Articles
<![CDATA[Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang ]]>
<![CDATA[Rinitami Njatrijani]]>
<![CDATA[ Gema Keadilan Vol 5, No 1 (2018): Gema Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (594.389 KB)
|
DOI: 10.14710/gk.2018.3580
<![CDATA[Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun geografis dalam arti luas, dan lebih menekankan pada tempat dan lokalitas. Pengertian Kearifan lokal merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat serta dalam pengaturan bernegara. Pengaturan kearifan lokal menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 30 adalah nilai-nilai luhur yang berlaku di dalam tata kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi sekaligus mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal berfungsi sebagai filter dan pengendali terhadap budaya luar yang pengaturannya terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan dan pada UUD NKRI 1945, meskipun tidak secara signifikan membahas mengenai hal tersebut, Semarang merupakan salah satu kota yang memiliki kearifan lokal yang beragam baik kearifan lokal yang telah lama ada diwariskan dari generasi ke generasi maupun kearifan lokal yang baru muncul sebagai hasil interaksi dengan masyarakat dan budaya lain. Keanekaragaman budaya daerah merupakan potensi sosial yang dapat membentuk karakter dan citra budaya tersendiri pada masing-masing daerah, serta merupakan bagian penting bagi pembentukan citra dan identitas budaya suatu daerah. Keanekaragamaan merupakan kekayaan intelektual dan kultural sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan. Seiring dengan meningkatnya teknologi transformasi budaya ke arah kehidupan modern serta pengaruh globalisasi, warisan budaya nilai-nilai tradisional masyarakat tersebut menghadapi tantangan eksistensinya. Kota Semarang memiliki 27 warisan budaya tak benda menurut Intangible Cultural Heritage (ICH) sesuai konvensi Unesco Tahun 2003. ]]>
<![CDATA[Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan ]]>
<![CDATA[Rinitami Njatrijani]]>;
<![CDATA[Bagus Rahmanda]]>;
<![CDATA[Reyhan Dewangga Saputra]]>
<![CDATA[ Gema Keadilan Vol 6, No 3 (2019): Gema Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (535.623 KB)
|
DOI: 10.14710/gk.2019.6481
<![CDATA[Suatu perusahaan pasti membutuhkan tata kelola yang baik pula, dalam tata pemerintah biasa dikenal dengan konsep GG (Good Governance), GCG (Good Corporate Governance), GIG (Good Investment Governance). Pada dasarnya intinya adalah itikad baik untuk mewujudkan tata kelola yang baik, perlunya pembaruan sikap dan perilaku birokrasi dalam melayani kepentingan umum dan pelayanan kepada masyarakat. Di hukum perusahaan, perseroan merupakan salah satu badan usaha yang berstatus badan hukum. Salah satu tujuan perusahaan terbatas adalah mencari keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk; mengetahui dan menganalisis hubungan hukum dan penerapan good corporate governance dalam perusahaan dan penerapan prinsip-prinsip perusahaan dalam melaksanakan good corporate governance. Hubungan hukum dan penerapan GCG dalam perusahaan ini. Metode penelitian yuridis normatif. Yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.dan berdasarkan teori-teori dari berbagai sumber dan pendapat hukum. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Good Corporate Governance dalam perusahaan secara umum telah dijalankan dengan baik, tetapi apabila ada perusahaan yang hanya mengejar keuntungan besar tanpa memperhatikan kesejahteraan karyawannya maka tidak bisa dikatakan memenuhi atau melaksanakan prinsip Good Corporate Governance. Adanya prinsip GCG disini memberikan dampak positif bagi kelangsungan perusahaan dan karyawan dalam perusahaan tersebut perusahaan yang baik seharusnya didukung dengan system dan tata kelola perusahaan yang baik pula]]>
<![CDATA[Suatu Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Di Propinsi Riau ]]>
<![CDATA[Nur Aisyah Thalib]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>;
<![CDATA[Sartika Nanda Lestari]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 7 No. 2 (2020): Jurnal Selat ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1060.497 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v7i2.2232
<![CDATA[Bahwa sesungguhnya Kekayaan Intelektual itu adalah suatu hak kebendaan yang memiliki nilai komersial dengan potensi yang besar. Perdagangan global dewasa ini sangat didominasi oleh beragam bentuk produk dari hasil Kekayaan Intelektual berbagai negara. Prinsipnya, Negara-negara yang memiliki banyak produk-produk tersebut, dan ketentuan Kekayaan Intelektual yang kuatlah akan mendominasi atau menguasai persaingan bisnis. Kajian di sini bermaksud untuk menganalisis tentang kebijakan dan hambatan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya dalam bidang Indikasi Geografis di Propinsi Riau. Tulisan ini lebih dominan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Untuk melengkapi tulisan ini, turut digunakan bentuk penelitian empiris, dengan mengumpulkan data dari hasil survei di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui kebijakan Pemerintah Propinsi Riau dalam memberikan perlindungan hukum terhadap IG tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Terbukti belum adanya Peraturan Daerah di Propinsi maupun kabupaten dan kota yang mengatur tentang IG. Adapun faktor penghambat dalam melindungi IG yang ada di Propinsi Riau adalah belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang IG, kesadaran hukum masyarakat Propinsi Riau yang rendah terhadap IG, tidak adanya jiwa kewirausahaan di kalangan aparat PemerintahPropinsi Riau, serta belum cukupnya tenaga ahli dalam mengontrol produk IG yang berkualitas.]]>
<![CDATA[THE LEGAL PROTECTION OF LENDERS IN PEER TO PEER LENDING SYSTEM ]]>
<![CDATA[Budiharto Budiharto]]>;
<![CDATA[Sartika Nanda Lestari]]>;
<![CDATA[Gusto Hartanto]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 15, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (116.483 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v15i2.26186
<![CDATA[Financial technology based on Peer to Peer Lending is one of the new breakthroughs in financial services institutions in Indonesia. The peer to peer lending platforms are essentially online markets that match the supply and demand of funds as one of the alternative financing mechanisms for individual or business. But there is still few of regulation regarding peer to peer lending. We address two questions by theoretical legal research by examining secondary data through literature studies. First, the mechanism of credit agreements with a peer to peer lending; second, analyze lender’s legal protection in credit agreements in peer to peer lending. Based on the the research, we found that the mechanism of lending through a peer to peer lending credit agreement is in line with Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan - OJK) Regulation No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services. Futhermore, the protection of legal lenders peer to peer lending from the aspect of law public has been sufficient but in private law, OJK has not been able to provide maximum protection.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENERIMAAN NASABAH SECARA ELEKTRONIK ONLINE DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DALAM MEWUJUDKAN ASAS KESEIMBANGAN PADA PT VALBURY ASIA FUTURES KANTOR CABANG SEMARANG ]]>
<![CDATA[Setia Aji Pamungkas]]>;
<![CDATA[Rinitami Njatrijani]]>;
<![CDATA[Hendro Saptono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah proses pembuatan akun transaksi pada perdagangan berjangka komoditi oleh seorang calon nasabah kepada suatu perusahaan pialang berjangka komoditi, dimana dalam proses tersebut terdapat perbuatan hukum berupa pengikatan diri atau perjanjian oleh para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi eksistensi asas keseimbangan dari proses penerimaan nasabah pada PT Valbury Asia Futures Kantor Cabang Semarang yang merupakan perusahaan pialang berjangka komoditi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni metode yang menggunakan data penelitian primer sebagai data utama dan data penelitian sekunder sebagai pendukung. Data penelitian tersebut kemudian dianalis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada penerimaan nasabah secara elektronik online pada PT Valbury Asia Futures Kantor Cabang Semarang tidak terjadi keseimbangan pada aspek penguji, yaitu pada perbuatan para pihak, isi perjanjian dan pelaksanaan perjanjian. Sehingga pada akhirnya tidak dapat mewujudkan asas keseimbangan pada hubungan para pihak, yaitu nasabah dan perusahaan pialang berjangka komoditi.]]>
<![CDATA[Analisis Hambatan dan Solusi Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Tas Branded Via Tiktok Shop ]]>
<![CDATA[Adinda Putriani]]>;
<![CDATA[Hendro Saptono]]>;
<![CDATA[Rinitami Njatrijani]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 6, No 1 (2023): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v6i1.18736
<![CDATA[Online buying and selling is carried out by consumers to facilitate the acquisition of goods, but there are obstacles in providing legal protection to consumers. This research analyzes legal protection barriers and solutions for branded bag consumers via TikTok Shop. The research uses empirical juridical approach methods and the analysis uses qualitative descriptive. The type of data is primary data, namely observation and interviews. The results showed that barriers to legal protection for branded bag consumers on TikTok Shop include; dishonesty of business actors regarding the products they sell; discrepancy between the products ordered and those received by consumers; consumer incomprehension regarding the details of the products purchased, causing misunderstandings between consumers and business actors; and the return complaint process is not easy and takes a long time. The solution are that business actors are required to provide detailed information about the conditions and guarantees of goods and / or services; provide an explanation of the use, repair, and maintenance of the goods; business actors are responsible for providing compensation for damage, pollution, and/or loss of their consumers if there is a complaint; consumers must read and understand the details of the product to be purchased; and consumers follow the terms and conditions regarding the steps to return goods, such as; attach photo proof, receipt number, and unboxing video.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Penyewa Gedung Hotel Atas Penundaan Pelaksanaan Perjanjian Sewa Gedung Hotel Pada Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Rinitami Njatrijani]]>;
<![CDATA[Aldhika Benjamin Madjan]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 5, No 2 (2022): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v5i2.17200
<![CDATA[The Covid-19 pandemic caused the government to prohibit community activities outside the home which might cause crowds, thus hindering the implementation of a building rental agreement for an event that had been made and agreed before the pandemic but its implementation during the pandemic. This research will analyze the legal protection for building tenants for delays in implementing hotel building rental agreements during the Covid-19 pandemic. The study aims to find out, review and analyze the legal protection given to tenants for delays in implementing lease agreements in the Melva Balemong Hotel & Resort building. Types of field research research, the research approach uses empirical juridical, the data needed are primary and secondary data. The results showed that legal protection is preventive and legal protection is repressive. Repressive legal protection can be provided through dispute resolution efforts that can be done through the courts and outside the court and the provision of administrative sanctions in the form of fines to the hotel. Meanwhile, preventive legal protection can be carried out to prevent arbitrary actions from the hotel that can cause losses to the tenants of the building. Legal protection based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection can apply effectively to Melva Balemong Hotel & Resort Keywords: Lease Agreement, Covid-19, Legal ProtectionAbstrakMasa pandemi Covid-19 menyebabkan pemerintah melarang kegiatan masyarakat di luar rumah yang dimungkinkan akan menyebabkan kerumunan, sehingga menghambat suatu pelaksanaan perjanjian sewa gedung untuk suatu acara yang telah dibuat dan disepakati sebelum adanya pandemi namun pelaksanaannya pada masa pandemi. Penelitian ini akan menganalisis perlindungan hukum bagi penyewa Gedung atas Penundaan Pelaksanaan Perjanjian Sewa Gedung Hotel Pada Masa Pandemi Covid-19. Penelitian bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pelindungan hukum yang diberikan kepada penyewa atas penundaan pelaksanaan perjanjian sewa pada gedung Melva Balemong Hotel & Resort. Jenis penelitian field research, pendekatan penelitian menggunakan yuridis empiris, data yang dibutuhkan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara represif dapat diberikan melalui upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemberian sanksi administratif berupa denda kepada pihak hotel. Sedangkan perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadi tindakan sewenang-wenang dari pihak hotel yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak penyewa gedung. Pelindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat berlaku secara efektif pada Melva Balemong Hotel & Resort.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PELANGGARAN KETENTUAN FREE FLOAT SAHAM OLEH EMITEN DI BURSA EFEK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Achdiat, Evando Marsa]]>;
<![CDATA[Budiharto, Budiharto]]>;
<![CDATA[Njatrijani, Rinitami]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2017.42839
<![CDATA[Pasar modal (capital market) merupakan tempat diperjualbelikannya berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti utang, ekuitas (saham), instrumen derivatif, dan instrumen lainnya. Perusahaan yang ingin mendapatkan modal tambahan dari pasar modal harus menjadi Perusahaan Terbuka di pasar modal dengan cara melakukan penawaran umum atau IPO (Initial Public Offering) dan akan disebut Emiten jika mencatatkan sahamnya di Bursa Efek. Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara dan otoritas perdagangan Efek di Indonesia pada tahun 2014 memberlakukan Perubahan Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang menambahkan salah satunya ketentuan free float yang harus dipenuhi Perusahaan Tercatat/Emiten khususnya yang tertuang di dalam Ketentuan V.I. Namun, yang menjadi permasalahan adalah Perubahan Peraturan BEI No. I-A tidak mencantumkan sanksi secara jelas dan tegas sebagai akibat hukum bagi Emiten yang melanggar atau tidak dapat memenuhi ketentuan free float ini. Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah: Upaya yang dapat dilakukan Emiten untuk memenuhi ketentuan free float di Bursa Efek Indonesia dan akibat hukum apabila Emiten gagal dalam memenuhi ketentuan free float di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa upaya yang dapat dilakukan Emiten untuk memenuhi ketentuan free float adalah dengan melakukan Aksi Korporasi Right Issue/HMETD dan Stock Split (pemecahan nominal saham). Akibat hukum apabila Emiten gagal dalam memenuhi ketentuan free float di Bursa Efek Indonesia adalah walaupun dalam Perubahan Peraturan BEI No. I-A tidak dicantumkan sanksi secara tegas dan jelas bagi Emiten yang melanggar ketentuan free float, namun Bursa Efek Indonesia tetap berwenang memberlakukan sanksi yang terakomodir dalam Peraturan BEI lainnya, yaitu pemberian sanksi penghentian sementara perdagangan (suspensi) saham dan yang terberat adalah penghapusan pencatatan saham oleh Bursa (forced delisting). Selain itu, Emiten dapat mengajukan penghapusan pencatatan saham secara sukarela (voluntary delisting) untuk menghindari sanksi-sanksi yang lebih berat lagi dan hal ini merupakan pertanggung jawaban langsung oleh Emiten tersangkut.]]>
<![CDATA[Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Badan Pengawas Terhadap Fenomena Gagal Bayar Polis Asuransi Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Njatrijani, Rinitami]]>;
<![CDATA[Sutrisno, Putri Ayu]]>;
<![CDATA[Primastito, Cantika Assyifani]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v6i2.149-168
<![CDATA[Fenomena gagal bayar polis asuransi oleh perusahaan-perusahaan asuransi marak terjadi di Indonesia, salah satunya perusahaan Badan Usaha Milik Negara yaitu PT. Asuransi Jiwasraya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji faktor penyebab terjadinya gagal bayar polis asuransi di Indonesia, dan untuk menganalisis peran OJK sebagai badan pengawas kegiatan perasuransian, serta upaya pemerintah menyelamatkan PT.Asuransi Jiwasraya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal perusahaan dan lemahnya pengawasan dari lembaga pengawas OJK menjadi faktor yang mempengaruhi fenomena gagal bayar pada perusahaan asuransi. OJK melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap perusahaan asuransi secara berkala. Upaya pemerintah menyelamatkan PT.Asuransi Jiwasraya dan nasabahnya melalui program restrukturisasi polis asuransi Jiwasraya dan diikuti pengalihan aset-aset PT.Asuransi Jiwasraya kepada PT.IFG Life sebagai debitur baru. Proses pengalihan polis Jiwasraya dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap Pengumuman, tahap Sosialisasi, dan tahap Closing. Ditemukannya faktor pendorong tersebut dapat dilakukan pencegahan gagal bayar pada perusahaan asuransi, serta dapat memperbaiki kelemahan pengawasan OJK, dan dapat membantu upaya penyelamatan PT.Asuransi Jiwasraya dan nasabahnya.]]>
<![CDATA[Pengaturan Hukum dan Tanggung Jawab Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dalam Konteks Kecelakaan Pesawat Udara (Studi Kasus Jatuhnya SJ 182 di Perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara) ]]>
<![CDATA[Sembiring, Mikhail Alvindra]]>;
<![CDATA[Njatrijani, Rinitami]]>;
<![CDATA[Zulfah, Shofiy]]>;
<![CDATA[Wibowo, Benedictus Satryo]]>;
<![CDATA[Lutfiyani, Fildzah]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 7, No 2 (2024): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.7.2024.104-123
<![CDATA[Kecelakaan SJ 182 menjadi sorotan utama dalam penerbangan sipil Indonesia, mendorong perlunya kajian mendalam terkait peran Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dalam investigasi kecelakaan pesawat. Analisis hukum pada regulasi penerbangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2011 tentang Keselamatan Penerbangan Sipil, menjadi landasan untuk mengevaluasi efektivitas peran KNKT. Penelitian ini juga membahas keterkaitan antara KNKT dengan otoritas penerbangan, maskapai, dan penyelenggara jasa penerbangan, serta dampaknya terhadap peningkatan keselamatan penerbangan. Hasil kajian menunjukkan perlunya peningkatan kerjasama antara KNKT, otoritas penerbangan, dan stakeholder terkait dalam proses investigasi. Pembaharuan regulasi yang lebih spesifik terkait tanggung jawab KNKT, termasuk rekomendasi dan tindak lanjut hasil investigasi, dianggap perlu untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam menjaga keselamatan penerbangan. Penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan kerangka hukum yang mendukung fungsi KNKT dalam konteks investigasi kecelakaan pesawat udara.]]>
