Articles
<![CDATA[The Effectiveness of the Indonesian Government's Economic Stimulus Policy during the Covid-19 Pandemic ]]>
<![CDATA[Danni Pangaribowo]]>;
<![CDATA[Feni Rosalia]]>;
<![CDATA[Maulana Mukhlis]]>;
<![CDATA[M Fajar Novriansyah]]>;
<![CDATA[Ni Kadek Poniasih]]>
<![CDATA[ Jurnal Public Policy Vol 8, No 1 (2022): November-Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Teuku Umar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35308/jpp.v8i1.4048
<![CDATA[The COVID-19 pandemic has had a devastating impact on the economy. The social restriction policies implemented have an impact on economic activity. The limited activity in the economic sector has an impact on national contraction. At its peak in the second quarter of 2020, the economy experienced a decline of minus 5.35 percent. To deal with these rights, the Government then implements a policy pattern to stimulate the economy. Starting from the ratification of Law No. 1 of 2020 as the foundation of the government's tactical policies. Furthermore, the OJK will apply tax incentives and credit programs. The government then implemented the Covid-19 Handling and National Economic Recovery (PEN) program. This program allocates budget to several specific sectors. The sectors in question include health, MSME stimulus, social protection, tax and business incentives, as well as priority sectors. In terms of effectiveness, this program absorbs the budget quite well and shows positive results on economic growth.]]>
<![CDATA[Transformasi Kelompok Wanita Tani Menjadi Kelompok Sadar Wisata di Kecamatan Punggur Lampung Tengah ]]>
<![CDATA[Maulana Mukhlis]]>;
<![CDATA[Yulianto Yulianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 5 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mathla'ul Anwar Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (910.115 KB)
|
DOI: 10.30653/002.202052.299
<![CDATA[THE TRANSFORMATION OF FEMALE FARMER GROUP INTO TOURISM-AWARE GROUP IN PUNGGUR SUB-DISTRICT OF MIDDLE LAMPUNG DISTRICT. Middle Lampung district has potential various tourism object attractions to develop in order to improve public welfare. However, they are not yet utilized optimally because of weak institutional supports in village level. Various local institutions (such as female farmer group) in Badran Sari village (Middle Lampung) so far had showed performances in developing distinctive local fishery/agriculture products, but they were all still packaged in household economy objectives, so that not yet able to attract public attention for tourism objectives. The objective of this service was to form a Tourism-aware Group growing from public awareness that would be supported and developed with proper assistance and education by coordinating with tourism sector stakeholders. Methods to obtain the objective were socialization, assistance, and education to existing female farmer group so that it would transform into “Semenanjung Badran” Tourism-aware Group that was able to operate tourism functions to develop a real Tourism Village and able to improve tourism visits. Post-service evaluation result showed that this service had obtained its objective in the context of understanding and attitude changes of public and commitment from Tourism-aware Group administrators. Quantitatively, pre-test and post-test comparison suggested participants’ understanding, knowledge, and will improvements by 96.06%. Qualitatively, the service result succeeded to convince Tourism-aware Group administrators that tourism sector was an activity touching and involving public directly and potentially affecting public welfare improvement directly in Badran Sari village.]]>
<![CDATA[Pendampingan Identifikasi Isu Kebijakan dan Penyusunan Policy Brief bagi Pejabat Eselon III Pemerintah Kabupaten Way Kanan ]]>
<![CDATA[Syarief Makhya]]>;
<![CDATA[Maulana Mukhlis]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 6 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mathla'ul Anwar Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30653/002.202162.539
<![CDATA[POLICY ISSUES IDENTIFICATION AND THE MAKING PREPARATION OF POLICY BRIEF FOR ECHELON III OFFICIALS OF WAY KANAN DISTRICT. The ability to set agendas in a comprehensive approach from the stage of identifying policy issues or public issues to compiling recommendations in the form of policy briefs has not been widely carried out within Way Kanan District. Therefore, the targets in this service are (a) disseminating understanding of the role of local governments in solving public problems through various public policy approaches; (b) giving participants an understanding of the characteristics of public policy issues and (c) providing technical skills in preparing a policy brief. Through mentoring methods (lectures, outreach, counseling, and preparation practices), the results of service supported from pre-test and post-test data have been able to improve the aspects of knowledge, attitudes, and commitments of echelon III officials regarding concepts and strategies for identifying issues and formulating policy briefs as well as making a positive contribution to increase the awareness and confidence of echelon III officials in formulating policy recommendations and public policy making practices in Way Kanan District. In terms of behavior, the service instrument shows optimism that the quality of public policies created by Way Kanan Regional Government will be better, both in terms of the preparation process and in the aspects of policy substance.]]>
<![CDATA[Peningkatan Literasi Kebijakan Publik pada Masyarakat Sipil di Lampung ]]>
<![CDATA[Syarief Makhya]]>;
<![CDATA[Maulana Mukhlis]]>;
<![CDATA[Tisnanta Tisnanta]]>
<![CDATA[ Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2022): Seandanan: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.52 KB)
|
DOI: 10.23960/seandanan.v2i1.22
<![CDATA[Tujuan pengabdian masyarakat ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada kelompok masyarakat sipil di Lampung yang berkaitan dengan (a) isu-isu kebijakan publik apa saja yang perlu direspon oleh masyarakat sipil; dan (b) upaya yang dilakukan oleh kekuatan masyarakat sipil dalam mempengaruhi dan mengontrol kebijakan publik di Daerah. . Metode dalam pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi, pembahasan studi kasus dan pelatihan advokasi kebijakan. Untuk mengevaluasi kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan melihat respon peserta terhadap kemampuan dalam mengidentifikasi kebijakan publik yang dikategorikan bermasalah dan kapasitas peserta dalam menindaklanjuti kebijakan publik yang bermasalah. Pengabdian dilaksanakan di Bandar Lampung dengan peserta adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat sipil. Materi pengabdian meliputi : (a) Literasi Kebijakan (b) Kebijakan Publik yang bermasalah dan (c) Advokasi Kebijakan. Target luaran yaitu peningkatan pemahaman masyarakat dalam mengidentifikasi kebijakan publik yang bermasalah dan kemampuan melakukan advokasi kebijakan. Hasil pengabdian masyarakat ini yaitu peserta berhasil melakukan evaluasi identifikasi kebijakan kublik yang bermasalah yaitu (a) kebijakan pembangunan terminal agro-bisnis di Lampung selatan. (b) pembangunan Pusat Pemerintahan di Kota Baru. Kebijakan pembangunan Pusat Pemerintahan Pemerintah Provinsi Lampung di Kota Baru di (c) Pembangunan Flyover di MBK Jalan Teuku Umar. Konflik ini berakibat pembangunan jalan layang dihentikan sementara. (d) beberapa kasus korupsi di Lampung.]]>
<![CDATA[Penguatan Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Bunut Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran ]]>
<![CDATA[Tabah Maryanah]]>;
<![CDATA[Kris Ari Suryandari]]>;
<![CDATA[Dwi Wahyu Handayani]]>;
<![CDATA[Maulana Mukhlis]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Vol 3, No 1 (2022): Jurnal Pengabdian Dharma Wacana ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Dharma Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37295/jpdw.v3i1.267
<![CDATA[Partisipasi perempuan dalam menyelenggarakan pembangunan desa yang berkeadilan sangatlah penting. Partisipasi dalam pembangunan tidak hanya terbatas dalam pelaksanaan pembangunan semata melainkan dari mulai membuat perencanaan pembangunan. Kehadiran perempuan dalam forum perumusan perencanaan pembangunan desa haruslah bersifat substantif dan tidak sekedar administratif agar dapat benar-benar memengaruhi pembangunan desa. Sayangnya partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa masih belum optimal. Pengabdian ini bertujuan untuk menguatkan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan agar pembangunan desa lebih berpihak kepada perempuan dan berkeadilan gender. Metode pengabdian yang digunakan adalah focus group discussion. Berdasarkan hasil tes awal dan akhir, terlihat bahwa terjadi penguatan pemahaman tentang aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pembangunan yang setara dan berkeadilan gender. Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesadaran dan motivasi perempuan untuk lebih berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa serta kesadaran laki-laki untuk memberi akses dan kesempatan kepada perempuan. Peluang terjadinya pembangunan yang partisipatif, setara, dan adil menjadi lebh besar. Hal ini juga berarti bahwa pengabdian ini berhasil.]]>
<![CDATA[Peran Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung dalam Pemerataan Aksesibilitas Air Bersih di Kabupaten Pringsewu ]]>
<![CDATA[Ulfa Umayasari]]>;
<![CDATA[Syarief Makhya]]>;
<![CDATA[Maulana Mukhlis]]>;
<![CDATA[Tabah Maryanah]]>
<![CDATA[ PERSPEKTIF Vol. 11 No. 2 (2022): PERSPEKTIF - April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/perspektif.v11i2.5872
<![CDATA[This article aims to provide an analysis of the accessibility of the community to the clean water supply policy in Pringsewu Regency which is managed by the Regional Drinking Water Company. The problem is focused on the limited public access to clean water sourced from the Way Sekampung Regional Drinking Water Company, Pringsewu Regency which is only able to reach Gadingrejo and Pringsewu Districts. To approach this problem, a reference to the concept of accessibility is used (Hakim, 2010). The data were collected through interviews, documentation, and observation and analyzed qualitatively. This study concludes that the community's access to clean water which is managed by the Way Sekampung Water Supply Company in Pringsewu Regency tends not to reach all sub-districts in Pringsewu Regency. PDAM Way Sekampung is only able to access two sub-districts, namely Pringsewu District and Gadingrejo District, out of the total sub-districts in Pringsewu Regency, which amount to 9 (nine) sub-districts. The lack of equal access is due to several factors, including; The volume of water consumed by the community tends to be large, while the Way Sekampung Regional Water Company has limited raw water sources, different access to clean water, the time it takes to get clean water, the quality and price of clean water is not optimal, as well as local government policies in providing clean water that has not been maximized.]]>
<![CDATA[Internalisasi Nilai Kebangsaan (Nasionalisme) Melalui Pendampingan Penyusunan Statuta Satuan Pendidikan SMA YP UNILA Bandar Lampung ]]>
<![CDATA[Maulana Mukhlis]]>;
<![CDATA[Yulianto Yulianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 2 No 6 (2022): JPMI - Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV Infinite Corporation ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52436/1.jpmi.839
<![CDATA[Banyak riset menunjukkan beberapa kecenderungan menipisnya jiwa nasionalisme di kalangan generasi muda termasuk para pelajar sekolah. Pada saat yang sama, pengembangan nasionalisme melalui peran satuan pendidikan dalam beberapa kajian teori memberikan kontribusi yang signifikan. Oleh karena itu, menjadikan satuan pendidikan sebagai lokasi pengabdian sebagai ikhtiar membentuk dan mengembangkan karakter kebangsaan (nasionalisme) menjadi jawaban yang tepat dalam penyiapan generasi muda (peserta didik) menjadi sumber daya manusia berkualitas yang mampu bersikap bijaksana dalam menyikapi globalisasi. Dunia pendidikan pada setiap tingkatan (melalui statuta pendidikan dan kurikulum pembelajaran) sangat dibutuhkan perannya dalam membangun semangat nasionalisme pada generasi muda (peserta didik di sekolah). Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah terbentuknya “Statuta Sekolah Berkarakter Nasionalime” yang tumbuh dari kesadaran dan pengetahun para pendidik (guru) dan peserta didik (siswa) yang dikembangkan dengan langkah pendampingan dan pembinaan yang tepat. Metode yang dipakai Tim Pengabdi adalah sosialisasi, penyuluhan, pendampingan, serta pembinaan sehingga para pendidik (guru) dan peserta didik (siswa) memiliki pengetahuan komprehensif tentang nasionalisme, pengukuran indeks nasionalisme, serta statuta berkarakter nasionalisme serta mampu bersikap dengan baik dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa dengan pertanyaan yang sama saat pre test dan pos test, terjadi peningkatan pemahaman. Secara rata-rata, terdapat peningkatan aspek pengetahuan sebesar 63,9%. Pada pertanyaan terkait dengan sikap, terjadi peningkatan kapasitas peserta dari 90% menjadi 100% dan cenderung sangat yakin sehingga risiko turunnya aspek sikap tidak menjadi tantangan yang berarti dalam aspek ini. Adapun pada aspek perilaku, terjadi kenaikan dari sebelumnya hanya 80% menjadi 100% artinya seluruh peserta (para guru) bersedia untuk menginternalisasikan nilai-nilai nasionalisme ke dalam statuta di SMA YP UNILA Bandar Lampung.]]>
<![CDATA[Effectiveness Level of Regional Original Revenue, Urban Buffer, and Rural Areas ]]>
<![CDATA[M. Fajar Novriansyah]]>;
<![CDATA[Maulana Mukhlis]]>;
<![CDATA[Pitojo Budiono]]>;
<![CDATA[Syarief Makhya]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 11 No. 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jap.v11i2.5760
<![CDATA[This study aims to analyze and determine the level of effectiveness of regional revenue. The study was conducted in Bandar Lampung City, Pringsewu Regency, and Mesuji Regency. This study used secondary data, which were analyzed by quantitative descriptive method. Secondary data were obtained from the regional budget reports for Bandar Lampung City, Pringsewu Regency, and Mesuji Regency, which had been processed and analyzed. To solve this problem, use the effectiveness ratio formula in analyzing the effectiveness of regional revenue receipts. The results in this study indicate that the level of effectiveness of regional original revenue (PAD) in Bandar Lampung City, Pringsewu Regency and Mesuji Regency in 2016-2019 was fluctuating. Pringsewu Regency and Mesuji Regency had an average regional original revenue effectiveness ratio in the last four years, including the effective category, while Bandar Lampung City in the last four years was in the less effective category. This study concludes that the effectiveness of regional revenue in Bandar Lampung City, Pringsewu Regency, and Mesuji Regency has an unstable regional original revenue since it has increased and decreased. The effectiveness level does not affect the contribution given to regional revenue.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Lingkungan Pengendalian dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU) Lampung ]]>
<![CDATA[Retty Zulanda]]>;
<![CDATA[Tabah Maryanah]]>;
<![CDATA[Maulana Mukhlis]]>;
<![CDATA[Feni Rosalia]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.8380
<![CDATA[Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, mewajibkan semua kementerian dan lembaga negara untuk mengendalikan seluruh kegiatan dengan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Penerapan SPIP di lingkungan KPU merupakan konsekuensi logis bagi institusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Beberapa kekurangan penerapan SPIP pada KPU di Provinsi Lampung, yaitu adanya laporan hasil audit Inspektorat KPU RI atas evaluasi SPIP pada dua KPU Kabupaten di Provinsi Lampung, serta teguran yang diberikan oleh Inspektorat KPU RI untuk KPU Provinsi Lampung mengenai penyelenggaran SPIP di KPU Provinsi Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dari KPU Provinsi Lampung dan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi KPU Provinsi Lampung. Teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi (pengamatan), interviu (wawancara), dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan konsep dari COSO, bahwa terdapat 7 (tujuh) sub-unsur Lingkungan Pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 5 (lima) sub-unsur masuk kriteria belum memadai atau masih terdapat kelemahan. Sedangkan 2 (dua) sub-unsur lain yakni kepemimpinan yang kodusif dan perwujudan peranan APIP yang efektif masuk kriteria memadai. Keduanya memberikan kontribusi bagi kuatnya Lingkungan Pengendalian di KPU Provinsi Lampung.]]>
<![CDATA[Model Kolaborasi Kebijakan Deradikalisasi Agama Berbasis Pondok Pesantren ]]>
<![CDATA[Maulana Mukhlis]]>;
<![CDATA[Syarief Makhya]]>
<![CDATA[ Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi) Vol 6, No 1 (2020): Jurnal SMaRT Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi ]]>
Publisher : <![CDATA[Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (510.23 KB)
|
DOI: 10.18784/smart.v6i1.905
<![CDATA[Indonesia is facing two strategic issues concerning religion and its relation to Pancasila as the state ideology; radicalism in the name of religion (Islam) and Islamism movement to replace state ideology with caliphate. In response, the government uses hard power (repressive approach) and soft power (preventive efforts) through de-radicalization policy. However, it has not been able to eliminate radicalism threat yet because of lack of civil society involvement. This article offers a collaboration model to make de-radicalization policy to be more optimal to implement so that these would no longer be a serious issue in Indonesia. Pesantren with salafiyyah-aswaja typology is positioned to be a subject because of its great influence on government policy. The design of this study was a descriptive qualitative research in which the data were collected through interviews and observations in five big pesantrens in Lampung province. The result showed that the relationships between government and pesantrens tends to be constructive pattern which in turn pesantrens are not well developed and the determining aspects of collaboration are not fully identified. The core of this model is that the collaboration success in a policy is influenced by some factors such as good initial condition, consultative institution design, leadership facilitation, mutually actors’ preferences, and policy contents that are substantially well understood by collaborators]]>
