Claim Missing Document
Check
Articles

DAMPAK UU CIPTA KERJA TERHADAP KAIDAH HUKUM BISNIS Rohendi, Acep
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 9 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memberikan gambaran mendalam tentang transformasi kaidah hukum bisnis oleh UU Cipta Kerja dan dampaknya terhadap aspek-aspek kunci dalam konteks hukum bisnis di Indonesia, dengan fokus pada transformasi pasca berlakunya UU tersebut. Melalui metode analisis hukum, penelitian ini mengeksplorasi perubahan kaidah terkait perizinan usaha, hubungan kerja, dan hak kekayaan intelektual yang diinduksi oleh UU Cipta Kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja secara signifikan mentransformasi kaidah hukum bisnis, dengan orientasi kuat pada peningkatan daya saing ekonomi dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.Dampak positif UU Cipta Kerja diharapkan termanifestasi dalam pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, peningkatan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Metode penyusunan undang-undang dengan pola satu undang-undang mengubah banyak undang tanpa mencabut menunjukkan fleksibilitas dalam menyusun peraturan hukum bisnis tanpa merombak keseluruhan undang-undang.Hukum bisnis merujuk pada seperangkat peraturan yang mengatur hubungan dan transaksi bisnis. Tujuan utama UU Cipta Kerja adalah menciptakan lingkungan hukum yang mendukung peningkatan daya saing ekonomi, termasuk menyederhanakan perizinan usaha, meningkatkan hubungan kerja, dan memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual.Dampak UU Cipta Kerja terhadap aspek-aspek kunci dalam lingkup hukum bisnis di Indonesia mencakup perbaikan signifikan dalam proses perizinan usaha, peningkatan fleksibilitas hubungan kerja, dan peningkatan perlindungan hak kekayaan intelektual. Transformasi ini diharapkan mendorong investasi, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan iklim usaha secara keseluruhan.. Metode penyusunan undang-undang Cipta Kerja menngunakan dengan pola satu undang-undang mengubah banyak undang tanpa tanpa mengubah secara menyeluruh.Dalam konteks ini, asas hukum "Lex posterior derogat legi priori" memiliki relevansi, mencerminkan prinsip keberlanjutan hukum, memastikan adaptabilitas terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.
PENGARUH PERSEPSI KEGUNAAN DAN PERSEPSI KEMUDAHAN TERHADAP KEMAUAN TENAGA KESEHATAN MENGGUNAKAN SIMRS DI RUMAH SAKIT GRAHA HUSADA JEPARA Prawasari, Nindyan; Rohendi, Acep; Agung, Ignatius Wiseto Prasetyo
PREPOTIF : JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT Vol. 8 No. 3 (2024): DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Pahlawan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/prepotif.v8i3.37808

Abstract

Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, adopsi teknologi dalam bentuk sistem informasi telah menjadi hal yang penting dalam dunia kesehatan yang juga berkembang pesat. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) adalah salah satu aspek penting yang merupakan suatu proses yang diterapkan untuk membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas tenaga kerja dalam menjalankan fungsi dan mencapai tujuannya. Dalam implementasi ini, sumber daya manusia, terutama tenaga kesehatan selaku pengguna SIMRS juga berperan penting dalam memaksimalkan penggunaan SIMRS. Penelitian ini menyelidiki terkait kemauan tenaga kesehatan di rumah sakit dalam menggunakan SIMRS dalam bekerja. Mengadopsi kerangka Technology Acceptance Model (TAM), penelitian ini menguji pengaruh variabel persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan terhadap kemauan tenaga kesehatan menggunakan SIMRS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang melibatkan 106 sampel tenaga kesehatan di Rumah Sakit Graha Husada Jepara. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan teori yang ada bahwa persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap kemauan tenaga kesehatan menggunakan SIMRS.
PERKEMBANGAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM PERSEOAN TERBATAS DALAM UNDANG-UNDANG NASIONAL MENGGANTIKAN HUKUM WARISAN KOLONIAL Rohendi, Acep
Yustitia Vol. 4 No. 1 (2018): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v4i1.26

Abstract

Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) revokes Law Number 1 Year 1995 concerning Limited Liability Companies (UUPTL). This UUPTL replaces the provisions of a limited liability company inherited from the Dutch East Indies contained in the Commercial Code (KUHD) stipulated in the Third Section concerning Limited Liability Companies starting from Article 36 to Article 56 KUHD. The shareholders who are regulated in the UUPTL and the KHUD are not personally responsible for the agreements made on behalf of the Company and are also not responsible for the Company's losses in excess of the value of the shares they have. The KUHD also states that shareholders are not responsible for more than the full amount of their shares. Its development after being determined by the Company Law in 2007, the responsibility of the shareholders is not absolutely valid. The liability is unlimited and personal responsibility is fully imposed on the shareholders of the limited company in the 2007 Company Law. If the shareholders of a limited company violate or fulfill the elements stipulated in Article 3 paragraph (2) of the Company Law, or known as the Piercing The Corporate Veil principle (disclosure of the company's veil). This development is a sanction to shareholders of a limited liability company, which in the previous provision was unknown.
LOGICO-HYPOTHETICO-VERIFICATIF SEBAGAI METODA ILMIAH DALAM MENCARI ILMU PENGETAHUAN YANG BENAR Rohendi , Acep
Yustitia Vol. 5 No. 1 (2019): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v5i1.68

Abstract

Man's journey in finding the truth to overcome problems in his life, discussing various theories / flows in his time and continually developing complementary. Correlation of truth flow that emphasizes truth is in accordance with what is expected by humans or human experience. Arguments that are not in accordance with facts are not truth. Something is considered to be something that is in accordance with the facts (empirical). Contrary to this theory is the theory of Consistency, which confirms something that supports the truth that was previously questioned. The scientific method as a path of truth is used to get knowledge using Correspondence theory and Consistency theory. Combined theories of correspondence and consistency theory produce the term "Logico-hypothetico-verificatif" with all its advantages and disadvantages.
The Correlation of Intention, Social Support, Information Accessibility, and Personal Autonomy on Indonesian Health Insurance (JKN) Membership Sugondo, Sugondo; Rohendi, Acep; Halim, Abdul
Jurnal Berkala Kesehatan Vol 10, No 2 (2024): JURNAL BERKALA KESEHATAN
Publisher : Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jbk.v10i2.20432

Abstract

The Indonesian National Social Security Council (DJSN) reported that Banjarbaru City is in the top 4 regencies which JKN membership rate is below 90%. The results of data analysis also represent that non-Contribution Support Recipients (PBI) members with low membership levels are non-wage earners (PBPU). Guntung Manggis Health Center working area contributes to the low membership rate. This study aims to analyze the determinant factors related to independent JKN membership in related to intention, social support, accessibility of information, and personal autonomy. The population in this study are people who have lived in the Guntung Payung Community Health Center working area for at least the last 6 months, with the number of samples is 96 respondents. The findings of logistic regression in this analysis indicate that there is an influence between intention (p = 0.05; EXP(B) = 3.770), social support (p = 0.001; EXP(B) = 8.816), and information accessibility (p = 0.0001; EXP(B) = 12.554) with JKN Mandiri membership. This research suggests that National Health Service (BPJS) be able to maximize promotion programs, disseminate information to the community, and be able to collaborate with other sectors to increase community membership rate in the JKN Mandiri program.
IMPLEMENTASI ANALISIS SWOT DALAM MENGEMBANGKAN PRAKTIK DOKTER MANDIRI MENJADI KLINIK VILLA MEDIKA DI KABUPATEN BOGOR Budijarto, Alifia Putri Karomah; Rohendi, Acep; Rachman, Arif
Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) Vol 7 No 6 (2024): COSTING : Journal of Economic, Bussines and Accounting
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/costing.v7i6.13367

Abstract

Bisnis pada bidang pelayanan kesehatan merupakan suatu bisnis dengan produk yang tidak berwujud karena produk yang dihasilkan atau dipasarkan berupa jasa pelayanan. Persaingan saat ini yang semakin ketat pada akhirnya mendesak suatu organisasi atau lembaga penyedia layanan untuk dapat memberikan pelayanan dengan strategi yang dapat menunjukkan keunggulan serta mampu bersaing pada pasar global.Dalam meningkatkan performa pelayanan jangka panjang suatu organisasi, menjalankan keputusan manajemen strategis merupakan salah satu upaya yang dapat dimaksimalkan. Tujuan: mengetahui implementasi analisis SWOT serta menyusun dan menetapkan strategi - strategi yang dapat digunakan dalam mengembangkan praktik dokter mandiri menjadi klinik Villa Medika di Kabupaten Bogor. Metode: menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis SWOT dan matriks QSPM. Hasil: faktor internal dan eksternal yang dimiliki menempatkan klinik villa medika pada posisi growth & build dan menghasilkan sebelas strategi. Didapatkan urutan prioritas strategi berdasarkan matriks QSPM. Kesimpulan: Klinik villa medika memiliki faktor internal dan eksternal untuk berkembang dan perlu melakukan strategi berdasarkan urutan prioritasnya.
THE Strategy Implementation of Programs of Nahdlatul Ulama Regional Board (PWNU) West Java Province in Serving the Umat dasuki, dasuki; Rohendi, Acep; Andriani, Rian
ASWAJA: Jurnal Pendidikan dan Keislaman Vol. 4 No. 1 (2025): Aswaja: Jurnal Pendidikan dan Keislaman
Publisher : Pergunu Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nahdlatul Ulama as an organization based on traditional society and pesantren that adheres to the ideology of Ahlus Sunnah wal Jama'ah aims to help to create a just society, welfare of the people and public good. Therefore, to realize Nahdlatul Ulama's goals, its movement then covers several areas of community services including religious, social, educational, economic and other fields. The aim of this research is to find out and analyze how strategy implementation of programs from the Regional Board of Nahdlatul Ulama (PWNU) West Java Province is implemented in optimizing its services to the people. The method used in this research is qualitative. In this research, the research subjects were the Organization Board of PWNU, both from the Syuriyah and Tanfidziyah, the Board of Lembaga and Banom and jama'ah related to the implementation of community service programs. Based on the research results, it shows that the implementation strategy of the work programs carried out by the Board of PWNU has experienced relatively a lot of progress, including in terms of organizational management, however, it still faces challenges in efforts to modernize its organizational governance in a more professional manner. So, some optimizations are needed to improve organizational governance in the future so that various community service programs can be maximized.
Pengaruh Supervisi Pimpinan, Fasilitas, dan Aktualisasi Diri terhadap Produktivitas Kerja Tenaga Kesehatan di RSUD Kuala Kurun, Kalimantan Tengah Ika Nathalia; Acep Rohendi; Kahar Mulyani
GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi Vol. 5 No. 2 (2025): : Jurnal Manajemen dan Akuntansi
Publisher : BADAN PENERBIT STIEPARI PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/gemilang.v5i2.2065

Abstract

The work productivity of healthcare workers at RSUD Kuala Kurun still faces challenges, as reflected in suboptimal service indicators and low overall productivity levels. Leadership supervision, facilities, and self-actualization are considered key factors in enhancing employee performance. This study aims to analyze the influence of leadership supervision, facilities, and self-actualization on the work productivity of healthcare workers, both partially and simultaneously. A quantitative method was employed, involving a survey of 30 healthcare workers. Data were analyzed using multiple linear regression. The results show that, partially, leadership supervision, facilities, and self-actualization have a significant positive effect on work productivity. Simultaneously, the three variables contribute significantly to the variance in productivity. The findings suggest that improving leadership supervision, providing adequate facilities, and fostering self-actualization can enhance the work productivity of healthcare workers at RSUD Kuala Kurun.
Polemik Kepemilikan Asing di Industri Pariwisata: Antara Investasi dan Kedaulatan Rohendi, Acep
Jurnal Kajian Pariwisata Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Kajian Pariwisata
Publisher : LPPM STP ARS Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51977/jiip.v7i1.2068

Abstract

Industri pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia yang memiliki potensi besar untuk menarik investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI). Namun, masuknya kepemilikan asing dalam industri ini memunculkan polemik antara kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan terhadap kedaulatan nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kepemilikan asing di sektor pariwisata, dengan menyoroti keuntungan ekonomi yang ditawarkan oleh investasi asing serta risiko yang dapat mengancam kedaulatan negara, khususnya dalam hal penguasaan sumber daya lokal, arah kebijakan, dan identitas budaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, untuk mengkaji berbagai regulasi terkait, seperti Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Kepariwisataan, serta Peraturan Presiden tentang Daftar Positif Investasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun FDI memberikan kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja, lemahnya regulasi dan pengawasan dapat menyebabkan dominasi asing atas aset strategis nasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang seimbang antara mendorong investasi dan menjaga kedaulatan. Artikel ini memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan untuk menata ulang regulasi kepemilikan asing agar tetap berpihak pada kepentingan nasional. The tourism industry is one of Indonesia’s strategic economic sectors with significant potential to attract foreign direct investment (FDI). However, the influx of foreign ownership in this sector raises a polemic between the need for economic growth and the protection of national sovereignty. This article aims to analyze the dynamics of foreign ownership in the tourism sector by highlighting the economic benefits of foreign investment and the risks it poses to sovereignty, particularly in terms of control over local resources, policy direction, and cultural identity. This study employs a normative legal research method, using statutory and conceptual approaches to examine relevant regulations, including the Investment Law, Tourism Law, and Presidential Regulations on the Positive Investment List. The findings reveal that although FDI contributes to infrastructure development and job creation, weak regulation and oversight can lead to foreign dominance over strategic national assets. Therefore, a balanced policy is needed to encourage investment while safeguarding sovereignty. This article provides strategic recommendations for policymakers to revise foreign ownership regulations in a way that protects national interests.
Polemik Kepemilikan Asing di Industri Pariwisata: Antara Investasi dan Kedaulatan Rohendi, Acep
Jurnal Ilmiah Ilmu Pariwisata Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Kajian Pariwisata
Publisher : LPPM STP ARS Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51977/jiip.v7i1.2068

Abstract

Industri pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia yang memiliki potensi besar untuk menarik investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI). Namun, masuknya kepemilikan asing dalam industri ini memunculkan polemik antara kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan terhadap kedaulatan nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kepemilikan asing di sektor pariwisata, dengan menyoroti keuntungan ekonomi yang ditawarkan oleh investasi asing serta risiko yang dapat mengancam kedaulatan negara, khususnya dalam hal penguasaan sumber daya lokal, arah kebijakan, dan identitas budaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, untuk mengkaji berbagai regulasi terkait, seperti Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Kepariwisataan, serta Peraturan Presiden tentang Daftar Positif Investasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun FDI memberikan kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja, lemahnya regulasi dan pengawasan dapat menyebabkan dominasi asing atas aset strategis nasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang seimbang antara mendorong investasi dan menjaga kedaulatan. Artikel ini memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan untuk menata ulang regulasi kepemilikan asing agar tetap berpihak pada kepentingan nasional. The tourism industry is one of Indonesia’s strategic economic sectors with significant potential to attract foreign direct investment (FDI). However, the influx of foreign ownership in this sector raises a polemic between the need for economic growth and the protection of national sovereignty. This article aims to analyze the dynamics of foreign ownership in the tourism sector by highlighting the economic benefits of foreign investment and the risks it poses to sovereignty, particularly in terms of control over local resources, policy direction, and cultural identity. This study employs a normative legal research method, using statutory and conceptual approaches to examine relevant regulations, including the Investment Law, Tourism Law, and Presidential Regulations on the Positive Investment List. The findings reveal that although FDI contributes to infrastructure development and job creation, weak regulation and oversight can lead to foreign dominance over strategic national assets. Therefore, a balanced policy is needed to encourage investment while safeguarding sovereignty. This article provides strategic recommendations for policymakers to revise foreign ownership regulations in a way that protects national interests.
Co-Authors A Halim Ade Mubarok Agung Sunawarman Al Azim, Muhammad Rifqi Ali Amran Arif Rachman Azkiya, Rayhana Beyah, Alain Vincent Budijarto, Alifia Putri Karomah C. I. Sutrisno Chairil M Noor Dasrun Hidayat Dasti P, Saparingga DASUKI DASUKI Deri Hanafy D Diana Soesilo, Diana Drehem, Shaleh Muhammad Edy Husnul Mujahid Enggar Widianingrum Entis Sutisna Erliany Syaodih Fadhilah, Kiki Maharani Fenny Isnaeni Sholihah Firdaus, Firman Firmann, Berry Fitra, Eldeast Jane Abdul Fitriany, Shafira Fittrani, Andi Handayani, ⁠Sarry Hera Wahyuni Hidayat, Darsun Hidayat, Sarah Nursa’diah Himawan, Andi Yunita Husor Wini I Putu Sudayasa Ignatius Wiseto Prasetyo Agung Ika Nathalia IRWANDA, IRWANDA Iwan Sofyan Kahar Mulyani Kevin Gunawan Khidir Akbar Ghofar KN, ⁠Sang Ayu Putu Novi Krisna Dewi Kristin, Jeanny Kusumasari, Meyta Minggar Lana Asfaradilla Leo, Thurain Lutfina, Nur Afifah Magdalena Merry Sinaulan Maria, Hanna Maylanny Christin Melvyanti Nur Fauziah Merdayana, Merdayana Millah Kamilah Muslimat Millati, Ashfi Namira, ⁠Raida Natalia, Cindy Neni Nuraeni, Neni Nining Handayani Nur'aeni, Nur'aeni Nurrahma U, Asrina Nyoman, I Oki Adityawan Pantiarti, Raya Esy Pradnyani, Ni Putu Novita Prawasari, Nindyan Purnamasari, Putri Giani Purwadhi Purwadhi Putra, Albertus Dimas Aji Putu Agustin Kusumawati Ramona, Nur Syafira Rian Andriani, Rian Rosita Rosita Sahidillah Nurdin Saraswati, Yuni Setiatun Wahyuningsih Shantika, Widya Ayu Sianturi, Ronaldo Yusuf Pantas SKP, RM Syauqi Annuri Sugondo Sugondo Suhartiningsih, ⁠Sukmawati Eka Sukajie, Bambang Sutisnawati, Yayah Syafei, M. Yani Syarifuddin , Didin Thapjun, Aujchara Trisnaryan Pratama, Fahri Veranita, Mira Vorachat, Chonchanok Wiryo, Purwadhi Sawal Wiseto P. Agung Yani Restiani Widjaja Yolanda, Ivana Zainulmala, Amin