Articles
GELIAT PENGEMBANGAN PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN RUPAT UTARA
Nur Laila Meilani;
Ali Yusri;
Hesti Asriwandari
Journal Publicuho Vol. 5 No. 3 (2022): August - October - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (235.017 KB)
|
DOI: 10.35817/publicuho.v5i3.23
This study discusses the population problem with the parameters of birth rate, death rate and population movement (migration). This research was conducted in North Rupat District. The purpose of this study is to describe the population profile in the North Rupat sub-district by describing through fertility, mortality and migration data and to analyze the Family Planning Program which also targets the Akit Tribe Indigenous Community in North Rupat District. This study uses a qualitative approach at the level of data collection and analysis. Data were collected through in-depth interviews, surveys, and observations in Titiakar Village, Ayu Forest, and Tanjung Medang. The results of this study indicate that in the aspect of implementing the Family Planning (KB) program, several challenges that need immediate intervention were identified, such as the limited choice of family planning methods, preferences about the gender of children based on mythology, motivation for family planning and local leadership factors. Several practical/policy implications are presented in this study.
WASTE MANAGEMENT DEVELOPMENT STRATEGY BY BANK SAMPAH DALANG COLLECTION PEKANBARU CITY
Anita Anita;
Harapan Tua R.F.S;
Nur Laila Meilani
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 1 (2023): February 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v9i1.2829
The problem in this research is that garbage is not picked up every day causing a lot of piles of garbage in the city of Pekanbaru which has an impact on creating an unsanitary environment, this is of course inseparable from the lack of public awareness regarding waste management, especially the city of Pekanbaru. The purpose of this study was to analyze the development strategy in waste management by the Dalang Collection waste bank in Pekanbaru and to analyze the factors that influence the development of waste management in the Dalang Collection waste bank. This research uses descriptive qualitative method with SWOT analysis. The results of this study indicate that the strategy in developing the dalang collection waste bank can be said to be optimal, namely in the form of planning, training, outreach and visits that have been realized through increased activities for the community. From the results of the study, the proposed strategy that can be used in developing the management of the dalang collection waste bank is to improve the internal quality of the organization by balancing external organizational factors and the factors that influence the strategy for developing the waste management of the dalang collection waste bank, namely support from the government, customer loyalty and facilities adequate infrastructure.
WHOLE OF GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PEKANBARU
Khairani Ritonga;
Hasim As’ari;
Nur Laila Meilani
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 1 (2023): February 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v9i1.2838
The Public Service Mall in Pekanbaru City has consistently received awards as the best public service provider in 2017, 2018, and 2019 so that it becomes a role model for other areas. This thesis aims to analyze how the implementation of the Public Service Mall in Pekanbaru is based on a whole of government approach using a qualitative descriptive method. Data collection techniques in this study were based on the results of interviews, observations, and documentation in the form of secondary data related to this research. The results of this study indicate that the Pekanbaru City Public Service Mall is well organized based on the consideration of the basic values of the whole of government, namely the coordination that exists between the leadership and the superiors of each agency, as well as from the superiors of their respective subordinates. Then for public services incorporated in the Public Service Mall in Pekanbaru City, it is well integrated so that data and information related to the community can be more synchronized and the Public Service Mall in Pekanbaru City can reach the stage of simplifying public services both in terms of time, procedures, flow, as well as costs.
Edukasi Pengenalan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Kepada Siswa Sebagai sebagai Upaya Responsif Mengantisipasi Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah
Yusnarida Eka Nizmi;
Yessi Olivia;
Nur Laila Meilani;
Umi Oktyari Retnaningsih;
Hesti Asriwandari
Madaniya Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Pusat Studi Bahasa dan Publikasi Ilmiah
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53696/27214834.496
Jumlah kasus pelecehan dan kekerasan seksual di Indonesia telah mencapai tahap yang memprihatinkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam laporannya mengatakan bahwa pada tahun 2019 terdapat 123 kasus kekerasan seksual yang terjadi di seluruh level pendidikan, dasar, menengah, hingga menengah atas. Fakta yang menyedihkan ini bahkan mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk mendeklarasikan bahwa lingkungan pendidikan Indonesia tengah memasuki masa darurat kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah masalah yang sangat berdampak terhadap kesehatan fisik dan mental seseorang. Namun begitu, banyak korban kekerasan seksual yang ragu untuk melapor karena ketidakpahaman mereka tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual atau bagaimana cara melapor karena mereka diliputi rasa malu. Untuk mencegah pelecehan dan kekerasan seksual di sekolah, kerja sama dan komitmen dari para pemangku kebijakan sangat diperlukan. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman untuk anak-anak belajar dan bermain dan mereka harus dilindungi dari ancaman seperti kekerasan seksual. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pemahaman anak sekolah menengah atas tentang kekerasan dan pelecehan seksual, kami menjalankan kegiatan workshop sehari di SMA Negeri 1 Tambang, Kampar. Di dalam workshop tersebut, siswa dikenalkan dengan informasi terkait dengan kekerasan seksual dan bagaiman meresponnya. Siswa juga didorong untuk menyampaikan pendapatnya tentang masalah kekerasan seksual ini.
Implementasi Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman
Latifatunniswah Latifatunniswah;
Nur Laila Meilani
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 13 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.8151281
Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketidakmampuan keluarga memenuhi kebutuhan pangan yang menjadi kebutuhan paling mendasar, menjadi kendala bagi upaya untuk melepas diri dari belenggu kemiskinan, dikarenakan belum optimalnya pendistribusian bantuan terhadap masyarakat, kurangnya sosialisai kepada masyarakat tentang program Bekerja, kurangnya pengawasan terhadap berjalannya program, serta kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap program Bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk: Mendeskripsikan Implementasi Program Bekerja dalam Menjamin Ketahanan Pangan Masyarakat di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Bekerja dalam Menjamin Ketahanan Pangan Masyarakat di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman. Mengidentifikasi solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Implementasi Program Bekerja dalam Menjamin Ketahanan Pangan Masyarakat di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman. Informan penelitian ditentukan secara Purposive Sampling. Data penelitian ini didapatkan dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) berbasis pertanian belum bisa dikatakan terlaksana dengan baik, karena masih terjadi ketidakmerataan pendistribusian bantuan dan masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) dalam menjamin ketahanan pangan masyarakat di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE DI KABUPATEN KARIMUN
Ricky Bernardo Rajagukguk;
Nur Laila Meilani
Journal Publicuho Vol. 6 No. 3 (2023): August - October - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35817/publicuho.v6i3.181
In Indonesia, Dengue Hemorrhagic Fever, or DHF has long been known as an infectious disease that can spread the dengue virus to a group of people and cause an epidemic that disrupts the social life of the residents of the area. In the Kepulauan Riau Province, Karimun Regency is one of the districts with the most dengue cases. This study seeks to find out how the implementation of the policy of eradicating dengue hemorrhagic fever in the Karimun Regency and what factors hinder its implementation. This research used a descriptive qualitative research method with a phenomenological approach. The theoretical concepts used are from the Edward III policy implementation theory model as a theoretical concept with indicators that can influence policy implementation, namely Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The results of research on the implementation of DHF eradication policies in Karimun Regency have not gone well, this is evidenced by the suboptimal eradication movement, the use of larvicides that are not implemented properly, and the lack of public awareness regarding eradicating mosquito nests. The government must launch the 1 House 1 jumantik movement again so that the DHF eradication policy can be implemented properly.
Efektivitas Program Lumbung Pangan dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kota Pekanbaru
Adinda Lestari;
Nur Laila Meilani
Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 4 (2023): Oktober : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/doktrin.v1i4.1391
The effectiveness of the food granary program implemented by the Food Security Office of the city of Pekanbaru in implementing the Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number: 17/Permetan/Hk.140/4/2015 is seen from indicators of program target accuracy, program socialization, achievement of program objectives and program monitoring. The purpose of this study is to analyze how the effectiveness of the food granary program in an effort to realize food security in the city of Pekanbaru using Budiani's theory, as well as analyze what are the inhibiting factors of the effectiveness of the food granary program in an effort to realize food security in the city of Pekanbaru. The method used in this study is qualitative research with a descriptive analysis approach that describes the effectiveness of the food granary program in an effort to realize food security in the city of Pekanbaru. In addition, to analyze the inhibiting factors of the effectiveness of the food granary program in efforts to realize food security in the city of Pekanbaru. The results of this study show that in the implementation of the food granary program, the food granary program plan that has been determined is not effective to be implemented. Inhibiting factors for the ineffectiveness of the program are the conversion of food barns that are used as residences by farmers making the crops produced by farmer groups directly sold to agents, maintenance of livestock that is not running well due to environmental factors, the existence of a land distribution system to farmer groups and the Agency.
Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi
Iwen Wensetiawen;
Nur Laila Meilani;
Dadang Mashur
Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion Vol 1, No 2 (2024): September 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/mesir.v1i2.2229
Permasalahan stunting saat ini sedang menjadi isu nasioanal maupun internasional yang sedang dihadapi termasuk di Indonesia, yang mana saat ini sedang menghadapi masalah gizi yang cukup berat ditandai dengan banyaknya status balita pendek (stunting). Pemerintah menetapkan untuk prevalensi stunting pada Tahun 2024 harus di bawah 14%. Salah satunya di Kabupaten Kuantan Singingi prevalensi stunting masih berada di atas angka 14% tepatnya di Kecamatan Cerenti yang merupakan Kecamatan dengan angka prevalensi tertinggi di Kabupaten Kuantan Singingi pada Tahun 2022 dengan prevalensi stunting 18,53%. Bagaimana implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuannya adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksaannya dengan menggunakan teori George Edward III yang di lihat pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil Penelitian ini menunjukkan belum tercapainya komunikasi antar badan pelaksana yang sudah berjalan baik namun komunikasi dengan masyarakat terkait belum optimal. Keterbatasan dan kekurangan pada sumber daya manusia dengan jumlah keahlian terkait sub bidang khusus, sumber daya dana atau anggaran yang masih terbatas atau masih kurang dan sarana prasarana yang belum cukup memadai untuk melayani masyarakat dalam percepatan penurunan stunting. Sikap pegawai yang sudah baik dan disiplin namun tidak adanya insentif yang memberi semangat kerja pada pegawai dan struktur birokrasi dengan peran pemerintah daerah yang dapat mempercepat dan memperlancar proses pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Adanya faktor penghambat dalam hal kurangnya pelatihan dan pengembangan untuk petugas pelaksana, pengetahuan orangtua dan masyarakat terhadap gizi dan stunting dan kurang jelasnya informasi yang diterima masyarakat.
Efektivitas Penanganan Kekerasan pada Perempuan dan Anak oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru
Kania Difara Adisti;
Nur Laila Meilani
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 1, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/sakola.v1i2.3232
Permasalahan dalam penelitian ini adalah tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi mengharuskan pemerintah menyikapinya dengan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak pada dasarnya dapat menimbulkan dampak yang tidak tunggal, sehingga perlu adanya penanganan yang kompleks terhadap korbannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan korban kekerasan, petugas UPT PPA, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru telah melakukan upaya yang signifikan dalam memberikan layanan dan perlindungan bagi korban kekerasan, terdapat beberapa tantangan yang menghambat efektivitasnya. Beberapa faktor seperti kurangnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran, kurangnya sarana prasarana serta kurangnya kerjasama antara UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru dengan masyarakat.
Efektivitas Program Lumbung Pangan dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kota Pekanbaru
Adinda Lestari;
Nur Laila Meilani
Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 4 (2023): Oktober : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/doktrin.v1i4.1391
The effectiveness of the food granary program implemented by the Food Security Office of the city of Pekanbaru in implementing the Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number: 17/Permetan/Hk.140/4/2015 is seen from indicators of program target accuracy, program socialization, achievement of program objectives and program monitoring. The purpose of this study is to analyze how the effectiveness of the food granary program in an effort to realize food security in the city of Pekanbaru using Budiani's theory, as well as analyze what are the inhibiting factors of the effectiveness of the food granary program in an effort to realize food security in the city of Pekanbaru. The method used in this study is qualitative research with a descriptive analysis approach that describes the effectiveness of the food granary program in an effort to realize food security in the city of Pekanbaru. In addition, to analyze the inhibiting factors of the effectiveness of the food granary program in efforts to realize food security in the city of Pekanbaru. The results of this study show that in the implementation of the food granary program, the food granary program plan that has been determined is not effective to be implemented. Inhibiting factors for the ineffectiveness of the program are the conversion of food barns that are used as residences by farmers making the crops produced by farmer groups directly sold to agents, maintenance of livestock that is not running well due to environmental factors, the existence of a land distribution system to farmer groups and the Agency.