Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.57
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Diponegoro Law Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Selat Diponegoro Private Law Review Gema Keadilan Administrative Law & Governance Journal Law, Development and Justice Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional
Rinitami Njatrijani
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 138 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 138 Documents
Search

 9   10   11   12   13 
DINAMIKA LADA HITAM LAMPUNG SEBAGAI SALAH SATU INDIKASI GEOGRAFIS PROVINSI LAMPUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Jaka Sena Prakarsa; Budi Santoso; Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1022.89 KB)

Abstract

Lada Hitam Lampung terdaftar sebagai salah satu Indikasi Geografis yang ada di Indonesia dengan Nomor Sertifikat ID G 000000042 tertanggal 2 Mei 2016.Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, hal tersebut juga diharapkan masyarakat Lampung dengan terdaftarnya Lada Hitam sebagai Indikasi Geografis. Atas hal tersebut , maka skripsi ini akan mengkaji eksistensi Lada Hitam Lampung setelah terdaftar sebagai Indikasi Geografis dari Provinsi Lampung dan perlindungan hukum yang dapat diberikan, apabila Eksistensi Lada Hitam Lampung berkurang. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mendasarkan pada penerapan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum positif. Penelitian ini meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti undang-undang, buku, jurnal, maupun hasil karya dari kalangan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa eksistensi Lada Hitam Lampung cenderung mengalami penurunan dan sedang dalam tahap kritis, meskipun dikatakan mengalami penurunan dalam berbagai bidang, Lada Hitam Lampung masih tetap diakui dan eksis sebagai salah satu Indikasi Geografis dari Provinsi Lampung, dan masih tetap dilindungi oleh hukum sebagai Indikasi Geografis sepanjang kenyataan nya masih ada, dan reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan Indikasi Geografis masih sesuai dengan buku persyaratan nya. Dibutuhkannya tindakan dalam mengatasi permasalahan Lada Hitam Lampung yang semakin hari semakin mengalami penurunan meski telah terdaftar sebagai salah satu Indikasi Geografis, diperlukan langkah-langkah positif yang harus dilakukan Pemerintah bersama-sama masyarakat seperti melakukan pemberdayaan petani, pemberian pengetahuan tentang Lada Hitam secara luas dan menyeluruh, melakukan kerjasama dengan luar negeri berkaitan dengan ekspor impor, bekerjasama dengan pihak yang dapat membantu dalam kebutuhan teknologi dan bantuan teknis, serta mencari cara untuk meningkatkan harga lada di pasar nasional maupun internasional. Sehingga manfaat yang besar dari Lada Hitam Lampung dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.                                                                                                                                     
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL (TRADITIONAL KNOWLEDGE) PADA JENIS OBAT-OBATAN TRADISIONAL ASAL INDONESIA Dian Devananda Akbar*, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (596.426 KB)

Abstract

Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang digunakan secara terun-temurun dan diciptakan berabad-abad yang lalu sehingga kebanyakan dari pengetahuan tradisional adalah publik domain. Seiring dengan berkembangnya zaman tuntutan untuk adanya perlindungan bagi pengetahuan tradisional termasuk bidang obat-obatan tradisional muncul dengan ditandanganinya Convention on Biological Diversity 1992 (CBD) dan pengaturan mengetahui pengetahuan tradisional telah diatur tepatnya pada pasal 8 J CBD.  Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis rezim hukum paten dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap jamu tradisional. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang memfokuskan pada studi literatur dan perundang-undangan dengan spesifikasi penelitian deskriptis analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa jamu tradisional sebagai traditional knowledge asal Indonesia masih kurang mendapatkan perlindungan hukum. Apabila ditinjau dari rezim hukum paten maka akan terlihat beberapa kekurangan yang menyebabkan tidak terpenuhi syarat patentability yaitu novelty, inventive step,  industrially applicable. Diperlukan alternatif lain yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pada keadaan ini diperlukan peran aktif dari pemerintah, dikarenakan apabila mengharapkan masyarakat tradisional untuk berperan aktif akan sulit diwujudkannya perlindungan terhadap jamu tradisional. Alternatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah diantaranya pembentukan undang-undang yang bersifat sui generis, inventarisasi dokumen, dan juga menghidupkan peran aktif lembaga swadaya masyarakat.
PEMBERIAN KREDIT PRODUKTIF TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PADA PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk) Faris Zakiy Muhammad*, Hendro Saptono, Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (861.964 KB)

Abstract

Hadirnya Bank di Indonesia adalah sebagai jawaban atas kebutuhan hidup masyarakat. Bank yang memiliki aktivitas diantaranya menghimpun dana pada masyarakat luas dalam bentuk simpanan dan dapat diuangkan kembali pada masyarakat dalam bentuk pinjaman yang lebih dikenal dengan istilah kredit membantu kebutuhan masyarakat akan transportasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit produktif terhadap kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, serta langkah apa saja yang ditempuh oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk jika terjadi kredit macet kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pemberian kredit produktif terhadap kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia yang dilakukan oleh bank melalui dua tahap yaitu tahap pembebanan jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris dan tahap pendaftaran jaminan fidusia, dua tahap ini dilakukan setelah proses pengikatan perjanjian kredit yang terdiri dari tahap inisiasi, evaluasi dan persetujuan kredit, pengikatan dan pencairan  pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. apabila terjadi kredit macet sebelum melakukan proses eksekusi objek jaminan fidusia PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. akan melakukan langkah awal yaitu penagihan awal, Rehabilitation dan Restructuring.Setelah itu berlanjut pada proses eksekusi objek jaminan fidusia yaitu tahap penyelesaian kredit pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN VIRTUAL CURRENCY SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI DARI SISI HUKUM INTERVASI Erlangga Nugraha; Paramita Prananingtyas; Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.878 KB)

Abstract

Munculnya virtual currency merupakan akibat dari perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari. Pemerintah yang berwenang di berbagai negara dituntut memberi kepastian hukum bagi virtual currencykarena virtual currency. Kebijakan setiap negara dalam menanggapi virtual currency berbeda-beda, di Amerika Serikat virtual currency sah sebagai alat pembayaran maupun komoditas yang dapat diperjualbelikan, di China virtual currency dilarang sebagai alat pembayaran maupun komoditas yang dapat diperjualbelikan, sedangkan di Indonesia virtual currency dilarang sebagai alat pembayaran, namun sah sebagai komoditas, maka peran Bank Indonesia adalah terus memastikan bahwa virtual currency tidak dipakai sebagai alat pembayaran, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan menghadapi investasi bodong yang menawarkan virtual currency sebagai instrumen investasi karena virtual currency masih digemari sebagai komoditas di Indonesia.
PENERAPAN ASAS KEBARUAN (NOVELTY) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI DARI TINDAKAN SIMILIARITAS DI INDONESIA Ivan Fadjri*, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.896 KB)

Abstract

Pada prinsipnya perlindungan hukum pemegang hak desain industri diberikan kepada pihak yang mendaftarkan pertama kali. Selain itu, desain industri yang didaftarkan harus memiliki unsur kebaruan (novelty) atau tidak boleh sama dengan desain industri yang telah diungkapkan sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan asas kebaruan (novelty) dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri terhadap tindakan similiaritas dan mengetahui faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan similiaritas dalam desain industri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa ketidaktegasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dalam mengatur metode pendekatan untuk menilai unsur kebaruan. sehingga dalam praktiknya penafsiran terhadap ketentuan pasal tersebut diserahkan kepada hakim dalam proses pengadilan jika terjadi sengketa. Dalam praktiknya di Indonesia masalah penafsiran atas kriteria kebaruan (novelty) tersebut masih berbeda satu dengan lainya yaitu apakah suatu desain industri dapat dikatakan baru berdasarkan perbedaan yang hanya sedikit atau berdasarkan perbedaan yang jauh signifikan. Faktor yang menyebabkan terjadinya similiaritas dalam desain industri yaitu tidak  dilakukannya  pemeriksaan  substantif  terhadap  pendaftaran  desain industri karena dalam hal tidak ada keberatan dari pihak lain maka pihak yang mendaftar dapat langsung diberikan hak atas desain industri.
SENGKETA MEREK TERKENAL ANTARA HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & CO. KG MELAWAN ALEXANDER DAN/ATAU ALEXANDER WONG TERKAIT PENGGUNAAN KATA “BOSS” (Putusan MA Nomor 938k/pdt.sus–HKI/2017) Hendy Kurnia Miesadhi; Etty Susilowati; Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.037 KB)

Abstract

Merek Terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, dikenal secara umum oleh masyarakat melalui promosi besar-besaran, investasi dan terdaftar di berbagai Negara.Sengketa Merek Terkenal semakin sering terjadi seperti yang dialami HUGO BOSS. Berbagai ketentuan mengenai merek telah diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptis analitis.Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif .Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwaHUGO BOSS dinyatakan sebagai merek terkenal yang telah terdaftar lebih dahulu pada Tahun 1997 dan terdapat persamaan pada pokoknya dengan ZEGOBOSS milik Alexander dan/atau Alexander wong yang terbukti melakukan pendaftaran dengan itikad tidak baik pada Tahun 2008. Sehingga akibat hukum bagi Penggugat adalah Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah dan berhak untuk menggunakan merek terkenal HUGO BOSS sedangkan merek milik Tergugat yang telah didaftarkan tersebut harus dibatalkan/dinyatakan tidak sah.Saran yang diberikan dari penelitian ini adalah sebaiknya Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia lebih teliti dan memperketat pemeriksaan dalam proses penerimaan pendaftaran merek, sehingga tidak terjadi penerimaan merek yang sama yang telah didaftarkan terlebih dahulu dan untuk menghindari terjadinya sengketa merek.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN UMUM BUS TRANSJAKARTA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Johanes Simatupang*, Rinitami Njatrijani, Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.138 KB)

Abstract

Kota Jakarta yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang besar, pengembangan sarana dan prasarana transportasi sangat berperan penting sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong, dan meningkatkan pembangunan sosial guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan tingkat kemacetan yang tinggi, maka pemerintah membangun suatu sistem transportasi bus cepat di Jakarta, yang dikenal dengan nama Transjakarta. Namun pada proses beroperasinya, Transjakarta belum mampu memenuhi hak penumpang yang diantaranya adalah kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan lain-lain.       Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis menyusun penulisan hukum yang akan membahas pelayanan yang diberikan PT. Transportasi Jakarta (Transjakarta) kepada pengguna jasa dalam pemenuhan hak pengguna jasa sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 dan peraturan terkait lainnya. Perumusan masalah yang kedua adalah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pengguna jasa yang dirugikan oleh pelayanan yang diberikan PT. Transportasi Jakarta.Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan terkait lainnya dengan menggunakan uraian deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian, penumpang kerap kali tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya diberikan oleh PT. Transportasi Jakarta. Penumpang merasa tidak nyaman berkendara dengan menggunakan bus Transjakarta karena kondisi bus yang sering sekali penuh sesak, atau pengguna jasa harus menunggu untuk waktu yang cukup lama dengan kondisi halte yang tidak memberikan kenyamanan hingga bus datang. Melihat hal tersebut, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh penumpang yang merasa dirugikan dengan pelayanan bus Transjakarta.Banyak hal yang harus dibenahi oleh Transjakarta agar pelayanan yang diberikan dapat maksimal dan hak-hak pengguna jasa sebagai penumpang dapat terjamin. Selain itu, para penumpang seharusnya mematuhi peraturan yang ada agar kegiatan transportasi bus Transjakarta dapat berjalan dengan baik dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK TERHADAP KEAMANAN NASABAH DALAM BERTRANSAKSI MELALUI INTERNET BANKING BANK JATENG Gilang Adi Yuliarso; Rinitami Njatrijani; Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.663 KB)

Abstract

Teknologi dalam bidang perekonomian khususnya di bidang perbankan telah berkembang dengan pesat. Internet Banking merupakan salah satu pemanfaatan teknologi sistem informasi (TSI) dalam dunia perbankan. Pemanfaatan TSI dalam dunia perbankan merupakan suatu keniscayaan. Selain dapat mendukung perkembangan berbagai produk baru perbankan, juga akan meningkatkan pelayanan bank kepada nasabah. Bank Jateng turut memanfaatkan TSI dalam penyelenggaraannya yaitu dengan menerbitkan layanan Internet Banking. Namun, dalam penyelenggaraannya masih dapat terjadi permasalahan yang dapat merugikan nasabah.Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah: bagaimana legalitas transaksi Internet Banking Bank Jateng ditinjau dari hukum perikatan dan bagaimana bentuk tanggung jawab pihak PT. BPD Jateng terhadap nasabah dalam bertransaksi melalui Internet Banking.Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Internet Banking Bank Jateng telah memenuhi syarat sah-nya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Bank Jateng dalam menerbitkan layanan Internet Banking mengacu pada POJK Nomor 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum. Bentuk tanggung jawab Bank Jateng terhadap adalah tanggung jawab mutlak (Strict Liability) berupa manajemen risiko dengan melakukan Audit Teknologi Informasi, Penetration Test, dan Penilaian Manajemen Risiko atas layanan Internet Banking tersebut di mana Bank Jateng telah melakukan prosedur tersebut dan dinilai aman.Saran yang dapat diberikan adalah pengaturan mengenai pelaksanaan TSI dalam bidang perbankan khususnya Internet Banking di Indonesia perlu dilengkapi dan diperkuat melihat masih ditemui berbagai permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan Internet Banking itu sendiri. Pengaturan khusus mengenai tanggung jawab bank dalam penyelenggaraan Internet Banking juga dibutuhkan untuk melindungi keamanan nasabah dalam menggunakan layanan tersebut. Bank Jateng sebagai penyelenggara layanan Internet Banking juga dapat melakukan pengembangan terhadap pelayanan yang diberikan agar nasabah yang menggunakan layanan Internet Banking dapat merasa aman dan terlindungi ketika menggunakannya.
PERAN BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE ASURANSI INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI JIWA ATAS BUKTI KLAIM “APA ADANYA Wahyu Eko Nugroho*, Rinitami Njatrijani, Paramita Prananingtyas
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (511.094 KB)

Abstract

Fungsi dasar asuransi ialah suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni dan bukan kerugian yang bersifat spekulatif, sehingga pengertian risiko dapat diberikan sebagai ketidakpastian tentang terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa. Perkembangan asuransi di Indonesia sudah cukup prospektif, hingga perusahaan asuransi saling berlomba mendapatkan lebih banyak konsumen, namun tidak disertai dengan citra yang positif. BMAI adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang independen dan imparsial untuk memberikan representasi yang seimbang antara Tertanggung dan Penanggung. Kegiatan penyelesaian sengketa asuransi yang dilakukan oleh BMAI mengacu pada Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP SELISIH HARGA PADA RAK DENGAN STRUK KASIR DI INDOMARET SEMARANG Shavira Andriasari; Rinitami Njatrijani; Bambang Eko Turisno
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (814.853 KB)

Abstract

Masyarakat sering dihadapkan pada perilaku pelaku usaha di bidang retail yang cenderung merugikan konsumen. Perilaku tersebut diantaranya pencantuman harga yang tertera pada barang yang di pajang di etalase toko berbeda dengan harga di kasir toko tersebut. Hal ini tentu saja akan memberikan dampak yang merugikan konsumen karena adanya ketidakpastian terhadap harga suatu barang. Maka dari itu perlunya aturan yang mengatur mengenai hal tersebut, guna untuk melindungi hak-hak konsumen yang telah diatur oleh pemerintah. Perlunya konsumen harus dilindungi oleh hukum yang sifat dan tujuannya adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap konsumen, salah satunya yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang berisi mengenai bagaimana hak-hak konsumen diakui dan diatur di dalam hukum, serta bagaimana hukum tersebut ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat. Dimana aturan tersebut tidak hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen, melainkan juga mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan kepustakaan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tanggung jawab dari pihak Indomaret Semarang, terhadap selisih harga pada rak dengan struk kasir dan untuk mengetahui upaya penyelesaian hukum atas tanggung jawab dari pihak Indomaret Semarang terhadap selisih harga pada rak dengan struk kasir. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu, bahwa tanggung jawab dari pihak Indomaret Semarang terhadap selisih harga pada rak dengan struk kasir, diselesaikan dengan memberikan harga terendah bagi konsumen yang mengalami selisih harga pada rak dengan struk kasir dengan cara musyawarah atau secara kekeluargaan. Selain itu upaya perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa juga dilakukan oleh pemerintah, guna mengantisipasi kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha yang bertujuan supaya konsumen terhindar dari kerugian yang diderita akibat perbedaan harga pada display dan kasir di Indomaret. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jika terdapat perbedaan antara harga barang yang dicantumkan dengan harga atau tarif yang dikenakan pada saat pembayaran, yang berlaku adalah harga atau tarif yang terendah (Pasal 7 ayat (2) Permendag Nomor 35 Tahun 2013. Perbuatan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perbedaan harga pada rak dengan struk kasir akan diselesaikan secara negosiasi yaitu dengan cara memberikan harga yang terendah antara rak dan kasir. Berdasarkan dari uraian di atas maka dapat dijelaskan bahwa dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dapat dimintakan pertanggungjawaban yaitu jika perbuatannya telah melanggar hak-hak dari kepentingan konsumen, yang menimbulkan kerugian atau kesehatan konsumen terganggu.
Co-Authors Achdiat, Evando Marsa Adinda Putriani Aisyah Ayu Musyafah Aldhika Benjamin Madjan Alpheratz Uzhma Fatria Alya Nuzulul Qurniasari Aminah Aminah Aminah Aminah Anisah Novitarani Arfian Setiantoro Arifin Pringgo Laksono Arinta Rachmawati Astrid Puspita Ramadhani Bagus Rahmanda Bagus Rahmanda Bambang Eko Turisno Budi Santoso Budiharto Budiharto Budiharto Budiharto Budiharto Budiharto Candrika Nanda Sasmita Dewantoro, Fara Deinara Dwi, Novi Edelia, Anastasya Riris Elisyamedita, Milla Erlangga Nugraha Etty Susilowati Fakhri Aditya Putra Fayreizha Destika Putri Gika Asdina Firanda Gilang Adi Yuliarso Giovanni Bagas Hizkia Gusto Hartanto Gusto Hartanto Hendro Saptono Hendro Saptono Hendro Saptono, Hendro Hendy Kurnia Miesadhi Hernanda, Febrian Herni Widanarti Jaka Sena Prakarsa Kashadi, Kashadi Kuntoro, Brama Lutfiyani, Fildzah Mahendra, Irwansyah Dhiaulhaq Margaret, Saulita Marjo Marjo, Marjo Mirza Rahmaniar Muhammad Mizan Aufa Nagari, Galang Nikhafila Aprilia Novitarani, Anisah Paramita Prananingtyas Pramesti, Mutiara Pratama, Luci Andika Primastito, Cantika Assyifani Primayoga, Andhika Mediantara Putri, Fayreizha Destika Rahmadia Maudy Putri Karina Rahmanda, Bagus Reyhan Dewangga Saputra Sakhiyatu Sova Sartika Nanda Lestari, Sartika Nanda Sembiring, Ester Purinta Sembiring, Mikhail Alvindra Setia Aji Pamungkas Setiantoro, Arfian Setyowati, Ro’fah Shavira Andriasari Siti Mahmudah Suradi Suradi Sutrisno, Putri Ayu Tanjung, Damar Ramadhanna Thalib, Nur Aisyah Tharra Fariha Tiana Yulia Insani Trisna Alysianingrum Wibowo, Benedictus Satryo Yosefa, Nesya Giveri Zulfah, Shofiy