Claim Missing Document
Check
Articles

PENINGKATAN SISTEM TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA MARGOSARI KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Suryandari, Kris Ari; Muflihah, Lilih; Mukhlis, Maulana
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Vol. 7 No. 3 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jss.v7i3.450

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Peningkatan tata kelola admininstrasi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas perangkat desa dalam mengelola administrasi desa. Pengelolaan administrasi desa merupakan salah satu masalah yang dihadapi di setiap desa terutama dalam hal penyajian data yang disebabkan kurangnya pemahaman perangkat desa tentang bagaimana mengelola data yang baik. Kurangnya perangkat desa yang profesional dalam bidang pengadministrasian dapat membuat desa menjadi desa tertinggal. Padahal kesuksesan pemerintah pusat dalam menjalankan sistem pemerintahan tidak terlepas dari peran pemerintah daerah, dan juga pemerintah desa, karena desa merupakan bagian penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk meningkatkan manajemen pemerintahan desa perlu dilakukan penataan administrasi agar lebih efektif dan efisien. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang di hadiri oleh Kepala Desa, Sekertaris Desa, BPD, dan perangkat Desa Margosari cukup baik hal ini dapat dilihat dari hasil pre tes dan pos tes dalam kegiatan.
PENINGKATAN LITERASI GOOD ENVIROMENTAL GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN SEKOLAH Mukhlis, Maulana; Yulianto, Yulianto; Parabi, M. Iqbal
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jss.v8i2.505

Abstract

Upaya menciptakan generasi penerus yang tangguh dengan kesadaran lingkungan yang tinggi, memerlukan partisipasi warga sekolah di satuan pendidikan secara kongkrit. Hal ini menjadi tantangan dan permasalahan bagi seluruh satuan pendidikan di Indonesia, termasuk di Kota Bandar Lampung. Pada saat yang sama, hasil indeks literasi masyarakat Indonesia termasuk pada aspek pemahaman tentang good environmental governance masih sangat rendah. Pada aspek praktikal, sejauh ini di lokasi pengabdian belum terdapat kegiatan khusus yang dilakukan secara terstruktur dan terlembaga berkaitan dengan peningkatan literasi tentang good environmental governance dalam pengelolaan lingkungan hidup di sekolah, baik melalui kegiatan mandiri maupun dukungan pihak luar. Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatnya literasi dan pemahaman warga sekolah tentang good environmental governance serta tersusunnya langkah-langkah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip good environmental governance dalam pengelolaan lingkungan hidup di sekolah. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pelaksanaan dengan metode sosialisasi dan kampanye serta pendampingan dengan alat bantu poster telah menaikkan aspek pengetahun siswa sebesar 72,5% serta kesadaran untuk bersedia bersikap dan mengimplementasikan sebesar 100%. Dalam jangka panjang, pembiasaan perilaku dan pelembagaan prinsip ini akan mendorong terbentuknya “Sekolah Hijau dan Berkelanjutan Berbasis Good Environmental Governance” yang tumbuh dari kesadaran dan pengetahun para pendidik dan peserta didik terutama para pengurus organisasi kesiswaan.
Optimasi Keterlibatan Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Margosari Muflihah, Lilih; Mukhlis, Maulana; Suryandari, Kris Ari
Wacana Publik Vol. 17 No. 2 (2023): Wacana Publik
Publisher : LP3M Universitas Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37295/wp.v17i2.46

Abstract

Keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu langkah penting menuju pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan setara. Perempuan memiliki pandangan dan pengalaman terhadap kebutuhan dan prioritas dalam masyarakat Diketahui bahwa indeks keterlibatan perempuan berdasarkan indeks SDG’s Desa tahun 2022 sejumlah 42,86. Namun keterlibatan dalam jumlah belum menjamin kebutuhan dan kepentingan perempuan terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Margosari Kabupaten Lampung Timur dalam optimasi keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berupa studi kasus. Metode ini dipilih untuk mendapatkan data dan informasi. Metode pengumpulan data berupa wawancara terstruktur dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari penelitian diolah lalu dinalisis, setelah itu ditarik kesimpulan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pemerintah desa sudah ada usaha untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan yaitu dengan berkomitmen terhadap kesetaraan gender dengan membuka akses informasi dan fasilitas kepada perempuan serta mendukung kelompok perempuan secara materi maupun non materi.
Formulasi Kebijakan Pelestarian Kebudayaan dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Natuna Hadisun, Hadisun; Mukhlis, Maulana; Widokarti, Joko Rizkie
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i6.15454

Abstract

Tantangan terbesar dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Natuna adalah bagaimana mempertahankan dan melestarikan kebudayaan lokal. Saat ini, penurunan kelestarian budaya masih terus berlangsung sebagai akibat dari kebijakan pembangunan daerah yang belum memprioritaskan pelestarian kebudayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penyebab menurunnya kelestarian kebudayaan dan memformulasikan kebijakan yang efektif dalam melestarikan kebudayaan di Kabupaten Natuna agar dapat di manfaatkan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Natuna. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, studi dokumentasi dan diskusi terpumpun (FGD) untuk mengumpulkan data dari berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, komunitas dan pelaku budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya Sumber Daya Manusia dan sumberdaya finansial yang tidak berimbang dengan luasnya urusan kebudayaan serta seringnya perpindahan urusan kebudayaan dari satu dinas ke dinas lainnya dengan struktur organisasi bidang kebudayaan yang sempit menjadi faktor utama penyebab menurunnya kelestarian kebudayaan di Kabupaten Natuna Kajian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan berupa peningkatan sumber daya manusia dan sumber daya finansial; penguatan kelembagaan kebudayaan; peningkatan edukasi budaya; dan pengembangan pariwisata budaya.
Critical analysis of the human development index in Mesuji Regency, 2010–2022 Suryanto, Sasmika Dwi; Mukhlis, Maulana; Makhya, Syarief; Rosalia, Feni
Annals of Human Resource Management Research Vol. 5 No. 1 (2025): March
Publisher : Goodwood Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/ahrmr.v5i1.2728

Abstract

Purpose: This study evaluates the performance of the Human Development Index (HDI) improvement program in the Mesuji Regency and identifies factors that influence the dynamics of HDI achievement. Mesuji is a peripheral region that experiences a significant socio-economic lag within Lampung Province, Indonesia. Research Methodology: This study employs a mixed method with an explanatory sequential design, combining quantitative analysis of HDI data from the BPS with qualitative interpretation of contextual and policy factors affecting HDI outcomes. Results: From 2010 to 2022, Mesuji’s HDI steadily increased, driven by improvements in Life Expectancy, Education Index, and Gross National Income per Capita. Key drivers include improved healthcare services, educational expansion, job availability, infrastructure development, and pro-poverty policies. Conclusions: The program aimed at increasing the Human Development Index (HDI) in Mesuji Regency has shown positive results from 2010 to 2022, yet the region's HDI remains classified as "medium" compared to the national average. Limitations: The analysis was limited to the 2010–2022 period, excluding developments beyond this range. Contribution: This study contributes to challenges such as regional development disparities, high poverty rates, and unemployment, which still need to be addressed to achieve more equitable and sustainable development. Novelty: Despite positive growth, Mesuji’s HDI remains in the “medium” category, highlighting the need for strategic and sustained efforts in the health, education, and income sectors. Comprehensive interventions supported by inclusive policies are essential to accelerate HDI progress and reduce regional disparities.
The challenges of digital governance in the Regions: Study in Central Lampung Regency, Indonesia Mukhlis, Maulana; Makhya, Syarief; Yulianto, Yulianto; Aviv, Muhammad
Journal of Governance and Accountability Studies Vol. 5 No. 1 (2025): January
Publisher : Goodwood Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jgas.v5i1.2448

Abstract

Purpose: Adopting digital technology in government processes is believed to improve a state's administration. Almost any change management theory emphasizes the importance of technology as one of the main components to address whether an organization, including public organizations has the ability to win competitions. Digital technology adoption for public services responds to inefficiency, participation frustration, and minimum collaboration and service innovation. This paper investigates the application of digital technology in an integrated digital government modernization, its implications, and challenges in creating expected public values in the Middle Lampung Regency, Indonesia. Methods: This qualitative study involved informants with authority in regional digital government administration. Data were collected through interviews and document analysis. Data were analyzed by using a descriptive content analysis procedure. Results: The results show that although digital government services have been implemented in various types of public services, they are not integrated with public service business processes so digital service applications spread across various types of services cannot be integrated properly. Limitations: There are gaps between applications and service qualities, including fraud in some cases. Contributions: The digital government that is expected to be the optimal method for improving innovation, value, and public service quality cannot be implemented quickly because of complex challenges that must be addressed.
PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PENGGUNAAN DANA DESA DIKAMPUNG REKSO BINANGUN KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Sukmiridiyanto, Sukmiridiyanto; Budiono, Pitoyo; Mukhlis, Maulana
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1176-1185

Abstract

Pelaksanaan  pengawasan  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  suatu  kegiatan  yang  telah direncana  berjalan  sebagaimana  mestinya,  sehingga  dalam  penelitian  ini  berusaha  untuk meneliti tentang pengawasan inspektorat daerah Kabupaten Lampung Tengah terhadap pengelolahan dana desa. dalam  pengelolaan dana desa di kampung Rekso Binangun kecamatan Rumbia Kabupaten  Lampung  Tengah.  Metode  penelitian  kualitatif  adalah  yang digunakan   dalam   penelitian   ini.   Teknik   pengambilan   data   yang   menggunakan   sistem pengamatan  dan  wawancara  secara  semi  terstruktur.  Berdasarkan  hasil  analisa  penelitian terhadap  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  inspektorat  bersifat  membina  dan  mengawasi terhadap  pengelolaan dana  desa  berdasarkan  Peraturan  Bupati  Lampung Tengah  Nomor  50 tahun 2020. Dari hasil penelitian adalah proses perencanaan belum terlaksana dengan baik Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang tidak terealisasi sesuai yang terdapat dalam angggaran pendapatan  dan  belanja  kampung  Rekso Binangun.  Dari  pengawasan  tersebut  APIP Kabupaten Lampung Tengah telah merekomendasikan kepada  pihak Aparat Penegak Hukum (APH) ke kejaksaan negeri  Lampung  Tengah  untuk  dilakukan  proses  hukum sesuai  dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENERAPAN PROGRAM SMART VILLAGE (Studi Di Desa Podomoro, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu) Yoza Saputra, Dicky; Mukhlis, Maulana; Rosalia, Feni
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 5 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i5.2024.2085-2090

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana keterlibatan masyarakat Desa Podomoro dalam mensukseskan penerapan program berbasis digital yaitu smart village. Kajian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Hal ini berhubungan dengan   pengamatan yang akan dilakukan untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat Desa Podomoro dalam penerapan program smart village yang dilihat berdasarkan empat indikator, pertama Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, kedua partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, ketiga partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat dan partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi, kemudian menentukan informan melalui teknik purposive sampling dengan melibatkan lima masyarakat Desa Podomoro sebagai penerima manfaat program smart village serta dua informan dari pihak pemerintah desa dengan tujuan mendapatkan informasi se-objektif mungkin. Penelitian ini kemudian mendapati bahwa berdasarkan fakta dilapangan bahwa masyarakat belum berpartisipasi secara maksimal dalam penerapan program smart village, dari empat indikator tersebut, masyarakat cenderung berpartisipasi ketika hal tersebut memberikan manfaat bagi mereka, dalam hal ini berkaitan dengan indikator pengambilan manfaat. Selain itu kecendrungan masyarakat hanya akan terlibat ketika mendapat dorongan dari Pemerintah Desa.
KOLABORASI PEMERINTAH DENGAN NON GOVERNMENT ORGANIZATION DALAM DALAM UPAYA INDOKTRINASI PEDULI LINGKUNGAN DI LAMPUNG Erlitsya Marchelina, Annisa; Mukhlis, Maulana; Budiono, Pitojo; Rosalia, Feni
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 5 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i5.2024.1976-1989

Abstract

Masalah kerusakan lingkungan terus menjadi isu utama yang terjadi di abad sekarang. Semakin banyak kerusakan lingkungan, semakin banyak muncul gerakan perlindungan lingkungan Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kolaborasi antara pemerintah dengan NGO melakukan aksi peduli lingkungan sebagai upaya indoktrinasi masyarakat agar peduli terhadap lingkunganya sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam kegiatan bersih-bersih adalah dengan metode observasi, deskriptif dan partisipasi. Hasil tulisan ini menjelaskan bahwa gerakan sosial Lampung Sweeping Community maupun Pandawara dilakukan dengan bentuk program aksi peduli lingkungan. Aksi tersebut meliputi aksi bersih-bersih Program aksi bersih-bersih sampah di daerah pesisir pantai Kabarti dan pantai Sukaraja di Kecamatan Panjang Utara, dan penanaman magrove di hutan magrove Petengoran, Desa Gebang, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Program aksi tersebut melibatkan beberapa stakeholder seperti Dinas Lingkungan Hidup, PLN Kota Bandar Lampung, Perusahaan swasta lainnya. Aksi sebagai untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan serta kesadaran itulah yang akan membentuk sikap dan partisipasi masyarakat pada khususnya dalam menolak setiap ada rencana atau tindakan yang mengancam ekosistem lingkungan mereka.
KUALITAS PELAYANAN APARAT KELURAHAN KEDAUNG TERHADAP SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) TAHUN 2022 Nurafni, Ike; Kurnia Drajat, Denden; Mukhlis, Maulana
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 4 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i4.2024.1576-1594

Abstract

Kantor Kelurahan Kedauang berlokasi di Kecamatan Kemiling Bandar Lampung yang merupakan lembaga di lingkup pemerintah daerah dengan wewenang untuk memberikan pelayanan public secara administrasi seperti pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk menganalisis kualitas pelayanan publik pada saat pembuatan SKTM di lingkup Kantor Kelurahan Kedaung. Peneliti menerapkan metode penelitian yang meliputi: wawancara, observasi dan dokumentasi. 5 indikator utama dalam menentukan hasil penelitian, diantaranya: 1) tangibles (bukti fisik), 2) reliability (kehandalan), 3) assurace (jaminan), 4) responsiveness (daya tanggap), dan 5) empathy (empati). Penelitian ini menunjukkan hasil dimana penanganan pelayanan publik dalam pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Kelurahan Kedaung dinilai masih belum berkualitas dalam aspek-aspek tertentu, yaitu: bukti fisik, kehandalan dan empati.