Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.292
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Jurnal Simetris Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer KLIK (Kumpulan jurnaL Ilmu Komputer) (e-Journal) Jurnal Daulat Hukum Pembaharuan Hukum Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Sinkron : Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika J-SAKTI (Jurnal Sains Komputer dan Informatika) KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer) Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL USM LAW REVIEW JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum TIN: TERAPAN INFORMATIKA NUSANTARA Jurnal Tunas Pelita Masyarakat JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Ilmiah METADATA LEGAL BRIEF Journal of Computer Networks, Architecture and High Performance Computing Jurasik (Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika) Jurnal Al-Hikmah JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT CAHAYA MANDALIKA (ABDIMANDALIKA) J-SAKTI (Jurnal Sains Komputer dan Informatika) Empiricism Journal Bulletin of Community Engagement TECHSI - Jurnal Teknik Informatika Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas JURNAL PENDIDIKAN IPS Journal of Computing and Informatics Research Discourse of Physical Education Jurnal Teknik Mesin, Industri, Elektro dan Informatika Jurnal Smart Hukum (JSH) J-Icon : Jurnal Komputer dan Informatika PKM Maju UDA Bisma : Business and Management Journal Journal of Informatics, Electrical and Electronics Engineering MILRev: Metro Islamic Law Review Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pendidikan dan Dakwah ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal (INS9MJ)
Muhammad Ridwan Lubis
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 106 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 106 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
SOSIALISASI TINGKAT PENCABULAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI SEGI YURIDIS DI DESA SENA KABUPATEN DELI SERDANG Muhammad Ridwan Lubis; Mohammad Subchan
Jurnal PKM Hablum Minannas Vol. 1 No. 1 (2022): Edisi bulan Maret 2022
Publisher : LPPM Yayasan Pendidikan Islam Tholabul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jhm.v1i1.114

Abstract

Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Sena Kabupaten Deli Serdang. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah melalui kegiatan ceramah, diskusi dan tanya jawab tentang sosialisasi tingkat pencabulan di tinjau dari segi yuridis. Acara sosialisasi ini melibatkan seluruh masyarakat di Desa Sena Kabupaten Deli Serdang untuk lebih memahamkan pentingnya tingkat pencabulana anak di Desa Sena Kabupaten Deli Serdang. Adapun hasil diskusi dalam kegiatan sosialisasi tingkat pencabulan di tinjau dari segi yuridis di Desa Sena Kabupaten Deli Serdang dapat berjalan dengan lancar. Semua peserta terlihat antusias dan merasakan manfaatnya. Keberhasilan ini ditunjukkan antara lain: (1) Masyarakat di Desa Sena Kabupaten Deliserdang yang menjadi peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki pemahaman yang sama tentang Ímplementasi Tingkat Pencabulan Terhadap Anak Ditinjau dari Segi Yurudis. (2) Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Sena Kabupaten Deliserdang ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. (3) Akan dilakukan tahapan lanjutan setelah selesainya kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam rangka konsistensi berkontribusi memajukan kabupaten setempat.
SOSIALISASI PERAN ORMAS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA MEDAN Lukman Nasution; Muhammad Ridwan Lubis; Gomgom TP Siregar
Jurnal PKM Hablum Minannas Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Bulan Oktober 2022
Publisher : LPPM Yayasan Pendidikan Islam Tholabul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jhm.v1i2.183

Abstract

Pengabdian  ini  dilaksanakan  di Kota Medan Sumatera Utara.  Metode  pelaksanaan  yang digunakan  adalah  melalui kegiatan  ceramah,  diskusi  dan  tanya  jawab  tentang sosialisasi  peran ormas dalam pemberdayaan masyarakat.  Acara  sosialisasi  ini  melibatkan masyarakat  di Kota Medan dan beberapa ormas yang ada di kota Medan. Adapun hasil diskusi dalam kegiatan sosialisasi peran ormas dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Medan Sumatera Utara dapat berjalan dengan lancar. Semua peserta terlihat antusias dan  merasakan  manfaatnya.  Keberhasilan  ini ditunjukkan  antara  lain: (1) Masyarakat di Kota Medan Sumatera Utara yang menjadi peserta kegiatan pengabdian masyarakat  ini  memiliki  pemahaman  yang  sama tentang peran ormas dalam pemberdayaan masyarakat. (2) Kegiatan  pengabdian  masyarakat  di Kota Medan Sumatara Utara ini  dapat  berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. (3) Akan  dilakukan  tahapan  lanjutan  setelah  selesainya  kegiatan pengabdian  masyarakat  ini dilakukan dalam rangka konsistensi berkontribusi memajukan daerah setempat.
PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ILLEGAL OBAT ABORSI MELALUI MEDIA ONLINE Muhammad Ridwan Lubis; Gomgom TP Siregar; Cut Nurita; Muhammad Ansori Lubis; Syawal Amry Siregar
Jurnal PKM Hablum Minannas Vol. 2 No. 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : LPPM Yayasan Pendidikan Islam Tholabul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jhm.v2i2.441

Abstract

Penjualan obat melalui media online sangat bebas, sehingga obat-obatan tersebut sangat rentan dapat disalahgunakan peruntukannya oleh masyarakat, yang tanpa disadari akan membahayakan kesehatan dan bahkan menimbulkan korban. Faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan illegal obat aborsi melalui media online adalah adanya kemajuan teknologi di bidang informasi dan belum adanya regulasi yang mengatur mengenai penjualan obat melalui media online, Pemerintah hanya mampu menyampaikan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi obat melalui media online, terlebih kasus peredaran obat palsu melalui media online semakin marak tanpa ada kejelasan hukum, sehingga kelemahan-kelemahan dari peraturan di atas dapat dijadikan celah hukum oleh setiap orang untuk melakukan penjualan obat melalui media online. Upaya kepolisian dalam penanggulangan perdagangan illegal obat aborsi melalui media online adalah dengan melakukan upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif.
Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Muhammad Ridwan Lubis
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1210

Abstract

The state, via the Institute for the Protection of Witnesses and Victims (LPSK), leads the way in addressing crime victim compensation as a means of fulfilling state obligations and securing the welfare of the populace. LPSK stands for the Witness and Victim Protection Agency, an organization mandated with safeguarding the rights and safety of witnesses and/or victims. In accordance with the Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection, LPSK guarantees equal legal certainty. Compensation is regulated in Law Number 13 of 2006 jo. Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution emphasizes that "Everyone has the right to recognition, guarantees, protection, fair legal certainty, and equal treatment before the law." Law Number 31 of 2014, PERMA (Chief Regulation) Number 1 of 2022, Government Regulation (PP) Number 8 of 2014, and PP Number 7 of 2018 are designed to provide state protection for the rights of crime victims in the UK. However, it's important to note that compensation is only available in certain cases. Additionally, the form of non-monetary compensation guaranteed by state regulation doesn't have a clear monetary value. Providing compensation to victims is a challenging task due to the lack of clarity concerning the form and scope of compensation. This will aid in ensuring that crime victims obtain certainty in their compensation rights. The state has a responsibility to revise or create regulations related to the implementation of non-monetary compensation to overcome the obstacles in resolving compensation issues. This is a study involving descriptive-analytical methods in normative legal research. The findings reveal a regulatory gap that exists in the explanation of non-monetary compensation in compensation payments. This gap creates complexity and uncertainty for the victims. The LPSK, an institution of the state, should establish a standard value as a benchmark to guarantee that victims receive proper compensation. However, compensation is not always in monetary form. The state, through LPSK, is obliged to provide compensation to protect victims' rights. To ensure consistency in payment and guarantee the protection of crime victims' rights beyond statutory classification, the government must adhere to assessments presented in various journals.
Tinjauan Yuridis Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kematian dalam Konteks Sistem Hukum Indonesia Muhammad Ridwan Lubis
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 6, No 2 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v6i2.1943

Abstract

This study evaluates the phenomenon of vigilantism in Indonesia, focusing on the juridical aspects of sanctions against perpetrators of criminal theft resulting in death. The research reveals that the current criminal regulations related to vigilantism, as outlined in Articles 170, 351, 406, and 338 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), have not fully provided decisive penalties. Analysis of the verdict in Decision Number 8/Pid.B/2018/PN. Bks indicates that the perpetrator was charged under Article 170 paragraphs (1) and (2) jo Article 55 paragraph (1) of the KUHP, receiving an 8-year prison sentence for vigilantism leading to death. Despite the verdict being based on the fulfillment of the elements of the charges, the research asserts that law enforcement against vigilantism has not yet demonstrated its effectiveness. In this context, there is a need for a legal process more aligned with justice and legal certainty for the victims. The research methodology employed is Normative Juridical, utilizing secondary data and expert interviews. The findings highlight the importance of effective law enforcement against vigilantism that meets the elements of Article 170 or 351 of the KUHP to achieve justice for the victims.
Juridical Analysis of Drug Use and Its Implications in Criminal Law Muhammad Ridwan Lubis
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 2 No. 2 (2024): October-January
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v2i2.706

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of legal analysis in addressing drug abuse in law enforcement within Indonesia. Identifying the barriers to law enforcement and rehabilitation for drug offenders and narcotics abusers in the legal system is also a focus. The research employs sociological and juridical research methods, incorporating a social science approach alongside legal analysis. To identify issues in this study, the researcher employed descriptive analysis research methods by detailing the application of punishment and rehabilitation approaches for drug dealers and individuals involved in drug abuse.
ALGORITMA C4.5 UNTUK MENENTUKAN KLASIFIKASI TINGKAT PEMAHAMAN MAHASISWA PADA MATAKULIAH BAHASA PEMROGRAMAN Dhea Halimah; Muhammad Ridwan Lubis; Widodo Saputra
Jurnal Teknik Mesin, Industri, Elektro dan Informatika Vol. 1 No. 3 (2022): September : JURNAL TEKNIK MESIN, INDUSTRI, ELEKTRO DAN INFORMATIKA
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (900.91 KB) | DOI: 10.55606/jtmei.v1i3.534

Abstract

Penelitian ini bertujuan melakukan klasifikasi dalam menentukan tingkat pemahaman mahasiswa pada matakuliah bahasa pemrograman dengan menggunakan metode data mining C4.5. Dengan mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa, pihak prodi dapat memberi masukan yang bermanfaat sebagai bahan pertimbangan kepada para dosen dalam melaksanakan program kegiatan belajar mengajar terhadap mahasiswa dan dapat lebih meningkatkan pembelajaran apabila tingkat pemahaman sudah baik. Sumber data diperoleh dari hasil kuesioner yang diberikan kepada Mahasiswa STIKOM Tunas Bangsa Pematangsiantar semester 4 dan semester 6 prodi sistem informasi. Adapun Kriteria yang digunakan diantaranya Minat Mahasiswa (C1), Motivasi (C2), Komunikasi (C3), Media Pembelajaran (C4), Sarana dan Prasarana (C5). Proses uji penelitian mengunakan software RapidMiner untuk membuat pohon keputusan. Dari hasil pengolahan C4.5 dengan menggunakan bantuan software RapidMinner adalah atribut C2 (Motivasi) menjadi atribut yang paling berpengaruh untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa pada matakuliah bahasa pemrograman dan data performance yang ditunjukkan terhadap kesesuaian metode C4.5 akurasinya adalah 84.38%.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT MEMBANGUN DI ATAS TANAH WAKAF (UNLAWFUL ACTIONS CAUSED BY BUILDING ON THE WAQF LAND) Siregar, Gomgom; Lubis, Mhd Ansori; Lubis, Muhammad Ridwan; Hartin Nst, Venny Fraya; Nasution, Lukman
PKM Maju UDA Vol 4 No 1 (2023): Edisi Bulan APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v4i1.4011

Abstract

Penguasaan tanah tanpa hak merupakan suatu penguasaan tanah yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk menikmati atau menggunakan tanah tersebut yang bukan tanah miliknya tanpa alas hak dan juga secara melawan hukum. Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar, beralih ke tangan pihak ketiga atau ke tangan ahli waris dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian, hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Hal itu juga karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Akibat hukum pemakaian hak atas tanah oleh pihak yang tidak berhak di atas tanah wakaf, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
PROSEDUR JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN WARISAN YANG DILAKUKAN DIHADAPAN PPAT(PROCEDURE FOR SALE AND PURCHASE OF HERITAGE LAND AND BUILDINGS CARRIED OUT BEFORE THE PPAT) Lubis, Muhammad Ansori; Siregar, Gomgom TP; Lubis, Muhammad Ridwan; Hartin Nst, Venny Fraya; Ichsan, Reza Nurul
PKM Maju UDA Vol 4 No 3 (2023): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v5i3.4012

Abstract

Pelaksanaan jual beli tanah dan bangunan warisan harus dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah akan tetapi dalam pembuatan akta jual beli tersebut terjadi masalah karena adanya bantahan dari ahli waris. Prosedur jual beli tanah dan bangunan warisan yang dilakukan dihadapan PPAT adalah pihak penjual membawa sertipikat asli hak atas tanah yang akan dijual, KTP (Kartu Tanda Penduduk), bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan), surat persetujuan suami/isteri, bagi yang sudah berkeluarga, KK (Kartu Keluarga) sedangkan pihak pihak pembeli membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), uang pembayaran atau surat perintah mengeluarkan uang kepada bank yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli. Akibat hukum akta jual beli tanah dan bangunan warisan yang dibuat oleh PPAT menjadi sebuah akta yang otentik. Kekuatan hukum dari akta perjanjian tersebut sangat kuat, karena akta pengikatan jual beli tersebut telah menjadi akta notaril sehinga merupakan akta otentik.
MEKANISME PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DALAM MASYARAKAT ACEH (MECHANISM FOR IMPLEMENTING CHILD ADOPTION IN THE ACEH COMMUNITY) Lubis, Muhammad Ridwan; Siregar, Gomgom TP; Ichsan, Reza Nurul; Lubis, Mhd Ansori; Nurita, Cut
PKM Maju UDA Vol 3 No 3 (2022): Edisi Bulan OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v3i3.4008

Abstract

Pengangkatan anak akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap anak yang diangkat maupun bagi orang yang mengangkat. Salah satu akibat hukum itu adalah terhadap harta waris orangtua yang mengangkat anak tersebut jika meninggal dunia. Kedudukan anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung karena pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam tidak memutuskan hubungan darah/nasab anak angkat dengan keluarga kandung, namun hanya terjadi peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Pengangkatan anak tidak merubah hubungan hukum, nasab, dan mahram antara anak angkat dengan orang tua kandung ataupun orang tua angkat. prosedur pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah membuat surat permohonan pengangkatan anak yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Bagian harta warisan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah tidak saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.
Co-Authors Achmad Noerkhaerin Putra Adi Syaputra, Muhammad Yusrizal Agus Perdana Windarto Aisyah, Nurfahana Siti Alifah, Winanda Andi Gilang Permadi Andri Winjaya Laksana Apriliani, Lulu Armaini Ry, Agus Ayunda, Yuli Septya Azhari, Ridhan Azlan Zulhamsyah Budi Hartono Cut Nurita Cut Nurita Cut Nurita Dalimunthe, Nurhafidah Dedy Hartama Denny Suwondo Dhea Halimah Dian Pramana Diana Lubis Eka Irawan Eko Ahadi Fatmawati, Kiki Firzada, Fahmi Gomgom TP Siregar Gultom, Juanda Handi Gunawan Hartama, Dedy Herlina Hanum Harahap Icol Dianto Ihsan Syajidan Iin Parlina Ika Okta Kirana Indra Gunawan Isyani Isyani Johan Irmansyah Kiswara, Qodrat Lihadi, Irfan Lubis, Diana Lubis, Ega Khairunnisa Lubis, Mhd Ansori Lubis, Mhd. Ansori Lukman Nasution Manurung, Dormauli Maryani, Halimatul Moh. Nurul Huda Mohammad Subchan Muhammad Ansori Muhammad Ilham Muhammad Ngazis Nasution, Della Fatricia Ningrum, Haryati Novita, Rini Nurita, Cut Panca Sarjana Putra Parlina, Iin Parlina, Iin Puja Riani Nasution Pulungan, Ja’far Hamzah Putra, Panca Sarjana Rafai, Muhammad Ramadhani, Africo Ratih Mega Puspa Sari Renaldi Renaldi Reza Nurul Ichsan Rini Novita Safii, M. Saifullah Saifullah Saputra, Widodo Septiani, Rizky Siregar, Syawal Amry Situmorang, Yolanda Agustina Solikhun Solikhun, Solikhun Sundari Retno Andani Teuku Daudsyah Venny Fraya Hartin Nst Waldi Setiawan Wanto, Anjar Widodo Saputra Yasmirah Mandasari Saragih