Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.57
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Diponegoro Law Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Selat Diponegoro Private Law Review Gema Keadilan Administrative Law & Governance Journal Law, Development and Justice Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional
Rinitami Njatrijani
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 138 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 138 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGANGKUTAN UDARA MELALUI PENETAPAN TARIF (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999) Glory Rumondang Simanjuntak*, Siti Mahmudah, Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (468.531 KB)

Abstract

Banyaknya bisnis pengangkutan udara di Indonesia memicu persaingan dalam mencari keuntungan dan menguasai pangsa pasar, salah satunya adalah dengan menjual tiket murah yang berakibat pada perang tarif antar maskapai. Menjual tiket murah merupakan hak badan usaha angkutan udara, namun menjual tiket lebih rendah dari tarif batas bawah melanggar peraturan pemerintah mengenai tarif. Penjualan tiket dibawah tarif batas bawah berakibat pada persaingan tidak sehat yang membahayakan pemenuhan hak-hak konsumen. Oleh sebab itu penulis ingin mengetahui tentang pengaturan tarif angkutan udara dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dan bagaimana perlindungan terhadap konsumen yang membeli tiket dibawah tarif batas bawah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengaturan tarif angkutan udara semakin tahun semakin baik, terinci, dan sesuai dengan filosofi pengaturan tarif. Perlindungan hukum terhadap penumpang yang membeli tiket dibawah tarif batas bawah sama dengan penumpang pada umumnya meliputi pemenuhan atas hak-hak penumpang dan perlindungan melalui pengawasan atas unsur-unsur perlindungan hukum dalam pengangkutan udara yaitu keselamatan, keamanan, kenyamanan, pelayanan, tarif, dan perjanjian pengangkutan, namun pada praktiknya, perlindungan terhadap konsumen yang membeli tiket dibawah tarif batas bawah belum dapat dipenuhi secara maksimal.
PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL “PIERRE CARDIN” BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN 2001 (Studi pada Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst) Wenang Krishandri*, Rinitami Njatrijani, Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (609.573 KB)

Abstract

Pelanggaran merek yang banyak terjadi adalah peniruan terhadap merek terkenal. Merek terkenal banyak ditiru oleh pihak-pihak yang memiliki tujuan untuk membonceng ketenaran merek tersebut sehingga tidak memerlukan biaya yang besar dan waktu yang lama agar mereknya dikenal oleh masyarakat. Penelitian hukum ini mengangkat permasalahan mengenai perlindungan merek terkenal yang antara lain adalah apakah merek dagang Pierre Cardin sebagai merek terkenal asing telah dilindungi di Indonesia dan bagaimanakah akibat hukum yang timbul setelah dikeluarkannya putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst). Berdasarkan hasil penelitian maka merek dagang PIERRE CARDIN bukanlah merupakan merek terkenal asing yang dilindungi di Indonesia oleh karena ketidakmampuan pihak Produsen I di dalam membuktikan dalilnya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA TRANSPORTASI ANGKUTAN BUS AKAP & AKDP DI JAWA TENGAH AKIBAT PERUBAHAN TARIF PADA WAKTU LEBARAN Candrika Nanda Sasmita; Rinitami Njatrijani; Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.987 KB)

Abstract

Penyimpangan tarif pada bisnis angkutan umum merupakan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia khususnya pada bisnis angkutan bus AKAP & AKDP kelas ekonomi. Penyedia jasa angkutan menaikkan harga secara sepihak pada momen-momen tertentu contohnya pada waktu lebaran. Metode  penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan meneliti data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil pemantauan angkutan lebaran AKAP & AKDP di Jawa Tengah tahun 2018, pada pelaksanaannya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia jasa angkutan berupa kenaikan tarif yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan perlindungan terhadap penumpang Tetapi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat selaku pengawas tidak melakukan sebuah penegakkan terhadap perusahaan otobus yang melanggar. Kesimpulan dalam kasus ini, belum terciptanya perlindungan hukum terhadap penumpang yang dirugikan dalam penyimpangan tarif tersebut. Seharusmya pemerintah yang berwenang bersikap adil dan  melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan otobus yang melanggar peraturan perundang-undangan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ADVISING BANK YANG MENERIMA DOKUMEN PALSU DALAM TRANSAKSI MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT (L/C) Trisna Alysianingrum; Budiharto Budiharto; Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (871.743 KB)

Abstract

Dalam transaksi perdagangan internasional, Letter of Credit (L/C) merupakan janji membayar dari bank penerbit (issuing bank) kepada eksportir (beneficiary) yang pembayarannya akan diteruskan oleh bank penerus (advising bank) senilai L/C sepanjang dokumen-dokumen yang diajukan oleh eskportir memenuhi persyaratan L/C. Advising bank yang memiliki peran melakukan penerusan pembayaran L/C kepada eksportir harus cermat dan teliti dalam memastikan apakah dokumen-dokumen yang diajukan eksportir merupakan dokumen yang sah atau tidak sah agar terhindar dari penipuan (fraud) dokumen. Kasus penipuan dokumen L/C pernah dialami PT.Bank BNI (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang melibatkan Edy Santososelaku Manager pelayanan Nasabah Luar Negeri Bank BNI Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan Maria Pauline Lumowa selaku pemilik saham GRAMARINDO GROUP. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa regulasi terkait perlindungan hukum dan tindakan hukum yang dapat dilakukan advising bank apabila menerima dokumen palsu saat melakukan transaksi L/C masih belum spesifik diatur dalam undang-undang. Namun, dalam melaksanakan perannya advising bank dapat mengacu pada pengaturan UCP 500, UCP 600, Pasal 1365 KUHPer, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, PBI No. 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial, Peraturan Bank Indonesia NOMOR : 5/11 /PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor, serta Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGIRIMAN PAKET BARANG DAN HEWAN OLEH PT. HERONA EXPRESS Gita Puspitasari Marganingtyas, Rinitami Njatrijani *), Paramita Prananingtyas
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.258 KB)

Abstract

Transportation has a very important role in the life of the community to facilitate the flow of goods and people traffic. Transportation in Indonesia increases its speed according to the physical or psychological development. PT. Herona Express is one company that is enganged in the transportation of goods and animals by rail transport. Inpractice PT. Herona Express have responbilities during the process of transporting it lats. Based on this, the authors conducted a study regarding the responbility of PT. Herona Express as a provider of freight. The method used in this study is empirical juridical method by examining secondary data first and the followed by examining the primary data in the field. The primary data obtained from interview by the carrier and secondary data obtained from the study of literature in the form of legislation or other sources related to the study. The data obtained was analyzed using qualitative analysis.           The results of these studies indicate that the responsibility PT. Herona Express begins when the goods are in their control, during the shipping process take place until such time as the deposit to the recipient. PT. Herona Express responsible for delivering the goods and animals safely and be responsible for losses incurred due to damage and loss of goods and animals during the process of transporting it lasts. Completion of the problems occurred due to delay in delivery of goods and animals caused by natural disasters resolved by the parties through kinship or win-win solution. The conclusion of this research is the implementation of the transport will run well when both parties, both the shipper and the carrier can be fully aware of their rights and responsibilities and are equally comply with existing regulations on the transport.
IMPLEMENTASI UU NOMOR 7 TAHUN 2014 TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN PURBALINGGA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Ahmad Nur Shadiq*, Rinitami Njatrijani, Muzayyanah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.683 KB)

Abstract

Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan titik awal terjadinya perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Salah satu pilar utama dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah pembangunan ekonomi yang berimbang. Bentuk perwujudannya yakni dengan memberikan bantuan teknis pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purbalingga telah melakukan upaya-upaya dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM meliputi pemberian fasilitas, bantuan promosi, pelatihan-pelatihan dan penyusunan ketentuan terkait IUMK. Adapula kendala yang dihadapi Dinas terkait pemberdayaan UMKM yakni keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten dan SDM yang masih lemah. Selain itu, adapula kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM yakni keterbatasan modal, masalah bahan baku, kurangnya SDM, peralatan yang kurang mendukung dan terbatasnya jangkauan pemasaran. Dengan adanya kendala yang masih dihadapi Dinas maupun UMKM maka diperlukan suatu legislasi baik dari pusat hingga daerah yang benar-benar memberikan solusi atas permasalahan UMKM. Selain itu, suatu peningkatan SDM melalui dunia pendidikan dalam pembekalan siswa siswi dan/atau mahasiswa terkait peluang dan tantangan dalam menghadapi MEA agar siswa siswi dan/atau mahasiswa mampu memanfaatkan peluang yang ada dengan diberlakukannya MEA. Kemudian dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM, diperlukan suatu pendataan, pemberdayaan, pemantauan dan pendampingan UMKM agar kendala yang dihadapi UMKM dapat didata dan disusun sesuai tingkat kepentingannya, sehingga pemberdayaan UMKM dapat dilaksanakan sampai tuntas.
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI SOSIAL JASA RAHARJA TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA (STUDI JASA RAHARJA PERWAKILAN MAGELANG) Paulus Indra Yudha*, Rinitami Njatrijani, Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.136 KB)

Abstract

Asuransi sosial adalah jaminan sosial yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan pertanggungan ini pemerintah menunjuk PT. Jasa Raharja (Persero) untuk mengelola dan menyalurkan dana santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris.Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pemberian layanan santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan sudah cukup baik. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Magelang menghimpun dana pertanggungan melalui iuran wajib dan sumbangan wajib yang kemudian disalurkan kembali ke masyarakat. Kurangnya sosialisi ke masyarakat secara rutin dan berkala dari pihak PT. Jasa Raharja (Persero) dan adanya ketakutan masyarakat dalam melaporkan kasus kecelakaannya kepada pihak kepolisian merupakan hambatan yang dialami PT. Jasa Raharja (Persero).
ANALISA HUKUM AKSI KORPORASI BERUPA RIGHT ISSUE TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA Bella Ratna Syafierra*, Paramita Prananingtyas, Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.122 KB)

Abstract

Perusahaan yang ingin melakukan pengembangan dapat melakukan beberapa bentuk aksi korporasi. Perusahaan yang telah tercatat di pasar modal dapat menawarkan sahamnya kepada publik kembali dengan cara melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) yang dikenal dengan istilah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).  Perusahaan mengambil kebijakan corporate action bertujuan untuk memperbaiki atau menunjukkan performa perusahaan serta bertujuan untuk mendapatkan dana dari pasar modal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menngetahui bagaimana pengaturan aksi korporasi Right Issue dengan HMETD dan Right Issue tanpa HMETD di Indonesia dan bagaimanakah praktek penyelenggaraan Right Issue tanpa HMETD di dalam Perusahaan Terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Bapepam-LK, dan Peraturan OJK yang mengatur kegiatan Pasar Modal terutama mengenai aksi korporasi right issue tersebut memperkuat kewenangan Pasar Modal terutama bagi investor. Praktek penyelenggaraan hak memesan efek terlebih dahulu (right issue) dan tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (without right issue) pada Perusahaan Terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia meningkatkan kinerja keuangan Perusahaan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DEBITUR YANG TERLAPOR DALAM SISTEM INFORMASI DEBITUR (SID) BANK INDONESIA Anggita Maynanda Pratiwi*, Budiharto, Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.654 KB)

Abstract

Penerapan prinsip kehati-hatian secara internal salah satunya adalah dengan menggunakan sarana Bank Indonesia checking (BI checking). BI checking adalah suatu fasilitas yang diijinkan kepada Bank untuk melihat apakah calon debiturnya tersebut bersih dan tidak masuk dalam daftar kredit macet atau sebaliknya sehingga masuk dalam daftar black list. Fasilitas BI checking tersebut berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia  Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur.Perlindungan terhadap nasabah debitur suatu bank yang diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Knows Your Customers Principle), Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur, Peraturan OJK Nomor:01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. Bank  atau pegawai bank harus bertanggung jawab apabila melakukan kelalaian dalam hal pelaporan sebagaimana diatur dalam Sistem Informasi Debitur hingga menimbulkan kerugian pada nasabahnya. Bentuk tanggung jawab tersebut dengan pemberian ganti rugi karena selain telah memberikan informasi yang tidak benar sehingga nasabah tersebut dirugikan karena tidak dapat meminjam kredit dari bank lain hal ini juga merupakan pencemaran nama baik.
PELAKSANAAN KONTRAK KERJASAMA DENGAN SISTEM BANGUN GUNA SERAH / BUILD OPERATE TRANSFER (BOT) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN TOL MEDAN – KUALANAMU – TEBING TINGGI Putri Anita Sitanggang*, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (815.876 KB)

Abstract

Kontrak kerjasama dengan sistem bangun guna serah / Build Operate Transfer (BOT) yang diterapkan dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) telah membantu pemerintah dalam membangun Jalan Tol Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi. Dengan adanya sistem BOT, maka pemerintah tidak lagi kesulitan dalam penyediaan dana untuk merealisasikan jalan tol tersebut. Disamping itu pelaksanaan kontrak kerjasama tersebut haruslah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk meneliti pelaksanaan dan kesesuaian hak dan kewajiban para pihak dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Hasil penelitian menemukan bahwa kontrak kerjasama dengan sistem bangun guna serah / Build Operate Transfer (BOT) dalam PPJT Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi merupakan perjanjian antara Pemerintah dengan PT Jasamarga Kualanamu Tol dengan konsesi selama 40 tahun. Pelaksanaan kontrak kerjasama dengan sistem BOT maupun hak dan kewajiban para pihak yang sudah dirumuskan dalam PPJT tidak ada yang melanggar atau menyimpang dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Konsep kerjasama dengan BOT ini sangat membantu pemerintah dan akan semakin sering diterapkan. Oleh karena itu ada baiknya apabila pemerintah membentuk suatu perundang-undangan yang memayungi konsep tersebut demi terwujudnya suatu kepastian hukum.
Co-Authors Achdiat, Evando Marsa Adinda Putriani Aisyah Ayu Musyafah Aldhika Benjamin Madjan Alpheratz Uzhma Fatria Alya Nuzulul Qurniasari Aminah Aminah Aminah Aminah Anisah Novitarani Arfian Setiantoro Arifin Pringgo Laksono Arinta Rachmawati Astrid Puspita Ramadhani Bagus Rahmanda Bagus Rahmanda Bambang Eko Turisno Budi Santoso Budiharto Budiharto Budiharto Budiharto Budiharto Budiharto Candrika Nanda Sasmita Dewantoro, Fara Deinara Dwi, Novi Edelia, Anastasya Riris Elisyamedita, Milla Erlangga Nugraha Etty Susilowati Fakhri Aditya Putra Fayreizha Destika Putri Gika Asdina Firanda Gilang Adi Yuliarso Giovanni Bagas Hizkia Gusto Hartanto Gusto Hartanto Hendro Saptono Hendro Saptono Hendro Saptono, Hendro Hendy Kurnia Miesadhi Hernanda, Febrian Herni Widanarti Jaka Sena Prakarsa Kashadi, Kashadi Kuntoro, Brama Lutfiyani, Fildzah Mahendra, Irwansyah Dhiaulhaq Margaret, Saulita Marjo Marjo, Marjo Mirza Rahmaniar Muhammad Mizan Aufa Nagari, Galang Nikhafila Aprilia Novitarani, Anisah Paramita Prananingtyas Pramesti, Mutiara Pratama, Luci Andika Primastito, Cantika Assyifani Primayoga, Andhika Mediantara Putri, Fayreizha Destika Rahmadia Maudy Putri Karina Rahmanda, Bagus Reyhan Dewangga Saputra Sakhiyatu Sova Sartika Nanda Lestari, Sartika Nanda Sembiring, Ester Purinta Sembiring, Mikhail Alvindra Setia Aji Pamungkas Setiantoro, Arfian Setyowati, Ro’fah Shavira Andriasari Siti Mahmudah Suradi Suradi Sutrisno, Putri Ayu Tanjung, Damar Ramadhanna Thalib, Nur Aisyah Tharra Fariha Tiana Yulia Insani Trisna Alysianingrum Wibowo, Benedictus Satryo Yosefa, Nesya Giveri Zulfah, Shofiy