Claim Missing Document
Check
Articles

Telaah Hubungan Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasional Terhadap Turnover Intention Ali Amran; Acep Rohendi
Jurnal Ecodemica : Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Vol 1, No 1 (2017): Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis
Publisher : LPPM Universitas BSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.062 KB) | DOI: 10.31294/jeco.v1i1.1424

Abstract

ABSTRAKKaryawan merupakan elemen yang sangat penting bagi perusahaan. Karyawan sebagai sumber daya manusia adalah penggerak utama berjalannya roda perusahaan sehingga perusahaan harus menjaga kepuasan kerja dan komitmen organisasional agar karyawan tidak berkeinginan untuk berpindah ke perusahaan lain (turnover intention). Hal ini perlu dikaji pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasional terhadap turnover intention sehingga dapat bermanfaat untuk mengetahui nilai penting dari kepuasan kerja dan komitmen organisasional yang dimiliki karyawan. Metode penelitian deskriptif survey dan verifikatif survey digunakan untuk mengkaji variabel terikat yaitu kepuasan kerja dan komitmen organisasional dan variabel bebas yaitu turnover intention dengan melakukan observasi kepada karyawan PT. Alexindo Bekasi. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasional terhadap turnover intention. Penelitian ini bersifat improvement dari penelitian yang telah ada, dan model penelitian ini bisa digunakan oleh perusahaan di Bekasi khususnya dan Indonesia pada umumnya terkait dengan sumber daya manusia dalam dunia kerja khususnya yang berhubungan dengan perilaku-perilaku tenaga kerja.Kata kunci: Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasional, Turnover Intention ABSTRACT      Employees are the most important resources of company. They are human resources to do and move all of the activities of company. Therefore, company needs to keep and maintain their job satisfaction and organizational commitment in order to reduce the intention to leave the company (turnover intention). It is necessary to study the relationship among job satisfaction, organizational commitment and turnover intention. This will give benefit to determine the important values of employees’ job satisfaction and organizational commitment and its influences on turnover intention. The research methods are descriptive survey and verificative survey that is used to assess the performance of independent variables: those are job satisfaction and organizational commitment,  and dependent variable: that is turnover intention with doing observation to employees of PT. Alexindo Bekasi. The result of this research is there is influence of job satisfaction and organizational commitment on turnover intention. This research is the improvement of existing researches which can be applied in the other companies specially for the human resource or employee behavior field.  Keywords: Job Satisfaction, Organizational Commitment, Turnover Intention
PENGARUH KALITAS PELAYANAN BANK SYARIAH TERHADAP NILAI, KEPUASAN SERTA LOYALITAS NASABAH DI KOTA BANDUNG Acep Rohendi
Jurnal Ecodemica : Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Vol 2, No 2 (2014): Jurnal ECODEMICA
Publisher : LPPM Universitas BSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.455 KB) | DOI: 10.31294/jeco.v2i2.102

Abstract

Abstract - This research was conducted to determine the extent to which the Sharia Bank of service quality in the city of Bandung. This needs to be known for Customers who are loyal to the Sharia bank customers are not only willing to run the bank's customers because the principles of sharia, but also the arena of service quality are implemented to meet customer expectations. Thus, Sharia banks can increase the number of customers and retain customers for its service quality factor. To assess the bank's service quality and customer loyalty using the framework created by Cronin, Brady and Hult (2000) that the quality of service, value and satisfaction of all services related to loyalty. Quality of service using the theory of joint Gronroos (1990) and Parasuraman (1988). The research proves that the Sharia Bank in the City of functional quality effect on the creation of the organization's image at 2.25%; functional quality effect on the creation of service quality by 7.29%; technical quality influence on the creation of the organization's image by 3.61%; technical quality influence the creation of service quality at 16.81% affect the organization's image creation service quality by 36%  affect the service quality of service value creation at 2% influence the creation of service quality customer satisfaction by 1.7% service quality affect loyalty creation of 1% value creation services affect customer satisfaction by 2.3% customer satisfaction affects loyalty by 19.4%. With research, the Sharia Bank Sharia Bank in Bandung have to pay attention to the functional quality, technical quality, the images to create quality and service excellence.  Sharia Bank in Bandung have to pay attention to service quality and value of services to create customer satisfaction Sharia Bank in Bandung have to pay attention to quality service and customer satisfaction  to create customer loyalty. Keywords : Service Quality, Satisfation, Loyalty, Sharia, Banking Abstrak - Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejah kualitas pelayanan Bank Syariah di Kota Bandung. Kebutuhan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui loyalitas nasabah terhadap Bank Syariah yang bukan hanya karena factor syariah melainkan pula karena kualitas pelayanan Bank Syariah yang memenuhi harapan nasabah. Dengan penelitian ini diharapkan Bank Syariah di kota Bandung dapat meningkatkan jumlah nasabah dan mempertahankan nasabah karena factor kualitas pelayanan. Penilaian Kualitas pelayanan dan loyalitas nasabah menggunakan kerangka kerja dari Brady and Hult (2000) yang mengambarkan bahwa kualitas pelayanan, nilai dan kepuasan atas pelayanan berkaitan dengan loyalitas pelanggan. Kualitas pelayanan menggunakan teori dari Gronroos (1990) and Parasuraman (1988). Penelitian membuktikan bahwa Kualitas fungsional mempunyai pengaruh terhadap citra organisasi sebesar 2.25 %; kualitas fungsional mempengaruhi kualitas pelayanan sebesar 7.29 %. Kualitas teknik mempengaruhi citra organisasi 3,61 %, kulaitas teknis mempengaruhi kualitas pelayanan16.81 Citra organisasi mempengaruhi kualitas pelayanan 36 %, nilai pelayanan mempengaruhi 2 % kepuasan nasabah 1,7 %, service quality mempengaruhi loyalitas nasabah 1% nilai pelayanan. Mempengaruhi kepuasan nasabah 2,3 %, kepuasan nasabah mempengaruhi loyalitas 19,4 %. Berdasarakan penelitian ini Bank Syariah di Kota Bandung harus menaruh perhatian terhadapp kulitas fungsional, kulitas teknis dan citra untuk menciptakan kualitas dan pelayanan prima. Bank Syariah juga harus menaruh perhatian terhadap kualitas pelayanan dan nilai pelayanan yang menciptakan kepuasan nasaabah demikian pula terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah yang menciptakan loyalitas nasabah. Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Kepuasan, Loyalitas, Bank Syariah
GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, BUDAYA ORGANISASI, DAN KINERJA KARYAWAN DENGAN MEDIASI KOMITMEN ORGANISASI Sahidillah Nurdin; Acep Rohendi
Jurnal Ecodemica : Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Vol 4, No 1 (2016): JURNAL ECODEMICA
Publisher : LPPM Universitas BSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (570.859 KB) | DOI: 10.31294/jeco.v4i1.336

Abstract

Abstract - The aim of this study is to describe and analyze further the influence of transformational leadership style and organizational culture on employee performance and organizational commitment as an intervening variable. The study was conducted at Lembaga Penyiaran Public (LPP) TVRI West Java. The study population numbered 298 people. The sampling technique used was simple random sampling with a sample of 75 people. Retrieving data using questionnaires, data analysis method using the Path Analysis. Based on the results of the study showed that transformational leadership style significantly affect organizational commitment, organizational culture does not significantly affect organizational commitment, organizational commitment not significantly affect the performance of the employee, transformational leadership style has no effect and significant impact on the performance of employees, organizational culture influence significantly to the performance of employees, there is a significant influence and transformational leadership style on employee performance through organizational commitment, and there is a significant influence of organizational culture on employee performance through organizational commitmentKeywords: Transformational Leadership Style, Organizational Culture, Organizational Commitment and Employee Performance, Regressions, Path Analysis.Abstrak - Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis lebih jauh mengenai pengaruh gaya kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan dengan mediasi komitmen organisasi. Penelitian dilakukan di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Jawa Barat. Populasi penelitian ini berjumlah 298 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah Simple Random Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 75 orang. Pengambilan data menggunakan kuesioner, metode analisis data menggunakan Path Analisis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa gaya kepemimpinan transformasional secara signifikan berpengaruh terhadap komitmen organisasi, budaya organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap komitmen organisasi, komitmen organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan, gaya kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan, budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan, terdapat pengaruh dan signifikan gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan melalui komitmen organisasi, terdapat pengaruh dan signifikan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan melalui komitmen organisasiKata Kunci: Gaya Kepemimpinan Transformasional, Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi dan Kinerja Karyawan, Regresi, Path Analisis.
Efektifitas Peraturan Daerah Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Mendukung Kota Bandung Sebagai Tujuan Wisata Acep Rohendi
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 2 No 2 (2016): Desember
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (587.962 KB) | DOI: 10.35814/selisik.v2i2.648

Abstract

Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Bandung dalam penataan dan pembinaan PKL yang sampai saat ini masih menjadi problematika Kota Bandung dalam mendukung menjadi Tujuan Wisata. Kontribusi tersebut untuk mengetahui efektifitas Peraturan Daerah (Perda ) Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 dan perspektif penegakan hukum dalam penataan dan pembinaan PKL dalam rangka efektifitas Perda tentang PKL. Metode penelitian hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis (socio legal research/emperical legal research). Penelitian telah di lakukan di di Zona Merah yang meliputi 10 sentral PKL sebanyak 233 PKL. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik Sampling Aksidental. Perda No.4 Tahun 2011 belum sepenuhnya efektif. Prespektif Penataan dan pembinaan PKL lebih menonjolkan PKL dari aspek ekonomi, yaitu sebagai pelaku ekonomi pada lapisan masyarakat, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kota serta sebagai upaya mengatasi naiknya angka kemiskinan. Sebab Pemerintah kota tidak dapat menyediakan pekerjaan lapangan kerja bagi para PKL. Oleh sebab itu, sangat layak apabila Pemkot berlaku seimbang dalam penataan dan pembinaan PKL. Pembinaan PKL dalam jangka pendek untuk penataan kota (pedagang mandiri), dalam jangka menengah ditujukan untuk menjadi pedagang mandiri usaha wisata dan untuk jangka panjang menjadi pengusaha usaha wisata, dengan mengintegrasikan pembinaannya ke dalamperaturan daerah yang terkait penyelenggaraan pariwisata.
ARAH HUKUM EKONOMI DALAM PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA Acep Rohendi
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 5 No 1 (2019): Juni
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.043 KB) | DOI: 10.35814/selisik.v5i1.1279

Abstract

Article 33 of the 1945 Constitution, an economic system that is neither socialist nor capitalist. But in practice running the capitalist system which is the forerunner to economic liberalization in Indonesian economic law. The Indonesian economic law is a legal product in the form of laws and regulations which should be an elaboration of Article 33 of the 1945 Constitution. The economic system in the 1945 Constitution is not a capitalist economic system, but a family-based economic system. Pragmatic needs lead to economic liberation so that capitalist-style economic law arises. With the participation of being a member of an international forum / organization forum, which members liberate the economic system. Like it or not the Indonesian state is bound to liberalize its economic system. The need to return to the 1945 Constitution before the amendment is one of the efforts to restore the desired economic system rail Article 33 of the 1945 Constitution. The existence of the GBHN is needed to reformat the capitalistic economic system back to the economic system basedon Article 33 of the 1945 Constitution. Indonesia, which reflects the articles of Article 33 of the 1945 Constitution.
PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN UTANG PIUTANG ANTARA DEBITUR DENGAN PARA KREDITUR Acep Rohendi
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 6 No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.568 KB) | DOI: 10.35814/selisik.v6i2.2207

Abstract

Perdamaian dalam kepailitan merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada debitur yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Perdamaian ini dapat diajukan oleh Debitur pailit kepada pengadilan Niaga sebelum verifikasi dan pencocokan utang piutang dengan para krediturnya. Kreditur yang berhak menghadiri perdamaian seperti dinyatakan oleh undang-undang adalah kreditur yang konkuren, sedangkan kreditur yang mempunyai hak diistimewakan tidak diberikan hak untuk menghadiri perdamaian. Perdamaian merupakan salah satu cara untuk menyelesaiakan masalah utang piutang dalam proses kepailitan tersebut. Dasar hukum perdamaian dalam kepailitan ini, undang-undang mengaturnya pada Pasal 144 sampai dengan Pasal 177 UUKPKPU. Dengan lembaga perdamaian pada proses kepailitan atas kesepekatan kedua belah pihak kreditor dan debitor dan disahkan Pengadilan Niaga, maka utang piutang tersebut berakhir sesuai isi yang disepakati bersama dan pernyataan pailit berakhir. Perdamaian merupakan cara yang termurah dan termudah dalam penyelesaian kepailitan
Kewajiban Pelaporan Data Transaksi Kartu Kredit Perspektif Rahasia Bank Dan PERPU Nomor 1 Tahun 2017 Acep Rohendi
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.405 KB)

Abstract

Tujuan penulisan untuk mengkaji : 1) ketentuan rahasia  bank di Indonesia sebelum dan sesudah PERPU N.1 Tahun 2017, serta 2)  kewajiban bank dalam pelaporan transaksi Kartu kredit terhadap Direktorat Jendral Pajak (DJP)  dalam perspektif rahasia Bank dan  PERPU N0.1 Tahun 2017. Metode penelitian menggunakan  metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis, pendekatan  yuridis normatif, analisa normatif-kualitatif. Analisis data menggunakan  pendekatan yuridis normatif. Rahasia bank sebelum terbitnya PERPU No.1/2017  hanya berlaku bagi Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya. PERPU No.1 Tahun 2007 menghilangkan sifat rahasia bank untuk Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya untuk kepentinan perpajakan. Pelaporan transaksi kartu kredit ditinjau dari ketentuan rahasia bank baik dalam perbankan konvensional maupun dalam perbankan syariah adalah bukan rahasia bank.  baik sebelum ataupun sesudah lahirnya PERPU No.1 Tahun 2017. Meskipun bukan rahasia bank, dalam aplikasi permohonan kredit perlu diicantumkan ketentuan pembukaan rahasia data yang disetujui pemegang kartu kredit. Sebab perjanjian kredit sebagai lex spesialis   diakui  putusan Mahkamah Agung  No.404 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 terhadap undang-undang sebagai lex generalis. Pembukaan data kartu kredit kepada pihak III tanpa persetujuan tertulis pemiliknya merupakan perbuatan melawan hukum dari bank dan dapat digugat di muka pengadilan oleh pemegang kartu kredit.
Prinsip Liberalisasi Perdagangan World Trade Organization (WTO) dalam Pembaharuan Hukum Investasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007) Acep Rohendi
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (628.377 KB)

Abstract

AbstrakUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) merupakan peraturan mengenai investasi di Indonesia yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Investasi Asing dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Investasi Domestik. Undang-undang ini tidak lagi membedakan antara investasi asing dan domestik. Pembentukan undang-undang ini merupakan komitmen Indonesia atas diratifikasinya Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement) Pasal XVI, Ayat 4 dari Agreement tersebut mewajibkan negara anggota untuk menyesuaikan aturan-aturan atau hukum perdagangan mereka dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Annex di WTO Agreement. Prinsip-prinsip WTO yang telah diimplementasikan pada UUPM, yaitu: 1) Prinsip (Most-Favoured-Nation) dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 6 ayat (1); 2) Prinsip National Treatment dalam Pasal 6 ayat (1); 3) Prinsip Larangan Restriksi (pembatasan) Kuantitatif dapat ditemukan dalam Pasal 8; 4) Prinsip Perlindungan melalui Tarif yang ditemukan secara tersirat pada asas efisiensi berkeadilan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 14; 5) Prinsip Resiprositas dapat ditemukan dalam Pasal 7 dan Pasal 32; 6) Prinsip Perlakuan Khusus bagi Negara Berkembang diatur dalam Pasal 13. Indonesia telah mengimplementasi prinsip-prinsip tersebut sebagaimana diwajibkan bagi negara-negara anggota WTO.Kata Kunci: prinsip liberalisasi perdagangan, World Trade Organization, investasi asing, investasi domestik, undang-undang penanaman modal. Principle of Trade Liberalization of World Trade Organization (WTO) in Reforming the Investment Law of Indonesia (Indonesian Law No. 25 of 2007)AbstractLaw Number 25 Year 2007 is the investment law of Indonesia which replaces Law Number 1 year 1967 on Foreign Investment and Law Number 5 year 1968 on Domestic Investment. This new law no longer distinguishes foreign and domestic investment. The formation of law Number 25 Year 2007 is the commitment of Indonesia upon ratification of the (WTO Agreement). Article XVI paragraph 4 of the Agreement Establishing the WTO requires state parties to adjust their rules or which law of trade with the rules contained in the WTO Agreement Annex. WTO principles which have been implemented in the Investment Law of 2007 are: 1) Principle of Most-Favored Nation clause in Article 1 paragraph (1), and Article 3 Paragraph (1), Article 4 paragraph (2) and Article 6 paragraph (1); 2) Principle of National Treatment in Article 6 paragraph (1); 3) Principle of Quantitative Restrictions in Article 8; 4) Principle of Protection through tariff found implicitly in Principle of Efficiency Fair in Article 3 paragraph (1) and Article 14; 5) Principle of Reciprocity found in Article 7 and Article 32; 6) Principle of Special Treatment for Developing Countries, provided in Article 13. Indonesia has been implementing these principles as required by WTO.Keywords: principle of trade liberalization, World Trade Organization, foreign investment, domestic investment, investment law.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a10
Gaya dan Situasi Kepemimpinan Serta Pengaruhnya Terhadap Iklim Kerja Pada PT. Citramas Aditama Sumedang Jawa Barat Ade Mubarok; Acep Rohendi
Service Management Triangle: Jurnal Manajemen Jasa Vol 3 No 1 (2021): Service Management Triangle: Jurnal Manajemen Jasa
Publisher : Program Magister Manajemen Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.577 KB)

Abstract

Pemimpin merupakan seseorang yang diberikan kepercayaan untuk dapat memberikan komando atau arahan kepada bawahan atau orang-orang yang telah memberikan kepercayaan kepadanya dalam pencapaian tujuan tertentu, dengan harapan pemberi kepercayaan akan lebih baik nasibnya dibandingkan dari kepemimpinan sebelumnya, akan tetapi seorang pemimpin berbeda-beda dalam menerapkan gaya memimpinnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gaya dan situasi kepemimpinan terhadap iklim kerja organisasi di PT Citramas Aditama. Hasil analisis data dengan aplikasi spss mengahsilkan bahwa Dilihat dari nilai rata-rata untuk variabel gaya kepemimipinan, situasi kepemimpinan dan iklim kerja organisasi pada PT Citramas Aditama bernilai 3,94 dengan keterangan kategori tinggi. Adanya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap iklim kerja organisasi akan tetapi tidak signifikan. Adanya pengaruh positif dan signifikan situasi kepemimpinan terhadap iklim kerja organisasiAdanya pengaruh secara positif dan signifikan secara simultan varibel gaya dan situasi kepemimpina terhadap iklim kerja organisasi pada PT. Citramas Aditama
Kewajiban Dan Tanggung Jawab Konsultan Hukum Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Acep Rohendi
Jurnal Ecodemica : Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Vol 1, No 1 (2017): Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis
Publisher : LPPM Universitas BSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.97 KB) | DOI: 10.31294/jeco.v1i1.1427

Abstract

ABSTRAKKonsultan hukum pasar modal sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal keberadaannya sangat penting dalam proses go public. Konsultan Hukum  tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal serta beberapa ketentuan lainnya. Tersebarnya aturan tersebut dalam beberapa ketentuan yang menyulitkan untuk diketahui, perlu inventarisasi regulasi tentang  kewajiban dan tanggung  Konsultan Hukum  sebagai profesi penunjang di Pasar  Modal. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian inventarisasi hukum positif, data yang digunakan adalah data sekunder,  analisis normatif kualitatif. Konsultan hukum diberi tugas dalam bentuk pemeriksaan hukum (legal audit) dan pendapat hukum (legal opinion).  Konsultan hukum pasar modal diwajibkan mematuhi kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasinya.Untuk menjamin agar pendapat dan keterangan yang diberikan oleh konsultan hukum  pasar modal benar-benar sesuai dengan kode etik dan standar profesi, diberikan secara independen serta mendukung prinsip keterbukaan. Temuan penelitian yaitu adanya kewajiban konsultan hukum  untuk  ikut bertanggung gugat atas kerugian yang diderita investor dalam hal pendapat dan keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan yang dimaksud, di samping secara perdata juga dapat dikenakan sanksi administratif dan ancaman pidana.Kata Kunci: Capital Market, Legal Consultant, Go Public ABSTRACTCapital market legal consultant as a supporting profession capital market presence is very important in the process of going public. The Legal Consultant regulated in Law No. 9 of 1995 on the Capital Market as well as several other provisions. The spread of these rules in several provisions that make it difficult to know, need to research on the obligations and responsibilities as a legal consultant supporting professionals in the capital market. Using normative legal research with the type of inventory study of positive law, the data used is secondary data analysis qualitative normative. Legal consultants were given the task in the form of public hearings (legal audit) and legal opinion). Capital market legal consultant required to comply with the code of ethics and professional standards set by the association. To ensure that the opinions and information given by the Legal Consultant capital markets completely in accordance with the code of ethics and professional standards, given independently and supports the principle of transparency. The findings of the research that their obligations to take account for the losses suffered by investors in terms of opinion and the information given is not in accordance with, in addition to civil penalties can also be imposed as well as the administrative and criminal threats.Keywords : Capital Market, Legal Consultan, Go  Public