Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.57
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Diponegoro Law Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Selat Diponegoro Private Law Review Gema Keadilan Administrative Law & Governance Journal Law, Development and Justice Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional
Rinitami Njatrijani
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 138 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 138 Documents
Search

 10   11   12   13   14 
PENYELESAIAN PINJAMAN BERMASALAH DI KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS DIPONEGORO (KPRI UNDIP) Eko Agus Prayitno*, Suradi, Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (472.328 KB)

Abstract

Koperasi menurut Undang-undang nomor 25 tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas dasar kekeluargaan. Pinjaman bermasalah adalah semua pinjaman yang memiliki resiko tinggi karena peminjam telah menghadapi masalah dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Pinjaman bermasalah adalah pinjaman dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Kemacetan pinjaman pada umumnya disebabkan oleh kesulitan-kesulitan keuangan, baik yang disebabkan oleh  faktor intern maupun faktor ekstern. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui apa penyebab terjadinya pinjaman bermasalah pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Diponegoro (KPRI UNDIP) dan bagaimana cara penyelesaian pinjaman bermasalah pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Diponegoro (KPRI UNDIP). Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian secara yuridis empiris yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Penyelesaian Pinjaman Bermasalah di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Diponegoro (KPRI UNDIP). Hasil penelitian menunjukan bahwa sebab-sebab yanng menimbulkan pinjaman bermasalah di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI UNDIP) adalah gaji pegawai telah habis dipotong pinjaman lain diluar KPRI UNDIP dan meninggal dunia. Sedangkan penyelesaiannya adalah gaji pegawai habis dipotong pinjaman lain: pihak KPRI UNDIP meminta pertanggung jawaban kepada bendahara dan meminta kebijakan atau persetujuan atas pemotongan gaji. Meninggal dunia : pihak KPRI UNDIP menutup dengan uang cadangan koperasi, alternatif lain adalah ditukar dengan uang asuransi karena setiap anggota diasuransikan ke bank.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KETIDAKSESUAIAN HARGA DALAM PEMBAYARAN HARGA ARGOMETER DI TAKSI Arfian Setiantoro*, Rinitami Njatrijani, Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (709.614 KB)

Abstract

Dewasa ini, taksi sebagai salah satu sarana transportasi darat yang cepat dan efisien, menyebabkan perkembangan yang pesat dalam dunia pengangkutan darat. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal mengatur mengenai syarat pengukuran, tapi adanya pelanggaran segel ukur yang sudah kadaluarsa waktunya, segel ukur yang putus, dan perubahan argometer yang disengaja. Mengenai pengemudi melakukan penarikan tarif yang tidak sesuai dengan tarif resmi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah melakukan pengawasan terhadap meter taksi secara berkala dan khusus agar terciptanya sebuah perlindungan konsumen, sedangkan Balai Metrologi sebagai penyelenggara teknis pengukuran melakukan peneraan atau tera ulang pada meter taksi agar meminimalisir pelanggaran. Pengawasan dan pemeriksaan meter taksi di Kota Semarang, Rabu, 2 Desember 2015 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Seksi Pengawasan Kemetrologian adanya 19 (sembilan belas) argometer taksi yang melanggar. Pertimbangan Majelis Komisi terhadap Putusan PKPU terkait Kasus Penetapan Harga menyatakan bahwa para pelaku usaha tidak terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sehingga tidak merugikan konsumen.
PENERAPAN UU ITE DAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI TRANSAKSI TELEMARKETING (STUDI PADA PT AXA MANDIRI) Robby Yanuareksa*, Suradi, Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (502.133 KB)

Abstract

Dewasa ini, perekonomian masyarakat Indonesia berkembang seiring kemajuan teknologi. Salah satu dari kebutuhan tersebut adalah asuransi. Asuransi telah diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Perjanjian asuransi yang dilakukan kini semakin maju seiring kemajuan teknologi, pemanfaatan media elektronik ataupun alat bantu komunikasi merupakan alternatif dari perusahaan asuransi dalam menawarkan jasa kepada konsumen, cara penawaran model inilah yang dalam bahasa pemasaran disebut transaksi telemarketing. transaksi telemarketing sah menurut hukum sesuai dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, namun transaksi telemarketing rawan menimbulkan masalah karena para pihak dalam membuat kesepakatan tidak bertatap muka tapi hanya melalui telepon, untuk mencegah terjadinya permasalahan dan kecurangan dalam transaksi tersebut perlu kajian terkait perlindungan konsumen sesuai UU Nomor 8 Tahun 1999. LP2K sebagai Lembaga yang melakukan pembinaan dan perlindungan konsumen agar terciptanya perlindungan konsumen, pada hari Rabu, 11 Januari 2016 terdapat kasus transaksi telemarketing AXA Mandiri. Menindaklanjuti laporan tersebut LP2K memfasilitasi upaya penyelesaian secara damai, tapi belum berhasil kemudian sampai akhirnya dilakukan upaya penyelesaian melalui arbitrase. Penerapan UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen bagi transaksi telemarketing belum sepenuhnya mampu melindungi konsumen jika terjadi perselisihan, oleh karena itu diperlukan adanya peraturan yang lebih khusus mengatur perlindungan konsumen terkait transaksi telemarketing beserta penyelesaian sengketanya.
ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT DENGAN SISTEM P2P LENDING PADA PT PASAR DANA PINJAMAN Muhammad Mizan Aufa; Paramita Prananingtyas; Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.097 KB)

Abstract

Kegiatan pinjam-meminjam uang (yang selanjutnya disebut kredit) telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Perkembangan teknologi yang pesat memunculkan inovasi-inovasi di berbagai bidang salah satunya dengan munculnya pemberian kredit berbasis teknologi informasi yaitu menggunakan sistem bernama Peer to Peer Lending (P2P Lending). Otoritas Jasa Keuangan selaku otoritas yang berwenang menerbitkan aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. PT Pasar Dana Pinjaman merupakan salah satu perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut dengan platform yang bernama Danamas. Tujuan penilitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pemberian kredit dengan sistem P2P Lending oleh PT Pasar Dana Pinjaman dengan aturan yang berlaku dan perlindungan hukum yang didapatkan para pihak yang terlibat serta bagaimana penyelesaian terhadap hambatan yang dihadapi dalam pelaksaaan kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kegiatan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh PT Pasar Dana Pinjaman telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Perlindungan bagi para pihak yang terlibat telah diperhatikan dengan cukup baik oleh OJK dan aturan yang berlaku. Rancangan pengaturan mengenai tentang kontrak pinjam meminjam yang akan mengatur perjanjian yang dibuat oleh Penyelenggara serta pengaturan mengenai penjaminan pinjaman dapat menambah kuatnya perlindungan bagi para pihak yang terlibat.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN UDARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2009 Evilola P.M.P*, Rinitami Njatrijani, Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (712.53 KB)

Abstract

Pengangkutan udara saat ini tidak dapat diragukan lagi, dimana perkembangan tersebut masuk pada tahap berkembang pesat. Pesatnya perkembangan dari angkutan udara ini sendiri didorong oleh kebutuhan para penggunanya maupun penyedia jasa. Namun dengan banyaknya perusahaan angkutan udara terdapat persaingan di dalam memperoleh para pengguna jasa. Hal ini memicu persaingan dalam penawaran harga tiket yang relatif lebih murah untuk menarik penumpang sebanyak-banyaknya. Keadaan dikawatirkan menjadikan maskapai tidak memberikan pelayanan yang berkesesuaian dengan peraturan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa.Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.Tidak banyak perbedaan pelaksanaan perlindungan hukum dari pihak Garuda Indonesia sebagai pelaku usaha dengan apa yang tertera dalam Undang-undang No 1 Tahun 2009. Hal tersebut dapat di lihat dengan adanya tanggungjawab dan ganti kerugian dalam pelaksanaan perlindungan hukum diantaranya kematian, cacat tetap atau lukanya penumpanag, hilangnya bagasi dan penundaan penerbangan
TANGGUNG JAWAB BROKER ASURANSI DALAM HAL PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI ATAS PENCABUTAN IZIN PENANGGUNG Bernando H Parluhutan*, Rinitami Njatrijani, Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (615.709 KB)

Abstract

Belum banyak yang mengetahui tentang usaha penunjang asuransi, Pialang / Broker Asuransi. Bahkan tak jarang pula yang salah persepsi bahwa tertanggung lah yang harus membayar biaya broker. Atau kekhawatiran bahwa premi yang harus dibayar tertanggung nanti akan jauh lebih tinggi jika berasuransi lewat broker asuransi.Jurnal ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Tanggung jawab perusahaan pialang / broker asuransi di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang pada intinya usaha pialang asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK DALAM RANGKA PROSES PENERBITAN EFEK SURAT UTANG DI INDONESIA Shofi Farhana*, Paramita Prananingtyas, Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (531.204 KB)

Abstract

Kegiatan perdagangan Efek di pasar modal melibatkan banyak pihak. Surat utang merupakan salah satu Efek yang diperdagangkan di pasar modal yang sebelum penerbitannya wajib melalui prosedur pemeringkatan. Pihak yang berwenang melakukan kegiatan pemeringkatan Efek adalah Perusahaan Pemeringkat Efek. Adanya pemeringkatan atas Efek bersifat utang dilakukan guna mengetahui risiko gagal bayar. Peringkat tersebut sangat berguna bagi calon investor dalam memutuskan melakukan pembelian Efek surat utang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Perusahaan Pemeringkat Efek dalam proses penerbitan Efek surat utang di Indonesia dan akibat hukum yang diterima Perusahaan Pemeringkat Efek apabila melakukan pelanggaran dalam menilai Efek surat utang. Berdasarkan hasil penelitian Perusahaan Pemeringkat Efek memiliki tanggung jawab: (a) mencegah dikeluarkannya Peringkat yang tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya pihak yang Efeknya diperingkat (Emiten); (b) memenuhi kewajiban prosedur pemeringkatan yaitu: pelaporan, pemeliharaan dokumen, publikasi metodologi dan hasil pemeringkatan melalui website. Akibat hukum yang diterima Perusahaan Pemeringkat Efek apabila melakukan pelanggaran adalah berupa sanksi: (a) Sanksi administrasi: peringatan tertulis, denda kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran; (b) Sanksi perdata; (c) Sanksi pidana: penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN KEMASAN TANPA IZIN EDAR YANG BEREDAR DI PASARAN Desy Lestari, Suradi, Rinitami Njatrijani*)
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.061 KB)

Abstract

In this globalization era appears on market many kinds of marks, types, sizes, tastes, and prices of food productions. They had passed quality control of procedures, terms, and conditions to be able to market and to consume. One of the terms and conditions is to state the product distribution number of product usage. It must be applied to assure customer about quality, health, and nutrient of the products. However, in reality there are still lots of disobediences to the regulation of Indonesian Law (UU no.8 Tahun 1999) about consumer protection. The spread of unregistered packed foods on the market is getting worst nowadays, and they could be easily found in supermarkets or traditional markets. It seems that the doers of that disobedience are careless about the rights of customers and mindless about the regulation of consumer protection.The analyzed issues of this thesis are: (1) How the law protects consumers who consume unregistered food products that spread easily on the market? (2) How the government reacts in regulating, supervising, and releasing the distribution number of product usage? (3) How the government applies punishment to people, in this case are producers or distributors who sell or distribute unregistered food products on the market?This research used juridical empirical approach method. The correspondences of the data source are Foods and Medicine Control Center of Semarang through Consumer Information Services and Investigation Staff of Foods and Medicines Control Center in Semarang. The collected data are primary, which are collected from interview process, and secondary data. This research used also analytical method which is analyzed by using qualitative method.  The result of this research shows that the government has established regulation about spreading of unregistered food products. The government formed also Foods and Medicines Control Center to control, supervise, and release the registration number for packed food products based on the recent Indonesian law and regulation. Efforts of the Foods and Medicines Control Center are pre-market control, which is a control before products are distributed to the market, and post-market control, which is a control after products are distributed to the market. Sanctions for the criminal doers are criminal sanctions, civil sanctions, and administrative sanctions based on Indonesian Law No. 8 year 1999 about Consumer Protection and No. 7 year 1996 about foods.
SETTLEMENT OF TRADEMARK DISPUTE Giezka Juninta Ryhilda, Etty Susilowati *), Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.142 KB)

Abstract

          Brandis is essentially a sigh that is placed on a product. In order to be accepted as a sigh of the brand, then it must have a distinguishing power and aquality in essence, that has the ability to be used as a sign that can distinguish by individuals or a group of people or legal entities that can provide  consistent quality assurance. Brand can be disputed if it doesn’t meet the above elements, as in the case of the PT SINAR AGUNG MAKMUR SENTAUSA with PT. SARI AGUNG, PT. JAYA MITRA and PT. CITRA RASA UTAMA taste resolved through the Commercial Court Deasion Nomor 82/Merek/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst. Plaintiff’s claim is the paekaging in the process of the commercial court judge didn’t accept the entire complaint filed by plaintiff because defendants have the right exception and argued, so that there is no legal certainty who is entitled to the brand of “SA”. The decision of judge imposes only to the plaintiff to pay the court fee of Rp. 5.000.000 (five million rupiah).
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT) ANTARA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DENGAN PT. PRIMA LESTARI INVESTINDO DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN RAMAYANA DEPARTMENT STORE Nikhafila Aprilia; Hendro Saptono; Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.214 KB)

Abstract

Pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga Pemerintah harus melakukan kerjasama dengan pihak swasta, dimana nantinya pihak swasta sebagai penyedia dana. Pihak swasta melakukan pembangunan di atas lahan milik Pemerintah dan mengelola bangunan untuk mengambil manfaat ekonomisnya dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian, setelah jangka waktu berakhir maka pihak swasta diwajibkan untuk menyerahkan kembali bangunan beserta fasilitasnya kepada Pemerintah.Konsep tersebut dinamakan Build Operate and Transfer (BOT). Konsep kerjasama seperti itu telah banyak diterapkan oleh Pemerintah, salah satunya adalah kerjasama antara Pemerintah Kota Pekalongaan dengan PT. Prima Lestari Investindo dalam pembangunan dan pengelolaan Ramayana Department Store. Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis empiris dan analisis kualitatif didukung dengan data primer dan sekunder. Dalam memperoleh data penulis melakukan wawancara kepada Pemerintah Kota Pekalongan mengenai proses atau mekanisme perjanjian kerjassama dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan PT. Prima Lestari Investindo. Pemerintah Kota Pekalongan dengan PT. Prima Lestari Investindo mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 415.4/0974 dan Nomor 18.PLI/IV/2012 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Perbelanjaan di Lahan Eks Terminal Bus Kota Pekalongan. perjanjian kerjasama ini berlangsung selama 25 tahun, sejak tahun 2012 dan akan berakhir pada tahun 2037. Dalam pemilihan mitra menggunakan sistem tender dan berakhir dengan penunjukkan langsung. Pelaksanaan kerjasama berjalan dengan lancar, kedua pihak melaksanakan kewajiban dan menerima haknya sesuai dengan yang diperjanjikan.
Co-Authors Achdiat, Evando Marsa Adinda Putriani Aisyah Ayu Musyafah Aldhika Benjamin Madjan Alpheratz Uzhma Fatria Alya Nuzulul Qurniasari Aminah Aminah Aminah Aminah Anisah Novitarani Arfian Setiantoro Arifin Pringgo Laksono Arinta Rachmawati Astrid Puspita Ramadhani Bagus Rahmanda Bagus Rahmanda Bambang Eko Turisno Budi Santoso Budiharto Budiharto Budiharto Budiharto Budiharto Budiharto Candrika Nanda Sasmita Dewantoro, Fara Deinara Dwi, Novi Edelia, Anastasya Riris Elisyamedita, Milla Erlangga Nugraha Etty Susilowati Fakhri Aditya Putra Fayreizha Destika Putri Gika Asdina Firanda Gilang Adi Yuliarso Giovanni Bagas Hizkia Gusto Hartanto Gusto Hartanto Hendro Saptono Hendro Saptono Hendro Saptono, Hendro Hendy Kurnia Miesadhi Hernanda, Febrian Herni Widanarti Jaka Sena Prakarsa Kashadi, Kashadi Kuntoro, Brama Lutfiyani, Fildzah Mahendra, Irwansyah Dhiaulhaq Margaret, Saulita Marjo Marjo, Marjo Mirza Rahmaniar Muhammad Mizan Aufa Nagari, Galang Nikhafila Aprilia Novitarani, Anisah Paramita Prananingtyas Pramesti, Mutiara Pratama, Luci Andika Primastito, Cantika Assyifani Primayoga, Andhika Mediantara Putri, Fayreizha Destika Rahmadia Maudy Putri Karina Rahmanda, Bagus Reyhan Dewangga Saputra Sakhiyatu Sova Sartika Nanda Lestari, Sartika Nanda Sembiring, Ester Purinta Sembiring, Mikhail Alvindra Setia Aji Pamungkas Setiantoro, Arfian Setyowati, Ro’fah Shavira Andriasari Siti Mahmudah Suradi Suradi Sutrisno, Putri Ayu Tanjung, Damar Ramadhanna Thalib, Nur Aisyah Tharra Fariha Tiana Yulia Insani Trisna Alysianingrum Wibowo, Benedictus Satryo Yosefa, Nesya Giveri Zulfah, Shofiy