Claim Missing Document
Check
Articles

UTILIZATION OF CAPITAL FOR ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT RFS, Harapan Tua; Meilani, Nur Laila; Sadad, Abdul; Meiwanda, Geovani; Amri, Khairul; Putra, Indra Mardeni; Zulkarnaini, Zulkarnaini
Sosiohumaniora Vol 27, No 2 (2025): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v27i2.62120

Abstract

This study is based on a policy innovation introduced by the Siak Regency Government related to village economic growth, particularly in Sungai Apit Sub-district. Through Law No. 6 of 2014, the government provides opportunities for each village to establish a business entity that can meet community needs—especially basic needs—while utilizing untapped local natural resources. These entities are expected to be managed as strategic assets that drive the local economy. Inclusive economic growth refers to efforts to ensure that the benefits of development are distributed across all segments of society, including rural communities. With the presence of small and medium enterprises (SMEs), creative industries, and agribusiness, local residents are no longer required to migrate to urban areas in search of employment. Empowerment programs—such as education, skills training, and community capacity building—can enhance their ability to actively participate in economic and social development. This study applies the Community Capitals Framework (CCF) developed by Emery and Flora (2006), which consists of seven dimensions. A qualitative method is employed to explore and identify patterns in how different forms of capital operate within the Sungai Apit Sub-district community in Siak Regency. The findings indicate that the condition of each type of capital shows an increasing trend in both quantity and quality. By effectively utilizing these various forms of capital—through educational programs, cultural initiatives, financial resources, and environmental conservation—Sungai Apit Sub-district is projected to improve its long-term well-being, resilience, and prosperity. Through collaboration, participation, and capacity building, communities can create a virtuous cycle in which different forms of capital reinforce one another, leading to sustainable and positive development outcomes.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Kawasan Depan Universitas Riau) Saniati Sukria; Nur Laila Meilani
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 7 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i7.2026.1927-1937

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar dan bahu jalan kawasan depan Universitas Riau meskipun telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan kemacetan, gangguan ketertiban umum, dan penurunan estetika lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi peraturan daerah tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis implementasi kebijakan menggunakan teori Warwic yang mencakup kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melalui patroli, pemberian imbauan, teguran lisan dan tertulis, serta tindakan penertiban dan penindakan terhadap pelanggar. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat hambatan yang memengaruhi efektivitas penertiban PKL di kawasan depan Universitas Riau, yaitu keterbatasan jumlah personel Satpol PP dan rendahnya kesadaran pedagang terhadap peraturan yang berlaku.