Articles
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PENGUSAHA UNTUK MEMBERIKAN SALINAN PKWT DI PT.CHEMIPRO DWITUNGGAL SEJATI ]]>
<![CDATA[Ramadhani, Vebyyanti]]>;
<![CDATA[Nugroho, Arinto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.35987
<![CDATA[PKWT antara PT. Chemipro Dwitunggal Sejati dengan pekerja. PKWT yang dilakukan faktanya pekerja tidak diberikan salinan dari PKWT tersebut. Menurut penuturan dari salah satu pekerja yang telah bekerja di PT. Chemipro Dwitunggal Sejati menguraikan bahwa pekerja tidak diberikan salinan dari PKWT yang dilakukan antara PT. Chemipro Dwitunggal Sejati dengan pekerja. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat atau dilapangan yang bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku atau yang terjadi di kenyataannya pada masyarakat, berlokasi di Kantor PT.Chemipro Dwitunggal Sejati yang berlokasi di kabupaten Gresik. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Human Resource Development PT Chemipro Dwitunggal Sejati Kabupaten Gresik, Staf Bagian Produksi di PT Chemipro Dwitunggal Sejati . dan Staf Admin di PT Chemipro Dwitunggal Sejati. Hasil pengolahan data, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi atas UU Ketenagakerjaan di PT Chemipro Dwitunggal Sejati bahwasannya masih belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu PT Chemipro Dwitunggal Sejati tidak memberikan salinan PKWT kepada pekerja. Kendala bagi PT Chemipro Dwitunggal Sejati dalam memberikan salinan PKWT yaitu kendalaeksternal maupun internal, diantaranya Kendala yang berkaitan dengan kurang tegasnya peraturan yang berlaku yang berupa tidak adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan salinan PKWT kepada pekerja, kendala dari pekerja yang pada dasarnya adalah orang awam yang tidak mengerti mengenai peraturan perundang-undangan bahwa pekerja wajib mendapatkan salinan PKWT dari perusahaan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL DI INDONESIA YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN DALAM PEMBAYARAN UPAH ]]>
<![CDATA[Djayadilaga, Jevon Andriani]]>;
<![CDATA[Nugroho, Arinto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.37980
<![CDATA[Keterlambatan klub dalam pembayaran upah pemainnya sering terjadi di sepakbola Indonesia. Seperti yang terjadi pada klub Persegres Gresik di kompetisi Liga 1 2017, klub tersebut tidak menjalankan kewajibannya untuk membayarkan upah kepada pemainnya secara tepat waktu. Pasal 71 ayat 1 statuta PSSI menyebutkan PSSI, Anggota PSSI, Pemain, Ofisial, Lembaga Terafiliasi dan/atau pihak-pihak yang tergabung atau terkait dengan PSSI tidak dapat mengajukan perselisihan ke Badan atau Lembaga Negara atau Peradilan Umum, kecuali ditentukan secara khusus dalam Statuta PSSI dan Statuta FIFA. Aturan ini tidak sejalan dengan Pasal 88 Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 88 UU SKN dirumuskan bahwa penyelesaian sengketa keolahragaan dapat dilakukan melalui jalan musyawarah, arbitrase maupun melalui pengadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemain sepakbola yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran upah dan upaya hukum yang dilakukan oleh pemain sepakbola di Indonesia terhadap klub yang menyalahi hak-haknya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa Pemain sepakbola profesional di Indonesia tunduk pada UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Konsekuensinya adalah ketika terjadi permasalahan yang timbul antara pemain dan klub, dalam hal ini adalah keterlambatan pembayaran upah, maka bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian permasalahan yang bisa dilakukan oleh pemain harus berdasarkan pada ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan Lex Sportiva, upaya hukum yang bisa dilakukan pemain ketika mengalami permasalahan dengan klubnya adalah menyelesaikan permasalahan tersebut melalui mekanisme yang sudah disediakan oleh FIFA maupun PSSI.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Terkait Hak Untuk Mendapatkan Cuti ]]>
<![CDATA[Kurniadi, Almira Vasthi Ghina]]>;
<![CDATA[Nugroho, Arinto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.38084
<![CDATA[Fenomena yang sering terjadi pada bidang hukum ketenagakerjaan adalah banyaknya kasus yang melibatkan Pekerja Rumah Tangga. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Selanjutnya disebut Permenaker Nomor 2 Tahun 2015) belum secara rinci melindungi hak cuti pekerja rumah tangga. Tidak adanya aturan lebih lanjut mengenai hak cuti pekerja rumah tangga membuat ketentuan hak cuti yang ideal bagi pekerja rumah tangga. Tidak adanya aturan lebih lanjut mengenai hak cuti pekerja rumah tangga berakibat munculnya permasalahan terkait pelanggaran hak cuti pekerja rumah tangga. Pelanggaran hak cuti rumah tangga seringkali berupa tidak diberikannya hak cuti pekerja rumah tangga oleh pengguna jasa pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga yang merupakan seorang pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas hak cutinya serta aturan lebih lanjut mengenai standarisasi cuti yang berhak didapatkan pekerja rumah tangga. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terkait hak cuti bagi pekerja rumah tangga dan mengetahui pengaturan hak cuti yang ideal bagi pekerja rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum serta bahan non hukum untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, aturan mengenai hak cuti pekerja rumah tangga hanya disebutkan dalam pasal 7 Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 yang mengatur mengenai hak-hak pekerja rumah tangga. Aturan hak cuti pekerja rumah tangga tidak diatur lebih lanjut dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2015. Undang-Undang Ketenagakerjaan (Selanjutnya disebut UUK) pun tidak menjadi acuan dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 sehingga hak cuti pekerja rumah tangga hanya dilakukan sesuai kesepakatan sesuai dengan ketentuan pasal 7 huruf f Permenaker Nomor 2 Tahun 2015. Pekerja rumah tangga berhak mendapatkan cuti kerja yang ideal, namun cuti yang ideal bagi pekerja rumah tangga selaku pekerja informal tidak bisa disamakan dengan pekerja formal khususnya mengenai jumlah hari dalam ketentuan cuti yang ada dalam UUK dikarenakan Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tidak menjadikan UUK sebagai acuan khususnya dalam ketentuan cuti kerja.]]>
<![CDATA[Intersepsi Pesawat Jet Tempur Rusia Terhadap Pesawat Mata-mata Amerika Serikat di Wilayah Udara Laut Medeterania Berdasarkan Hukum Internasional ]]>
<![CDATA[Ekayanti, Rafita]]>;
<![CDATA[Nugroho, Arinto]]>;
<![CDATA[Puspoayu, Elisabeth Septin]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.38583
<![CDATA[Abstract Russian fighter jets with aircraft code SU-35 flew in the international airspace of the Mediterranean Sea region on June 4, 2019. At the same time, the American spy plane, code number P-8A Poseidon, also flew in the same area was subject to interception which was carried out unsafe and incompatible with the interception procedure for aircraft in international airspace by Russian warplanes. International law regulates everything that can endanger the safety and security of an aircraft in international airspace as regulated in the provisions of Appendix 3 regarding aircraft maneuvers and interception. The purpose of this study is to analyze the form of responsibility and sanctions that can be given regarding the interception of Russian fighter jets against US spy planes in the international airspace of the Mediterranean Sea. This research is a normative legal research using a statutory and conceptual approach. The legal materials for this research consist of primary and secondary legal materials. State responsibility that can be applied in this case is in the form of satisfaction because there is no physical loss, only in the form of turbulence that does not cause casualties. Meanwhile, the sanctions that can be applied are fines by the United Nations Security Council and resolutions issued by the General Assembly of the United Nations in the form of recommendations related to air violations. Keywords: Interception, International Law, State Responsibility, Sanctions]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Tentang Pekerja Yang Mengundurkan Diri Dengan Tidak Mengikuti Prosedur Sesuai Peraturan Perusahaan PT AFI (Alpen Food Industry) ]]>
<![CDATA[Putri Sutadji, Renzy Ayu]]>;
<![CDATA[Nugroho, Arinto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.38994
<![CDATA[Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi tidak hanya berasal dari pihak pengusaha namun dapat terjadi karena kehendak pekerja.Dalam prakteknya masih terdapat pekerja yang tidak mendapatkan haknya sesuai ketentuan Pasal 162 (2) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Hal ini terjadi pada pekerja PT AFI yang ingin mengundurkan diri dari perusahaan PT AFI namun tidak bisa memenuhi persyaratan.Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah pemenuhan hak pekerja yang mengundurkan diri apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan perusahaan dibenarkan perundangan ketenagakerjaan dan mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja untuk mendapatkan haknya pada saat mengundurkan diri. Berdasarkan latar belakang, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan.Dan metode analisis bahan hukum yang digunakan bersifat preskriptif.Hasil penelitian menunjukan peniadaan hak pekerja bertentangan dengan Pasal 162 (2) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait hak pekerja yang mengundurkan diri. Hak pekerja wajib diberikan karena termasuk perintah undang-undang. Upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja PT AFI,dengan melakukan perundingan bipartit dan perundingan tripartit. Apabila perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan diantara pihak, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.Peneliti memberikan saran kepada PT AFI dan Menteri Ketenagakerjaan yang menaungi wilayah kerja PT AFI untuk memeriksa dan menelaah kembali klausul yang dibuat oleh PT AFI . Untuk pekerja PT AFI agar dapat membantu pekerja mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Kata Kunci : pemutusan hubungan kerja, hak pekerja, pengunduran diri]]>
<![CDATA[Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja di Kabupaten Sidoarjo ]]>
<![CDATA[Marbun, Daud Christian]]>;
<![CDATA[Nugroho, Arinto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.40845
<![CDATA[Banyaknya perusahaan di Jawa Timur harus diikuti dengan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja oleh pemerintah provinsi. Pengawas ketenagakerjaan berwenang melakukan pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan undang-undang. Pengawasan dilakukan melalui tahap pembinaan, pemeriksaan dan penyidikan. Pengawasan oleh pengawas tenaga kerja menjadi penting guna menjamin keselamatan dan kesehatan kerja berjalan prima. Penelitian ini bertujuan mendalami terkait pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terhadap keselamatan kerja perusahaan di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian yang menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini adalah empat perwakilan perusahaan lokasi penelitian yang menyebar di Sidoarjo timur, Sidoarjo barat, Sidoarjo utara dan Sidoarjo Selatan. Teknik analisa data dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan yang dilakukan pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terhadap aspek K3 perusahaan di Kabupaten Sidoarjo meliputi pengawasan preventif edukatif yang dilakukan melalui pembinaan secara langsung kepada perusahaan serta melalui serangkaian kegiatan sosialisasi. Kedua, yaitu represif non yustisial adalah pemberian sanksi. Kendala pihak pengawas adalah terbatasnya personel, anggaran, dan sarana prasarana penunjang. Upaya yang dilakukan adalah dengan penambahan personel dan anggaran serta melakukan pembinaan ke perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, saran peneliti yaitu, pertama, mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur menghimbau tegas kepada perusahaan yang belum memiliki P2K3 agar segera membentuknya di internal perusahaan. Kedua, mendorong perusahaan meningkatkan anggaran pengawasan dan alokasi personel pengawas ketenagakerjaan serta mengembangkan metode dan teknik pengawasan K3 perusahaan. Ketiga, pekerja harus menginternalisasikan budaya K3 pada dirinya agar pekerjaan yang dikerjakan tidak menyebabkan kecelakaan kerja.]]>
<![CDATA[Kendala Dan Upaya Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Lamongan Dalam Pemenuhan Hak Atas Jaminan Sosial Bagi Pekerja: Kendala Dan Upaya Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Lamongan Dalam Pemenuhan Hak Atas Jaminan Sosial Bagi Pekerja ]]>
<![CDATA[Rohmawati, Intan Dwi]]>;
<![CDATA[Nugroho, Arinto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.41049
<![CDATA[Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Jenis data penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Lembaga Kerjasama Tripartit memiliki beberapa kendala dalam pemerataan pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja di Lamongan, yaitu keberadaan LKS Tripartit Kabupaten Lamongan yang masih belum diketahui banyak pekerja, pengetahuan pekerja yang masih kurang mengenai haknya mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja, pendapat pekerja yang masih buruk terhadap serikat pekerja, dan minimnya komitmen dari pimpinan perusahaan dalam mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja. Upaya preventif dan represif dilakukan oleh LKS Tripartit Kabupaten Lamongan untuk mengatasi kendala tersebut, upaya preventifnya yaitu dengan melakukan sosialisasi mengenai kebijakan di bidang ketenagakerjaan, melakukan kunjungan ke setiap perusahaan serta mengontrol perkembangannya melalui SIWALAN, dan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan. Upaya represifnya yaitu dengan melakukan pertemuan untuk memecahkan permasalahan ketenagakerjaan, dan memberikan teguran secara lisan kepada perusahaan yang tidak tertib. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu, LKS Tripartit Kabupaten Lamongan supaya lebih intensif dalam melakukan koordinasi dengan pemberi kerja dan pekerja, bagi Disnakertrans Kabupaten Lamongan supaya lebih memperhatikan dan menindaklanjuti setiap usulan yang diberikan oleh LKS Tripartit dalam pembuatan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, pemberi kerja supaya memiliki itikad baik dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan semua kewajibannya, bagi pengurus serikat pekerja supaya lebih giat dalam mengajak pekerja lain untuk bergabung dalam serikat pekerja supaya dalam menghadapi permasalahan ketenagakerjaan dapat terselesaikan dengan baik.]]>
<![CDATA[Kendala Pengawasan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SMA Kota Surabaya ]]>
<![CDATA[nurrahman, ridwan icwan]]>;
<![CDATA[Nugroho, Arinto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.41478
<![CDATA[Abstrak Terdapat beberapa sekolah yang di kategorikan sebagai sekolah inklusif di kota Surabaya. Teknis penyelenggaraan sekolah inklusif tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia yaitu sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Untuk memastikan penyelenggaraan sekolah inklusif ini perlu dilakukan suatu pengawasan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala pengawasan dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMA Kota Surabaya dan upaya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk peningkatan pengawaasan terhadap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di SMA Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis. Hasil analisis penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa masih banyak kendala baik secara internal dan eksternal Pengawasan Dinas Provinsi Jawa Timur Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di SMA Kota Surabaya diantaranya kendala internal yaitu kurangnya Pemahaman pengawas mengenai tugas dan fungsinya sebagai pengawas sekolah inklusif, jumlah tenaga pengawas yang terbatas dan anggaran, kendala eksternal yaitu Kurangnya koordinasi antara Dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan penyelenggara pendidikan inklusif, tidak adanya penegakan sanksi. Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan pengawasan megenai program penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu Supervisi rutin, Melakukan Supervisi klinis dan Melakukan penambahan pengawas dan memaksimalkan fungsi pengawas. Kata Kunci : Pendidikan inklusi, pengawasan, Kendala dan Upaya]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Tentang Ketentuan Pengupahan Pekerja Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[Sari, Yulianti Nur Indah]]>;
<![CDATA[Nugroho, Arinto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.41862
<![CDATA[Pekerja Rumah Tangga dianggap memiliki peran penting dalam bentuk jasa kerumahtanggaan. Hak-hak pekerja rumah tangga diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, namun pengaturan mengenai upah dan tunjangan belum diatur lebih lanjut secara rinci. Hal tersebut mengakibatkan hukum. Dengan mengetahui secara rinci mengenai upah dan tunjangan pekerja rumah tangga sesuai dengan standar kehidupan yang layak (KHL). Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji terkait dengan upah yang akan diterima Pekerja Rumah Tangga serta hak untuk mendapatkan upah berupa upah tetap yang akan diterima oleh Pekerja Rumah Tangga sebagai pekerja informal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan penerapan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hubungan kerja yang terjalin antara Pekerja Rumah Tangga dan pemberi kerja terdapat hubungan kekeluargaan serta sebagai pekerja informal. Penyebutan sebagai pembantu merupakan bentuk perubahan untuk memformalkan Pekerja Rumah Tangga. Sampai saat ini belum adanya peraturan yang lebih rinci membahas hak-hak Pekerja Rumah Tangga secara maksimal terutama hak untuk mendapatkan upah dan tunjangan tetap. Melalui Rancangan Undang-Undang yang akan disahkan, upah menjadi salah satu pokok pikiran, dimana Pekerja Rumah Tangga nantinya akan menjadi sektor khusus sebagai pekerja formal maka mempersembahkan hadiah akan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta tunjangan menjadi salah satu komponen yang tidak dapat diberikan dalam penetapan upah. Ketika upah bagi pekerja rumah tangga belum diatur maka akan meningkatkan pemberian tunjangan. Kata Kunci: Pekerja Rumah Tangga, Upah, Tunjangan]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI SANTRI PESANTREN AL-FATTAH SEKARAN LAMONGAN TERKAIT LABEL HALAL PADA KOSMETIK ]]>
<![CDATA[Sulistyowati, Eny]]>;
<![CDATA[Nugroho, Arinto]]>;
<![CDATA[Wardhana, Mahendra]]>;
<![CDATA[Masnun, Muh. Ali]]>
<![CDATA[ Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Dharmawangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46576/rjpkm.v2i2.1069
<![CDATA[Indonesia dengan penduduk mayoritas beragama Islam, berkewajiban melindungi masyarakat muslim, di antaranya melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Konsumen muslim merupakan pangsa pasar yang menjanjikan keuntungan besar bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk. Berdasarkan hal tersebut konsumen harus menjadi konsumen yang cerdas. Untuk menjadi konsumen yang cerdas perlu dilakukan pemberdayaan hukum dengan pemberian pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum terkait peraturan perundang-undangan terkait label halal pada kosmetik khususnya bagi Santri Pondok Al Fattah Sekaran Lamongan. Metode yang ditawarkan dalam mengatasi persoalan tersebut meliputi (1) sosialisasi, (2) penayangan video, (3) diskusi, (3) simulasi baik di kelas maupun di swalayan. Hasil kegiatan menunjukkan, sesudah mengikuti kegiatan para santri : 1) memiliki pengetahuan hukum terkait peraturan perundang-undangan terkait label halal pada kosmetik; 2) memiliki pemahaman hukum artinya mereka memahami maksud dan tujuan pemerintah mengeluarkan terkait peraturan perundang-undangan terkait label halal pada kosmetik; 3) terkait sikap hukum, para santri menyetujui dikeluarkannya peraturan perundang-undangan terkait label halal pada kosmetik. Tetapi dari aspek perilaku hukum, tim kurang berhasil membentuk perilaku hukum para santri untuk menaati peraturan perundang-undangan terkait. Mayoritas para santri masih memilih dan/atau membeli kosmetik yang tidak mencantumkan label halal]]>
