Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kampung Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sihotang, Indah Deartati; Sulaiman Zuhdi
HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary Vol. 4 No. 4 (2026): HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary
Publisher : Lembaga Intelektual Muda (LIM) Maluku

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54373/hijm.v4i4.6921

Abstract

This study aims to analyze civil society involvement in the implementation of ProKlim in Kayu Ara Permai Village, Sungai Apit District, Siak Regency. The study used a descriptive qualitative approach with purposively selected informants, including the village government, ProKlim managers, community leaders, and residents involved in the program. Data were collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed interactively using the Miles and Huberman model based on Cohen and Uphoff's participation dimensions. The results showed that community participation in all stages of ProKlim varied in intensity. The strongest participation was found in the implementation and utilization stages of the results through mutual cooperation, reforestation, waste management, and mangrove conservation. Conversely, participation in decision-making and evaluation was still limited because these processes were dominated by the village government and program administrators. The participation quadrant analysis placed community involvement in the mobilization participation category, indicating high involvement in program implementation, but not yet accompanied by an equal role in planning and evaluation. These findings indicate that the success of ProKlim still depends on strengthening community participation mechanisms in decision-making and evaluation to achieve more sustainable empowerment.
Dominasi Aktor Lokal dalam Collaborative Governance: Studi pada Program Kampung Iklim (ProKlim) Trio Saputra; Karmila Sari; Sulaiman Zuhdi; Eka; Wasiah Sufi
Jurnal Niara Vol. 18 No. 3 (2026): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/kzv4wc68

Abstract

pemangku kepentingan dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal. Secara konseptual, program ini dirancang berbasis collaborative governance, yang mengharuskan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan aktor terkait lainnya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara konsep normatif collaborative governance dengan implementasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan collaborative governance dalam Program Kampung Iklim di Kelurahan Tobek Godang, Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis penelitian mengacu pada model proses kolaborasi menurut Chris Ansell dan Alison Gash yang meliputi dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, berbagi pemahaman, dan hasil sementara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan ProKlim telah terbentuk, namun belum berjalan secara optimal dan cenderung didominasi oleh aktor lokal. Keterlibatan pemerintah di tingkat kota masih terbatas, sehingga kolaborasi belum terintegrasi secara menyeluruh. Meskipun program menunjukkan capaian positif, seperti keberlanjutan kegiatan dan perolehan penghargaan, keberhasilan tersebut lebih banyak ditopang oleh partisipasi masyarakat dibandingkan hasil kolaborasi yang terstruktur. Adapun faktor penghambat utama meliputi keterbatasan dukungan anggaran pemerintah, minimnya sosialisasi yang berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat, serta keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga ahli. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan peran pemerintah daerah dalam menyediakan dukungan anggaran, meningkatkan intensitas sosialisasi, serta mengembangkan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, diperlukan institusionalisasi mekanisme kolaborasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan agar implementasi ProKlim dapat mencerminkan praktik collaborative governance yang efektif dan ideal