Claim Missing Document
Check
Articles

DESENTRALISASI FISKAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA OTONOMI DAERAH PASCA PEMEKARAN (Studi di Kabupaten Tulang Bawang, Tuba Barat, dan Mesuji Lampung) Mukhlis, Maulana; Makhya, Syarief
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v5i2.22803

Abstract

<p>Desentralisasi fiskal secara teori akan berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan akuntabilitas dan efisiensi. Dalam perspektif pemerintahan, desentralisasi fiskal kemudian menjadi strategi yang wajib dijalankan oleh pemerintah pusat untuk membangun hubungan yang selaras antar unit pemerintahan baik secara vertikal maupun horizontal. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah benarkah desentralisasi fiskal dapat mewujudkan kemandirian pada daerah-daerah pasca pemekaran sebagai wujud kinerja otonomi daerah? dengan <em>locus</em> di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Tulang Bawang (sebagai kabupaten induk), Tulang Bawang Barat, dan Mesuji (hasil pemekaran). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan atau analisa kualitatif. Secara faktual terbukti bahwa sepuluh tahun pasca pemekaran, jumlah transfer dana dari pusat maupun pertumbuhan ekonomi pada tiga kabupatan pasca pemekaran selalu meningkat setiap tahun. Namun demikian, terdapat dua temuan terkait dengan relasi antara desentralisasi fiskal dengan kinerja otonomi daerah. Pertama, desentralisasi fiskal lebih banyak dimaknai sebagai penyerahan sejumlah uang ke daerah sehingga strategi peningkatan kemampuan keuangan lebih berfokus pada seberapa besar uang dari pusat dapat masuk ke daerah dalam bentuk dana perimbangan. Kedua, pemberian wewenang kepada daerah untuk memungut sumber pendapatan dalam bentuk pajak dan retribusi daerah justru lebih dominan dilakukan demi tujuan pendapatan daripada pelayanan. Oleh karena itu, meskipun desentralisasi fiskal berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten induk maupun kabupaten pemekaran, namun ternyata belum mampu mewujudkan kemandirian daerah. Pada konteks yang lebih makro, penelitian ini memiliki keterbatasan argumentasi karena kinerja otonomi atau kemandirian daerah hanya mampu dinilai pada sisi makro-ekonomi serta sisi kemampuan keuangan. Sejatinya, terdapat indikator atau aspek yang lebih komprehensif selain keduanya.</p>gb777
MENAKAR PELUANG MUNCULNYA INOVASI DAERAH PASCA UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 (Studi pada Hasil Diklatpim IV Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung) Mukhlis, Maulana
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i1.11848

Abstract

Lahirnya inovasi daerah sebagaimana diamanatkan oleh UU 23/2014 tentangPemerintahan Daerah salah satunya ditentukan oleh kualitas kepemimpinan.Dalam upaya melahirkan pemimpin yang kuat dan mampu melahirkan inovasi,maka pada seluruh peserta diklat kepemimpinan (pada semua level eselon; I, II, III,dan IV) diharuskan membuat laporan proyek perubahan/inovasi daerah yang telah/akan dilakukan di daerahnya pasca diklatpim. Tujuan penelitian ini adalah untukmengetahui peluang (prospek) munculnya inovasi daerah di Kabupaten PringsewuProvinsi Lampung dari hasil analisis terhadap tigapuluh tiga dokumen proyekperubahan/inovasi daerah dari peserta diklatpim IV tahun 2014. Kajian inimenggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif danmengandalkan data sekunder dalam bentuk dokumen laporan proyek perubahan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan diklatpim IVpada tahun 2014 di Kabupaten Pringsewu telah menggunakan pola baru denganperubahan kurikulum, penekanan metode pembelajaran pada aspek pengalamanlapangan atau di tempat kerja, serta lahirnya inovasi bagi unit kerja yang telah/akan dilakukan namun hanya terdapat tiga belas dari tigapuluh tiga proyekperubahan yang masuk dalam kategorisasi jenis inovasi. Proyek perubahan yangdihasilkan oleh peserta diklatpim IV masih berkisar pada upaya optimalisasi bukanpengembangan. Kreatifitas yang muncul dari pejabat eselon IV juga masih berkisarpada optimalisasi administratif yang sangat mungkin hal tersebut sudahdiamanatkan dalam aturan teknis yang dikeluarkan pemerintah (pusat). Proyekperubahan dalam Diklatpim IV lebih merupakan kreatifitas individu dalammenjalankan tupoksi di unit kerja sehingga belum merupakan inovasi pimpinansebagai dasar munculnya inovasi di daerah. Tentu terdapat variabel atau faktor lain sebagai ukuran atau dasar menilai porspek (peluang) munculnya inovasi daerah selain pada aspek kepemimpinan melalui penyelenggaraan diklatpim sebagai kasus dalam penelitian inigb777
PENGUATAN PERATURAN DESA (PERDES) DAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RPD) BAGI APARATUR DESA DI DESA SIDOSARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Kris Ari Suryandari; Feni Rosalia; Maulana Mukhlis; Andri Marta; Tabah Maryanah
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Vol. 10 No. 1 (2026): Vol. 10 No. 1, Maret 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jss.v10i1.614

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan kontribusi positif bagi perangkat desa dalam meningkatkan kapasitas tata Kelola pemerinntahan desa. Fokus kegiatan ini diarahkan pada pengingkatan pemahaman dan kesadaran aparatur desa mengenai pentingnya penguatan dalam penyusunan peraturan desa (Perdes) dan Rancangan Pembangunan Desa (RPD). Tuntutan masyarakat terhadap optimalisasi potensi desa serta perlu adanya regulasi terstruktur menjadi hal yang penting dalam membangun stabilitas pemerintahan dalam menunnjang kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan ini dilaksanakan di Desa Sidosari, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Pelatihan ini merupakan pondasi awal untuk berpikir strategis yang dapat dijadikan rujukan bagi kegiatan pengabdian lanjutan. Kegiatan ini tidak hanya menargetkan peningkatan pengetahuan namun juga mendorong adanya perubahan sikap dan prilau aparatur desa dalam menjalankan tugasnya.Dari hasil Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan pada tanggal 9 Juli 2025 memperoleh hasil bahwa adanya peningkatan yang signifikan bahwa Nampak dari hasil perbandingan Pre Test dan Post test, data menunjukkan bahwa perangkat desa telah memahami lebih baik aspek substantial dari Peraturan Desa dan Rancangan Pembangunan Desa (RPD) setelah dilakukannya pelatihan.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENERAPAN PROGRAM SMART VILLAGE (Studi Di Desa Podomoro, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu) Dicky Yoza Saputra; Maulana Mukhlis; Feni Rosalia
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 5 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i5.2024.2085-2090

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana keterlibatan masyarakat Desa Podomoro dalam mensukseskan penerapan program berbasis digital yaitu smart village. Kajian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Hal ini berhubungan dengan   pengamatan yang akan dilakukan untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat Desa Podomoro dalam penerapan program smart village yang dilihat berdasarkan empat indikator, pertama Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, kedua partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, ketiga partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat dan partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi, kemudian menentukan informan melalui teknik purposive sampling dengan melibatkan lima masyarakat Desa Podomoro sebagai penerima manfaat program smart village serta dua informan dari pihak pemerintah desa dengan tujuan mendapatkan informasi se-objektif mungkin. Penelitian ini kemudian mendapati bahwa berdasarkan fakta dilapangan bahwa masyarakat belum berpartisipasi secara maksimal dalam penerapan program smart village, dari empat indikator tersebut, masyarakat cenderung berpartisipasi ketika hal tersebut memberikan manfaat bagi mereka, dalam hal ini berkaitan dengan indikator pengambilan manfaat. Selain itu kecendrungan masyarakat hanya akan terlibat ketika mendapat dorongan dari Pemerintah Desa.
Konflik Agraria pada Kawasan Register 45 Kabupaten Mesuji dalam Perspektif Relasi Otoritas Maria Heranita Wiratno; Robi Cahyadi Kurniawan; Maulana Mukhlis
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3074

Abstract

The conflict in the Register 45 area of ​​Mesuji Regency, Lampung Province, began in 1991 and has yet to be resolved. This conflict, involving the government, a company (PT SIL), and the Moro-moro community, is still under scrutiny regarding its management and resolution. This conflict has an impact on the Moro-moro community, whose basic rights such as health, education, and public services are neglected. The purpose of this study is to analyze the conflict with social change from the perspective of Dahrendorf's authority conflict. This study uses a literature study method and Ralf Dahrendorf's authority conflict analysis tool. The results show that the conflict gave rise to social change in the form of policies accommodated by the government as the party with authority. This policy is stated in Forestry Ministerial Regulation No. 39 of 2013 concerning Partnerships. Communities living in the Sector 45 area can collaborate with forest utilization permit holders or Forest Managers. However, this policy is still under scrutiny because its dynamics and resolution model have not been resolved to date.
Analisis Kondisi Ketenagakerjaan dan Analisis Prospek Tenaga Kerja Kabupaten Mesuji di Masa Depan Elfianah Elfianah; Feni Rosalia; Maulana Mukhlis
SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3 (2026): September 2026
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/sosmaniora.v5i3.8044

Abstract

Employment is one of the main pillars in the development of a region, encompassing not only the economic well-being of the community but also serving as an indicator of the sustainability of economic growth in an area. In responding to the call of the times and the demands of globalization, a holistic understanding of employment prospects in Mesuji Regency is essential. Projections related to the workforce take center stage in formulating appropriate policies to support sustainable growth. The employment conditions in Mesuji Regency from 2010 to 2021 experienced significant fluctuations in the number of employed and the open unemployment rate during that period. A notable decrease in open unemployment occurred, indicating a general trend of declining open unemployment in recent years-a positive development suggesting more people are finding employment. Overall, employment prospects indicate that the demand for labor will continue to be lower than the supply, resulting in an unemployment rate of approximately 3.22-3.71% of the total labor force. Over the period from 2022 to 2028, around 64,545.43 workers are expected to be absorbed, with an estimated 51,127.39 workers absorbed during the 2022-2028 period. Besides the agricultural sector, other sectors with the potential to absorb labor include industry, trade, and services.