Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.57
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Diponegoro Law Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Selat Diponegoro Private Law Review Gema Keadilan Administrative Law & Governance Journal Law, Development and Justice Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional
Rinitami Njatrijani
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 138 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 138 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAME) TERHADAP TINDAKAN PEMBAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Yessica Ardina*, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (481.017 KB)

Abstract

Pasal 40 ayat (1) huruf r Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur permainan video (video game) sebagai ciptaan dilindungi oleh Hak Cipta. Perlindungan terhadap video game dilakukan mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang tinggi sehingga dapat menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang Hak Cipta. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta permainan video (video game) berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta bagaimana tindakan hukum pada pelanggaran Hak Cipta permainan video. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan ialah deskriptif analitis. Hasil Penelitian yang diperoleh adalah bahwa perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta video game yaitu 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Terhadap tindakan pembajakan pada video game akan terus berkembang, penyelesaian sengketa pada pembajakan dapat dilakukan dengan jalur non litigasi, seperti mediasi, arbitrase, serta jalur litigasi seperti gugatan perdata dan tuntutan pidana. Kesimpulannya adalah keefektifan Undang-undang dalam memberantas pelanggaran Hak Cipta video game bergantung pada kinerja penegak hukum serta pengaturannya. Saran pada penelitian ini adalah diperlukan pengaturan yang proposional, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatif dari pembajakan video game dapat diminimalkan. 
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Kelistrikan Atas Kenaikan Tarif Dasar Listrik Secara Sepihak Tanpa Persetujuan Dpr Dan Masyarakat Anasthasia Alfhani Herera, Maringan Lumbanraja, Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.502 KB)

Abstract

Hasil pembahasan dari penulisan hukum ini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen jasa kelistrikan di Indonesia masih belum dijalankan dengan baik. PT. PLN sebagai pelaku usaha sering kali mengabaikan kepentingan dan perlindungan terhadap konsumennya. Seperti dalam penerapan tarif dasar listrik, seharusnya PT. PLN menjalankan kebijakan tersebut sesuai prosedur yang ada, tetapi kenyataannya banyak hal yang dilanggar. Peran pemerintah, pelaku usaha sendiri, dan Lembaga Swadaya Perlindungan Konsumen sangat diperlukan untuk menegakkan, mengawasi serta memberi penerangan pada konsumen agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berjalan dengan maksimal.
PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP KOPI ARABIKA DI DUSUN JUMPRIT, DESA TEGALREJO, KECAMATAN NGADIREJO, KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH Haritsah*, Budi Santoso , Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (696.377 KB)

Abstract

Kopi adalah salah satu minuman yang digemari masyarakat dunia sejak berabad-abad silam. Banyak sekali kopi – kopi berkualitas yang dihasilkan di Indonesia yang memiliki potensi Indikasi Geografis. Indikasi Gegorafis sendiri di atur dalam Undang – Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.Dalam penilitian ini peneliti meniliti hambatan apa saja yang terjadi untuk mewujudkan perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Kopi Arabika di Dusun Jumprit dan  upaya yang dapat dilakukan masyarakat Dusun Jumprit dalam mendaftarkan perlindungan Indikasi Geografis terhadap Kopi Arabika di Dusun Jumprit. dikarenakan saat ini kopi arabika Dusun Jumprit belum terdaftar sebagai produk Indikasi Geografis.Penulis dalam  penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yakni penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dalam dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang di analisis dengan metode analisis bersifat deskriptif – analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan.Dari hasil penelitian ini peneliti medapatkan bahwa  kopi arabika dusun jumprit memiliki potensi untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis dikarenakan memenuhi unsur – unsur dalam persyaratan pendaftaran Indikasi Geografis sesuai dengan UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh suatu kesimpulan, bahwa dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap kopi arabika Dusun Jumprit terjadi beberapa hambatan. Hambatan tersebut antara lain  terdapat dari internal dan eksternal. Internalya sendiri dari lemahnya kesadaran masyarakat dusun jumprit  tentang pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis dan secara eksernal berasal dari pemerintah yakni kurangnya kepedulian pemerintah Kabupaten Temanggung dalam upaya perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap kopi arabika Dusun Jumprit dan Sehingga perlunya sosialisasi dari pemerintah dan perlunya pemahaman lebih dari masyarakat dusun jumprit.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI ATAS PEMUTARAN VIDEO LAGU DAERAH PADA MEDIA SOSIAL YOUTUBE Eunike Lydia Prameswari*, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (483.105 KB)

Abstract

Semua video yang diunggah melalui situs Youtube, secara otomatis pengunggah akan kehilangan hak eksklusifnya dalam kurun waktu tertentu. Apabila video yang diunggah tersebut digunakan untuk kepentingan komersial, maka pengunggah tidak dapat meminta royalti. Pengunggah video tersebut akan bermasalah jika tidak mengunggah hasil karya sendiri melainkan hasil karya cipta orang lain. Seperti halnya lagu daerah, apabila Pencipta tidak mengetahui bahwa karya ciptanya digunakan oleh orang lain tanpa seijinnya, maka Pencipta tidak mendapatkan haknya. Banyak pencipta lagu daerah yang belum mengetahui pentingnya suatu karya cipta untuk dicatatkan, hal inilah yang mendorong terjadinya banyak pelanggaran hak cipta. Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus lebih memperhatikan pelestarian kebudayaan terutama lagu daerah. Pemerintah dapat memberikan sosialisai terkait pencatatan hak cipta serta hak-hak yang dapat diperoleh oleh Pencipta lagu daerah. Serta perlu adanya sanksi yang tegas terhadap para pihak yang menggunakan karya cipta orang lain untuk kepentingannya sendiri. 
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER DI DALAM CREATIVE COMMONS INDONESIA Inggrid Holonita Dosi*, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (975.917 KB)

Abstract

Salah satu hasil karya teknologi yang populer saat ini adalah program komputer, program komputer merupakan hasil karya cipta manusia yang juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Melihat perkembangan zaman ini munculah Creative Commons Indonesia yang diadopsi dari Creative Commons yang merupakan membuka kesempatan bagi semua orang untuk melundungi karyanya dengan cara yang mudah dan gratis. Standar Perlindungan Hak Cipta terdiri dari Keasliaan yang diminta perwujudan (ekpresi) dari ide sehingga yang dilindungi sudah merupakan bentuk nyata suatu Ciptaan, Persyaratan kreativitas terkait dengan adanya kreasi intelektual pribadi, sedangkan persyaratan perwujudan merupakan konsep bentuk material yang merujuk pada suatu ciptaan sebagai tujuan perlindungan Hak Cipta. Hak Cipta melindungi ekpresi dalam bentuk material, bukan ide atau informasinya yaitu Ciptaan dibentuk dengan Cipta, karsa, dan rasa manusia. Sementara Perlindungan Program Komputer dalam Creative Commons Indonesia sama dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Program Komputer dilindugi Kode Sumber maupun Kode Objeknya. Di dalam lisensi tersebut terdapat kesepakatan antara Pencipta dan Penerima Lisensi untuk melisensikan Ciptaannya. Mengenai Lisensi Terbuka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual telah merancang Peraturan Pemerintah untuk tidak mengharuskan Lisensi Terbuka untuk mencatatkan Lisensi kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK PENERBIT LETTER OF CREDIT (L/C) Welysa Tarigan*, Siti Mahmudah, Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (627.635 KB)

Abstract

Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu sistem pembayaran yang digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Pada transaksi perdagangan menggunakan L/C, bank penerbit memiliki peran penting yaitu menerbitkan L/C sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian penerbitan L/C dengan pihak importir sebagai nasabah. Pada praktik penerbitan L/C terdapat kasus dimana bank penerbit digugat oleh nasabah dimana dikatakan bahwa bank penerbit tidak menerbitkan L/C sebagaimana telah diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah untuk memahami hubungan hukum antara nasabah dan bank penerbit L/C serta bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank penerbit L/C.Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai L/C serta pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum.Hasil penelitian menggambarkan bagaimana hubungan hukum antara nasabah dan bank penerbit L/C yang lahir dari perjanjian Aplikasi Penerbitan L/C. Perjanjian antara nasabah dan bank penerbit menimbulkan hubungan hukum yaitu adanya pemenuhan hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan perjanjian penerbitan L/C. Oleh karena itu para pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya guna menghindari persengketaan.
TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERUSAHAAN DALAM HAL TERJADI SUSPENSI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA YANG MERUGIKAN PIHAK INVESTOR (STUDI KASUS : SUSPENSI SAHAM PT BUANA LISTYA TAMA, Tbk.) Yasser Moammar Farachan*, Budiharto, Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (626.507 KB)

Abstract

Perseroan Publik yang telah memiliki 300 pemegang saham dan modal disetor minimal Rp.3.000.000.00 (tiga milyar rupiah) berlaku prinsip keterbukaan yang mewajibkan direksi untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7. Pada tahun 2016 perusahaan tercatat PT Buana Litya Tama, Tbk. dikenakan Sanksi berupa Suspensi (Penghentian sementara) Perdagangan Saham di Bursa Efek karena melanggar Peraturan Bursa Efek Nomor I-E tentang kewajiban penyampaian informasi, yaitu berupa keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa anggota Direksi PT Buana Listya Tama Tbk. harus Bertanggung Jawab secara tanggung renteng atas kerugikan pihak Investor dengan membayar ganti kerugian kepada Investor. Adapaun akibat hukum dari Suspensi Saham BULL ini mengikat kepada semua pihak yang berkaitan langsung dengan saham emiten, yaitu Investor dan Pemegang Saham, yang terjadi adalah nilai saham persuahaan mengalamai penurunan di tahun 2016 dan para Investor tidak dapat memperdagangkan sahamnya di Bursa karena status suspensi yang dialami oleh PT Buana Listya Tama Tbk.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA ANGKUTAN UMUM BUS DALAM PENGANGKUTAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI PADA Hasbi Muhammad*, Suradi, Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.958 KB)

Abstract

       Pengangkutan orang dengan bus memegang peranan penting dalam roda perekonomian bangsa Indonesia. Pengemudi yang berkualitas, pengoperasian bus yang laik jalan, pelayanan yang baik, dan tanggung jawab perusahaan angkutan orang dengan bus sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, untuk itu pengangkutan harus berjalan dengan aman dan nyaman agar roda perekonomian tidak terhambat. Dalam proses pengangkutan, seringkali perusahaan angkutan umum bus tidak mentaati regulasi yang diatur tidak secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.       Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa angkutan umum bus di Cirebon serta pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan angkutan umum bus pada PO. Sahabat dan PO. Bhineka.       Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, serta metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.       PO. Sahabat maupun PO. Bhineka bertanggung jawab serta memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha perusahaan angkutan umum bus seperti bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang apabila terjadi kecelakaan, bus yang di operasikan mogok di jalan dalam proses pengangkutan, menindak pengemudi yang melanggar, mengansuransikan penumpang, dan bertanggung jawab membantu mencarikan barang bawaan penumpang yang hilang ataupun tertukar. 
KEDUDUKAN INDUK KOPERASI TNI ANGKATAN UDARA (INKOPAU) DALAM PENGELOLAAN ASET DAN PEMANFAATAN TANAH TNI AU SETELAH DIKELUARKANNYA UU NO. 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI Monica Putri Mayang Sari*, Rinitami Njatrijani, Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (579.344 KB)

Abstract

Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang dilakukan hingga saat ini oleh TNI AU melalui Induk Koperasi TNI Angkatan Udara (INKOPAU) yang tidak di bawah struktural TNI menarik untuk diteliti setelah dikeluarkannya UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, karena pada Pasal 76 disebutkan bahwa kegiatan usaha TNI baik langsung maupun tidak langsung harus diambil oleh pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian dilakukan guna mengetahui keabsahan dan kepastian hukum terhadap pemanfaatan BMN yang dilakukan oleh INKOPAU. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa INKOPAU tidak diambil alih melainkan hanya dilakukan penataan karena INKOPAU bukan merupakan obyek hukum dalam Pasal 76 UU TNI. Selain itu, Kegiatan usaha INKOPAU dalam pemanfaatan BMN merupakan modifikasi atas UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi dan Peraturan lainnya, khususnya peraturan tentang keuangan negara. 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN JASA LISTRIK PASCABAYAR DAN JASA LISTRIK PRABAYAR PADA PT. PLN (PERSERO) DI KOTA SEMARANG Ndaru Noveliasari*, Rinitami Njatrijani, Herni Widanarti
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.5 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan program listrik pascabayar dan program listrik prabayar serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna listrik pascabayar dan listrik prabayar pada PT. PLN (Persero). Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penerapan listrik pascabayar dan listrik prabayar terdapat perbedaan mulai dari alat ukur pemakaian listrik atau kWh meter, siklus kerja, jumlah pelanggan sampai pada kelebihan dan kelemahan dari masing-masing layanan listrik tersebut. PT. PLN (Persero) sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik memberikan perlindungan hukum bagi konsumen berupa pengurangan tagihan listrik kepada konsumen sebesar 20% (dua puluh persen) pada bulan berikutnya apabila realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik melebihi 10% (sepuluh persen) diatas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang telah ditetapkan, khususnya yang berkaitan dengan lama gangguan, jumlah gangguan, kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah, kesalahan pembacaan kWh meter dan/atau waktu koreksi kesalahan rekening sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya.
Co-Authors Achdiat, Evando Marsa Adinda Putriani Aisyah Ayu Musyafah Aldhika Benjamin Madjan Alpheratz Uzhma Fatria Alya Nuzulul Qurniasari Aminah Aminah Aminah Aminah Anisah Novitarani Arfian Setiantoro Arifin Pringgo Laksono Arinta Rachmawati Astrid Puspita Ramadhani Bagus Rahmanda Bagus Rahmanda Bambang Eko Turisno Budi Santoso Budiharto Budiharto Budiharto Budiharto Budiharto Budiharto Candrika Nanda Sasmita Dewantoro, Fara Deinara Dwi, Novi Edelia, Anastasya Riris Elisyamedita, Milla Erlangga Nugraha Etty Susilowati Fakhri Aditya Putra Fayreizha Destika Putri Gika Asdina Firanda Gilang Adi Yuliarso Giovanni Bagas Hizkia Gusto Hartanto Gusto Hartanto Hendro Saptono Hendro Saptono Hendro Saptono, Hendro Hendy Kurnia Miesadhi Hernanda, Febrian Herni Widanarti Jaka Sena Prakarsa Kashadi, Kashadi Kuntoro, Brama Lutfiyani, Fildzah Mahendra, Irwansyah Dhiaulhaq Margaret, Saulita Marjo Marjo, Marjo Mirza Rahmaniar Muhammad Mizan Aufa Nagari, Galang Nikhafila Aprilia Novitarani, Anisah Paramita Prananingtyas Pramesti, Mutiara Pratama, Luci Andika Primastito, Cantika Assyifani Primayoga, Andhika Mediantara Putri, Fayreizha Destika Rahmadia Maudy Putri Karina Rahmanda, Bagus Reyhan Dewangga Saputra Sakhiyatu Sova Sartika Nanda Lestari, Sartika Nanda Sembiring, Ester Purinta Sembiring, Mikhail Alvindra Setia Aji Pamungkas Setiantoro, Arfian Setyowati, Ro’fah Shavira Andriasari Siti Mahmudah Suradi Suradi Sutrisno, Putri Ayu Tanjung, Damar Ramadhanna Thalib, Nur Aisyah Tharra Fariha Tiana Yulia Insani Trisna Alysianingrum Wibowo, Benedictus Satryo Yosefa, Nesya Giveri Zulfah, Shofiy