Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.85
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam PUBLICA Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Prosiding Seminar Hasil-hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung 2011 Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Ilmiah Peuradeun ARISTO Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Seminar Nasional FISIP Unila Jurnal Analisis Sosial Politik NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Journal on Education Jurnal Agregasi Jurnal Public Policy Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Jurnal Pendidikan dan Konseling The Journal of Society and Media PERSPEKTIF Jurnal Pemerintahan dan Politik Wacana Publik Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM) Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik, dan Birokrasi Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Research in Social Science and Humanities Seandanan: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Annals of Human Resource Management Research Journal of Governance and Accountability Studies Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi) Journal Publicuho Ragom Jurnal Pengabdian Masyarakat
Maulana Mukhlis
Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 65 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 65 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir Pasang dan Tsunami di Kawasan Pantai Minang Rua Utami, Anisa; Simbolon, Khairunnisa; Mahmud, Imam; Mukhlis, Maulana
Ragom Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2024): Ragom: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional FISIP UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tingginya potensi bencana yang ada di Kawasan Pesisir Pantai Minang Rua Desa Kelawi membutuhkan upaya peningkatan kesiapsiagaan terutama pada daerah yang memiliki aktifitas kegiataan yang tinggi seperti kawasan wisata dan pemukiman warga. Kawasan Pantai Minang Rua Desa Kelawi merupakan Pantai yang rawan bencana banjir dan tsunami karena terletak di pesisir pantai Lampung Selatan. Salah satu faktor utama penyebab munculnya korban akibat bencana banjir air laut pasang dan tsunami adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bencana banjir maupun tsunami dan kesiapan masyarakat dalam mengantisipasi bencana. Kawasan Pantai Minang Rua merupakan salah satu objek wisata yang terdampak oleh Tsunami 2018. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi terkait Manajemen Penanggulangan Bencana untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih besar dari bencana banjir air laut pasang dan Tsunami.
The challenges of digital governance in the Regions: Study in Central Lampung Regency, Indonesia Mukhlis, Maulana; Makhya, Syarief; Yulianto, Yulianto; Aviv, Muhammad
Journal of Governance and Accountability Studies Vol. 5 No. 1 (2025): January
Publisher : Goodwood Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jgas.v5i1.2448

Abstract

Purpose: Adopting digital technology in government processes is believed to improve a state's administration. Almost any change management theory emphasizes the importance of technology as one of the main components to address whether an organization, including public organizations has the ability to win competitions. Digital technology adoption for public services responds to inefficiency, participation frustration, and minimum collaboration and service innovation. This paper investigates the application of digital technology in an integrated digital government modernization, its implications, and challenges in creating expected public values in the Middle Lampung Regency, Indonesia. Methods: This qualitative study involved informants with authority in regional digital government administration. Data were collected through interviews and document analysis. Data were analyzed by using a descriptive content analysis procedure. Results: The results show that although digital government services have been implemented in various types of public services, they are not integrated with public service business processes so digital service applications spread across various types of services cannot be integrated properly. Limitations: There are gaps between applications and service qualities, including fraud in some cases. Contributions: The digital government that is expected to be the optimal method for improving innovation, value, and public service quality cannot be implemented quickly because of complex challenges that must be addressed.
Tata Kelola Pemerintahan dalam Resolusi Konflik Masyarakat Adat: Pendekatan Manajemen Konflik berbasis Komunitas terhadap Penyelesaian Konflik Agraria Suku Anak Dalam Afrihadi, Aldi; Makhya, Syarief; Rosalia, Feni; Mukhlis, Maulana
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i2.4930

Abstract

Konflik agraria yang melibatkan Masyarakat Adat Suku Anak Dalam (SAD) di Batanghari merupakan fenomena yang kompleks, melibatkan perusahaan perkebunan, pemerintah daerah, dan masyarakat adat. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan sengketa lahan, tetapi juga menyangkut hak-hak adat yang terabaikan dalam kebijakan pembangunan. Pendekatan berbasis kekuasaan yang bersifat represif dan top-down terbukti tidak efektif, bahkan sering memperburuk konflik. Penelitian ini menganalisis strategi resolusi konflik menggunakan pendekatan manajemen konflik berbasis komunitas, dengan fokus pada problem-solving dan partisipasi aktif komunitas dalam menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, upaya penyelesaian konflik melibatkan penguatan modal sosial, seperti kepercayaan, norma, dan jaringan, untuk meningkatkan kohesi sosial di komunitas SAD. Proses ini juga melibatkan persuasif komunikasi, pengurangan stereotip, dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi landasan masyarakat adat. Studi ini menemukan bahwa kolaborasi yang setara antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas adat merupakan langkah penting dalam menggeser paradigma dari pendekatan kekuasaan ke pendekatan partisipatif. Pendekatan ini berhasil menciptakan rasa memiliki terhadap solusi yang dihasilkan dan mendorong integrasi sosial yang lebih kuat di kalangan masyarakat SAD. Penelitian ini berkontribusi pada wacana akademik dan kebijakan terkait resolusi konflik berbasis komunitas, dengan menegaskan pentingnya melibatkan masyarakat adat sebagai aktor utama dalam penyelesaian konflik agraria. Pendekatan ini menawarkan model keberlanjutan yang tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat posisi masyarakat adat dalam pembangunan daerah. Kata Kunci: Resolusi Konflik, Pendekatan Berbasis Komunitas, Masyarakat Adat Suku Anak Dalam (SAD).
Persepsi Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah di Bandar Lampung Muflihah, Lilih; Mukhlis, Maulana; Rosalia, Feni
Wacana Publik Vol. 19 No. 1 (2025): Wacana Publik
Publisher : LP3M Universitas Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37295/wp.v19i1.68

Abstract

Sampah menjadi masalah serius di kota Bandar Lampung, dengan tingkat produksi sampah yang terus meningkat dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan kuesioner yang disebar kepada sampel masyarakat di Kecamtan Kedaton dan Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menemukan pola dan tren dalam persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada persepsi positif dari masyarakat mengenai pengelolaan sampah di Bandar Lampung. Persepsi Masyarakat terhadap layanan pengelolaan sampah di Kecamatan Kedaton masuk dalam kategori tinggi dan sedang di Kecamatan Tanjung Senang. Tidak ada bank sampah dan sosialisasi pengelolaan sampah sehingga kebanyakan masyarakat di kedua kecamatan melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dengan membuang sampah ke tempat pembuangan sampah, bahkan ada yang dibakar dan kendala dalam pengelolaan sampah berada di sisi pemerintah dan masyarakat.  
Critical analysis of the human development index in Mesuji Regency, 2010–2022 Suryanto, Sasmika Dwi; Mukhlis, Maulana; Makhya, Syarief; Rosalia, Feni
Annals of Human Resource Management Research Vol. 5 No. 1 (2025): March
Publisher : Goodwood Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/ahrmr.v5i1.2728

Abstract

Purpose: This study evaluates the performance of the Human Development Index (HDI) improvement program in the Mesuji Regency and identifies factors that influence the dynamics of HDI achievement. Mesuji is a peripheral region that experiences a significant socio-economic lag within Lampung Province, Indonesia. Research Methodology: This study employs a mixed method with an explanatory sequential design, combining quantitative analysis of HDI data from the BPS with qualitative interpretation of contextual and policy factors affecting HDI outcomes. Results: From 2010 to 2022, Mesuji’s HDI steadily increased, driven by improvements in Life Expectancy, Education Index, and Gross National Income per Capita. Key drivers include improved healthcare services, educational expansion, job availability, infrastructure development, and pro-poverty policies. Conclusions: The program aimed at increasing the Human Development Index (HDI) in Mesuji Regency has shown positive results from 2010 to 2022, yet the region's HDI remains classified as "medium" compared to the national average. Limitations: The analysis was limited to the 2010–2022 period, excluding developments beyond this range. Contribution: This study contributes to challenges such as regional development disparities, high poverty rates, and unemployment, which still need to be addressed to achieve more equitable and sustainable development. Novelty: Despite positive growth, Mesuji’s HDI remains in the “medium” category, highlighting the need for strategic and sustained efforts in the health, education, and income sectors. Comprehensive interventions supported by inclusive policies are essential to accelerate HDI progress and reduce regional disparities.
EXOGENEUS FORCE THEORY, SEBUAH ANTITESIS TEORI NEGARA OTONOM DALAM FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Kasus Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim di Bandar Lampung) Mukhlis, Maulana
JURNAL TAPIS Vol 11 No 1 (2015): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v11i1.844

Abstract

Abstrak Teori negara otonom atau sering disebut dengan teori intervensi pemerintah adalah salah satu teori yang dapat menjelaskan bagaimana sebuah kebijakan publik dibuat. Meskipun sebuah kebijakan secara rasional tidak dapat memenuhi kelayakan ekonomi karena tidak terkait dengan penyediaan barang publik -misalnya-, maka menurut teori ini, negara tetap berhak untuk mengambil kebijakan. Dalam perspektif tujuan sosial guna menghindari adanya kerugian ekonomi, maka kebijakan adaptasi perubahan iklim dan adaptasi bencana di Indonesia layak dijadikan sebagai contoh kebijakan yang dapat dibuat menggunakan pendekatan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah teori negara otonom tereplikasi dalam lahirnya kebijakan adaptasi perubahan iklim di Bandar Lampung atau justru dorongan eksogen (dalam hal ini ACCCRN dan RAN API) lebih dominan dalam mempengaruhi lahirnya kebijakan adaptasi perubahan iklim di kota ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perbedaan ‘ketaatan’ dan keseriusan Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap adanya kebutuhan kebijakan (rasionalitas agenda setting) maupun terhadap dorongan eksogen. Kata Kunci: Dorongan Eksogen, Teori Negara Otonom, Kebijakan Publik  
Between Partnership and Opposition: The Role of Environmental NGOs in Regional Policy Dynamics in Lampung Province Mukhlis, Maulana; Yulianto, Yulianto; Umayasari, Ulfa
Journal Public Policy Vol 11, No 3 (2025): July
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jpp.v11i3.11403

Abstract

This study explores the dynamic and multifaceted roles of environmental non-governmental organizations (NGOs)—WALHI, Watala, and Mitra Bentala—in shaping regional environmental policy in Lampung Province, Indonesia. It aims to analyze how these NGOs navigate between collaboration and opposition in their interactions with the government, while addressing environmental challenges. Using a descriptive qualitative method, data were collected through interviews with NGO representatives, government officials, and environmental policy observers using a snowball sampling technique, complemented by relevant secondary data. The findings reveal that the three NGOs actively engage in environmental advocacy through campaigns, research, and grassroots mobilization. Their roles extend from being policy partners to critical watchdogs, depending on the alignment between government actions and environmental goals. Despite their significant influence, these NGOs face structural challenges, including limited resources and political resistance. The study underscores the constructive nature of the tension between NGOs and the government, where conflict serves as a form of policy oversight. Furthermore, NGO-facilitated community participation enhances the responsiveness of environmental policy to local needs. While the study is limited in scope, it contributes to the broader discourse on civil society's role in policy-making and suggests pathways to strengthen NGO-government collaboration for more inclusive and sustainable environmental governance at the regional level.
The Actor Domination in the Collaborative Governance in the Lampung Province Central Government Displacement Policy: An Ambivalent Mukhlis, Maulana; Nazsir, Nasrullah; Rahmatunnisa, Mudiyati; Yani Yuningsih, Neneng
Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol. 6 No. 3 (2018): Jurnal Ilmiah Peuradeun
Publisher : SCAD Independent

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26811/peuradeun.v6i3.272

Abstract

The objective of this article is to explain the ambivalent existence related to actor domination in the collaborative governance. As a precondition for the collaborative governance process, domination is a factor which must be prevented to maintain equality and mutual trust between actors. Therefore, the core question of this article is that is it true that the actor domination has negative effects to the collaboration sustainability? This article was written by using qualitative method. Data were collected with deep interviews, document studies, and literary studies and data were analyzed by using descriptive technique. The case of Lampung province central government displacement in 2004-2016 was made to be a research basis to answer the core question. The research finding showed that actor domination was dilemmatic. The collaboration process was in fact very dependent on the main actor who “control” the collaboration process, both in the planning stage (through Planning Coordination Team) and in implementation stage (through forum of Region Management Agency). This finding was very important because in spite of violating equality between actors, the actor domination in this policy case was beneficial. The inequality which was assumed to produce mutual untruths was not proven. In conclusion, actor domination is an ambivalent; something that must be prevented, but it then becomes a key factor. In what situation this actor domination gives a meaning? This article tries to answer it.
From Instruction to Consultative: Reposition of Pesantren in the Collaboration of Religious Radicalization Policy in Indonesia Mukhlis, Maulana; Makhya, Syarief
Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol. 9 No. 1 (2021): Jurnal Ilmiah Peuradeun
Publisher : SCAD Independent

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26811/peuradeun.v9i1.407

Abstract

This study examined the urgency of the reconstruction of the Pondok pesantren position in the religious de-radicalization policy in Indonesia. Islamic boarding school (henceforth: Pondok Pesantren) yet is only positioned as a subordinate institution or as an object of de-radicalization policy in the collaboration of institutional design. As a result, the relationship model that is built is the instructive pattern from the government to Pondok pesantren. This, factually, does not contribute to the positive effect on the effectiveness of the de-radicalization policy. The question of this research was how the relationship model or ideal position of Pondok pesantren in the collaboration of institutional design in religious de-radicalization policy? The research data were collected through interviews, documentation, and literature study, which then were analyzed descriptively. This study summed up that the consultative model would guarantee more toward the support of institutional design in the collaboration of religious de-radicalization policy in Indonesia; to protect the unity of the nation on one hand, and optimize the role of Pondok pesantren on the other hand.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARK AND RIDE UNTUK MENGATASI MARAKNYA PARKIR LIAR DI KOTA SURABAYA Tamarani, Dinda; Cahyadi Kurniawan, Robi; Rosalia, Feni; Mukhlis, Maulana
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 5 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i5.2025.1948-1953

Abstract

Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Parkir liar di sembarangan tempat, penumpukan kendaraan, dan pengemudi yang tidak disiplin adalah penyebab kemacetan lalu lintas di Kota Surabaya. Untuk melakukan penertiban terhadap parkir liar dan sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat implementasi dari kebijakan park and ride untuk mengatasi permasalahan parkir liar di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur (literature study) dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan penerapan kebijakan park and ride di Kota Surabaya. Pada implementasi kebijakan Perda Kota Surabaya No.3 Tahun 2018, masyarakat berpartisipasi secara aktif menggunakan fasilitas park and ride sebagai tempat transit dari kendaraan pribadi mereka ke transportasi umum seperti Suroboyo Bus. Pemerintah Kota Surabaya menetapkan tarif parkir terhadap fasilitas parkir melalui Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 tentang tarif retribusi tempat parkir khusus. Tarif parkir untuk kendaraan sepeda motor adalah Rp3000 dan untuk kendaraan mobil adalah Rp8000. Namun, informasi terbaru tentang kapasitas slot parkir kendaraan masuk dan keluar di lokasi park and ride masih belum tersedia dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
Co-Authors Afrihadi, Aldi Ahmad Robi Ul'zikri Alfathan Akbar Artha Ramadhan Amantoto Dwijono Amantoto Dwijono Angger Widianto Anisa Utami Aviv, Muhammad Budiono, Pitoyo Cahyadi Kurniawan, Robi Danni Pangaribowo Denden Kurnia Drajat Dwi Wahyu Handayani Erlitsya Marchelina, Annisa Fatkuroji, Imam Feni Rosalia Feni Rosalia Feni Rosalia, Feni Hadisun, Hadisun Hertanto, Hertanto Hieronymus Soerjatisnanta Idil Akbar Imam Mahmud Joko Rizkie Widokarti Kris Ari Suryandari Kurnia Drajat, Denden M Fajar Novriansyah M Fajar Novriansyah M. Fajar Novriansyah Makhya, Syarief Mudiyati Rahmatunnisa Muflihah, Lilih Mustofa Usman Narita Hayunanda Nasrullah Nazsir Neneng Yani Yuningsih Ni Kadek Poniasih Ni Kadek Poniasih Nurafni, Ike Parabi, M. Iqbal Pitojo Budiono Putra, Budi Utomo Jaya Rahmat Pranoto Retty Zulanda Sasmika Dwi Suryanto SIMBOLON, KHAIRUNNISA Sukmiridiyanto Sukmiridiyanto, Sukmiridiyanto Suryandari, Kris Ari Suryanto, Sasmika Dwi Syarief Makhya Syarief Makhya Syarief Makhya Syarief Makhya Tabah Maryanah Tamarani, Dinda Teuku Fahmi Trisnawati, Emi Ulfa Umayasari Umayasari, Ulfa Warsono Warsono Yana Ekana Priyahita Sunartana Yana Fajar FY. Basori Yoza Saputra, Dicky Yulianto Yulianto Yulianto Yulianto Yulianto Yulianto