI (Jurnal Sains Komputer dan Informatika) KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer) Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL USM LAW REVIEW JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum TIN: TERAPAN INFORMATIKA NUSANTARA Jurnal Tunas Pelita Masyarakat JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Ilmiah METADATA LEGAL BRIEF Journal of Computer Networks, Architecture and High Performance Computing Jurasik (Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika) Jurnal Al-Hikmah JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT CAHAYA MANDALIKA (ABDIMANDALIKA) J-SAKTI (Jurnal Sains Komputer dan Informatika) Empiricism Journal Bulletin of Community Engagement TECHSI - Jurnal Teknik Informatika Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas JURNAL PENDIDIKAN IPS Journal of Computing and Informatics Research Discourse of Physical Education Jurnal Teknik Mesin, Industri, Elektro dan Informatika Jurnal Smart Hukum (JSH) J-Icon : Jurnal Komputer dan Informatika PKM Maju UDA Bisma : Business and Management Journal Journal of Informatics, Electrical and Electronics Engineering MILRev: Metro Islamic Law Review Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pendidikan dan Dakwah ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal (INS9MJ)
Claim Missing Document
Check
Articles

Tindak Pidana Penyerobatan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana Muhammad Ridwan Lubis
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 20, No 2 (2021): Edisi Januari 2021
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v20i2.3661

Abstract

The title of this Journal is "The Crime of Land Grabbing in a Criminal Law Perspective". The research problems studied in this thesis are how to regulate the crime of land grabbing, how is law enforcement against the crime of land grabbing. The research method used in this research is to use normative juridical research sourced from library research using secondary data which consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.The result of the research shows that the regulation of thecrime of land grabbingis regulated in a number of provisions concerning the crime of land grabbing which is regulated in some provisions of the legislation, including Law Number 51 Prp. 1960 states that the use of land without a permit with the right or legal power is prohibited and punishable by criminal penalties (Article 2 and Article 6) and it is regulated in the Criminal Code in several articles, namely Article 167, Article 242, Article 263, Article 264, Article 266, Article 274, and Article 385 of the Criminal Code.. Law enforcement against the crime of land grabbing is subject to Article 385 of the Criminal Code which is the only article directly related to the land grabbing and is categorized as a criminal offense. Particularly in Article 385 paragraph (1) of the Criminal Code which reads: "whoever with the intention of illegally benefiting himself or another person, sells, exchanges or burdens with credietverbandsomething right to Indonesian land, a building, construction, planting or seeding, even though it is known that it is someone else who owns or shares rights over it. Keywords : Crime, Land Grabbing, Criminal Law.
Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Keuangan Negara Dalam Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Berbadan Hukum Perseroan Terbatas Muhammad Ridwan Lubis
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 18, No 1 (2018): Edisi September 2018
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v18i1.917

Abstract

AbstractThe position of the State Finance as a separated asset which is included as regional capital in BUMD (Regional Owned Enterprises) incorporated as a limited liability company becomes the property of BUMD Persero and disconnected from the State / Regional Finance so that if the BUMD loses in carrying out its activities. If the loss is caused by an error or negligence of the Directors / management through examination and determination by a Public Accountant Consultant; consequently, the Directors / management can be prosecuted in civil but not criminal cases. BUMN (State-Owned Enterprises) /BUMD must submit to the State Finance Law because management and supervision are subject to the laws of a limited company, not following the APBN (Budget for State Revenues and Expenditures) or APBD (Budget for Regional Revenues and Expenditures) system. Keywords: BUMD, Public Money, Private Money
PENGARUH LATIHAN HEXAGON DRILL WITH BARRIES DENGAN INTERVAL TRAINING 1:3 DAN 1:5TERHADAP POWER OTOT TUNGKAI DAN KELINCAHAN (Studi pada atlit bulutangkis PB Garuda mataram) Andi Gilang Permadi; Muhammad Ridwan Lubis
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (549.309 KB) | DOI: 10.36312/jime.v3i1.25

Abstract

Permainan bulutangkis sarat berbagai kemampuan dan keterampilan gerak yang komplek. Dimana seorang pemain harus melakukan gerakan-gerakan seperti lari cepat, berhenti secara cepat lalu segera bergerak lagi, gerak meloncat, menjangkau, dan memutar badan dengan cepat, melakukan langkah lebar tanpa kehilangan keseimbangan tubuh.Oleh karena itu pemain bulutangkis sangat penting memiliki derajat kondisi fisik yang prima.Seorang pemain bulutangkis untuk mendapatkan suatu kondisi fisik yang prima tentunya harus berlatih dengan benar. Apalagi pada zaman sekarang ini karakteristik permainan bulutangkis telah mengalami perubahan, dari permainan gaya ortodok (lama) beralih pada permainan gaya modern. ”Untuk permainan gaya ortodok lebih mengutamakan faktor keindahan untuk ditonton, sedangkan gaya bermain modern mengutamakan bagaimana untuk memenangkan pertandingan itu dalam  tempo  yang  se-singkat-singkatnya.Adapun  jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan metode yang digunakan adalah eksperimental.Rancangan dalam penelitian ini adalah randomized control group pretest-posttest (Maksum, 2012:98). Penelitian ini meneliti populasi sebanyak 30 atlet/pemain yang dibagi kedalam 3 kelompok, 1 kelompok Hexagon drill with barries 1:3, 1 kelompok Hexagon drill with barries 1:5 dan 1 kelompok kontrol. Dari penilitian dan analisa data yang dilakukan dengan menggunakan uji t paired, uji Manova, uji Post-hoc dengan LSD, maka diperoleh hasil penelitian: 1) Terdapat pengaruh yang signifikan pelatihan Hexagon drill with barriesdengan interval training 1:3 dan 1:5 terhadap power otot tungkai dan kelincahan pada atlet bulutangkis PB Garuda, 2) Terdapat perbedaan pengaruh terhadap power otot tungkai dan kelincahan dari pelatihan Hexagon drill with barriespada atlet bulutangkis PB Garuda, 3) Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara latihan Hexagon drill with barriesdengan interval training 1:3 dan 1:5. Serta latihan Hexagon drill with barries dengan interval training 1:5 lebih efektif meningkatkan power otot tungkai dan kelincahan atlit bulutangkis PB Garuda.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Gomgom T.P. Siregar, Muhammad Ridwan Lubis
JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA Vol. 4 No. 2 (2019): JP2SH
Publisher : LP2M Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.389 KB) | DOI: 10.32696/jp2sh.v4i2.348

Abstract

Penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris (Yuridis Sosiologis). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaturan terhadap Pengguna dan atau Pemakai Narkotika menurut ketentuan hukum Indonesia telah diatur ketentuan pidananya hingga maksimal ancaman hukumanya. Dan Pengguna dan atau Pemakai Narkotika adalah merupakan pelaku tindak pidana narkotika yang tertuang dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika atau melakukan penyalahgunaan narkotika, dapat diklasifikasikan atas (3) tiga golongan yaitu (1) yang ingin mengalami (the experience seekers), (2) yang ingin menjauhi realitas/kenyataan (the oblivion seekers), dan (3) yang ingin merubah kepribadiannya (personality change).
Pelatihan Local Area Network (LAN) dan Access Point Pada SMK Bina Guna Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Iin Parlina; Muhammad Ridwan Lubis
Pelita Masyarakat Vol 1, No 1 (2019): Pelita Masyarakat, September
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (854.52 KB) | DOI: 10.31289/pelitamasyarakat.v1i1.2772

Abstract

With the development of current technology that is increasing drastically, so it requires everyone to understand how to install a local area network and how to access points to share data. In this case it is necessary to do training for Vocational students who are actively studying especially for Computer Network Engineering (CNE) majors to improve students' abilities in network installation. Because there are still many students who do not understand about networks. So that this training is very necessary, and the preparation of female students is even more mature in facing the competency exam in the future.
Unsur Melawan Hukum Sebagai Suatu Sarana Dalam Delik Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor Muhammad Ridwan Lubis; Halimatul Maryani; Cut Nurita
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 5 No. 1 (2019): JURNAL YUSTISIA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v5i1.29

Abstract

In all of the regulations, unless the Act No. 24 / Prp / 1960, the definition of 'unlawful' means has a broad meaning, namely in terms of formal (formele wederrechtelijkheid) and in terms of material (materiele wederrechtelijkheid), without distinguishing function is positive or negative function. This can be seen in the general explanation of these various regulations, as well as according to general explanations PTPK the existing laws in addition to an explanation related to Article 2 paragraph (1), as disampaikansebelumnya.Dalam its development in the future, the interpretation of "lawful" in the sense of material with positive function, which expanded the scope of the formulation of the offense, questioned and denied. In the Decision of the Constitutional Court (MK) No. 003 / PUU-IV / 2006 dated July 25, 2006, The Court considered that the explanation of Article 2 (1) it is contrary to the 1945 Constitution, because it creates legal uncertainty. The Court held that Article 28 D of paragraph (1) to protect the constitutional rights of citizens to obtain insurance and legal protection in criminal law certainly is translated as the principle of legality. This principle requires that the formulation of an action, so it can be regarded as a criminal offense, shall be set forth in the written rules beforehand. The Court then stated that the interpretation of the meaning of 'unlawfully' in the explanation of Article 2 (1) was not legally binding. Since then, comes back the difference of perception between the law enforcement agencies in understanding the interpretation of the element of "lawful" in the sense of material as described above, so the application of Article 2 (1) that would lead to legal uncertainty and injustice. Although this provision is widely used, the interpretation of the element of "lawful" in the practice of handling corruption cases in court Corruption (corruption) turned out to show their inconsistency.
Kajian Normatif Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya Yasmirah Mandasari Saragih; Muhammad Ridwan Lubis
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 5 No. 1 (2019): JURNAL YUSTISIA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v5i1.30

Abstract

The purpose of this study was to determine how the validity or legal domicile Electronic Information and Electronic Documents as evidence in the criminal act of defamation in cyberspace as well as to determine the application of the law on criminal acts of defamation in cyberspace. By using the method of normative legal research, it can be concluded that: 1. In the event of the power and value of the evidence, the evidence provided for in Article 184 Criminal Procedure Code, which is the strength of evidence of electronic evidence is free (volledig bewijskracht) and is not binding or specify ( beslissende bewijskracht). Probative value of all evidence based on the judge's assessment. Setting electronic evidence in UU ITE regulated in Chapter III of Information, Document and Electronic Signature, as well as Article 44 of Law ITE. Article 5 (1) of the EIT set explicitly that information or electronic documents and / or printouts are valid evidence. Furthermore, Article 5 (2) states that "Electronic Information and / or Electronic Document and / or printout ... an extension of the valid evidence in accordance with the Law of Procedure applicable in Indonesia". This provision confirms that electronic evidence has been received in evidence in the Indonesian legal system. However, the emphasis of this section is setting elektronlk evidence in the Criminal Procedure Law in Indonesia. 2. For the application of the law, especially criminal sanctions against perpetrators of defamation in cyberspace (cyber), which is where the application of this law in the review of the Penal Code and the Law on ITE. Application of the law on criminal defamation baikinimenggunakan principle of Lex specialist derogat legi generali is where setting defamation in cyberspace regulated in Article 27 paragraph (3) and Article 45 of Law ITE is "Lex specialists" of Article 310 of the Criminal Code that is "Lex generali "which makes synergy relationship rules of law on defamation cases. Defamation cases conducted by Prita Mulyasari in cyberspace since the enactment of new EIT Law became part of the reference. Application of criminal sanctions alone unspecified and may be subject to penalties of imprisonment and fined.
ANALISIS JARINGAN SARAF TIRUAN BACKPROPGATION UNTUK PENINGKATAN AKURASI PREDIKSI HASIL PERTANDINGAN SEPAKBOLA Muhammad Ridwan Lubis
TECHSI - Jurnal Teknik Informatika Vol 10, No 1 (2018)
Publisher : Teknik Informatika Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/techsi.v10i1.560

Abstract

arigan Saraf Tiruan dengan metode backpropagation merupakan salah satu algoritma yang optimal untuk menyelesaikan seperti prediksi hasil pertandingan sepakbola. Proses menentukan hasil diawali dengan menguji dataset dengan arsitektur neural network, menentukan parameter input, nilai weight hingga nilai hidden layer dan output layer. Kemudian optimasi terhadap hasil pengujian pertama pada dataset training dioptimasi dengan sigmoid function sehingga mencapai konvergensi. Pengujian akan terus berulang dengan menggunakan neural network backpropagation sampai iterasi maksimal dan hasil mendekati nilai target awal. Selanjutnya dari output yang diperoleh akan dicari nilai error rata-rata.
PENERAPAN BACKPROPAGATION DALAM MEMPREDIKSI PRODUKSI KELAPA SAWIT UNIT KEBUN MARJANDI Azlan Zulhamsyah; Saifullah Saifullah; Muhammad Ridwan Lubis
KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer) Vol 3, No 1 (2019): Smart Device, Mobile Computing, and Big Data Analysis
Publisher : STMIK Budi Darma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30865/komik.v3i1.1693

Abstract

Oil palm plantations are one of the types of plantation crops that occupy an important position in the agricultural sector in general, and the plantation sector in particular ". This is because of the many plants that produce oil or fat. Production is obtained through a process that is quite long and full of risk. Here the author applies a Backpropagation method in which the method is part of supervised learning that is usually used for layers to determine the weights associated with neurons in the hidden layer. Which Backpropagation method will be virtualized into matlap program and will produce valid calculations. From the results of testing the Palm Oil Planting Year Production Report obtained in the 3-8-8-1 architecture which shows the target is reduced by the output jst that SSE 0.02976 which shows that there is an increase in the number of palm oil production as a target. From the data obtained, that the performance calculation of artificial neural networks with Backpropagation Algorithm is 67%.Keywords: Backpropagation, Oil Palm Plantations, Palm Oil Production, The Marjandi Garden Unit
SOSIALISASI TINGKAT PENCABULAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI SEGI YURIDIS DI DESA SENA KABUPATEN DELI SERDANG Muhammad Ridwan Lubis; Mohammad Subchan
Jurnal PKM Hablum Minannas Vol. 1 No. 1 (2022): Edisi bulan Maret 2022
Publisher : Jurnal PKM Hablum Minannas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (511.547 KB)

Abstract

Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Sena Kabupaten Deli Serdang. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah melalui kegiatan ceramah, diskusi dan tanya jawab tentang sosialisasi tingkat pencabulan di tinjau dari segi yuridis. Acara sosialisasi ini melibatkan seluruh masyarakat di Desa Sena Kabupaten Deli Serdang untuk lebih memahamkan pentingnya tingkat pencabulana anak di Desa Sena Kabupaten Deli Serdang. Adapun hasil diskusi dalam kegiatan sosialisasi tingkat pencabulan di tinjau dari segi yuridis di Desa Sena Kabupaten Deli Serdang dapat berjalan dengan lancar. Semua peserta terlihat antusias dan merasakan manfaatnya. Keberhasilan ini ditunjukkan antara lain: (1) Masyarakat di Desa Sena Kabupaten Deliserdang yang menjadi peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki pemahaman yang sama tentang Ímplementasi Tingkat Pencabulan Terhadap Anak Ditinjau dari Segi Yurudis. (2) Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Sena Kabupaten Deliserdang ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. (3) Akan dilakukan tahapan lanjutan setelah selesainya kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam rangka konsistensi berkontribusi memajukan kabupaten setempat.