Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.099
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Spektrum Hukum YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Acta Comitas PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Ilmiah Peuradeun Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area KACANEGARA Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Jurnal Yudisial Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum PERSPEKTIF Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Al-Adl : Jurnal Hukum Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Jurnal Tunas Agraria Widya Bhumi Jurnal Kajian Pembelajaran dan Keilmuan Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum Riau Law Journal Kadaster: Journal of Land Information Technology Journal of Infrastructure Policy and Management (JIPM) Jurnal Pendidikan Progresif Jurnal Legislasi Indonesia
Dian Aries Mujiburohman
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Dinamika Legalisasi Tanah Desa di Kabupaten Sleman, Yogyakarta: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Implikasinya Prasetya, Dimas Bayu Candra; Mujiburohman, Dian Aries; Supama, Yohanes
Widya Bhumi Vol. 4 No. 2 (2024): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v4i2.105

Abstract

Legal uncertainty in the legalization of village land in DIY arises from differences between national and regional regulations. This study examines the legalization of village land in Sleman, Yogyakarta, from the aspects of regulation, implementation, and its implications. The research method employed is a normative-empirical legal analysis focusing on regulations related to village land and their ontological basis. The findings show that the regulation of village land in the Special Region of Yogyakarta (DIY) has undergone changes since the pre-independence era, during which land was under the authority of the Kasultanan and Pakualaman with limited usage rights. After independence, DIY gained special rights in agrarian management, reinforced by the DIY Privileges Law (UUK). However, the implementation of the Basic Agrarian Law (UUPA) in DIY was delayed until 1984. Significant changes in village land regulations, from the 2008 to 2024 Governor’s Regulations, reveal inconsistencies with national land laws and the Village Law. This creates challenges in legal synchronization, where the UUK, as lex specialis, may lead to legal uncertainty in the legalization and certification of village land. These findings provide valuable input for policy development to strengthen the legal framework for village land and improve community welfare through better land management. Ketidakpastian hukum dalam legalisasi tanah desa di DIY timbul dari perbedaan pengaturan nasional dan daerah. Penelitian ini mengkaji legalisasi tanah desa di Sleman, Yogyakarta, dari aspek pengaturan, pelaksanaan, dan implikasinya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris dengan analisis terhadap peraturan terkait tanah desa dan dasar ontologis penetapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanah desa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mengalami perubahan sejak masa pra-kemerdekaan, di mana tanah berada di bawah otoritas Kasultanan dan Pakualaman dengan hak pakai terbatas. Setelah kemerdekaan, DIY memperoleh hak istimewa dalam pengaturan agraria, diperkuat oleh Undang-Undang Keistimewaan DIY (UUK DIY). Namun, implementasi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) di DIY baru terlaksana pada 1984. Peraturan tanah desa mengalami perubahan signifikan dari Peraturan Gubernur DIY tahun 2008 hingga 2024, mencerminkan ketidaksesuaian dengan hukum nasional dan Undang-Undang Desa. Hal ini menimbulkan tantangan dalam sinkronisasi hukum, di mana UUK DIY sebagai lex specialis berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam legalisasi dan sertifikasi tanah desa. Temuan ini memberikan masukan bagi kebijakan untuk memperkuat kerangka hukum tanah desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan tanah yang lebih baik.
Penggunaan Tanah Kas Desa Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Dusun Sukunan, Yogyakarta Turut, Dwi Rahmawan; Mujiburohman, Dian Aries
ABDIMASKU : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 6, No 2 (2023): Mei 2023
Publisher : LPPM UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33633/ja.v6i2.956

Abstract

Pemerintahan desa saat ini sudah sangat berkembang, bahkan desa diberikan otonomi langsung oleh pemerintah pusat melalui ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Untuk menciptakan kemakmuran masyarakat, maka pemerintah desa mengupayakannya dengan berbagai cara, salah satunya dengan mengizinkan masyarakat untuk memanfaatkan tanah kas desa. Perekonomian memanglah hal yang menjadi persoalan dasar dalam masyarakat, maka dari itu pemerintah diharuskan peka dan peduli terhadap kondisi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana masyarakat memanfaatkan tanah kas desa untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka. Penelitian ini juga melihat bagaimana peran pemerintah desa dalam mengupayakan kemakmuran masyarakat dengan sumber daya yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Data yang diperoleh untuk penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan warga desa dan pemerintah desa. Hasil yang diperoleh dikembangkan dengan metode analisis yang kemudian disajikan dalam bentuk artikel. Hasil dari penelitian ini berupa usaha dan bentuk kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka yang bersumber dari tanah kas desa. Masyarakat memanfaatkan tanah kas desa dan fasilitas yang ada dengan pemikiran kreatif mereka, sekaligus dalam hal ini terlihat peran pemerintah desa yang memberi perhatian terhadap ekonomi masyarakat.
Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Taolin, Fitriana Trinengsi; Mujiburohman, Dian Aries; Widarbo , Koes
Tunas Agraria Vol. 7 No. 1 (2024): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v7i1.277

Abstract

Transfers of land rights must be registered at the local land office. However, there are still people who have not registered the transfer of land rights due to low legal awareness. This lack of awareness can have legal repercussions and hinder the objectives of land registration. This research aims to analyze the level of legal awareness of the community regarding the importance of registering the transfer of land rights and the potential impacts that could occur if the community does not carry out this registration in the Banyuraden District. The method used is an empirical legal method with a qualitative approach. Data collection techniques involve observation, interviews, and document study. The results of the analysis show that of the 37 respondents, only 14% have taken concrete action by registering the transfer of their land rights. Thus, it can be concluded that public legal awareness in Banyuraden District is still low. The causes of low legal awareness regarding registration and transfer of land rights involve a number of factors, including lack of socialization, low level of education, lack of interest, limited information, and distrust of the relevant agencies. Meanwhile, potential impacts that may arise as a result of not registering the transfer of rights include legal uncertainty for new rights holders, limitations in carrying out other legal actions, land administration irregularities, and potential land disputes.   Peralihan hak atas tanah wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat. Namun, masih ada masyarakat yang belum mendaftarkan peralihan hak tanah karena rendahnya kesadaran hukum. Kurangnya kesadaran ini dapat menimbulkan dampak hukum dan menghambat tujuan pendaftaran tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran peralihan hak atas tanah dan potensi dampak yang dapat terjadi jika masyarakat tidak melakukan pendaftaran tersebut di Kalurahan Banyuraden. Metode yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 37 responden, hanya 14% yang telah mengambil tindakan konkret dengan mendaftarkan peralihan hak atas tanah mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat di Kalurahan Banyuraden masih rendah. Penyebab rendahnya kesadaran hukum terkait pendaftaran peralihan hak atas tanah melibatkan sejumlah faktor, antara lain kurangnya sosialisasi, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya minat, keterbatasan informasi, dan ketidakpercayaan terhadap instansi yang terkait. Sementara itu, potensi dampak yang mungkin timbul akibat tidak mendaftarkan peralihan hak meliputi ketidakpastian hukum bagi pemegang hak baru, keterbatasan dalam melakukan perbuatan hukum lainnya, ketidakteraturan administrasi pertanahan, dan potensi sengketa tanah.
PENTINGNYA PERAN SUPPORT SYSTEM DALAM PERKULIAHAN TERHADAP PROSES BELAJAR Fauziah, Della Fariha; Mujiburohman, Dian Aries
Jurnal Kajian Pembelajaran dan Keilmuan Vol 7, No 2 (2023): OKTOBER 2023
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jurnalkpk.v7i2.68153

Abstract

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) is an official high school under the auspices of the ATR/BPN Ministry. The educational approach at STPN is based on a semi-military pattern that emphasizes physical and spiritual health, so cadets and cadets become physically stronger. Therefore, the importance of mutual support in the form of a support system is highly emphasized here, because it is able to provide positive energy for one another. This study aims to describe how important calm and comfort are for cadets and cadets in going through the lecture process, especially in the aspect of learning motivation. The existing support system makes them feel protected, so everything feels safe and light. The research method used is a quantitative method, and the results of hypothesis testing show that STPN cadets and cadets need a partner or companion as the best support system on campus. The support system is usually in the form of the opposite sex exchanging stories, complaints, and silly things that increase enthusiasm. With this support system, they have a shoulder to lean on while going about their daily lives in the learning process which may not be effective and conducive. However, the presence of this support system by their side of life makes the days more planned, structured, and coordinated as best they can.
LEGALISASI TANAH-TANAH BEKAS HAK EIGENDOM Mujiburohman, Dian Aries
Jurnal Yudisial Vol. 14 No. 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v14i1.443

Abstract

ABSTRAKDengan adanya ketentuan konversi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka status tanah hak-hak barat hanya berlaku sampai tanggal 24 September 1980. Namun kenyataannya, banyak kasus sengketa tanah bekas hak barat yang belum dikonversi setelah lewat dua puluh tahun Undang-Undang Pokok Agraria berlaku. Salah satu kasus yang terjadi adalah sengketa tanah bekas barat Eigendom Verponding Nomor 775a di Kabupaten Pekalongan. Upaya penyelesaian telah dilakukan secara litigasi dan non-litigasi, namun belum juga dapat diselesaikan. Pokok permasalahan yang dikaji adalah bagaimana status hukum tanah bekas hak barat Eigendom Verponding Nomor 775a pasca putusan inkracht van gewijsde? Siapakah yang paling memiliki hak prioritas bekas hak barat tersebut? Permasalahan ini dikaji dengan metode normatif, dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan kajian ini adalah tanah objek sengketa telah ditetapkan sebagai tanah yang dikuasai oleh negara tidak serta merta hapus hak atas tanahnya, karena hak keperdataan (kepemilikan) masih melekat pada pemegang hak. Cara menghapus hak keperdataan itu adalah dengan memberi ganti kerugian kepada pemegang hak.Kata kunci: hak eigendom; tanah negara; tanah bekas hak barat; konversi tanah. ABSTRACTWith the existence of conversion as stipulated in Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles, the status of western land rights was valid only until September 24, 1980. However, in practice, there are many cases regarding former western rights lands that have not been converted after twenty years of the concerning Basic Regulations on Agrarian Principles implementation. One of the cases occurred is a land dispute over former Eigendom Verponding Number 775a in Pekalongan Regency. Such efforts to reach the settlement have been set up both using litigation and non-litigation paths, nevertheless the dispute could not be resolved. The main issues that become the focus of this study are: how is the legal status over the former western right land of Eigendom Verponding Number 775a after nal court decision (inkracht van gewijsde)? who has the most priority rights over the former western right land? These issues are examined using a normative method through cases and statutes. The conclusion from this study appears as the disputed land that has been stipulated as the land controlled by the state does not necessarily abolish its land rights, because the civil rights (ownership) are still attached to the rights holder. A mean to remove the civil rights is by paying compensation to the rights holder.Keywords: eigendom rights; state land; former western rights land; land conversion.
Peningkatan Kualitas Data Spasial sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Pertanahan Yudanto, Danang Cahyo; Mujiburohman, Dian Aries
Kadaster: Journal of Land Information Technology Vol. 2 No. 1 (2024): Kadaster: Journal of Land Information Technology
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/kadaster.v2i1.28

Abstract

Improving data quality involves enhancing the integrity of land parcel data by organizing and correcting its boundaries to align with actual field conditions. Enhanced spatial data quality, achieved through increased accuracy, completeness, and consistency, plays a crucial role in optimizing land dispute resolution. This study aims to analyze the role of improved spatial data quality in optimizing land dispute resolution. The research method employed is a qualitative approach through a literature review, which gathers information from various sources about data quality and its efforts to enhance land dispute resolution. The results of this study indicate that improving spatial data quality plays a significant role in resolving land disputes by refining land boundaries, reducing overlaps, providing valid ownership evidence, and enabling comprehensive mapping with advanced technology. High-quality data enhances the efficiency of dispute resolution, reducing the required costs and time, and constitutes a strategic step towards creating legal certainty and fair protection of land rights. Keywords: Land Data Quality, Spatial Data, Land Disputes, Systematic Land Registration (PTSL)   INTISARI Peningkatan kualitas data melibatkan peningkatan integritas data bidang tanah dengan menata dan memperbaiki batas-batasnya agar sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Kualitas data spasial yang ditingkatkan, melalui peningkatan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi, memiliki peran penting dalam mengoptimalkan penyelesaian sengketa pertanahan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran peningkatan kualitas data spasial dalam mengoptimalkan penyelesaian sengketa pertanahan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui literature review, yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang kualitas data dan upayanya dalam meningkatkan penyelesaian sengketa pertanahan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas data spasial berperan penting dalam penyelesaian sengketa pertanahan dengan memperbaiki batas tanah, mengurangi tumpang tindih, menyediakan bukti kepemilikan yang valid, serta memungkinkan pemetaan yang menyeluruh dengan teknologi canggih. Dengan data yang berkualitas, efisiensi dalam penyelesaian sengketa juga meningkat, mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan, merupakan langkah strategis dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah yang adil. Kata Kunci: Kualitas Data Pertanahan, Data Spasial, Sengketa Tanah, PTSL
Pemanfaatan Teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dalam Peningkatkan Kualitas Data Spasial Pertanahan Fahruddin, Muh. Farijwajdi; Mujiburohman, Dian Aries
Kadaster: Journal of Land Information Technology Vol. 2 No. 1 (2024): Kadaster: Journal of Land Information Technology
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/kadaster.v2i1.29

Abstract

The utilization of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) technology in land mapping has significantly enhanced the quality of spatial data. UAVs not only serve as fundamental registration maps but also facilitate mapping processes and enhance spatial data accuracy. This research aims to explore the utilization of UAVs in improving the accuracy and precision of land spatial data through a literature review approach. The study findings indicate that UAV employment in land mapping can cover extensive areas with greater time and cost efficiency. UAVs require less time and manpower compared to terrestrial measurement methods, thus rendering field operations more economical. Moreover, UAVs are capable of presenting comprehensive and accurate data by gathering extensive measurement data in a single flight, which can be presented in various formats. Additionally, UAVs can map areas that are difficult to access or navigate, such as steep slopes or high cliffs, which often pose challenges in manual measurements. Keywords: Accuracy, Spatial Data Quality, Land Data, Regulation, UAV.   INTISARI Pemanfaatan teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dalam pemetaan bidang tanah telah secara signifikan meningkatkan kualitas data spasial. UAV tidak hanya berperan sebagai peta dasar pendaftaran, melainkan juga mendukung proses pemetaan dan peningkatan akurasi data spasial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penggunaan UAV dalam meningkatkan akurasi dan keakuratan data spasial pertanahan melalui pendekatan kajian pustaka. Hasil studi menunjukkan bahwa penggunaan UAV dalam pemetaan tanah mampu mencakup area yang luas dengan fleksibilitas waktu dan biaya yang lebih efisien. UAV membutuhkan waktu dan tenaga kerja yang lebih sedikit dibandingkan dengan metode pengukuran terestris, sehingga membuat operasional di lapangan menjadi lebih hemat. Selain itu, UAV mampu menyajikan data yang komprehensif dan akurat dengan mengumpulkan banyak data pengukuran dalam satu penerbangan, yang nantinya dapat disajikan dalam berbagai format. Selain itu, UAV juga dapat memetakan area yang sulit dijangkau atau sulit diakses, seperti lereng curam atau tebing tinggi, yang sering menjadi hambatan dalam pengukuran manual. Kata Kunci: Akurasi, Kualitas data spasial, Data Pertanahan, Regulasi, UAV.
Kebijakan Pendaftaran Elektronik: Perspektif Regulasi, Teknologi, dan Aksesibilitas Mujiburohman, Dian Aries
Journal of Infrastructure Policy and Management Vol. 8 No. 2 (2025): Journal of Infrastructure Policy and Management (JIPM)
Publisher : PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35166/jipm.v8i2.118

Abstract

This study examines the electronic land registration policy as a reform measure in land services in Indonesia. Through Minister of ATR/BPN Regulation Number 3 of 2023, the land administration system has begun to transition from a manual to a digital format to improve efficiency, transparency, and data security. Although this system offers numerous benefits, its implementation in the field still faces several obstacles, including limited internet access, a lack of technological understanding, and the public’s reliance on physical documents. This situation demonstrates that the success of an electronic system depends not only on the readiness of technology and regulations but also on how easily the public can access and utilize it. This article presents a more comprehensive approach by promoting synergy among policymakers, technology service providers, and the broader community. If all parties are actively involved, the electronic land registration system will not only be an administrative change but also a tool to strengthen land rights and improve the quality of public services.
Co-Authors Akur Nurasa Alfons Alfons Alfons, Alfons Andari, Dwi Titik Wulan Andari, Dwi Wulan Titik Antonio Tilman Ariel Hary Aristo Artika, I Gede Kusuma azizah, salwa Dewi, Asih Retno Dwi Wulan Pujiriyani Dwi Wulan Titik Andari Fahruddin, Muh. Farijwajdi Faris Islami Wibisono Fauziah, Della Fariha Fitra Alvian Harvini Wulansari Haryo Budhiawan Hesty Wahyuni I Gede Kusuma Artika I Kadek Sigit Aryadi Rai Karin Elviani Haning Khasanah, Dian Dewi Khumara, Gansar Krisnawan Andiyanto Lusiana Maryati Karuni Poso Teku M. Nazir Salim Maulana Rafi Danendra monica Puspita Agus triana Muh Arif Suhattanto Muh. Galil Gibran Muhammad Rizaldi Mujiati Mujiati Mujiati Mujiati Prasetya, Dimas Bayu Candra Putri Shenia, Aurellia Rezky Zamzani Rochmat Junarto Rofiq laksamana Rohmat Junarto Sarjita, Sarjita Sri Kistiyah Sudibyanung Sudibyanung Sukayadi Sukayadi Supadno, Supadno Supama, Yohanes Sutaryono Taolin, Fitriana Trinengsi Turut, Dwi Rahmawan Wasyilatul Jannah Westi Utami Wibisono, Alvanto Widarbo , Koes Widhiana Hestining Puri Wulansari, Harvini Yudanto, Danang Cahyo